Republik Islam Iran secara resmi diterima sebagai anggota penuh Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) pada Jumat (17/9/2021).

Keputusan itu diumumkan pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 SCO yang diadakan di Dushanbe, Tajikistan. Selama ini, Iran berstatus sebagai anggota pengamat di organisasi itu.

Presiden Cina Xi Jinping, yang menghadiri KTT SCO di ibu kota Tajikistan secara virtual, mengumumkan bahwa Iran diterima sebagai anggota penuh Organisasi Kerja Sama Shanghai.

Dia meminta negara-negara anggota untuk bersatu dan tidak membiarkan negara lain menyerang anggota organisasi ini.

Perdana Menteri India Narendra Modi juga menyambut keanggotaan penuh Iran di SCO.

Sekarang SCO memiliki sembilan negara anggota yaitu Cina, India, Rusia, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Pakistan, Tajikistan, dan Uzbekistan.

Presiden Republik Islam Iran mengatakan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) dapat menjadi lokomotif bagi multilateralisme global.

Hal itu disampaikan Sayid Ebrahim Raisi dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi SCO di Dushanbe, Tajikistan, Jumat (17/9/2021).

"SCO menunjukkan dengan baik bahwa ia dapat menjadi kekuatan pendorong multilateralisme global dengan bersandar pada kapasitas ekonomi, politik, nilai-nilai, dan demografinya," ujarnya.

Dia menekankan bahwa kebijakan luar negeri Republik Islam Iran selalu didasarkan pada partisipasi aktif di organisasi-organisasi internasional, (mendukung) multilateralisme, dan menentang unilateralisme.

Kebijakan Iran, lanjut Raisi, berpijak pada keadilan, kerja sama, saling menghormati, dan pentingnya berperan konstruktif dalam menghadapi tantangan regional dan internasional.

Menurutnya, penguatan kerja sama bilateral, khususnya di bidang ekonomi, merupakan faktor penting untuk meningkatkan peran strategis SCO dalam perekonomian global.

Presiden Iran menyatakan bahwa hari ini dunia telah memasuki era baru, sementara hegemoni dan unilateralisme telah melemah. Tatanan dunia bergerak menuju multipolar dan redistribusi kekuasaan yang menguntungkan negara-negara independen.

"Saat ini, perdamaian dan keamanan dunia terancam oleh hegemoni dan tantangan-tantangan seperti terorisme, ekstremisme, dan separatisme. Sebuah ancaman yang menargetkan negara dunia, terutama anggota dan mitra SCO," jelasnya.

Raisi menegaskan bahwa memelihara dan memperkuat perdamaian di wilayah yang luas ini bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan.

"SCO dan semangat yang melandasinya yaitu rasa saling percaya, kepentingan kolektif, kesetaraan, konsultasi timbal-balik, keragaman budaya, dan pembangunan bersama merupakan sarana kunci untuk menjaga perdamaian di abad ke-21," pungkasnya.

Komandan Angkatan Laut Israel yang baru saja pensiun mengatakan militer rezim Zionis telah meningkatkan kegiatannya di Laut Merah untuk menghadapi ancaman Iran.

Jenderal Eli Sharvit dalam wawancara dengan Associated Press, menuturkan kegiatan Iran di laut lepas telah menjadi perhatian utama Israel. Angkatan laut dapat menyerang di mana pun yang diperlukan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan rezim Zionis.

"Rezim Israel akan melindungi kebebasan navigasinya di seluruh dunia,” kata Sharvit seperti dikutip laman Farsnews, Kamis (16/9/2021).

"Kegiatan angkatan laut rezim Zionis di Laut Merah telah meningkat secara eksponensial selama tiga tahun terakhir," ujarnya.

"Kami telah meningkatkan kehadiran kami di Laut Merah secara signifikan. Kami beroperasi di sana terus menerus dengan kapal utama yaitu fregat rudal dan kapal selam," ucap Jenderal Sharvit.

Dia mengklaim bahwa Israel telah mencegat banyak pengiriman senjata ke Hizbullah Lebanon. "Kami sangat waspada terhadap pengiriman senjata lintas laut, dan setiap ada pengiriman yang memuat senjata, kami akan bertindak,” katanya.

Sharvit mengatakan bahwa di sepanjang sisi selatan wilayah Palestina pendudukan, Hamas memiliki unit komando angkatan laut yang kecil namun tangguh. 

Militer rezim Zionis sedang membentuk sebuah unit yang disebut "lebah" untuk mencegah pasukan Hizbullah Lebanon menyusup ke wilayah Palestina pendudukan.

Surat kabar Haaretz melaporkan pada Jumat (17/9/2021) bahwa militer Israel sedang mencoba untuk membentuk unit cadangan yang disebut Dvora (bee) untuk menghadapi kemungkinan infiltrasi cepat Hizbullah ke daerah al-Jalil, Palestina pendudukan.

Situs media, Arab48 menyatakan bahwa unit tersebut akan beroperasi di bawah komando Divisi-91 Israel yang bertugas menjaga perbatasan dengan Lebanon. Jika terjadi perang, mereka akan bertindak sebagai pasukan reaksi cepat.

Unit Dvora ini beranggotakan ratusan personel dan kebanyakan dari mereka dipilih dari penduduk daerah al-Jalil. Para mantan anggota pasukan khusus dan pasukan infanteri rezim Zionis juga bergabung dengan unit ini.

Mereka akan dibekali senjata dan peralatan yang bisa disimpan di rumah masing-masing. Jika situasi darurat diumumkan, mereka harus segera hadir di lokasi kejadian dan mendukung pasukan yang bertugas di lapangan.

Haaretz juga mengklaim bahwa tentara Israel saat ini tidak mengkhawatirkan pencahnya perang dengan Hizbullah, karena Lebanon sedang dilanda krisis internal.

Namun, Tel Aviv akan menghadapi masalah dalam jangka panjang sebab Hizbullah memiliki lebih dari 70.000 rudal jarak jauh yang dapat menjangkau setiap target di Israel.

Sekjen Hizbullah Sayid Hassan Nasrallah menyambut baik pembentukan kabinet baru pemerintah Lebanon.

Nasrallah dalam pidatonya pada Senin (13/9/2021) malam, berterima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi pada pencapaian tersebut.

"Kami berterima kasih kepada Perdana Menteri sementara Hassan Diab atas kesabarannya dan kesediaannya memikul tanggung jawab yang diberikan padanya," ujarnya seperti dilaporkan televisi al-Mayadeen Lebanon.

Menurut sekjen Hizbullah, prioritas pemerintah baru harus menyelamatkan negara dari kehancuran, melakukan reformasi, dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat.

Nasrallah juga menyerukan solidaritas dan mempersilahkan pemerintahan baru bekerja sebelum pihaknya memberikan penilaian. 

Persiapan teknis, administrasi, logistik, dan promosi untuk menyambut tanker-tanker bahan bakar Iran di Lebanon, sudah dilakukan oleh Hizbullah.

Stasiun televisi Al Manar, Selasa (14/9/2021) melaporkan, rencananya 70-80 truk akan membawa bahan bakar diesel yang diimpor dari Iran oleh Lebanon, dan menempuh perjalanan 230 kilometer dari pelabuhan Baniyas di Suriah, ke Lebanon.
 
Hizbullah sudah menyiapkan acara penyambutan kedatangan truk-truk pengangkut bahan bakar Iran itu di Provinsi Bekaa, dan gerbang kota Baalbek selatan. Rencananya sejumlah banyak warga Lebanon, dan pemuka masyarakat Baalbek akan ikut dalam acara penyambutan ini.
 
Setelah itu stasiun-stasiun pengisian bahan bakar milik perusahaan Al Amana akan diisi penuh, kemudian seluruh lembaga yang rencananya akan mendapatkan bahan bakar gratis dari Iran, juga akan mendapat pasokan bahan bakar.
 
Lembaga-lembaga itu di antaranya adalah rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, perusahaan penyulingan air, Palang Merah Lebanon, pemadam kebakaran, dan perusahaan-perusahaan yang menyedot air tanah menggunakan generator.

Ketua Organisasi Hashd Al Shaabi, Irak mengabarkan bergabungnya 30.000 anggota baru ke dalam organisasi ini, dan sudah mendapat persetujuan dari pemerintah Baghdad.

Falah Al Fayadh, Senin (13/9/2021) seperti dikutip situs Al Araby Al Jadeed mengatakan, pejabat pemerintah Irak menyetujui bergabungnya 30.000 anggota baru Hashd Al Shaabi.
 
Ia menambahkan, dengan bergabungnya 30.000 anggota baru, pasukan Hashd Al Shaabi akan berjumlah lebih dari 167.000 orang, dan 30.000 anggota baru ini adalah orang-orang yang sebelumnya bekerja kontrak untuk Hashd Al Shaabi, dan setelah habis kontrak mereka meninggalkan Hashd Al Shaabi, namun dengan persetujuan pemerintah Baghdad, mereka akan menjadi personel resmi.
 
Ketua Hashd Al Shaabi meminta maaf karena terjadi keterlembatan dalam proses ini. Menurutnya, selama beberapa bulan terakhir Hashd Al Shabi telah mengerahkan seluruh upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini.
 
Ketua Asaib Ahl Al Haq Irak, Qais Al Khazali menyambut persetujuan pemerintah atas bergabungnya 30.000 anggota baru Hashd Al Shaabi dan mengatakan sekarang Hashd Al Shaabi sudah sejajar dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kontraterorisme.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Hossein Amir Abdollahian saat pidatonya di sidang virtual “Kondisi HAM di Afghanistan” yang dipimpin Sekjen PBB, Antonio Guterres Senin (13/9/2021) sore, menjelaskan pandangan Iran terkait kondisi Afghanistan saat ini.

Pidato menlu Iran di sidang ini mengisyaratkan dua bidang kemanusiaan dan politik.

Di bidang kemanusiaan, kondisi Afghanistan sepenuhnya jelas dan sangat mengkhawatirkan. Melihat kondisi lapangan warga dan berbagai laporan serta gambar yang dirilis dari berbagai wilayah Afghanistan menunjukkan adanya tragedi kemanusiaan. Tentu saja kondisi ini tidak terbatas pada peristiwa setelah jatuhnya Kabul dan berkuasanya Taliban di negara ini.

Universitas Brown, sebagai salah satu universitas populer di Amerika beberapa waktu lalu seraya merilis laporan dari korban manusia di perang 20 tahun Amerika di Afghanistan menulis, sebanyak 241 ribu warga Afghanistan tewas di perang ini, di antaranya 71.344 adalah warga sipil. Mayoritas korban tewas dalam serangan drone Amerika Serikat.

Laporan ini menyebut Afghanistan sebagai negara paling berbahaya bagi anak-anak dan menjelaskan, selama satu dekade lalu hampir delapan ribu anak di Afghanistan terbunuh dan ribuan anak-anak terluka atau mengalami cacat.

Menlu Iran saat menjelaskan pandangan Republik Islam terkait isu kemanusiaan akibat krisis Afghanistan mengatakan, Iran tetap membuka perbatasannya untuk membantu mencegah arus baru pengungsi dan pencari suaka Afghanistan, dan selain mengirim bantuan kemanusiaan ke wilayah Afghanistan, juga mampu mempertahankan perdagangan lokal, pasar bersama dan jalur penyeberangan perdagangan di perbatasan tetap aktif. Sementara sikap pasif komunitas global dalam menjalankan komitmennya terkait pengungsi Afghanistan menuai banyak kritik.

Namun poin penting lain dari pidato menlu Iran di sidang istimewa PBB terkait kondisi Afghanistan adalah penjelasannya mengenai faktor dan unsur-unsur politik yang membuat Afghanistan mengalami kondisi seperti saat ini.

Menlu Iran seraya menekankan poin  bahwa bagian terpenting dari kondisi rusuh saat ini kembali pada kebijakan yang disertai dengan uji coba dan kesalahan Amerika Serikat di Afghanistan. Ia menyebut Washington sebagai faktor penting dari kondisi rusuh dan instabilitas di Kabul.

Para pemimpin di Afghanistan menyangka dengan menjalin pakta strategis dan keamanan dengan Amerika, maka negaranya akan maju dan dukungan Washington kepada mereka bersifat permanen. Sementara AS tidak menganggap Afghanistan sebagai mitra atau sekutu strategis. Petinggi Washington baik dari kubu Republik atau Demokrat sejatinya tidak melakukan apa pun untuk keamanan Afghanistan. Lebih dari 300 ribu pasukan hanya bekerja untuk melayani kepentingan dan tujuan Amerika di Afghanistan, pasukan yang hanya dua bulan jatuh dan hancur selamanya.

Namun pertanyaannya saat ini adalah apa solusi bagi krisis Afghanistan, dan bagaimana cara membantu warga negara ini untuk melewati kondisi ini ?

Amir Abdollahian terkait hal ini seraya menekankan kontak diplomatik Iran dengan seluruh pihak di Afghanistan mengungkapkan, “Kami mengejar politik di Afghanistan yang selain menekankan pembentukan pemerintah inklusif, juga menginginkan Afghanistan yang bebas dari terorisme dan narkotika serta rakyat negara ini mampu mengambil keputusan untuk menentukan masa depan negaranya.”

Sekaitan dengan ini, baru-baru ini digelar sidang virtual tingkat menlu negara-negara tetangga Afghanistan dengan poros Iran.

Wajar Republik Islam Iran sebagai negara tetangga dan dengan alasan kemanusiaan berusaha untuk mengakhiri penderitaan rakyat Afghanistan, berharap negara ini mampu melewati kondisi sulit saat ini dan rakyat menentukan nasibnya sendiri. 

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan Amerika Serikat adalah penyebab utama ketidakstabilan, ketidakamanan, dan situasi tragis saat ini di Afghanistan.

Hal itu disampaikan menlu Iran dalam pertemuan virtual untuk membahas situasi kemanusiaan di Afghanistan, yang dipimpin oleh Sekjen PBB Antonio Guterres pada Senin (13/9/2021) sore.

"Kita semua menghadapi situasi dan tantangan baru di Afghanistan. Kami percaya bahwa penyebab utama ketidakstabilan, ketidakamanan, dan situasi tragis saat ini di Afghanistan adalah karena kebijakan keliru AS," kata Amir-Abdollahian.

Menurutnya, AS telah menciptakan tragedi selama tahun-tahun menduduki Afghanistan. Cara mereka keluar dari negara itu juga telah menciptakan tragedi. Dunia menyaksikan adegan-adegan mengerikan di bandara Kabul dalam beberapa hari terakhir.

Menlu Iran menuturkan, "Di tingkat politik, kita harus mengirim satu pesan ke Kabul bahwa Afghanistan yang aman, stabil, dan maju hanya dapat dicapai melalui pembentukan pemerintahan nasional inklusif yang merangkul semua pihak."

Sekjen PBB Antonio Guterres.
Di tingkat kemanusiaan, jelasnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak di Afghanistan menghadapi situasi yang menyedihkan dan hari ini komunitas internasional berkewajiban dan harus mengirim bantuan kemanusiaan darurat ke negara tersebut.

"Kami siap untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Afghanistan dari berbagai negara," ujar Amir-Abdollahian.

"Republik Islam sendiri membuka semua perbatasannya. Selain untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Afghanistan, juga untuk menjaga perdagangan lokal, pasar bersama, dan perdagangan lintas batas tetap beroperasi," jelasnya.

Dia juga mengkritik komunitas internasional karena gagal memenuhi kewajibannya dalam menangani situasi pengungsi Afghanistan.

Menlu Iran menekankan perlunya pengiriman segera bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan dan juga pembentukan pemerintahan yang inklusif.

"Kami mendorong pembentukan pemerintahan yang inklusif di Afghanistan serta terbebasnya negara itu dari terorisme dan narkotika. Rakyat Afghanistan sendiri dapat memutuskan masa depan mereka," imbuhnya.

Minggu ini Presiden Republik Islam Iran akan melakukan kunjungan luar negeri pertamanya. Negara yang menjadi tujuan adalah Tajikistan, dan di sana ia akan menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai.

Presiden Iran Sayid Ebrahim Raisi, hari Kamis (16/9/2021) bertolak ke Dushanbe atas undangan resmi Presiden Tajikistan Emomali Rahmon, dan untuk menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai.

Dalam lawatan luar negeri pertamanya ini, Raisi sebagai Presiden Iran akan menyampaikan pidato pada KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai.

Di Tajikistan, Presiden Iran selain menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai, juga akan melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin delegasi yang hadir.

Dalam lawatannya ke Tajikistan, Raisi akan membawa rombongan pejabat politik dan ekonomi tingkat tinggi. Ia juga dijadwalkan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Tajikistan.