Bukti menunjukkan bahwa orang-orang seperti Elon Musk dan Donald Trump membuat suasana politik tegang dan mencapai impian dan ambisinya. Alat mereka adalah jejaring sosial dan tujuan mereka adalah penggunanya di seluruh dunia.

Kita berada di era dimana kecepatan teknologi dan teknologi digital sangat tinggi. Seiring berjalannya waktu dan kita bergerak maju, dunia maya dan jejaring sosial yang merupakan hasil dari teknologi baru semakin mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Sementara itu, politik memanfaatkan ruang virtual secara maksimal.

Pada awal tahun 2000-an, media lama mulai menurun karena munculnya internet. Dengan perluasan Internet dan khususnya jejaring sosial, kami melihat suara-suara yang berbeda dan lebih beragam di ruang politik, dan daya tarik media baru merupakan peluang baru bagi setiap orang untuk menggunakan metode baru di bidang ini. Di masa lalu yang tidak terlalu jauh, saluran televisi memiliki kekuatan lebih dan dapat mengekspresikan narasinya dalam monolog. Tetapi munculnya jejaring sosial memungkinkan munculnya suara yang berbeda dan lebih beragam, dan dalam hal ini, aktivis politik menghadapi tantangan baru. Tentu saja, kita tidak boleh terlalu bersemangat, karena suara-suara yang berbeda ini memiliki cerita dan di balik layar yang, meskipun mungkin tidak menyenangkan, adalah nyata.

Setelah hampir dua tahun ditangguhkan dan hanya beberapa hari setelah Elon Musk, miliarder Amerika yang kontroversial, sebagai pemilik utama Twitter, akun Donald Trump di jejaring sosial ini diaktifkan kembali.

Trump, yang kehilangan akun Twitternya setelah pemilihan presiden 2020 karena publikasi klaim tidak berdokumen tentang penipuan dalam pemilihan AS, awalnya tidak bereaksi terhadap masalah ini, tetapi bukti menunjukkan bahwa juga bukan orang yang tidak peduli, dan ia ingin memanfaatkan posisi ini untuk pemilu mendatang di Amerika.

Ketika pada Januari 2021, administrator Twitter memutuskan untuk memblokir akun Presiden Amerika Serikat saat itu karena melanggar prinsip jejaring sosial ini, 88 juta orang mengikuti sosok kontroversial ini di Twitter. Tweet terakhir Donald Trump dibagikan pada 8 Januari 2021.

Elon Musk, CEO baru Twitter, mengadakan jajak pendapat tentang menghidupkan kembali akun mantan Presiden AS Donald Trump. Namun setelah survei menunjukkan keinginan responden untuk mengembalikan Trump ke platform tersebut, mantan presiden Amerika Serikat itu mengumumkan bahwa dia tidak tertarik untuk kembali ke jejaring sosial tersebut. Ini adalah saat Donald Trump dilarang dari Twitter, Instagram dan Facebook setelah para pendukungnya menyerang Kongres karena mempromosikan kekerasan.

Menurut surat kabar USA Today, pemulihan akun Twitter Trump telah memicu reaksi berbeda dari politisi Amerika dan tokoh terkemuka lainnya dan membuat banyak orang khawatir tentang masa depan jejaring sosial ini. Misalnya, "Liz Cheney", seorang perwakilan Republik dan salah satu penentang Donald Trump, yang merupakan wakil komite investigasi Dewan Perwakilan Rakyat atas serangan terhadap Kongres setelah pemilu 2020, bereaksi terhadap pemulihan akun Twitter Trump di sebuah kicauan.

Cheney menulis dalam tweet ini: "Dengan Trump kembali ke Twitter, ini saat yang tepat untuk menonton ulasan tentang peristiwa 6 Januari ini." Sidang akan membahas semua tweet Trump pada hari serangan di Kongres, termasuk yang telah dihapus, serta pernyataan staf Gedung Putih tentang perilakunya yang tidak dapat dimaafkan selama serangan itu.

Dia merujuk pada peristiwa 6 Januari 2021, ketika Kongres Amerika Serikat sedang menghitung suara lembaga pemilihan (Electoral College) untuk mengonfirmasi hasil pemilihan presiden, dan setelah beberapa anggota parlemen memprotes hasil pemungutan suara di negara bagian Arizona, Donald Trump meminta para pendukungnya untuk menggelar demonstrasi

Pendukung Trump menyerang Kongres dan setelah bentrokan dengan pasukan keamanan, mereka dapat memasuki gedung dan ruangannya yang berbeda. Selama serangan kekerasan ini, lima orang termasuk seorang polisi tewas.

Pakar senior di bidang media setuju bahwa kembalinya Trump dan pembukaan akun mantan presiden AS oleh Elon Musk adalah dasar dari ambisi politik keduanya - Musk dan Trump.

Faktanya, berada di kancah politik adalah salah satu tujuan terpenting operator media sosial yang secara bertahap datang dari sela-sela teks dan mengungkapkannya dengan jelas. Baru-baru ini, Reuters melaporkan bahwa Elon Musk menyarankan lebih dari 110 juta pengikutnya (followers) untuk memilih Partai Republik dalam sebuah tweet. Ini adalah pertama kalinya pemilik jejaring sosial besar di Amerika secara terbuka mendukung partai politik sebelum pemilu.

Elon Musk mengklaim bahwa audiens pesan Twitter-nya adalah "pemilih independen" dan melanjutkan: "Kekuatan bersama akan mengekang ekstremisme terburuk dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, saya merekomendasikan pemungutan suara untuk membentuk Kongres Republik mengingat presidennya adalah seorang Demokrat."

Ia pun mengatakan bersedia mendukung Ron DeSantis, Gubernur Florida dari Partai Republik dalam pemilihan presiden AS 2024, karena menurutnya; Mantan Presiden Donald Trump terlalu tua untuk mencalonkan diri lagi.

Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa pendapat dan rekomendasi ini sudah ketinggalan zaman dan jenis pengaruh politik yang diberikan oleh platform besar dan media sosial harus berbeda dan lebih halus daripada media lama. Tidak diragukan lagi, perlakuan semacam ini dapat mereduksi posisi jejaring sosial yang komprehensif hingga sebatas media periklanan partai politik dan kelompok.

Tentu saja, pemilik Twitter mengklaim ingin mempromosikan kebebasan berbicara. Namun, ada baiknya menjawab pertanyaan, apa yang akan terjadi jika beberapa negara menuntut untuk menghapus beberapa konten penting dari mereka? Akankah Musk mempertahankan kebebasan berbicara bahkan jika membela kebebasan berbicara berarti mengeluarkan modalnya dari negara-negara tersebut? Dia, yang telah melakukan investasi besar di banyak negara, pilihan apa yang akan dia miliki ketika semua aktivitasnya didasarkan pada profitabilitas?

Tindakan Elon Musk setelah menguasai Twitter memaksa banyak perusahaan periklanan besar berhenti bekerja di jejaring sosial ini. Mereka prihatin dengan pertumbuhan ujaran kebencian di Twitter, dan memantau dengan cermat perubahannya. Selama ini, Musk telah memecat setengah dari staf Twitter dan secara drastis mengurangi jumlah anggota tim pemantau keamanan yang bertanggung jawab untuk mencegah penyebaran berita palsu dan konten yang menyinggung.

Gelombang analisis tentang jatuhnya Twitter ini telah berkembang hingga surat kabar Guardian dalam sebuah artikel dalam hal ini menyelidiki kemungkinan kebangkrutan Twitter dan beberapa mantan karyawan platform ini percaya bahwa masalah yang dihadapi perusahaan ini sebenarnya adalah masalah eksistensi dan pribadi Musk yang mengelola media ini. Richard Seymour, penulis dan aktivis politik menulis dalam sebuah artikel di surat kabar ini: Elon Musk menginginkan kemenangan politik.

Dalam konteks ini, ahli teori Amerika yang terkenal telah memperingatkan bahwa masalah dengan jejaring sosial dan messenger seperti Twitter, Facebook, atau Google tidak hanya karena mereka dapat menerbitkan berita palsu atau pemantauan mereka menjadi semakin berkurang, tetapi juga dimanfaatkan untuk amplifikasi besar-besaran suara tertentu dan pembungkaman suara lain dan setiap orang kaya dapat memiliki platform dan menggunakannya sebagai senjata.

Francis Fukuyama di American Press menulis, para pengguna Twitter saat merespon kepemilikan Musk atas platform media ini, telah pindah ke platform lain, tapi keputusan ini tidak efisien. Senjata telah penuh adalah platform media sosial berskala besar seperti Twitter di tangan Elon Musk.

Tidak ada pesaing yang menjangkau audiens dari jarak jauh seperti Twitter, dan mungkin tidak ada platform masa depan yang dapat bersaing dengan media ini dalam. Misalnya, Donald Trump memiliki 88 juta pengikut di Twitter, dan hari ini dia memiliki kurang dari 5 juta pengikut di Truth Social, media yang dia dirikan. Apa yang kita inginkan adalah ruang informasi online menjadi lebih terfragmentasi dan kompetitif dengan cara yang sesuai dengan penyebaran sudut pandang di seluruh populasi. Situasi seperti itu memungkinkan kekuasaan diambil dari platform besar dan didistribusikan secara lebih demokratis.