Setelah kemenangan telak Partai Demokrat dalam pemilu sela Amerika Serikat, muncul perdebatan serius mengenai bagaimana Kongres yang dikuasai Demokrat dapat mengakhiri perang Trump terhadap Iran.
Menurut laporan Pars Today, kemenangan Demokrat dalam pemilu sela November 2026 dan keberhasilan mereka menguasai dua kamar Kongres, yakni DPR dan Senat, memberi mereka sejumlah instrumen untuk membatasi kebijakan luar negeri Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump. Reuters menyebut langkah ini sebagai upaya “merebut kembali kewenangan hukum Kongres” dari Gedung Putih.
Ada lima bidang utama yang dapat menjadi sasaran penggunaan kewenangan tersebut. Di antaranya perang dengan Iran, dukungan untuk Ukraina, bantuan militer kepada Israel, anggaran pertahanan, dan bantuan luar negeri.
Hal terpenting terkait Iran adalah Trump tidak memperoleh persetujuan Kongres sebelum melancarkan agresi terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Dalam kampanye pemilu, Demokrat berpendapat bahwa Partai Republik telah menyerahkan kewenangan Kongres dalam menyatakan perang dan mengalokasikan anggaran kepada pemerintahan Trump. Kini, mereka dapat mengambil kembali kewenangan itu dan menekan pemerintah melalui jalur hukum serta anggaran.
Instrumen utama Demokrat adalah kendali atas anggaran. Senator AS Bernie Sanders menyebut perang terhadap Iran ilegal dan bertentangan dengan Konstitusi AS. Ia menegaskan bahwa Demokrat dapat mengakhiri perang dengan menghentikan pendanaan militernya.
Sanders secara tegas mengatakan bahwa perang tidak cukup dihentikan hanya dengan mengesahkan resolusi. Pendanaan perang juga harus diputus. Artinya, Kongres tidak boleh berhenti pada pernyataan atau kecaman. Mereka perlu memasukkan larangan atau persyaratan khusus dalam anggaran pertahanan, anggaran tambahan untuk perang, dan undang-undang alokasi dana. Tujuannya adalah menghentikan atau membatasi setiap pengeluaran untuk operasi ofensif terhadap Iran.
Dengan demikian, kendali atas anggaran menjadi cara praktis untuk membatasi kemampuan Trump melanjutkan perang.
Dalam konteks ini, menurut Sanders, Kongres yang dikuasai Demokrat dapat meningkatkan tekanan melalui beberapa langkah. Mereka bisa merevisi Undang-Undang Kewenangan Perang 1973, mewajibkan presiden memperoleh otorisasi baru, membatasi anggaran hanya untuk operasi pertahanan dan pencegahan, serta menunda persetujuan terhadap calon pejabat pemerintah.
Sanders menilai perang terhadap Iran ilegal dan bertentangan dengan Konstitusi AS. Ia juga menyoroti besarnya biaya kemanusiaan dan finansial akibat perang tersebut. Menurutnya, kondisi ini memberi Demokrat peluang untuk menghubungkan isu penegakan hukum dengan persoalan kesejahteraan masyarakat.
Namun, menghentikan pendanaan perang bukan perkara mudah. Pemerintah AS mungkin masih dapat menggunakan anggaran yang sudah tersedia untuk melanjutkan operasi militer. Presiden juga memiliki hak veto terhadap rancangan undang-undang yang disahkan Kongres.
Karena itu, strategi yang efektif tampaknya perlu menggabungkan beberapa langkah. Pertama, Kongres harus didorong untuk menggelar pemungutan suara secara terbuka mengenai otorisasi perang. Dengan begitu, para pendukung perang harus menanggung konsekuensi politik atas keputusan mereka.
Selanjutnya, setiap tambahan anggaran untuk perang perlu diblokir. Kongres juga dapat memasukkan larangan operasi ofensif ke dalam undang-undang yang mengikat, seperti anggaran pertahanan atau alokasi dana darurat.
Langkah berikutnya adalah melemahkan legitimasi perang melalui sidang dengar pendapat, pemanggilan pejabat, laporan lembaga pengawas, serta pengungkapan besarnya biaya perang.
Dalam kaitan ini, Senator Demokrat dari Massachusetts, Elizabeth Warren, menyatakan siap bekerja sama dengan Partai Republik apabila mereka bersedia mendengarkan keinginan rakyat Amerika untuk mengakhiri perang dengan Iran.
Pernyataan Warren tentang kesiapannya bekerja sama dengan anggota Partai Republik yang “mendengarkan suara rakyat Amerika” menunjukkan bahwa salah satu jalur yang dapat ditempuh adalah membangun mayoritas lintas partai yang menentang perang. Namun, jika Partai Republik tidak bersedia bekerja sama, Demokrat harus memanfaatkan instrumen yang tersedia bagi mereka.
Meski demikian, untuk mengatasi veto Trump, Kongres membutuhkan dukungan dua pertiga suara. Tanpa mayoritas sebesar itu, daya tekan melalui anggaran akan lebih terbatas.
Hal penting lainnya adalah modal politik yang dimiliki Demokrat untuk mendorong penghentian perang terhadap Iran. Wakil Presiden JD Vance, kemudian Trump sendiri, mengakui bahwa perang dengan Iran menjadi salah satu faktor utama kekalahan Partai Republik dalam pemilu sela November 2026.
Kenaikan harga bensin dan inflasi, ditambah kemarahan para pemilih terhadap perang, memberi Demokrat peluang untuk menyampaikan bahwa mengakhiri perang bukan sekadar tuntutan politik sebuah partai. Mereka dapat mengangkatnya sebagai kebutuhan ekonomi sekaligus persoalan hukum.
Seperti juga disampaikan Sanders, jika Demokrat benar-benar ingin menghentikan perang terhadap Iran, mereka tidak boleh hanya mengandalkan resolusi simbolis. Mereka perlu menunjukkan bahwa perang tersebut tidak memiliki otorisasi berdasarkan Konstitusi AS. Mereka juga harus memutus atau membatasi pendanaannya, menjadikan persetujuan atas calon pejabat yang diajukan Gedung Putih sebagai alat tekanan, serta membangun dukungan mayoritas melalui opini publik dan anggota Partai Republik yang mengkritik perang.
Pada akhirnya, kekuasaan nyata berada di tangan pihak yang mengendalikan anggaran. Karena itu, Kongres baru yang dikuasai Demokrat dan mulai bertugas pada Januari 2027 dapat memaksa pemerintahan Trump untuk meminta otorisasi jika ingin melanjutkan perang terhadap Iran, atau mengakhiri perang yang dinilai ilegal tersebut.
