Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian di tweetnya mengkonfirmasi pertemuannya dengan Menlu Arab Saudi, Faisal bin Farhan di sela-sela Konferensi Baghdad-2 di Yordania.
Abdollahian di tweet berbahasa Arab ini menulis, "Saya berpartisipasi di Konferensi Baghdad kedua di Yordania sebagai penekanan dukungan terhadap Irak, dan di sela-sela konferensi ini saya menemukan peluang untuk menggelar pertemuan bersahabat dengan sejumlah sejawat kami termasuk menlu Oman, Qatar, Irak, Kuwait dan Arab Saudi. Menlu Saudi menekankan kesiapan negaranya untuk melanjutkan dialog dengan iran."
Pertemuan menlu Iran dengan sejawatnya dari Saudi dilakukan sebagai bukti kebijakan bertetangga pemerintah ke-13 dan penghindaran tensi di hubungan kedua negara. Hossein Amir-Abdollahian sebelumnya saat menjelaskan kebijakan luar negeri pemerintah Iran ke-13 mengatakan, kebijakan luar negeri Iran tetap konsisten dari sisi independensi politik dan tidak barat dan juga tidak timur.
Konferensi Baghdad ke 2 di Yordania
Pemerintahan Presiden Sayid Ebrahim Raisi mengejar jalur diplomasi cerdas, pintu terbuka dan kerja sama efektif dengan seluruh negara. Penekanan menlu Iran terkait pendekatan permanen kebijakan luar neger Iran dijelaskan mengingat transformasi di bidang ini, khususnya di bidang kebijakan luar negeri regional Iran. Pemerintah ke-13 Iran sejak memulai tugasnya pada 3 Agustus 2021, mengejar pendekatan baru di bidang kebijakan luar negeri.
Menyeimbangkan politik luar negeri yang berdasarkan asas bukan timur maupun barat merupakan salah satu gagasan terpenting politik luar negeri pemerintah ini, yang merupakan salah satu kebutuhan terpenting untuk mempertahankan independensi negara dengan tetap memperhatikan dan mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga di tempat pertama dan kemudian dengan negara-negara timur dan barat. Pada saat yang sama, pemerintah saat ini telah menunjukkan kepercayaannya pada keseimbangan dalam kebijakan luar negeri dan pengembangan kerja sama dengan tetangga dan negara-negara Islam sebagai prioritas program luar negerinya. Pakar politik Javad Mansouri mengatakan, pemerintah ke-13 memiliki perilaku yang seimbang dan realistis dalam kebijakan luar negeri, dan ini menyebabkan beberapa pemerintah mempertimbangkan kembali perilaku mereka dengan Iran.
Kebijakan bertetangga dan pendekatan berimbang dalam kebijakan luar negeri Iran adalah salah satu poin utama dari pernyataan kebijakan luar negeri Sayid Ebrahim Raisi, Presiden Islam Iran untuk pemerintahan ke-13, yang dapat dianggap sebagai bagian penting dari kebijakan besar interaksi cerdas dengan dunia. Penekanan pada kebijakan bertetangga berdasarkan penafian tensi di hubungan dengan negara tetangga, pengokohan diplomasi ekonomi dan peningkatan interaksi dengan tetangga serta pemanfaatan kapasitas negara tetangga di bawah bayang-bayang penguatan hubungan, termasuk program serius Republik Islam Iran. Pemerintahan ke-13 memprioritaskan kebijakan bertetangga dan presiden Iran sejak awal menetapkan interaksi yang baik dan kerja sama yang luas dengan tetangga sebagai titik sentral diplomasi ekonomi pemerintahan ke-13.
Sebelumnya, Amir-Abdollahian menegaskan bahwa negara-negara Arab merupakan bagian penting dari dunia Islam dan menyatakan bahwa kita mengulurkan tangan kerja sama ke berbagai negara tetangga, termasuk negara-negara Teluk Persia. Kesiapan Iran sebagai negara berpengaruh dalam berbagai dimensi politik, ekonomi, dan komersial untuk menyelesaikan perselisihan dengan beberapa negara tetangga seperti Arab Saudi dan memperluas kerja sama dengan negara tetangga telah ditindaklanjuti selama perjalanan pejabat senior Iran seperti menteri luar negeri di Konferensi Baghdad-2 di Yordania.
Selain itu, Tehran telah berulang kali mengumumkan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam penyelesaian krisis regional, termasuk krisis di Yaman. Hal ini menunjukkan itikad baik Tehran dan upayanya untuk mengkonsolidasikan stabilitas dan keamanan di Teluk Persia dan Asia Barat.
