Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrel, membahas perkembangan yang dicapai dalam perundingan nuklir Wina dalam pembicaraan telepon pada Sabtu (5/2/2022).
Amir-Abdollahian menekankan bahwa Tehran dengan benar-benar mencari kesepakatan, tetapi kepentingan nasional Iran juga harus dijamin. Sementara itu, Borrell menuturkan negosiasi berada pada fase yang penting, dan semua pihak harus datang ke Wina dengan agenda yang jelas untuk mencapai kesepakatan.
Menlu Iran menyatakan Republik Islam serius untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga bertekad untuk melindungi garis merah dan kepentingan nasionalnya. Menurutnya, beberapa perkembangan positif telah terjadi dalam negosiasi, namun ini masih belum memenuhi harapan Iran.
Iran terlibat dengan lebih tegas dalam perundingan Wina putaran baru dengan agenda pencabutan sanksi. Hal ini berangkat dari pengalaman di masa lalu di mana Amerika Serikat secara sepihak meninggalkan kesepakatan nuklir JCPOA, dan pihak Eropa juga tidak mampu memenuhi kepentingan ekonomi Iran seperti tertulis dalam kesepakatan.
Perundingan Wina ditangguhkan sejak 28 Januari 2022 untuk memberikan kesempatan kepada para delegasi untuk berkonsultasi dengan pemerintahan mereka dan membuat keputusan politik demi mencapai sebuah kesepakatan.
Iran akan menerima kesepakatan untuk mencabut sanksi selama ia dapat diverifikasi dan secara pasti menjamin kepentingan ekonomi Iran, terlepas dari undang-undang domestik negara lain, terutama AS.
Sejauh ini JCPOA gagal untuk menjamin kepentingan ekonomi Iran. Pendekatan AS dan ketidakmampuan pihak Eropa untuk bertindak independen (di luar bayang-bayang AS) telah menambah ketidakpercayaan Iran terhadap beberapa pihak dalam perundingan Wina.
Oleh karena itu, Tehran akan menyetujui kesepakatan yang secara realistis dan berkelanjutan melayani kepentingan ekonomi Iran, bukan hanya (kesepakatan) di atas kertas.
JCPOA ditandatangani pada 2015 dengan tujuan menjamin kepentingan ekonomi Iran dan negara ini juga menerima beberapa pembatasan pada program nuklirnya. Dalam praktiknya, bukan hanya kepentingan itu tidak dipenuhi secara berkelanjutan, tetapi Iran juga dijatuhi sanksi di berbagai sektor setelah AS keluar dari JCPOA.
Berangkat dari ketidakpercayaan terhadap pihak Barat, tim perunding Iran mengambil langkah-langkah dan mengajukan proposal yang rasional, sambil mengeveluasi keseriusan mereka. Tim Iran ingin memastikan agar kepentingan nasional Republik Islam tidak dilanggar kembali jika kedua pihak mencapai kesepatan.
Selama prinsip penting ini belum terbukti bagi Iran, maka pihaknya tidak akan menerima kesepakatan apa pun.
Dalam hal ini, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran Ali Shamkhani menulis di akun Twitternya pada Sabtu kemarin bahwa keuntungan ekonomi yang nyata, efektif, dan dapat diverifikasi bagi Iran adalah syarat yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan.
Pihak Barat harus memberikan jaminan untuk membuka jalan bagi tercapainya kesepakatan. Jaminan itu antara lain ekspor minyak tanpa hambatan dan pengiriman uangnya ke Iran secara berkelanjutan, kerja sama tak terbatas antara bank-bank Iran dan bank-bank asing, kemudahan dan kelancaran kegiatan perdagangan luar negeri Iran terlepas dari pemerintah mana yang berkuasa di AS di masa depan, serta investasi yang berkelanjutan dan dapat diandalkan di Iran.
