Hasil survei Institut Riset Indonesia (Insis) menunjukkan bahwa publik menginginkan regenerasi kepemimpinan nasional.

Menurut survei yang dilakukan Insis pada 1.070 responden di 34 provinsi mulai 4 Desember 2013 hingga 8 Januari 2014, sebanyak 93,44 persen responden menginginkan regenerasi kepemimpinan nasional yang direpresentasikan melalui tokoh berusia di bawah 55 tahun.

"Sebanyak 39,71 persen responden menilai sangat penting adanya regenerasi kepemimpinan nasional dan 53,73 persen menilai penting," kata peneliti Insis Mochtar W Oetomo di Jakarta, Minggu.

Hasil survei itu juga menunjukkan bahwa hanya 2,71 persen responden yang menilai regenerasi kepemimpinan tidak penting dan 3,83 persen lainnya menyatakan tidak tahu.

Angka itu, menurut dia, lebih tinggi dibandingkan dengan hasil survei 2012, ketika hanya ada 86,45 persen responden yang menyatakan menginginkan regenerasi kepemimpinan nasional.

Selain itu, menurut dia, survei terkini menunjukkan sebanyak 52,8 persen responden menilai "penting" adanya pergantian kepemimpinan dan 42,24 persen responden menilai pergantian pemimpin nasional "sangat penting".

"Sebanyak 4,38 persen responden 'tidak tahu' dan 1,12 persen menilai 'tidak penting'," katanya.

Mochtar mengatakan sudah ada kesadaran dalam masyarakat tentang perlunya regenerasi dan pergantian kepemimpinan.

Namun, lanjut dia, masyarakat dihadapkan pada tidak adanya pilihan pemimpin yang layak dari partai politik.

Juru Bicara Badan Energi Atom Iran membantah pemberitaan terkait rencana pembukaan kantor sementara Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Iran.

Behrouz Kamalvandi, Jubir Badan Energi Atom Iran dalam wawancaranya dengan Fars News (12/1) membantah berita pembukaan kantor IAEA di Iran dan mengatakan, "Masalah ini sama sekali tidak pernah muncul dalam perundingan-perundingan."

"Masalah ini tidak memililki rujukan berita yang benar, pasalnya IAEA tidak pernah menyampaikan permintaan semacam ini kepada kami dan kamipun tidak pernah melakukan perundingan terkait masalah tersebut dengan IAEA," imbuhnya.

Bahkan dalam perundingan Iran dan Kelompok 5+1 masalah semacam ini tidak pernah dibahas. Kami, kata Kamalvandi, tidak tahu kenapa dan dengan maksud apa sumber berita ini (Reuters) mempubliksikannya.

Ia menilai berita ini tidak berdasar dan mengatakan bahwa tidak jelas situs berita itu mengutip dari siapa.

Sumber-sumber keamanan di Pakistan mengatakan, upaya seorang penyelundup negara itu untuk memasukkan senjata ke Iran berhasil digagalkan aparat keamanan.

Situs berita Al Ahed seperti dikutip Tasnim News (12/1) melaporkan, aparat keamanan Pakistan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan senjata ke Iran.

Sumber keamanan Pakistan mengklaim, seseorang bernama Shukat ditangkap aparat keamanan dan ia mengaku bermaksud menyelundupkan senjata ke Iran.

Menurut sumber itu aparat keamanan Pakistan juga menemukan berbagai jenis senjata yang akan diselundupkan oleh orang tersebut.

Situs berita Al Ahed tidak menjelaskan rincian berita penggagalan upaya penyelundupan senjata dari Pakistan ke Iran itu.

Masalah pemanfaatan sumber daya alam di Kutub Utara telah menjadi perhatian negara-negara di sekitar kawasan itu sejak beberapa tahun lalu.

Isu itu telah meningkatkan gesekan antara Rusia dan negara-negara Barat anggota NATO, seperti Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, dan Denmark. AS telah mempelopori eksplorasi di Kutub Utara, akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir dan seiring dengan mencairnya es di sana, negara-negara lain juga tertarik untuk hadir di kawasan itu dan membuka arena persaingan baru.

AS, Kanada, Norwegia, Denmark, dan Rusia masing-masing mengklaim atas kepemilikan Kutub Utara dan sekitar perairan Arktik. Cina bahkan ikut melirik wilayah yang kaya energi itu.

Cina telah menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Islandia dan ini dapat menjadi sinyal atas ketertarikan kekuatan ekonomi Asia itu terhadap cadangan sumber energi di Kutub Utara.

Kutub Utara yang diketahui kaya minyak ini memang belum dimiliki negara mana pun sampai sekarang. Namun, kekayaan kandungan minyak yang mencapai 90 miliar barel ini membuat banyak negara mengajukan klaim kepemilikan.

Menurut Lembaga Survei Geologi AS, Kutub Utara dan Samudra Arktik mengandung 13 persen cadangan minyak mentah yang belum ditemukan dan 30 persen cadangan gas alam dunia.

Kegiatan perikanan juga mulai meningkat di wilayah itu dan jenis-jenis bahan tambang langka sudah ditemukan di sana.

Kandungan berlimpah itu mendorong persaingan ketat untuk menguasai wilayah Kutub Utara dan diprediksikan bahwa di tahun-tahun mendatang, perseteruan untuk mengeruk cadangan energi di wilayah itu akan menjadi tantangan besar antara Rusia dan NATO.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada Desember 2013, memerintahkan militer Rusia untuk meningkatkan kehadirannya di kawasan Arktik setelah Kanada mengisyaratkan niatnya untuk mengklaim kepemilikan Kutub Utara dan perairan di sekitarnya.

"Saya ingin Anda mencurahkan perhatian khusus untuk mengembangkan infrastruktur dan unit militer di Arktik," kata Putin dalam sambutannya di pertemuan Kementerian Pertahanan Rusia.

Rusia telah menghidupkan pangkalan-pangkalan militer bekas Uni Soviet di Kepulauan Siberia Baru. Moskow mengumumkan bahwa sejumlah pangkalan militer yang ditinggalkan oleh Uni Soviet di wilayah Kutub Utara akan dihidupkan kembali.

Sementara itu, negara-negara Barat yang dipimpin oleh AS menentang keras pendekatan Rusia. Dengan menggelar manuver militer gabungan dan juga meningkatkan jumlah pasukan, Barat berupaya mendeklarasikan kehadirannya di wilayah strategis itu.

Pemerintahan Barack Obama sedang berunding dengan para pejabat perdagangan, industri, dan lingkungan hidup AS untuk menyusun strategi Washington di Kutub Utara.

Meski demikian, beberapa politisi AS menuding pemerintah tidak mencurahkan perhatian yang cukup di Kutub Utara. Senator Lisa Murkowski percaya bahwa AS tidak berbuat banyak di Kutub Utara dibanding negara-negara lain yang melakukan aktivitas di wilayah itu.

Jelas bahwa persaingan tersebut akan mendorong negara-negara di sekitar Kutub Utara untuk meningkatkan jumlah pasukannya di kawasan. Akan tetapi, kebijakan itu berpotensi melahirkan perang dan menciptakan krisis baru di dunia.

Seorang pekerja konstruksi Jerman tewas dan 13 lainnya terluka setelah sebuah bom era Perang Dunia II meledak selama penggalian tanah.

Insiden tersebut terjadi pada Jumat (3/1) di barat kota Euskirchen dekat bekas ibu kota Bonn ketika penggali mekanik memicu ledakan.

"Operator penggali membentur bom dari Perang Dunia selama aktivitaspenggalian di kawasan industri di sini. Bom meledak dan operator penggali tewas. Beberapa orang lainnya di dekat penggali juga terluka," kata juru bicara polisi, Norbert Hardt.

Menurut polisi dan warga, gelombang ledakan dari bom tersebut dapat dirasakan selama beberapa kilometer dan merusak jendela-jendela bangunan sekitar lokasi ledakan.

"Ada kerusakan cukup besar dari ledakan, juga di jalan-jalan di dekatnya. Jendela-jendela rusak, pintu garasi terdorong dan atap rusak…,imbuh Hardt.

Bom-bom yang belum meledak di era Perang Dunia II sering ditemukan di banyak kota di Jerman, namun sebagian besar yang ditemukan telah dijinakkan.

Sebagian besar pemerintah daerah di Jerman memiliki tim yang bekerja full-time untuk mendeteksi dan menjinakkan bom-bom yang tersisa di Perang Dunia.

The Wall Street Journal baru-baru ini melaporkan, rezim Zionis Israel mengklaim bahwa banyak senjata termasuk rudal telah dipindahkan dari Suriah ke Lebanon oleh Gerakan Muqawama Islam Lebanon (Hizbullah), sementara Hizbullah sendiri juga menyimpan berbagai rudal di Suriah.

Klaim tersebut sebagai upaya Israel untuk mengobarkan perang propaganda terhadap Hizbullah. Tel Aviv ingin mengatakan bahwa ancaman Hizbullah dan arsenal rudalnya tidak hanya terbatas di Lebanon tetapi sebagian besar arsenal senjata Hizbullah ada di Suriah. Demikian dilaporkan Alalam, Sabtu (4/1).

Menurut media Amerika Serikat, Hizbullah telah berhasil memindahkan sebagian komponen sistem rudal canggih anti-kapal,Yakhont dari Suriah ke Lebanon tanpa menarik perhatian dan kecurigaan dari pasukan Angkatan Udara dan Dinas Intelijen Israel.

Surat kabar Zionis, Haaretz menulis, Hizbullah dalam proses pemindahan tersebut berusaha menonaktifkan jaringan komunikasi dan listrik di wilayah perbatasan antara Suriah dan Lebanon untuk menghalangi misi dinas rahasia Israel untuk mengontrol situasi di wilayah tersebut.

Sementara itu, para pejabat AS mengatakan, Hizbullah hingga kini belum berhasil memindahkan bagian lain dari komponen sistem rudal canggih itu sehingga tanpa komponen tersebut rudal itu tidak dapat digunakan.

Mereka menambahkan, arsenal rudal Hizbullah bertambah dan dipenuhi dengan berbagai jenis senjata termasuk rudal-rudal anti-pesawat dan sistem rudal canggih anti-kapal.

Pemerintah Kanselir Jerman Angela Merkel akhirnya menyetujuipenyelidikan umum terkait spionase Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) setelah sebelumnya iaberusaha mencegah penyelidikan parlemen karena khawatir akan menimbulkan ketegangan dengan Washington sebagai sekutu dekat Berlin.

Pemerintah Merkel pada Jumat (3/1)akhirnya menyerah kepada tekanan oposisi untuk menunjuk sebuah komisi. Namun tidak jelas apakah panel tersebut akan mendengarkan kesaksian dari Edward Snowden, mantan kontraktor NSA yang membocorkan spionase AS.

Tekanan untuk penyelidikan itu muncul dari anggota parlemen Hans-Christian Stroebele yang duduk di komite kontrol parlemen Jerman dan bertugas memantau kerja badan-badan intelijen. Pada bulan Oktober 2013, Stroebele berkunjung ke Rusia untuk bertemu dengan Snowden di Moskow.

Setelah pertemuan tersebut, Stroebele mengatakan bahwa Snowden bersedia membantu penyelidikan Jerman terkait laporan penyadapan terhadap pembicaraan telepon Merkel oleh NSA.

Menurut data yang dibocorkan Snowden, NSA telah menyadap percakapan telepon dari puluhan pemimpin dunia, termasuk Merkel.

Mingguan Jerman, Der Spiegel dalam sebuah laporan pada tanggal 26 Oktober 2013 menyebutkan, dokumen rahasia dari NSA menunjukkan bahwa ponsel Merkel telah terdaftar oleh badan Layanan Koleksi Khusus (SCS) sejak tahun 2002.

Laporan itu menambahkan, nomor ponsel kanselir Jerman itu masih pada daftar pengawasan pada bulan Juni 2013.Sementara pada tanggal 24 Oktober 2013, The Guardian dalam sebuah laporan menyebutkan bahwa NSA telah memantau percakapan telepon dari 35 pemimpin dunia.

Badan pengungsi PBB mendesak negara-negara Uni Eropa untuk berhenti mengembalikan para pencari suaka ke Bulgaria karena mereka menghadapi kondisi yang tidak manusiawi di negara timur Eropa itu.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) pada Jumat (3/1) mengatakan, negara-negara Uni Eropa harus menghentikan pengembalian para pengungsi ke Bulgaria di bawah apa yang disebut sebagai RegulasiDublin.

Di bawah peraturan Dublin, negara-negara anggota Uni Eropa mengembalikan para pencari suaka ke negara Uni Eropa di mana mereka pertama kali memasuki blok tersebut.

Badan PBB tersebut menyatakan bahwa pihak berwenang Bulgaria tidak menyediakan layanan penting seperti makanan dan kesehatan. Selain itu, para pejabat Bulgaria sewenang-wenang menahan para imigran dan menunda pendaftaran mereka.

Juru bicara UNHCR Babar Baloch mengatakan, "Badan ini telah menyimpulkan bahwa para pencari suaka di Bulgaria menghadapi risiko murni tidak manusiawi atau perlakuan merendahkan….."

UNHCR pada November 2013 mendesak Uni Eropa untuk mendukung Bulgaria dalam menangani situasi memburuk dari pengungsi Suriah di negara itu.

Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah imigran yang datang ke Bulgaria meningkatmenyusul masuknya imigran dari Suriah. Tahun lalu, lebih dari 9.000 orang mengungsi ke Bulgaria, naik dari rata-rata 1.000 dalam enam tahun sebelumnya.