Amerika Serikat pada tahun 2001 dengan dalih memerangi kelompok teroris di Afghanistan khususnya Al Qaeda, melancarkan agresi militer ke negara itu, dan mendudukinya.

Kenyataannya, serangan teror 11 September 2001 ke dua gedung kembar WTC di AS yang pelakunya masih belum terungkap sampai saat ini, merupakan peluang yang tepat bagi Washington untuk menduduki Afghanistan.
 
Setelah berlalu dua dekade sejak invasi AS ke Afghanistan, kelompok-kelompok ekstrem, dan milisi yang dianggap AS sebagai teroris, dan para teroris Al Qaeda yang diberikan tempat persembunyian aman di Afghanistan oleh Washington, berubah menjadi pemicu keluarnya pasukan AS dari Afghanistan secara memalukan.
 
Pakar keamanan internasional di Universitas Northeastern, Boston, AS, Max Abrams menjelaskan, AS yang mengerahkan pasukan ke Afghanistan untuk memusnahkan Al Qaeda, dan menerima penyerahan Osama bin Laden, pemimpin kelompok teroris itu dari tangan Taliban, setelah dua dekade harus keluar dari Afghanistan dengan memohon kepada Taliban untuk melindungi pasukannya dari serangan kelompok teroris.
 
Banyak pejabat pemerintah, dan perwira militer AS mengakui bahwa Al Qaeda masih aktif sampai sekarang, dan sedang memperkuat posisinya di Afghanistan. Pada kondisi seperti ini, pertanyaan mendasar yang diajukan oleh publik dunia adalah mengapa setelah 20 tahun kehadiran AS dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO di Afghanistan, kelompok-kelompok teroris dan milisi ekstrem masih aktif di Afghanistan, dan sekitar empat tahun lalu ditambah dengan kelompok teroris lain bernama Daesh.
 
Menjawab pertanyaan penting ini, para pengamat meyakini bahwa AS dalam 20 tahun terakhir bukan saja tidak memerangi teroris di Afghanistan, sebaliknya malah mendukung dan mereorganisir mereka dalam puzzle politik regional untuk dimanfaatkan. Kenyataannya setelah keruntuhan Uni Soviet, kebijakan strategis AS untuk menghadapi musuh-musuhnya, dan memperkuat kehadiran serta pengaruhnya di berbagai kawasan dunia, memanfaatkan perang-perang proksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris di banyak wilayah.
 
Anggota Dewan Ketua Institut Montaigne, Prancis, Nicolas Baverez percaya bahwa AS dengan kebijakan-kebijakan kelirunya di Afghanistan bukan saja akan mengembalikan terorisme ke negara ini, bahkan akan mengubah negara itu menjadi pusat terorisme internasional yang hasilnya adalah kerusakan bagi semua termasuk Eropa. 
 
tentara AS di Afghanistan
 
Oleh karena itu meski AS memainkan isu perang melawan terorisme untuk menarik simpati publik dunia, tapi sebagaimana diakui oleh mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, di periode awal Presiden Barack Obama, AS sendiri yang membentuk kelompok-kelompok teroris, dan seperti yang diakui mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto, Pakistan dan AS bekerja sama dalam membentuk Taliban, serta kelompok ekstrem lain. Menurut pengakuan Bhutto, kelompok-kelompok teroris ini sengaja “dipelihara” oleh AS dan Pakistan.
 
Dengan demikian jelas bahwa tugas pertama kelompok-kelompok teroris di seluruh penjuru dunia adalah membantu memuluskan proyek-proyek AS di berbagai wilayah, dan setelah penarikan pasukan AS dari Afghanistan, tugas berikutnya kelompok-kelompok teroris adalah mengancam keamanan perbatasan negara-negara Asia, Iran dan Cina.
 
Usai serangan teror di Bandara Kabul yang menewaskan lebih dari 100 orang, dan melukai 200 orang lainnya, AS mengumumkan telah membunuh teroris pelaku serangan ini di Nangarhar. Kemudian pertanyaan adalah bagaimana caranya pasukan AS, bisa dengan cepat mengetahui siapa pelaku peledakan Bandara Kabul dan tempat persembunyiannya, lalu melumpuhkannya.
 
Artinya AS dan NATO mengetahui dengan baik posisi, dan persembunyian para teroris di Afghanistan serta wilayah dunia lain. Oleh karena itu selama para teroris tidak membahayakan kepentingan AS, atau tidak menyerang warga negaranya, dan beraksi dalam kerangka perintah Gedung Putih, maka mereka akan tetap aman.
 
Salah seorang pengamat politik AS percaya bahwa kebijakan-kebijakan haus perang AS di Afghanistan hanya menargetkan warga sipil. Hal itu semakin menyeret rakyat Afghanistan ke dalam pusaran krisis, dan menghadapkan mereka kepada ancaman para teroris.
 
AS hanya akan berhadapan dengan kelompok ekstrem, dan teroris yang tidak bekerja untuk kepentingan Washington. Oleh karena itu kelompok teroris Al Qaeda yang dengan dalih memerangi kelompok itu, AS menduduki Afghanistan, bukan saja tetap aktif sampai sekarang, bahkan kemungkinannya untuk kembali ke Afghanistan semakin kuat.
 
Pada situasi seperti ini, para politisi memperkirakan bahwa AS meninggalkan Afghanistan untuk mengubah negara itu menjadi sarang teroris, dan menjalankan tugasnya menyebarkan ketidakamanan serta kekerasan ke Xinjiang, Cina, dan ke kelompok separatis Checen, Rusia, juga ke beberapa wilayah lain. AS juga memberikan persenjataannya yang bernilai jutaan dolar kepada Taliban.
 
Menurut Vali Reza Nasr, akademisi AS keturunan Iran yang mengajar di Universitas John Hopkins, sejak akhir pemerintahan Barack Obama, masalah terorisme dalam negeri di AS memudar, dan AS meminta Taliban untuk mencegah tersebarnya bahaya keamanan dari Afghanistan ke negara itu. Hal ini bagi Washington dianggap cukup menjadi alasan untuk keluar dari Afghanistan, dan tidak perlu memikirkan keamanan negara-negara lain.
 
Sampai sekarang sekolah-sekolah agama di Pakistan yang berperan sebagai pusat produksi, dan penyebaran anasir-anasir ekstrem, ditambah puluhan ribu sekolah lain di bawah dukungan dan arahan Wahabisme Arab Saudi, tetap aktif menjadi sumber penyedia terpenting milisi ekstrem dan teroris, dan melanjutkan upayanya memperkuat serta menyebarkan ekstremisme.
 
Di sisi lain banyak kalangan yang menganggap kesepakatan AS dan Taliban di Doha, Qatar sebagai kesepakatan antara Washington dan Islamabad karena dukungan-dukungan total Pakistan atas Taliban, kemudian meragukan kesepakatan itu. Pasalnya AS mencapai kesepakatan dengan Pakistan yang terang-terangan disebut oleh mantan Presiden AS Donald Trump sebagai pelindung, dan persembunyian para teroris.
 
Bagaimanapun juga penarikan mundur pasukan AS dari Afghanistan yang terjadi secara memalukan, meski merupakan aib buruk bagi Gedung Putih yang membuktikan kepada dunia bahwa negara itu bukan pihak yang bertanggung jawab, namun masyarakat internasional dan regional perlu mengkhawatirkan perkembangan Afghanistan, dan aktivitas kelompok-kelompok teroris di negara itu.
 
Karena AS sudah memberikan tugas khusus kepada para teroris, dan tugas yang terpenting adalah penyebaran terorisme serta kekerasan ke negara-negara rival AS di kawasan. Oleh karena itu negara-negara semacam Tajikistan mulai sekarang sudah memperkuat pasukannya di perbatasan dengan Afghanistan.

Sebuah sumber rezim Zionis melaporkan bahwa ratusan tentara Israel melakukan aksi pembangkangan dengan tidak mematuhi perintah komandan mereka.

Media rezim Zionis, Kan hari Minggu (5/9/2021) melaporkan ratusan tentara Israel tidak mematuhi perintah komandan mereka dan menuntut perubahan dalam perintah terkait dengan penembakan terhadap warga Palestina di daerah perbatasan Jalur Gaza.

Para tentara Israel tidak mematuhi perintah komandannya setelah terjadi pembunuhan terhadap penembak jitu Israel Baril Samuel di jalur perbatasan Gaza.

Penembak jitu Israel Baril Samuel terluka oleh seorang pemuda Palestina dalam bentrokan di perbatasan Gaza beberapa hari lalu dan meninggal beberapa hari kemudian dalam keadaan koma.

Juru bicara Hamas di Baitul Maqdis, Mohammad Hamadeh menyerukan supaya orang-orang Palestina memasuki Masjid Al-Aqsa dalam jumlah besar demi mempertahankannya dari serbuan pemukim Zionis selama hari libur Yahudi.

Mohammad Hamadeh dalam konferensi pers pada hari Minggu (5/9/2021) mengatakan serbuan pemukim Zionis terhadap Masjid Al-Aqsa sepenuhnya direncanakan dan dilakukan dengan dukungan dari polisi dan tentara Israel.

Hamadeh meminta rakyat Palestina untuk mengubah hari-hari libur Yahudi menjadi hari-hari kemarahan jika terjadi serbuan Zionis terhadap Masjid Al-Aqsa.

"Perlawanan rakyat Palestina tidak akan membiarkan rezim agresor Zionis secara terbuka melanggar batas Al Quds dan Masjid Al-Aqsa, serta siap untuk menghadapi agresi ini demi membela Palestina," tegasnya.

Masjid Al-Aqsa sebagai simbol utama identitas Islam-Palestina selalu menjadi sasaran aksi destruktif rezim Zionis.

Pemerintah Irak sepakat untuk menerima maksimal 40 ribu peziarah, termasuk 30.000 peziarah dari Iran yang akan mengikuti peringatan duka Arbain Huseini

Komite Tinggi Kesehatan Irak dalam pertemuan yang dihadiri Perdana Menteri Irak, Mustafa Al- Kadhimi hari Minggu (5/9/2021) mengatakan, "Dengan kedatangan 30.000 peziarah dari Republik Islam Iran dan total 10.000 peziarah dari negara-negara lain untuk berpartispasi dalam peringatan duka Arbain Huseini hanya melalui bandara internasional,".

"Syarat lain penerimaan ini adalah hasil negatif PCR yang dilakukan 72 jam sebelum masuk Irak," tegasnya.

Tanggal 20 Safar 1443 H yang bertepatan dengan 27 September 2021, diperingati sebagai kesyahidan keempat puluh Imam Husein, Imam ketiga Syi'ah bersama para sahabat setianya di gurun Karbala. 

Setiap tahun jutaan peziarah dari seluruh dunia memasuki kota Karbala untuk menghadiri peringatan duka Arbain Imam Husein.

Menurut sumber resmi Irak, jutaan peziarah mengambil bagian dalam peringatan duka Arbain setiap tahun, tetapi tahun lalu, acara ini dibatasi karena penyebaran virus Corona.

Juru bicara Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas Fawzi Barhoum menggambarkan pelarian enam tahanan Palestina dari penjara rezim Zionis Israel meskipun adanya berbagai hambatan keamanan sebagai tindakan heroik.

"Kemenangan ini merupakan tantangan nyata bagi lembaga keamanan Zionis, yang menganggap dirinya tak terkalahkan," kata Barhoum dikutip dari Palestine al-Yawm,  Senin (6/9/2021).

Dia menambahkan, pelarian enam tahanan Palestina membuktikan bahwa musuh Zionis, yang memiliki berbagai fasilitas lengkap, tidak akan pernah menang dan perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan akan terus berlanjut, bahkan di dalam penjara.

Sebelumnya, Hamas, Gerakan Jihad Islam Palestina dan Mujahidin Palestina dalam pernyataan terpisah menyebut pelarian para tahanan Palestina dari penjara Israel sebagai kemenangan besar.

Gerakan-gerakan perlawanan Palestina menyatakan bahwa pelarian para tahanan ini adalah tindakan heroik yang mengguncang sistem keamanan rezim Zionis.

Enam tahanan Palestina berhasil melarikan diri dari penjara Israel, Galbo'a (Gilboa) di utara Palestina pendudukan, melalui sebuah terowongan, pada Senin pagi.

Lolosnya para tahanan Palestina ini membuat khawatir para pemimpin rezim Zionis dan mengejutkan kalangan pejabat Tel Aviv. 

Perdana Menteri rezim Zionis Israel Naftali Bennett menggambarkan kaburnya enam tahanan Palestina dari penjara paling aman Israel sebagai "berbahaya."

Televisi al-Arabi pada hari Senin (6/9/2021) melaporkan bahwa Naftali Bennett mengungkapkan keprihatinan atas pelarian enam tahanan Palestina dari penjara Gilboa yang dianggap sebagai salah satu penjara paling aman di dalam Israel.

Dia menyerukan mobilisasi semua lembaga keamanan Israel untuk menangani masalah tersebut.

Militer Israel mengumumkan keadaan siaga di seluruh Palestina pendudukan. Mereka mengerahkan sejumlah besar pasukan cadangan, helikopter dan pesawat pengintai untuk melakukan operasi pencarian enam tahanan Palestina.

Pasukan Israel juga meminta pemukim Zionis untuk membantu mereka mencari enam tahanan Palestina di pemukiman dekat penjara Gilboa.

Seorang pejabat senior polisi Zionis menggambarkan pelarian tahanan Palestina dari Gilboa sebagai salah satu insiden keamanan Israel yang paling berbahaya.

Enam tahanan Palestina berhasil melarikan diri dari penjara Israel, Gilboa di utara Palestina pendudukan, melalui sebuah terowongan yang digali, pada Senin pagi.

Pelarian tawanan Palestina ini mengejutkan kalangan pejabat Zionis dan mendapat reaksi luas dari kelompok-kelompok Palestina. 

Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi dan panglima angkatan bersenjata negara ini telah memerintahkan operasi pencegahan terhadap serangan teroris setelah teror baru-baru ini di provinsi Kirkuk oleh kelompok teroris Takfiri Daesh (ISIS).

Dikutip dari al-Sumaria News, Senin (6/9/2021), kantor PM Irak dan panglima angkatan bersenjata negara ini mengumumkan bahwa pada pertemuan luar biasa Dewan Keamanan Nasional, al-Kadhimi menekankan perlunya penyusunan mekanisme baru untuk mencegah terulangnya insiden keamanan, pengaktifan dinas intelijen dan penciptaan mekanisme koordinasi yang efektif di antara berbagai lembaga keamanan.

PM Irak juga memerintahkan pembentukan Komite Sentral untuk menyelidiki pelanggaran keamanan dan mencegah terulangnya insiden tersebut, serta operasi pencegahan untuk mencegah pembentukan sindikat rahasia teroris.

Provinsi Kirkuk di Irak utara menjadi sasaran serangan teroris Takfiri yang menarget pasukan polisi federal negara ini pada hari Sabtu. Serangan ini merenggut nyawa 12 orang.

Pasukan Irak dan al-Hashd al-Shaabi telah berhasil menghancurkan kelompok teroris Daesh pada November 2017, namun sisa-sisa kelompok teroris Takfiri ini masih melakukan serangan di beberapa bagian Irak dan di perbatasan negara ini.

Pasukan keamanan dan al-Hashd al-Shaabi melakukan operasi pencarian dan pembersihan mingguan di provinsi Kirkuk, Salah al-Din, Diyala, al-Anbar dan Mosul. 

Aparat keamanan rezim Zionis Israel menangkap seorang warga Palestina berusia 18 tahun di dekat Haram Ibrahim di kota Hebron, Tepi Barat baru-baru ini.

Menurut laporan Sama News, polisi Israel pada hari Senin (6/9/2021) mengklaim bahwa pemuda Palestina yang ditangkap bermaksud memasuki Haram Ibrahim dengan pisau dan akan melakukan operasi penargetan terhadap aparat keamanan.

Polisi Zionis juga menangkap dua anak Palestina di dekat pintu masuk kamp Jalazone pada Senin pagi dan memasukkan mereka ke penjara.

Sehari sebelumnya, tiga pemuda Palestina juga ditahan oleh pasukan keamanan Israel di dekat kamp Jalazone dan dua lainnya sedang dikejar.

Pusat Studi Tahanan Palestina dalam laporan bulanannya menyebutkan bahwa 310 warga Palestina ditahan oleh pasukan pendudukan pada bulan Agustus 2021. Jumlah tersebut meliputi 33 anak-anak dan sembilan wanita.

Menurut laporan tersebut, sejak awal tahun 2021, jumlah anak Palestina yang ditangkap oleh polisi Zionis telah meningkat menjadi 1000, termasuk penangkapan pada bulan Agustus.

Sekitar 4.400 warga Palestina saat ini ditahan di penjara Israel. Sekitar 600 orang dari jumlah tersebut menghadapi hukuman berat dan 425 berada di bawah penahanan sementara. 

Presiden Republik Islam Iran Sabtu (4/9/2021) malam di wawancaranya dengan televisi nasional terkait berbagai isu termasuk ekonomi, menyinggung tekad pemerintah ke-13 untuk mempercepat vaksinasi Corona.

Sayid Ebrahim Raisi di wawancara televisi ini juga menekankan prinsip bahwa keamanan tetangga termasuk keamanan Iran dan mengisyaratkan transformasi Afghanistan. Ia mengatakan, solusi Afghanistan adalah membentuk pemerintahan dengan suara rakyat dan kedaulatan tekad rakyat di negara ini.

Terkait JCPOA, presiden Iran seraya menekanan represi terhadap Tehran tidak akan pernah dibiarkan tanpa jawaban dan Barat berulang kali telah mengalaminya, menjelaskan, negosiasi yang disertai tekanan dan ancaman tidak dapat diterima.

Presiden Iran seraya menjelaskan poin bahwa negosiasi sebuah instrumen diplomatik mengingatkan, “Namun Barat dan AS mengejar perundingan yang dibarengi tekanan, sementara agenda negosiasi pemerintah Iran adalah menjaga kepentingan bangsa Iran dan mencabut total sanksi, serta Iran tidak akan mundur selangkah pun dari agenda ini.”

Negosiasi JCPOA (dok)
JCPOA sebuah kesepakatan multilateral dan disahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, statemen presiden Iran terkait kesepakatan nuklir ini jelas dan berdasarkan logika internasional.

Lembaga pemikir Amerika, Dewan Atlantik (Atlantic Council) di laporannya setelah pengumuman Biden sebagai pemenang pemilu AS mengaku optimis diplimasi sejati dan interaksi –bukan harapan supaya Iran menyerah sepenuhnya- menjadi kebijakan yang dipilih Gedung Putih terhadap Iran setelah 20 Januari 2021.

Namun demikian Amerika masih tetap melanggar resolusi 2231 dan JCPOA serta melanjutkan kebijakan di pemerintah sebelumnya, Donald Trump.

Yanis Voras, profesor dan pengamat hukum internasional mengatakan, “Amerika bergerak di luar keputusan internasional dan kredibilitas internasional negara ini yang mengklaim sebagai penyeru demokrasi di dunia mengalami kerusakan yang tidak dapat dikompensasi.”

Voras lebih lanjut mengatakan, “Sanksi Barat terhadap berbagai negara khususnya Iran juga melanggar hukum perdagangan bebas dunia dan juga melanggar etika, serta harus secepatnya seluruh sanksi ini dan sanksi terhadap negara lain diakhiri sehingga perdagangan tidak dimanfaatkan sebagai alat bagi penyebaran pengaruh dan kekuatan politik oleh pihak-pihak yang tamak.”

Di sisi lain, Amerika Serikat masih tetap melanggar resolusi 2231 Dewan Keamanan dan juga melanjutkan kebijakan di era Mantan presiden Donald Trump.

JCPOA dalam koridor resolusi 2231 Dewan Keamanan menentukan komitmen dua pihak yang harus dijalankan; Namun Donald Trump yang sejak awal kampanye pemilu presiden menyebut JCPOA sebuah kesepakatan buruk, pada 8 Mei 2018 secara resmi menginstruksikan Amerika keluar dari kesepakatan multilateral ini.

Di sisi lain, kebijakan Eropa saat itu juga dikritik dan mendapat sorotan tajam. Karena Eropa meski menentang unilateralisme Amerika dan pelanggaran sepihak JCPOA oleh Washington, berjanji menjalankan komitmennya dan menjamin kepentingan Iran di JCPOA. Tapi setelah satu tahun Iran bersabar, mereka ternyata tidak menunaikan komitmennya, bahkan mengiringi Amerika Serikat. Sementara mereka menyadari bahwa sanksi yang ada ilegal.

Seperti yang dijelaskan Rahbar, Ayatullah Khamenei, “Iran akan kembali ke komitmen JCPOAnya, saat Amerika mencabut seluruh sanksi secara praktis, bukan sekedar di atas kertas atau ucapan. Dan pencabutan sanksi ini akan diverifikasi oleh Iran.”

Ketua Dewan Tinggi Rekonsiliasi Afghanistan memuji sikap Tehran dalam membela rakyat Afghanistan yang mengedepankan masalah kemanusiaan.

Abdullah Abdullah dalam percakapan telepon dengan menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian hari Minggu (5/9/2021) saat menjelaskan situasi kemanusiaan di Afghanistan, menyerukan pengiriman bantuan kemanusiaan Iran ke Afghanistan.

Kedua belah pihak membahas perlunya memerangi fenomena terorisme yang mengancam kawasan, serta pembentukan pemerintahan yang inklusif dengan partisipasi semua kelompok etnis dan partai.

Kedua belah pihak juga menekankan bahwa rakyat Afghanistanlah yang pada akhirnya harus memutuskan masa depan negara mereka.