Embargo senjata Iran harus diakhiri pada 20 Oktober 2020 berdasarkan perjanjian nuklir JCPOA. Namun, Amerika Serikat meninggalkan perjanjian itu pada Mei 2018 dan menentang keras rencana mengakhiri embargo senjata Iran.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Sabtu (18/4/2020), meminta Dewan Keamanan PBB memperpanjang embargo senjata terhadap Iran. “Sebelum Asia Barat (Timur Tengah) memasuki babak baru perlombaan senjata, Dewan Keamanan harus memperpanjang embargo senjata terhadap Iran,” tulisnya via akun Twitter.
Sebelum ini, Pompeo dalam pertemuan dengan Dewan Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, menekankan bahwa Washington telah meminta PBB untuk memperpanjang embargo senjata konvensional Tehran.
Namun, Moskow tidak sependapat dengan alasan yang diutarakan oleh Washington. Wakil Tetap Rusia untuk Organisasi-organisasi Internasional di Wina, Mikhail Ulyanov memandang perlombaan senjata sebagai hasil dari ulah kekuatan-kekuatan besar.
“Perlombaan senjata biasanya tidak terjadi sepihak. Ini adalah sebuah upaya kolektif di antara kekuatan-kekuatan besar atau regional,” ujarnya menanggapi statemen Pompeo.
Resolusi 2231 Dewan Keamanan yang diberlakukan sejak 2016, melarang impor dan ekspor senjata dari dan oleh Iran selama lima tahun. Larangan ini berakhir pada Oktober 2020. Setelah periode ini, Iran dapat membeli senjata dari negara-negara lain atau mengekspor senjatanya ke luar negeri.
Pemerintahan Trump sedang meningkatkan tekanan terhadap Dewan Keamanan dan memprovokasi negara-negara kelompok 4+1 agar mendukung perpanjangan embargo senjata terhadap Iran.
Washington sedang mencoba memperlemah dan pada akhirnya menghancurkan JCPOA sehingga dapat mendorong sebuah konsensus global untuk melawan Tehran.
Namun, tidak satupun dari anggota Kelompok 4+1 yang memprotes pembatalan embargo senjata Iran dan mereka menganggap kekhawatiran AS tidak berdasar, seperti yang disampaikan oleh Rusia.
Moskow percaya bahwa permintaan Washington adalah tidak berdasar, tidak sah, dan tidak ada alasan untuk membahasnya. Kementerian Luar Negeri Rusia menekankan embargo senjata terhadap Iran bersifat temporal dan akan berakhir pada Oktober 2020.
Dirjen Badan Pengendalian Senjata dan Proliferasi di Kemenlu Rusia, Vladimir Yermakov mengatakan, sama sekali tidak ada konsultasi dan pembahasan resmi tentang peninjauan ulang resolusi 2231, tidak di Dewan Keamanan PBB dan tidak pula di tempat lain.
Permintaan AS disampaikan ketika negara itu sendiri menjadi eksportir senjata terbesar ke Asia Barat dan telah menjual senjata ke negara-negara Arab di Teluk Persia senilai puluhan miliar dolar. Pada dasarnya, langkah ini telah mendorong perlombaan senjata di kawasan.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, menuturkan AS telah menjual senjata secara fantastis kepada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kebijakan AS membahayakan stabilitas dan perdamaian di kawasan.
“Amerika telah mengubah kawasan sebagai gudang amunisi,” tegasnya.
Iran – yang berada di bawah sanksi dan embargo selama bertahun-tahun – tidak membeli senjata-senjata yang dilarang dalam resolusi PBB. Sebaliknya, Iran mengandalkan potensi dalam negeri untuk mendesain dan memproduksi berbagai jenis senjata, rudal, radar, dan perangkat perang elektronik. Produk-produk Iran bahkan diminati oleh banyak negara.
Pada dasarnya AS mengkhawatirkan meningkatnya kekuatan pertahanan Iran. Oleh karena itu, mereka menyerukan perpanjangan embargo senjata Iran yang jelas-jelas bertentangan dengan resolusi 2231. Upaya ilegal Amerika ini diyakini tidak akan memperoleh dukungan dan gagal di tengah jalan.
