Prancis kini bukan sekadar menghadapi aksi protes sesaat. Peristiwa yang terjadi pada 5 November di jalan-jalan Paris, Lyon, Marseille, dan puluhan kota lainnya menunjukkan munculnya krisis sosial dengan banyak lapisan.
Krisis yang awalnya dipicu oleh persoalan upah dan harga bahan bakar itu kini meluas ke berbagai isu. Mulai dari anggaran negara, pendidikan, layanan publik, keamanan sosial, hingga masa depan politik.
Pada hari itu, Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan bahwa 575.000 orang mengikuti 193 aksi unjuk rasa. Sementara itu, Konfederasi Umum Buruh Prancis (CGT) menyebut jumlah peserta mencapai 1,57 juta orang.
Perbedaan angka ini memang penting. Namun, hal tersebut tidak mengubah gambaran utamanya. Ratusan ribu warga Prancis kembali turun ke jalan untuk kedelapan kalinya sejak gelombang protes musim gugur dimulai.
Kali ini, para pekerja sektor swasta dan publik, pelajar, mahasiswa, pensiunan, petani, serta kelompok Rompi Kuning berada dalam satu barisan.
Perpaduan berbagai kelompok ini menjadi pesan politik paling penting dari aksi tersebut. Protes tidak lagi sekadar menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga.
Masyarakat Prancis kini mempersoalkan model tata kelola ekonomi yang membebankan biaya krisis kepada para pekerja. Di tengah utang publik yang mendekati 120 persen dari produk domestik bruto (PDB), pemerintah berupaya menyusun anggaran 2027 melalui pemangkasan belanja dan tekanan terhadap layanan publik.
Anggaran inilah yang kemudian menjadi pusat pertentangan antara pemerintah dan massa di jalanan.
Situasi ini semakin berbahaya bagi Emmanuel Macron. Pemerintah tidak lagi berhadapan dengan masyarakat yang marah tetapi bergerak sendiri-sendiri.
Lima organisasi buruh besar, mulai dari CGT hingga CFDT, FO, UNSA, dan FSU, turut berperan dalam mobilisasi tersebut.
Mahasiswa dan pelajar juga menghubungkan tuntutan mereka dengan krisis yang sama. Protes terhadap ruang kelas yang terlalu padat dan kekurangan guru pada akhirnya berkembang menjadi protes terhadap anggaran negara dan masa depan ekonomi generasi muda.
Menurut sejumlah laporan, hampir seribu sekolah menengah diblokade atau ditutup. Sekitar sepertiga lembaga pendidikan tinggi juga terdampak aksi protes.
Di sisi lain, pemerintah justru mengerahkan sebagian besar kemampuannya untuk menangani krisis ini dari sisi keamanan, alih-alih menyelesaikan akar persoalannya.
Sebanyak 70.000 personel polisi dan gendarmerie dikerahkan ke seluruh negeri.
Pada akhir hari, 448 orang ditangkap dan 53 petugas keamanan terluka. Selain itu, tercatat 86 tindakan penanganan kebakaran.
Di banyak kota, aksi unjuk rasa berlangsung relatif damai. Namun, bentrokan dan kekerasan tetap terjadi di sejumlah lokasi.
Aspek ini juga menjadi jebakan politik bagi pemerintahan Macron.
Menyalahkan kelompok-kelompok ekstremis atas kekerasan yang terjadi mungkin dapat digunakan untuk membenarkan langkah-langkah keamanan pemerintah. Namun, cara itu tidak menjelaskan penyebab munculnya gelombang protes.
Akar persoalan yang mendorong masyarakat turun ke jalan sudah terlihat sebelum mereka berhadapan dengan polisi. Persoalan itu mencakup daya beli, upah, layanan publik, dan kekhawatiran terhadap masa depan.
Bahkan, kelompok Rompi Kuning yang kembali bergerak menentang mahalnya biaya hidup menunjukkan bahwa persoalan utamanya masih sama: kesenjangan antara biaya hidup dan kemampuan ekonomi rumah tangga.
Bagian yang lebih sensitif adalah keterkaitan antara krisis sosial dan krisis politik.
Parlemen Prancis telah menolak bagian pertama dari rancangan anggaran 2027. Pemerintah juga menghadapi hambatan serius untuk menjalankan program ekonominya karena tidak memiliki mayoritas mutlak di parlemen.
Pada saat yang sama, pemilihan presiden akan berlangsung pada musim semi mendatang.
Karena itu, sasaran protes kini bukan lagi hanya pemerintah yang sedang berkuasa. Masyarakat mulai mempertanyakan keseluruhan model tata kelola negara Prancis.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu telah menjanjikan penyelenggaraan "Konferensi Sosial" bersama serikat pekerja dan kalangan pengusaha.
Langkah ini bisa menjadi kesempatan untuk berunding. Namun, ada satu persoalan mendasar dalam situasi saat ini: masyarakat yang turun ke jalan tidak lagi percaya pada janji-janji yang hanya bersifat administratif.
Seruan untuk melanjutkan pemogokan dan menggelar "babak keempat" aksi protes dalam beberapa hari mendatang menunjukkan bahwa 5 November bukanlah akhir dari krisis. Hari itu justru menjadi ujian bagi tahap berikutnya.
Kini, Prancis berada di persimpangan dua pilihan: memperbaiki kebijakan ekonomi dan memulihkan daya beli masyarakat, atau memperketat penghematan serta meningkatkan pendekatan keamanan dalam menangani aksi di jalanan.
Pilihan kedua hanya akan memperpanjang gelombang protes.
Sebab, persoalannya kini bukan lagi sekadar rancangan anggaran negara. Masalah yang lebih besar adalah runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang meminta rakyat menanggung biaya krisis.
Sementara itu, krisis tersebut telah melampaui batas persoalan anggaran dan berkembang menjadi krisis legitimasi politik.
