Salah satu kritik mendasar terhadap laporan-laporan hak asasi manusia PBB adalah menerima pengaruh infiltrasi, dan tekanan politik serta orientasi masalah HAM ke arah tujuan tendensius politik.
Pernyataan terbaru Dewan HAM PBB yang anti-Iran juga harus dikaji dari sudut pandang ini. Dewan HAM PBB dalam laporan terbarunya mengeluarkan pernyataan bias, dan menuduh Iran melakukan pelanggaran HAM.
Ketua Dewan HAM, Mahkamah Agung Iran, Ali Bagheri Kani menekankan bahwa HAM merupakan alat media Barat dan mengatakan, ketika hak rakyat Iran dilanggar, pelapor khusus Dewan HAM, dan PBB sama sekali tidak berkata apapun.
Laporan terbaru pelapor khusus Dewan HAM terkait Iran pada kenyataannya pengulangan klaim berulir, dan tercemar dengan tendensi politik yang maknanya tidak lain adalah penyangkalan, dan penipuan politik.
Banyak peristiwa menyedihkan yang terjadi setiap hari di berbagai belahan dunia yang merupakan pengulangan pelanggaran hak manusia, adalah buah dari disembunyikannya tujuan-tujuan politik di bawah kedok klaim HAM Barat.
Perang-perang berdarah di Afghanistan, Irak, dan agresi setiap hari rezim pembunuh anak dukungan Amerika ke Palestina, dan Yaman, serta penindasan Amerika terhadap bangsa-bangsa tertindas, adalah bukti pelanggaran luas HAM oleh kubu arogansi dunia. Pada kenyataannya, warisan buruk kehadiran Amerika di berbagai wilayah dunia terutama Asia Barat, tidak lain adalah pelanggaran tegas HAM.
Amerika, dan beberapa negara Eropa yang mengklaim pembela HAM, membantu serta mempersenjatai rezim Saddam Hussein Irak dalam melancarkan serangan kimia ke Iran, dan lebih dari 1000 orang menjadi korban senjata kimia hadiah Barat untuk rezim Baath Irak. Amerika, dan beberapa negara Eropa dalam rekam jejaknya selalu mendukung kelompok teroris munafikin yang telah membantai 17.000 warga Iran.
Sehubungan dengan hal ini, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Sayid Ali Khamenei mengatakan, di dunia ini tidak ada pemerintahan yang menyamai pemerintah Amerika dalam melanggar HAM. Amerika bukan hanya tidak percaya pada HAM, ia bahkan tidak meyakini kehormatan, martabat, dan suara rakyat.
Semakin banyak kita berbicara soal kebebasan, HAM dan masalah-masalah serupa dari mulut Amerika, semua hanya olok-olok terhadap kebebasan, dan HAM.
Amerika dan Eropa sebagai pengklaim pembela HAM mengeluarkan statemen terhadap negara lain padahal dirinya sendiri melakukan penumpasan demonstran, pembunuhan warga kulit hitam, penghinaan atas nilai, dan kesucian agama, mengganggu umat Islam, dan menekan imigran di dalam perbatasan Uni Eropa, sebagai bentuk penerapan aturan, dan kebebasan berpendapat.
Amerika dan Eropa menuduh Iran melanggar HAM padahal di Iran tidak ada tempat untuk perbudakan, penjajahan bangsa-bangsa, dan menumpas warga pribumi. Republik Islam Iran berdasarkan konstitusi, menentang supremasi kulit tertentu.
Dari sisi hukum internasional, Iran mengecam penghinaan terhadap nilai-nilai agama dan Ilahi, dan menolaknya. Republik Islam Iran sebagaimana diakui sendiri oleh PBB, adalah tempat berlindung yang aman bagi para imigran, dan tempat yang tepat untuk hidup rukun serta damai, tumbuh dan berkembangnya para penganut agama berbeda. Para pengklaim pembela HAM tidak bersedia melihat konstitusi Iran yang pasal-pasalnya menghormati HAM, dan agama-agama Ilahi.
Berdasarkan undang-undang dasar Iran, kelompok minoritas agama yang diakui yaitu Kristen, Zoroaster dan Yahudi di negara ini, sama seperti warga lainnya, mendapatkan hak-hak mereka. Bab keempat undang-undang dasar Iran menekankan penghormatan terhadap hak-hak warga negara, dan berdasarkan hal ini kelompok minoritas agama resmi mendapatkan 5 kursi di parlemen.
Ismail Farouq salah satu dosen kajian agama di universitas Amerika mengatakan, bagi warga non-Muslim dalam wilayah kekuasaan pemerintah Islam, mereka memiliki hak menyebarkan nilai-nilai identitas dalam kerangka undang-undang, dan bagi warga non-Muslim hak semacam ini tetap dijaga.
Pemerintahan Republik Islam Iran bangga karena menganggap peningkatan hak-hak warga tidak hanya sebatas tanggung jawab hukum, dan akhlak semata, tapi merupakan bagian dari keamanan nasional.
Kehadiran wakil agama-agama tauhid di Majelis Syura Islam Iran, dan hak setara semua anggota parlemen, dan membela hak warga yang diwakilinya, kebebasan menyelenggarakan ritual agama di gereja, mempertahankan bahasa Asyuri, dan mendapatkan anggaran khusus terpisah untuk minoritas agama, hanya beberapa contoh kecil dari kepedulian Republik Islam Iran terhadap agama tauhid, dan pengikutnya, serta upaya menjaga nilai-nilai spiritual, dan sosial mereka.
Republik Islam Iran terlepas dari semua propaganda buruk, dan penghancuran karakter terhadap dirinya, terus melanjutkan upaya menjaga, dan meningkatkan hak-hak warganya berdasarkan prinsip Islam, dan konstitusi, kemudian menjaga nilai-nilai HAM.
Pengembangan, dan peningkatan HAM di level nasional, regional, dan internasional dalam kerangka komitmen keagamaan, dan konstitusi serta aturan dalam negeri dan perjanjian internasional, merupakan prioritas permanen Republik Islam Iran yang menganggap dirinya patuh pada semua perjanjian tersebut.
