Kekuatan pertahanan merupakan salah satu komponen utama dalam menghadapi aksi dan ancaman militer musuh. Sebab, setiap kelemahan dalam kekuatan perangkat keras militer bisa menyebabkan kehancuran fatal.

Pasca kemenangan Revolusi Islam, dan dimulainya perang yang dipaksakan rezim Baath Irak terhadap Iran, sanksi militer yang ekstensif dijatuhkan kepada Iran oleh berbagai negara di blok Timur dan Barat. Mereka bahkan mencegah penjualan kawat berduri ke Iran, maupun tidak menjual barang-barang sipil yang mungkin memiliki kegunaan militer.

Pada saat yang sama, banyak peralatan militer yang telah dibeli dan dibayar dari AS tidak dikirim ke Iran. Salah satu alasan rezim Ba'ath Irak tergoda untuk menyerang Iran, karena sanksi tersebut dan dukungan AS serta kesalahan kalkulasi mereka tentang kemampuan pertahanan Iran melawan invasi tentara rezim Saddam.

Namun, perhitungan mereka keliru. Bangsa Iran berhasil menunjukkan kekuatan nasionalnya. Setelah melewati masa sulit perang yang dipaksakan, Iran mampu membuat lompatan di bidang industri pertahanan seperti pembuatan rudal balistik dan non-balistik, rudal ultra-presisi atau rudal permukaan-ke-permukaan, rudal anti-radar, rudal supersonik, rudal laser, rudal jelajah, dan lainnya yang menempatkan Iran di antara negara teratas dalam teknologi ini.

Teknologi rudal canggih tersebut sementara ini hanya dimonopoli oleh sejumlah kecil negara maju di dunia.

Para analis militer Barat sendiri mengakui lompatan kemajuan industri pertahanan Iran. James G. Stavridis mengatakan, “Dari segi militer, kemampuan Iran sangat kuat, dan mereka memiliki kemampuan yang kuat dalam perang asimetris, terutama di berbagai bidang. Serangan dunia maya, unit kapal taktis cepat, kapal selam, pasukan khusus, dan rudal jelajah permukaan-ke-permukaan termasuk di antara peralatan dan fasilitas canggih Iran. Mereka juga sangat berpengalaman dalam menggunakan peralatan ini di kawasan Asia Barat."

Ilmuwan dan pakar Iran seringkali membuat dunia tercengang selama masa sulit sanksi. Bahkan setelah itu, mereka terpaksa harus mengakui kemampuan bangsa Iran. Salah satu contohnya yang pernah membut geger mengenai keberhasilan Iran menembak jatuh drone canggih AS.  "Bagaimana bisa rudal buatan Iran senilai $2.500 membuat Angkatan Laut AS kehilangan UAV canggih Global Hawk RQ4C, yang harganya sekitar $ 123 juta ?

Lembaga Think Tank Inggris, European Network Leadership dalam sebuah laporannya menyinggung keberhasilan peluncuran satelit militer pertama Iran dengan mengatakan, "Ini adalah program yang sangat kompleks dengan teknologi yang sangat canggih, dan orang Iran dapat melampaui itu jika mereka mau,".

Pada 22 April lalu, satelit militer pertama Republik Islam Iran, yang disebut satelit "Noor-1", berhasil diluncurkan dari dengan rudal Ghased 3 dan mengorbit 425 km di atas bumi.

Namun Amerika Serikat dan negara-negara Eropa berusaha mengecilkan arti penting pencapaian ini dengan menciptakan kegaduhan sekaligus menjadikannya sebagai pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dan ancaman bagi dunia.

"Keberhasilan Iran dalam meluncurkan satelit Noor dan menempatkannya di orbit telah menyebabkan guncangan hebat di kawasan dan dunia," tulis seorang analis militer Barat yang dikutip media mereka.

"Ini adalah perkembangan bersejarah. Ketika Iran dapat meluncurkan satelit yang menunjukkan kemampuan ilmiah dan militernya yang kuat. Sebab, jika bukan karena kekuatan dan kemampuannya, tidak akan ada kekuatan untuk meluncurkan satelit ini untuk memasuki arena luar angkasa," tegasnya.

Berdasarkan hukum internasional, kekuatan pencegahan dan pertahanan sesuai dengan prinsip pertahanan konvensional yang menjadi hak sah semua negara. Dari sudut pandang ini, keberhasilan peluncuran satelit ini telah menjadi pencapaian penting bagi program luar angkasa Iran.

Setelah keberhasilan peluncuran satelit Noor oleh Angkatan Udara IRGC, Mayor Jenderal Hossein Salami selaku komandan IRGC,mengatakan bahwa akses ke luar angkasa bukanlah pilihan, tetapi kebutuhan yang tak terelakkan.

Kemampuan ini berada pada level teknologi strategis. Saat ini, bagian penting dari kemampuan angkatan darat serta badan keamanan dan intelijen dunia didasarkan pada citra satelit. Memasukkan kemampuan ini dalam kemampuan pertahanan nasional akan membantu meningkatkan akurasi dalam perencanaan militer dan intelijen serta prediksi yang lebih baik dari titik kritis di pinggiran Iran dan seluruh dunia.

Kombinasi kemampuan tersebut menunjukkan bahwa saat ini Iran memiliki kekuatan daya jera dan ofensif untuk mengusir ancaman di bidang kedirgantaraan, kekuatan rudal, kekuatan angkatan laut dan darat. Keberhasilan ini merupakan awal dari fase baru dalam langkah kedua revolusi sekaligus pertanda kapabilitas internal Iran di tahun lompatan produksi.

Doktrin pertahanan Iran didasarkan pada pencegahan yang efektif dan aktif. Iran akan menanggapi setiap ancaman dengan cara yang paling tepat. Iran tidak hanya berhasil di bidang kedirgantaraan, tetapi juga di bidang lain dalam kebijakan swasembada dan memiliki sumber daya kekuatan militer serta keanekaragamannya.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Uzma Sayid Ali Khamenei telah berulangkali menginggung komponen utama kekuatan nasional Iran, dan menekankan bahwa tujuan dari kebijakan kekuatan pencegahan pemerintahan Islam adalah mencegah agresi terhadap Iran oleh agresor internasional. Dia menyatakan bahwa musuh harus tahu, jika mereka berpikir untuk menyerang Iran, maka mereka akan menghadapi reaksi keras, karena mereka mungkin menjadi pihak yang memulai, tetapi akhirnya tidak berada di tangan mereka.

Gelombang ketiga pasukan Amerika Serikat telah meninggalkan pangkalan ilegalnya di daerah al-Jazira, Suriah menuju ke Irak.

Seperti dilansir kantor berita resmi Suriah (SANA), sumber lokal pada hari Kamis (19/11/2020) mengatakan konvoi pasukan AS yang melibatkan 30 kendaraan, tank, dan truk kontainer bergerak ke Irak melalui jalur perlintasan ilegal al-Walid di daerah Tal Hamis.

Pada Selasa lalu, konvoi pasukan AS yang terdiri dari 60 truk pengangkut peralatan dan senjata serta sejumlah truk tangki minyak meninggalkan Suriah melalui daerah al-Walid menuju Irak.

Minggu lalu, pasukan AS juga keluar dari wilayah Suriah dengan membawa 50 kendaraan lapis baja pengangkut personel dan tank dengan tujuan Irak.

Militer AS bekerjasama dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) secara ilegal hadir di utara dan timur laut Suriah dan mereka menjarah sumber daya alam Suriah, terutama minyak.

Pemerintah Damaskus menekankan bahwa mereka akan mengakhiri kehadiran pasukan pendudukan itu. 

Gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi anti-Israel (BDS), mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang menentang gerakan ini dan organisasi serupa.

Seperti dikutip Farsnews, BDS pada hari Kamis (19/11/2020) menyatakan bahwa upaya AS untuk mengkriminalisasi tindakan BDS dan menghancurkan gerakan ini hanya akan berujung pada kegagalan.

"Komentar Pompeo merupakan indikasi dari sikap anti-Palestina yang diadopsi oleh pemerintahan AS saat ini," kata pernyataan BDS.

Pompeo dalam konferensi pers dengan Perdana Menteri rezim Zionis, Benjamin Netanyahu di Tel Aviv pada hari Kamis, mengatakan AS akan melabeli BDS yang berusaha mengisolasi Israel atas perlakuannya terhadap Palestina, sebagai gerakan anti-Semit.

"Pemerintah AS akan menghentikan segala bentuk dukungan kepada mereka," tegasnya.

BDS berdiri dengan tujuan mendukung rakyat tertindas Palestina. Gerakan ini mendorong perusahaan, universitas, dan lembaga internasional di seluruh dunia untuk memboikot rezim Zionis dan badan-badan yang mendukung pendudukan Israel. 

Presiden Irak, Barham Salih menekankan urgensi kerjas ama internasional yang berkelanjutan dalam perang melawan terorisme dan pengurangan ketegangan regional.

Kantor Penerangan Kepresidenan Irak melaporkan, Presiden Irak Barham Salih hari Kamis (19/11/2020) mengatakan perang melawan terorisme masih berlangsung dan bantuan internasional masih diperlukan untuk melanjutkan perang melawan kelompok teroris sebagai ancaman lintas batas dan ancaman bagi semua.

"Pasukan keamanan Irak mampu mengalahkan kelompok teroris Daesh, tetapi sejumlah kekuatan inti mereka masih tersebar di berbagai bagian negara yang mengancam keamanan dan stabilitas warganya," ujar Bahram Salih.

"Pihak keamanan Irak berkoordinasi dengan koalisi internasional untuk melanjutkan aksi mengejar teroris demi mencegah mereka mencapai tujuannya," tegas  Presiden Irak.

Barham Salih juga menekankan pentingnya mengurangi ketegangan di kawasan dan memblokir jalur kelompok teroris yang memanfaatkan celah krisis untuk mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan regional.

Sekretaris Jenderal Liga Arab mengecam kunjungan Menteri Luar Negeri AS ke pemukiman Zionis di Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel di Suriah.

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit hari Kamis (19/11/2020) mengatakan, "Tindakan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengunjungi permukiman Zionis di Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel di Suriah jelas merupakan pelanggaran hukum internasional,"

"Tindakan Pompeo melanggar resolusi internasional, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2334, yang menganggap permukiman Zionis ilegal," tegas Aboul Gheit.

Ia juga menekankan penentangan Liga Arab terhadap setiap perubahan di wilayah pendudukan.

Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Pompeo hari Kamis mengunjungi permukiman Zionis di Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan yang memicu kecaman dari berbagai kalangan, terutama Palestina.

Juru bicara dan kepala staf umum angkatan bersenjata Israel dikarantina setelah menjalin kontak dengan seseorang yang terinfeksi virus corona.

Media Israel melaporkan pada hari Kamis bahwa Aviv Kochavi, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel baru-baru ini bersikeras untuk melakukan latihan militer yang menyebabkan lebih dari seribu tentara Israel terinfeksi Covid-19.

Militer Israel baru-baru ini mengumumkan lebih dari 700 tentara dan staf terinfeksi virus Corona, beberapa di antaranya dalam kondisi kritis, dan sebanyak 3.800 tentara Israel dikarantina.

Masalah pembatalan latihan militer telah dipertimbangkan selama dua bulan karena meningkatnya jumlah kasus yang terinfeksi Covid-19 di kalangan militer rezim Zionis.

Kementerian Kesehatan rezim Zionis mengumumkan sebanyak 326.323 orang telah terinfeksi corona di Israel, dan 2.739 di antaranya meninggal dunia.

Pemerintahan Trump tidak hanya mengambil langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kepentingan rezim Zionis, tetapi juga melakukan upaya berkelanjutan untuk melemahkan dan memberi sanksi kepada organisasi dan gerakan anti-Zionis di dunia.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Tel Aviv hari Kamis (19/11/2020) mengatakan bahwa gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi terhadap Israel (BDS) dan organisasi anti-Zionis lainnya adalah organisasi anti-Semit dan pemerintah AS akan memutus semua dukungannya terhadap mereka. Tidak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa gerakan ini seperti kanker yang harus dibasmi, dan secara resmi akan mengumumkan BDS sebagai gerakan anti-Semit.

Ancaman Pompeo disambut dengan reaksi tajam dari gerakan BDS yang menyatakan bahwa pernyataan Pompeo tersebut menunjukkan tanda sikap anti-Palestina pemerintahan AS saat ini, dan upaya AS untuk memberangus gerakan BDS akan gagal.

Pada akhir Oktober 2020, pemerintahan Trump menyatakan akan melabeli beberapa organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, Human Rights Watch, dan Oxfam yang berbasis di AS, sebagai  organisasi anti-Semit.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mendukung penyebutan lembaga tersebut sebagai organisasi anti-Semit demi menyenangkan rezim Zionis yang sejalan dengan kebijakan Tel Aviv.

Faktanya, Washington hanya memiliki pandangan positif terhadap organisasi hak asasi manusia internasional yang melayani kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya, terutama rezim Zionis. Ketika muncul institusi internasional semacam Amnesty International, Human Rights Watch, dan Oxfam mengecam perlakuan tidak manusiawi Israel terhadap Palestina, dari aksi pembunuhan hingga menjarah tanah dan mengusir mereka dari tanah air mereka, Amerika Serikat segera memberikan label anti-Semitisme dan memberlakukan semua jenis pembatasan terhadap mereka.

Keputusan AS untuk menindak gerakan BDS menyulut reaksi keras dari kelompok hak asasi manusia yang menyesalkan tuduhan Washington tersebut, dan menekankan bahwa mengkritik tindakan kriminal rezim Zionis bukan berarti anti-Semit.

"Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak berarti menyerang kelompok tertentu," kata Eric Goldstein, Direktur Human Right Watch Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang berbasis di New York. Dia menilai kritik Human Right Watch terhadap kebijakan Israel tidak bisa disamakan dengan serangan terhadap orang Yahudi.

Gerakan BDS merupakan kampanye internasional untuk memberikan tekanan terhadap Israel akibat pendudukan tanah Palestina dan pembangunan distrik ilegal Zionis. Gerakan yang berdiri sejak 2005 ini berhasil menarik dukungan dari berbagai kalangan di seluruh dunia, terutama di negara-negara Barat yang memicu kekhawatiran besar dari otoritas Zionis.

Gerakan BDS yang didukung oleh berbagai media telah memainkan peran penting dalam meningkatkan tekanan terhadap rezim Zionis dan para pendukungnya, terutama AS.

Gerakan BDS sebagai gerakan pro-Palestina bekerja dengan tujuan memboikot, mengisolasi, dan menahan investasi serta kerja sama dengan Israel. Pada saat yang sama, gelombang tekanan global terhadap Israel meningkat di media sosial yang membuat rezim Zionis semakin terkucil di dunia.

Sekjen Asaib Ahl Al Haq Irak menekankan pembangunan negara Irak untuk mewujudkan stabilitas di negara ini, dan membela senjata kubu perlawanan. Menurutnya, gencatan senjata dengan Amerika Serikat sudah berakhir.

Syeikh Qais Al Khazali, Kamis (19/11/2020) malam dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Iraqiyah mengatakan, maksud gerakan-gerakan perlawanan Irak membawa senjata, jelas, dan jika tujuan ini terwujud yaitu mengusir penjajah, maka senjata ini pasti akan disingkirkan.
 
Sekjen Asaib Ahl Al Haq menambahkan, konstitusi Irak tidak mengizinkan pendirian pangkalan militer apapun kecuali dengan persetujuan parlemen.
 
Menurutnya, berdasarkan evaluasi para komandan militer Irak, kehadiran pasukan asing di Irak, adalah penjajahan, dan semua statemen terkait pemindahan kedutaan besar Amerika keluar Baghdad, tidak tepat, dan lebih merupakan perang psikologis.
 
Syeikh Qais Al Khazali menjelaskan, gencatan senjata dengan Amerika sudah berakhir karena syarat-syaratnya tidak dipatuhi, dan kelompok-kelompok perlawanan Irak akan merealisasikan prinsip utama mereka yaitu melawan pasukan asing.
 
"Tidak ada satupun dari dua syarat gencata senjata yang dipatuhi, pertama, kehadiran pasukan Amerika, dan penarikannya dari Irak harus sesuai dengan batas waktu yang masuk akal, dan kedua, pemerintah Irak harus mengontrol zona udara negara ini," imbuhnya.
 
Sekjen Asaib Ahl Al Haq menegaskan, kenyataannya zona udara Irak, selalu dilanggar oleh Amerika, dan Turki. 

Uni Emirat Arab, Bahrain dan rezim Zionis Israel sedang berusaha meyakinkan dunia bahwa Hizbullah Lebanon adalah organisasi teroris.

Fars News (19/11/2020) melaporkan, Direktur urusan Strategis, Kementerian Luar Negeri Israel mengabarkan konspirasi baru Tel Aviv, UEA, dan Bahrain terhadap Hizbullah.
 
Sebagaimana dikutip Rai Al Youm, pejabat Israel itu mengatakan, Israel, UEA dan Bahrain sedang berusaha meyakinkan negara-negara dunia bahwa Hizbullah adalah organisasi teroris.
 
Ia menambahkan, Kemenlu Israel dalam beberapa tahun terakhir berhasil meyakinkan empat negara bahwa Hizbullah adalah teroris.
 
Lebih lanjut pejabat Israel itu menjelaskan, Tel Aviv memusatkan perhatiannya pada Eropa, dan punya target lain yang lebih besar, dan itu adalah meyakinkan PBB.
 
Sebelumnya Sekjen Hizbullah Sayid Hassan Nasrullah meminta pemerintah Lebanon, dan negara-negara Timur Tengah untuk tidak berharap pada Joe Biden soal masalah kawasan.
 
Ia menegaskan, prinsip pertama dalam pemerintahan Amerika adalah menjaga kepentingan Israel. 

Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat mengatakan, bagi Riyadh tidak ada bedanya siapa yang menjadi presiden di Amerika, hubungan Riyadh dan Washington tidak tergantung pada pribadi.

Fars News (19/11/2020) melaporkan, Reema bint Bandar bin Sultan menilai hubungan Saudi dan Amerika bersejarah, dan ia mengklaim, bagi Riyadh tidak ada bedanya siapa yang akan memimpin Amerika.
 
Seperti dikutip Sputnik, Reema bint Bandar dalam pidatonya di konferensi Dewan Nasional Hubungan Luar Negeri Amerika menuturkan, hubungan Riyadh-Washington lebih dalam dari sekadar ketergantungan pada seseorang di Saudi atau Amerika.
 
Ia menegaskan, presiden Amerika, siapapun dia, setelah memasuki Gedung Putih baru akan menyadari bahwa Saudi adalah negara sahabat, dan tulus bagi Amerika.