Semakin dekatnya dengan perundingan Wina bagi pencabutan sanksi ilegal Amerika terhadap Iran pada 29 November mendatang, Washington bukan saja tidak menunjukkan itikad baik dan langkah nyata, bahkan aktif melakukan proyeksi melalui statemen dan sanksi baru terhadap Iran.
Robert Malley, utusan khusus AS untuk Iran, wakil troika Eropa (Jerman, Inggris dan Prancis) serta utusan Dewan Kerja Sama Teluk Persia (PGCC) di pertemuan Riyadh dalam sebuah statemen seraya mengulang klaim palsu menuding Iran melakukan aksi-aksi merusak stabilitas di kawasan.
Juru bicara Kemenlu Iran, Saeed Khatibzadeh Jumat (19/11/2021) di cuitan Twitternya saat merespon statemen ini menilai Amerika sebagai pelanggar Resolusi 2231 Dewan Keamanan dan pihak yang keluar dari JCPOA, bertanggung jawab atas kondisi yang ada.
Jubir Kemenlu Iran, Saeed Khatibzadeh
Iran mendapat kerugian besar akibat perilaku tak bertanggung jawab Amerika dan pelanggaran JCPOAnya. Seraya menekankan poin ini, Wakil menlu Iran bidang politik, Ali Bagheri Kani di kunjungan terbarunya ke empat negara Eropa (Prancis, Jerman, Inggris dan Spanyol) serta pertemuannya dengan Wakil menlu Rusia, Sergei Lavrov dan Wakil menlu Cina, Ma Zhaoxu menekankan pentingnya pencabutan efektif sanksi ilegal Amerika terhadap Iran sebagai urgensitas bagi perundingan mendatang.
Amerika Serikat bersama Troika Eropa meski di luarnya menekankan pentingnya perundingan untuk menghidupkan kembali JCPOA, tapi esensi langkah mereka mengindikasikan bahwa mereka merancang skenario koordinatif untuk meningkatkan represi terhadap Iran dengan memanfaatkan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebagai alat.
Emad Abshenas, pengamat politik seraya mengisyaratkan bahwa masalah Amerika dengan Iran bukan hanya di isu nuklir, tapi lebih dari ini, mengatakan, mereka dengan baik menyadari bahwa Iran tidak ingin memproduksi senjata nuklir, oleh karena itu, mereka sekedar mencari-cari alasan untuk menekan Tehran.
Perilisan statemen dan klaim serta pengulangan tuntutan di luar komitmen safeguard dan upaya untuk memaksakan tuntutan tamak serta di luar perjanjian safeguard ketika IAEA dan anggota Baratnya tidak menjalankan komitmennya, sebuah bentuk pemanfaatan organisasi nuklir ini sebagai alat demi kepentingan politik.
Jelas bahwa dengan terciptanya suasana internasional dan ambiguitas imajiner dalam kerja sama antara Iran dan IAEA, tidak mungkin untuk menutupi ketidakpercayaan yang tercipta terhadap Amerika Serikat setelah pelanggaran JCPOA dan mengikuti jalan kesepakan nuklir secara sepihak. Berlanjutnya perilaku ini tidak akan mengembalikan kepercayaan yang hilang. Dan pastinya ini tuntutan tidak masuk akal terhadap Iran untuk memenuhi kewajibannya secara sepihak di JCPOA tanpa pihak lain memenuhi kewajibannya.
Pengulangan klaim palsu dan tuntutan di luar hukum Amerika dan Eropa terhadap Iran menegaskan keyakinan bahwa kebijakan terkoordinasi sedang ditempuh untuk mempengaruhi suasana pembicaraan Wina.
Protes jubir Kemenlu Iran atas perilaku ganda Amerika mengisyaratkan poin ini. Khatibzadeh mengatakan, negara-negara yang harus mempertanggung jawabkan petualangan dan agresinya ke kawasan termasuk agresi tujuh tahun ke Yaman, tidak dapat menggulirkan klaim tak berdasar terhadap negara lain, serta menghapus tanggung jawabnya di kejahatan ini serta menyimpangkan opini publik. Amerika sebagai satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir dengan catatan hitam beragam intervensi di urusan internal negara lain serta penjual utama senjata dan amunisi ke berbagai wilayah dunia, berencana mengobarkan krisis dan agitasi terhadap Iran.
Tak diragukan lagi perilaku seperti ini bukan saja gagal mempengaruhi tekad Iran untuk menjaga dan membela kepentingan serta hak legalnya, bahkan meningkatkan kerumitan kondisi yang ada saat ini.
