Rezim Zionis mengkhawatirkan kemungkinan serangan Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas.

Menurut Televisi Al-Mayadeen, media rezim Zionis hari Kamis (9/12/2021) melaporkan badan keamanan Israel membahas ancaman Hamas untuk meningkatkan ketegangan militer, karena Tel Aviv membuang-buang waktu dan tidak serius untuk merekonstruksi Jalur Gaza.

Jurnalis Zionis di laman Twitter menyinggung ancaman ini, dengan mengatakan, "Ancaman Hamas bukanlah kata-kata kosong dan penipuan. Langkah pertama adalah ancaman yang diikuti dengan mengiriman balon pembakar, penembakan rudal dan roket sesekali dari waktu ke waktu, dan akhirnya, babak baru perang dan aksi militer,".

Sebelumnya, tentara Israel menutup sejumlah pangkalan dan jalan di dekat Gaza, karena mengkhawatirkan kemungkinan serangan Hamas.

Surat kabar Zionis Haaretz mengutip sumber keamanan di Jalur Gaza yang mengatakan bahwa tentara Israel telah menutup sejumlah jalan dan pangkalan di Jalur Gaza karena takut akan rudal anti-tank dan tembakan penembak jitu Hamas.

Gerakan Hamas baru-baru ini dalam sebuah pernyataan menegaskan mereka akan melanjutkan serangannya jika rezim Israel tidak mematuhi perjanjian yang ditandatangani setelah melancarkan serangan operasi baru-baru ini di Jalur Gaza.

Pemerintah Irak secara resmi mengumumkan berakhirnya misi militer Koalisi Internasional pimpinan AS di negaranya.

Qasim al-Araji, Penasihat Keamanan Nasional Irak hari Kamis (9/12/2021) mengumumkan secara resmi akhir dari kehadiran misi pasukan tempur koalisi internasional di negaranya.

Al-Araji dalam cuitan di Twitternya menegaskan, "Berdasarkan putaran terakhir pembicaraan dengan pejabat koalisi internasional yang dimulai tahun lalu, kami secara resmi mengumumkan akhir misi militer koalisi dan penarikan mereka dari Irak,".

"Kerja sama dan komunikasi dengan Koalisi Internasional di bidang pelatihan, pemberdayaan dan bantuan akan terus berlanjut," tegasnya.

Sabtu lalu, Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi dan Duta Besar AS untuk Baghdad Matthew Toller membahas penarikan pasukan AS dari negara itu.

Menurut sebuah pernyataan dari Kantor Perdana Menteri Irak, al-Kadhimi dan Tuller membuat kemajuan dalam mengakhiri peran tempur pasukan koalisi internasional di Irak di bawah ketentuan "dialog strategis" antara Baghdad dan Washington dan mengubah misi mereka menjadi peran penasihat.

Para pejabat Washington sebelumnya telah menyatakan bahwa pasukan AS akan meninggalkan Irak pada akhir tahun ini, 31 Desember 2021.)

Menteri Luar Negeri Iran mengatakan sekarang waktunya untuk bertindak, dan Tehran berusaha mencapai kesepakatan yang serius dan baik.

Hossein Amir Abdollahian, Kamis (9/12/2021) di akun media sosialnya menulis, "Jika Barat berunding dengan niat baik, inisiatif dan ide-ide konstrukif, maka dipastikan kemajuan cepat akan diraih."
 
Ia menambahkan, "Kita semua berada di Wina untuk berunding guna mencapai sebuah kesepakatan yang baik."
 
Menurutnya, pihak Barat harus tahu selama delapan tahun terakhir mereka sudah cukup banyak berbicara, dan berjanji tanpa ditepati, tapi hari ini waktunya bertindak, dan semua harus berusaha mencapai kesepakatan serius dan baik.
 
Abdollahian menegaskan, "Program nuklir Iran sepenuhnya damai, tapi upaya menyingkirkan kekhawatiran nuklir Barat, memiliki kaitan langsung dengan pencabutan total sanksi JCPOA."
 
"Meski kami ragu apakah Barat secara prinsip siap mencabut sanksi atau tidak, dan apakah hanya berusaha menyingkirkan kekhawatiran secara sepihak saja, tapi jika Barat berunding dengan niat baik, dengan inisiatif dan ide-ide konstruktif dalam kelanjutan perundingan, maka dapat dipastikan kita akan menyaksikan kemajuan cepat dalam perundingan," pungkasnya.

Khatib Salat Jumat Tehran mengatakan, Iran hari ini adalah negara terkuat di kawasan, dan di arena global ia berhasil meraih banyak prestasi sehingga tak ada satu pun negara dunia yang berani menyerangnya.

Hujatulislam Kazem Sedighi, Jumat (10/12/2021) di bagian kedua khutbah Jumatnya pekan ini di Tehran menuturkan, "Pemerintahan revolusioner dan merakyat akan menjalin hubungan dengan seluruh negara dunia, dan melakukan interaksi bijaksana yang disertai dengan kemuliaan."

Ia menambahkan, "Pada atmosfir baru ini pemerintahan Republik Islam Iran, dan pohon kebaikan berakar kuat serta memiliki ketegaran perlawanan dalam menghadapi seluruh tantangan, dan badai internasional ini, telah membuat situasi di dunia berbalik menguntungkan dirinya."

Menurut Sedighi, Amerika Serikat di berbagai era terutama di masa Presiden Donald Trump melancarkan konspirasi atas Iran dalam tiga front, pertama, Departemen Keuangan AS, kedua, Departemen Luar Negeri, dengan lawatan kontinu ke negara-negara serta kunjungan ke tokoh-tokoh penindas, ketiga, Dinas Intelijen AS, CIA yang sejak awal kemenangan Revolusi Islam Iran berusaha membuat rakyat tidak puas dengan tekanan ekonomi dan sanksi internasional sehingga atas dalih kelangkaan dan krisis, memprovokasi rakyat untuk melawan negara dan revolusi.

"Akan tetapi berkat kebijaksaan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, dan kesadaran serta perlawanan rakyat, juga ikatan erat rakyat dan pemerintah, musuh mengakui sendiri bahwa mereka gagal dan tidak pernah mencapai tujuannya," pungkas Sedighi. 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Demokrasi dibuka oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington pada Kamis (9/12/2021). Pertemuan virtual ini mempertemukan para pejabat pemerintah, masyarakat sipil, dan perwakilan sektor swasta dari lebih dari 110 negara.

Cina, Rusia, Hungaria, Arab Saudi atau bahkan Turki dan puluhan negara lain, tidak ada dalam daftar peserta.

Biden mengatakan dalam pidatonya bahwa tahun depan, AS berencana mengalokasikan sekitar setengah miliar dolar untuk apa yang disebut "Inisiatif Pembaruan Demokratis."

Dia mengklaim inisiatif ini berfokus pada lima bidang penting untuk tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, termasuk mendukung kebebasan media, memerangi korupsi, menguatkan para reformator demokrasi, memajukan teknologi untuk demokrasi, serta membela pemilu dan proses politik yang bebas dan adil.

AS menampilkan dirinya sebagai pendukung utama demokrasi di dunia, dan menurut anggapannya, mereka mengajukan sebuah inisiatif untuk mempromosikan demokrasi di dunia, tetapi tidak jelas lembaga internasional mana yang telah mendelegasikan wewenang dan tugas ini kepada Washington?

Selain itu, klaim AS tentang pembelaan hak asasi manusia dan juga sesumbarnya sebagai pemimpin dan negara dengan demokrasi yang paling maju di dunia, patut dipertanyakan.

Ini adalah masalah yang bahkan diakui oleh salah satu profesor ilmu politik paling terkemuka di Amerika.

Stephen Walt, seorang profesor Universitas Harvard dan analis Amerika, menuturkan bahwa sayangnya, Amerika Serikat tidak dalam posisi terbaik untuk memimpin upaya ini sekarang. The Economist Intelligence Unit menurunkan status AS ke kategori "demokrasi yang cacat" sebelum mantan Presiden Donald Trump terpilih, dan tidak ada yang terjadi untuk memperbaiki status itu.

"Sebaliknya, salah satu dari dua partai politik utama AS masih menolak untuk menerima bahwa pemilu presiden 2020 adalah sah dan mereka bekerja ekstra untuk mengikis norma-norma demokrasi serta mencurangi pemilu di masa depan yang menguntungkannya," ujarnya.

Dia mencatat bahwa beberapa Republikan bahkan menutupi serangan kekerasan di Gedung Capitol. Itu bukan tampilan yang tepat jika Anda mencoba memimpin kebangkitan demokrasi.

Terlepas dari klaim Washington tentang kepemimpinan demokrasi di dunia, tetapi faktanya, demokrasi dalam arti yang sebenarnya sudah lama tidak memiliki tempat di tengah masyarakat dan kebijakan AS.

Contohnya dapat dilihat dari pertikaian politik dan sosial yang terjadi setelah pemilu presiden November 2020, dan serangan ke Gedung Capitol pada pada 6 Januari 2021 yang dilakukan oleh para pendukung Trump.

Trump berulang kali menyebut demokrasi di AS sebagai kebohongan. Dia menganggap sistem pemilu AS korup dan terjadi kecurangan besar-besaran. Ia telah memicu krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mempertanyakan demokrasi di negaranya.

Serangan 6 Januari pada dasarnya telah mempertanyakan legitimasi dan pengaruh global AS di kancah politik.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) dalam sebuah laporannya menyatakan kemunduran demokrasi di AS dimulai setidaknya pada 2019 dan titik balik bersejarahnya terjadi pada 2020, ketika mantan Presiden Donald Trump mempertanyakan keabsahan hasil pemilu.

Faktor lain kemunduran demokrasi di AS adalah pengekangan kebebasan berkumpul selama protes musim panas 2020 setelah polisi membunuh George Floyd.

Oleh karena itu, mengadakan KTT Demokrasi tidak akan membantu meningkatkan citra global Amerika atau membuat para rival Washington atau negara-negara anti-demokrasi tersudut. 

Mantan Presiden Amerika Serikat mengatakan, meskipun sudah sangat banyak membantu rezim Zionis Israel, tapi karena mantan Perdana Menteri Israel kerap melawan dirinya, maka ia tidak akan pernah memaafkannya.

Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth, Jumat (10/12/2021) mengunggah sebagian wawancara khusus mantan Presiden AS Donald Trump dengan wartawan situs berita Israel, Walla, Barak Ravid.
 
Wawancara ini dilakukan Barak Ravid, dalam rangka mengulas buku terbarunya terkait langkah-langkah yang dilakukan mantan Presiden AS semasa menjabat, berjudul "Perdamaian Trump".
 
Dalam wawancara itu Trump mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang seperti saya karena telah berbuat sangat banyak untuk mantan PM Israel Benjamin Netanyahu. Tidak ada seorang pun yang berbuat untuk Israel sebanyak yang saya lakukan. Golan adalah transaksi besar. Saya melakukannya sebelum pemilu, dan saya sangat banyak membantu Netanyahu."
 
Trump menambahkan, "Sebagian orang mengatakan kepada saya bahwa hadiah ini (Golan) bernilai puluhan milair dolar. Saya melakukannya sebelum pemilu. Pekerjaan ini sangat membantu Netanyahu. Tanpa saya, ia pasti kalah, tapi berkat saya, ia meraih hasil imbang."
 
Ia melanjutkan, "Saya menyukai Netanyahu, tapi saya juga menyukai kesetiaan. Ia orang pertama yang mengucapkan selamat kepada Joe Biden. Itu kesalahan besar. Sejak saat itu saya tidak pernah berbicara dengannya. Terkutuklah Netanyahu. Saya tidak akan pernah memaafkannya." 

Kepala Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah, CENTCOM mengatakan, AS tetap mempertahankan 2.500 personel militernya di Irak untuk batas waktu tertentu, dan sangat mengkhawatirkan perkembangan rudal balistik, rudal jelajah dan drone bersenjata Iran.

Jenderal Kenneth McKenzie, Kamis (9/12/2021) dalam wawancara dengan Associated Press menegaskan bahwa pasukan AS akan tetap berada di Irak, dan menanti peningkatan serangan terhadap personel militer AS dan Irak, dari milisi bersenjata dukungan Iran yang bersikeras mengusir pasukan AS dari negara itu.
 
Menurutnya, meski pasukan AS bergerak ke arah peran non-perang di Irak, tapi mereka tetap akan memberikan dukungan udara dan memberikan bantuan militer lain kepada pemerintah Irak dalam melawan ISIS.
 
Kepala CENTCOM mengklaim, milisi bersenjata dukungan Iran ingin mengusir seluruh pasukan asing dari Irak, dan peningkatan eskalasi kekerasan mungkin akan berlanjut pada bulan Desember 2021 ini.
 
"Kenyataannya mereka ingin seluruh pasukan AS meninggalkan Irak, sementara semua tentara AS tidak ingin keluar dari Irak, sehingga mungkin saja ini akan menimbulkan reaksi seperti yang akan kita saksikan di penghujung bulan Desember nanti," imbuhnya.
 
McKenzie menandaskan, "Rakyat Irak sampai sekarang menginginkan pasukan AS tetap berada di negaranya, oleh karena itu selama mereka menginginkan kami, kami juga akan menyetujuinya dan tetap berada di sana."

Sebuah delegasi dari Kementerian Luar Negeri Inggris minggu lalu berkunjung ke Tehran untuk membahas mekanisme pembayaran utang Inggris ke Iran senilai 400 juta pound.

Akun Twitter jurnalis surat kabar Inggris, The Guardian, Patrick Wintour, Jumat (10/12/2021) mengabarkan kunjungan delegasi pemerintah Inggris ke Tehran untuk membicarakan mekanisme pembayaran utang Inggris ke Iran.
 
“Duta Besar Iran untuk Inggris mengungkap kunjungan delegasi Kemenlu Inggris ke Tehran minggu lalu untuk membicarakan mekanisme pembayaran utang yang diakui sebesar 400 juta pound. Menurut Dubes Iran, masalahnya tetap sanksi Amerika Serikat,” tulis Wintour.
 
Menurut jurnalis The Guardian itu, Dubes Iran untuk Inggris, Mohsen Baharvand mengatakan, delegasi Kemenlu Inggris datang ke Iran untuk mengkaji mekanisme legal pembayaran utang ke Tehran.
 
Baharvand menambahkan, saat ini negosiasi Iran dan Kemenlu Inggris dipusatkan pada masalah pembayaran utang ini, dan masalah ini bukan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan.
 
Dubes Iran untuk Inggris sebelumnya mengabarkan dicapainya kesepakatan pembayaran utang London ke Tehran, dan bantuan kepada mereka yang memiliki dua kewarganegaraan serta kasus-kasus serupa, akan tetapi dua hari setelah penandatangan kesepakatan, Inggris mengaku tidak bisa melaksanakan isi kesepakatan karena sanksi AS.

Seorang pemuda Palestina gugur ditembak tentara rezim Zionis.

Tentara rezim Zionis hari Minggu (5/2021) menembak mati seorang remaja Palestina berusia 16 tahun di dekat kota Tulkaram, Tepi Barat.

Sumber-sumber berbahasa Ibrani melaporkan bahwa pemuda Palestina itu menabrakkan kendaraan yang ditumpanginya ke arah pos pemeriksaan Israel di Jabara dekat Tulkarm yang menyebabkan seorang tentara Israel mengalami luka serius.

Tentara Zionis seketika menembak mati pemuda Palestina itu.

Pemuda Palestina lainnya menyerang sejumlah pemukiman yang diduduki Israel di dekat Bab al-Amoud di Al-Quds yang diduduki rezim Zionis dalam operasi mati syahid hari Sabtu yang menyebabkan seorang Zionis terluka.

Rezim Zionis juga menembak dan membunuh pemuda Palestina ini.

Setiap hari, militer rezim Zionis membunuh atau melukai dan menangkapi rakyat Palestina yang tertindas dengan berbagai dalih.(

Mantan Perdana Menteri rezim Zionis Israel memprotes strategi kabinet Tel Aviv, dan menurutnya omong kosong terkait Iran hanya semakin melemahkan Israel.

Ehud Barak, Minggu (5/12/2021) memprotes kinerja PM Israel Naftali Bennett terkait Iran dan Amerika Serikat.
 
Dalam artikelnya yang dimuat surat kabar Yedioth Ahronoth, Ehud Barak menulis, "Mantan PM Israel Benjamin Netanyahu juga gagal dalam menyiapkan program alternatif jika diplomasi dengan Iran gagal."
 
Ehud Barak menambahkan, "Iran hanya berjarak beberapa bulan saja menuju negara nuklir, dan Bennett hanya mengeluarkan statemen terhadap Iran."
 
Menurutnya, Israel harus memilih yang terbaik di antara yang terburuk, dan urgensi bekerja sama erat dengan AS guna mencapai tujuan-tujuan bersama seperti mencegah berubahnya Iran menjadi negara nuklir, semakin diperlukan.
 
"Tidak ada waktu untuk konflik terbuka, dan membuka permainan saling menyalahkan," tegasnya.
 
Ehud Barak menandaskan, "Keras kepala dan retorika kosong bukan jalan untuk melanjutkan program, itu hanya semakin melemahkan Israel, serta meminimalisir kekuatannya untuk membela diri." (