Sekjen Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk Persia (P-GCC) menekankan friksi antar negara Arab sebuah kendala bagi kerja sama kolektif anggpta dewan ini.

Sekjen baru P-GCC, Nayef al-Hajraf bertepantan dengan peringatan ke-39 pembentukan dewan ini mengungkapkan, friksi antar negara-negara Arab Teluk Persia yang mendekati tahun ketiga sebuah kendala serius bagi pergerakan ke arah kerja sama kolektif.

Seraya menekankan pentingnya upaya seluruh negara anggota untuk menyelesaikan friksi, al-Hajraf mengatakan, dewan ini menghadapi masalah serius yang membutuhkan konvergensi bersama dan kerja sama kolektif untuk menyelesaikannya.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Mesir sejak Juni 2017 memutus hubungan diplomatiknya dengan Qatar karena Doha tidak tunduk dan mengikuti arus Arab pimpinan Riyadh. Arab Saudi dan sekutunya ini juga menutup perbatasan darat, udara dan lautnya bagi Qatar. 

Juru bicara Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menekankan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin menyelamatkan diri dari krisis internal melalui upaya normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab.

Hazem Qasem di statemennya mengungkapkan, negara-negara Arab harus menyadari bahwa normalisasi hubungan dengan Tel Aviv hanya menjamin kepentingan Zionis dan Netanyahu.

Sementara itu, Dawud Shahab, salah satu pemimpin Gerakan Jihad Islam Palestina juga mengkritik upaya pemimpin Dewan Pemerintahan Sudan untuk menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis.

"Upaya untuk normalisasi hubungan dengan rezim Zionis sama halnya dengan memberi hadiah atas aksi-aksi teroris Tel Aviv," paparnya.

Kantor perdana menteri Israel Ahad (24/05/2020) menyatakan, Benjamin Netanyahu di kontak telepon dengan Ketua Dewan Pemerintahan Sudan, Abdel Fattah al-Burhan menuntut perluasan hubungan bilateral.

Selama beberapa bulan terakhir, proses normalisasi hubungan sejumlah rezim Arab kawasan khususnya Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel meningkat drastis.

Upaya negara-negara ini untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dilakukan ketika rezim ini slain menumpas rakyat Palestina, juga melakukan banyak kejahatan di berbagai wilayah Arab dan Islam. (

Deputi sekjen Hizbullah Lebanon, Sheikh Naim Qassem menilai hari pembebasan selatan Lebanon dari pendudukan Israel sebagai titik balik sejarah kawasan.

Seraya menjelaskan bahwa hari pembebasan selatan Lebanon dari penjajahan Israel telah mengubah rute kawasan dari sisi politik, budaya dan jihad, Sheikh Naim Qassem mengatakan, hari ini adalah hari yang menafikan isu tidak terkalahkannya militer Israel. Demikian dilaporkan televisi al-Manar.

Deputi sekjen Hizbullah ini menegaskan, ancaman Israel masih tetap eksis bagi Palestina, Lebanon dan kawasan. Oleh karena itu, muqawama harus berada di kondisi siaga tertinggi.

Rezim Zionis Israel pada 25 Mei 2000 meski memiliki kemampuan militer yang kuat tapi mereka akhirnya menyerah dan terpaksa lari dari Lebanon selatan.

Rakyat Lebanon setiap tahun merayakan larinya militer Israel dari wilayah selatan negara ini dan menyebut hari besar ini sebagai Hari Muqawama. 

Sejak tanggal 30 Maret 2018 yang bersamaan dengan Hari Bumi, penduduk Jalur Gaza menggelar Pawai Akbar Hak untuk Kembali (Pawai Hak Kepulangan Palestina) di perbatasan timur wilayah ini. Mereka menuntut hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah airnya.

Pawai Hak Kembali untuk mengingatkan publik dunia atas keputusan lalim rezim Zionis Israel yang menyita dan menjarah tanah Palestina pada s30 Maret 1976.

Penjarahan tanah oleh Isreal tersebut yang dibarengi dengan pembangunan permukiman Zionis bertujuan untuk mengubah struktur demografi wilayah Palestina demi kepentingan rezim Zionis.

Aksi protes rakyat Palestina terhadap rezim Zionis yang dibingkai dalam bentuk Pawai Kembali Palestina, terus berlangsung dan menciptakan efek domino. Gerakan protes itu membangkitkan kekhawatiran pejabat Tel Aviv dan berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka.

Pawai Hak Kembali membawa pesan tegas. Pesan pertama, rakyat Palestina hidup dan setiap upaya untuk menciptakan krisis dan meningkatkan blokade terhadap rakyat Palestina dengan maksud menghapus perlawanan atas Israel, sampai kapanpun tidak akan pernah berhasil.

Pesan lainnya adalah, rakyat Palestina mampu menciptakan beragam metode untuk melawan Israel dan menyadarkan masyarakat internasional atas penderitaan dan kejahatan yang dialami rakyat Palestina akibat penjajahan Israel. Peristiwa besar ini juga menyampaikan pesan tegas kepada Zionis bahwa setelah sekitar tujuh dekade penjajahan Israel berlangsung, rakyat Palestina tidak pernah melupakan hak atas tanahnya.

Selain pesan di atas, pawai akbar rakyat Palestina ini juga menunjukkan bahwa prinsip dan cita-cita Palestina telah mempersatukan seluruh elemen bangsa dan setiap peserta pawai, terbebas dari belenggu partai politik atau golongan tertentu. Mereka meneriakkan slogan persatuan sembari mengibarkan bendera Palestina.

Pawai itu mengingatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump bahwa "Kesepakatan Abad ini" yang digagasnya dan keputusan mengakui Al Quds sebagai ibukota Israel, sampai kapanpun tidak akan dibiarkan, dan ia akan menerima balasan tegas dari rakyat Palestina.

Gelombang baru demonstrasi rakyat Palestina tak dipungkiri telah membuat Israel begitu ketakutan. situasi Jalur Gaza yang diblokade, menyerupakan wilayah itu dengan panci panas yang asapnya tidak bisa keluar dan siap meledak.

Rakyat Palestina telah bertekad untuk tetap menjadi pihak yang memegang kendali. Pengalaman membuktikan, rakyat Palestina harus memperjuangkan hak kembalinya para pengungsi ke tanah air mereka dan perundingan damai atau rekonsiliasi sama sekali tidak membuahkan hasil apapun.

Pada situasi seperti ini, rakyat Palestina menuntut hak kembali para pengungsi dan seluruh konvensi internasional juga menekankan hal yang sama termasuk resolusi 194, Desember 1948. Pawai Hak Kembali membawa angin segar bagi proses perjuangan rakyat Palestina.

Pawai ini sekaligus merupakan tamparan keras bagi upaya pemulihan hubungan sebagian negara Arab dengan Israel. Perkembangan di Palestina menunjukkan bahwa rakyat mampu mengubah situasi dan mengumumkan kepada dunia tentang nasib mereka di bawah penjajahan Israel.

Surat kabar Rai Al Youm menyebut pawai Hak Kembali Palestina sebagai prestasi rakyat Palestina dan kelompok perlawananan dalam menyadarkan publik dunia. 

Presiden Donald Trump menghidupkan kembali unilateralisme Amerika Serikat sejak berkuasa pada 20 Januari 2017. Dengan slogan "America First", Trump mengklaim kebijakan unilateral akan meningkatkan kekuatan AS sebagai pemimpin global, tetapi klaim itu sekarang mulai diragukan.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell pada Senin (25/5/2020) mengatakan tatanan yang dipimpin oleh AS di dunia sedang berakhir dan menyerukan blok Eropa untuk mengambil strategi yang lebih kuat terhadap Cina.

"Para analis telah lama berbicara tentang berakhirnya tatanan yang dipimpin Amerika dan sekarang pandemi virus Corona akan menjadi titik balik pergeseran kekuatan dari Barat ke Timur," ujarnya.

Pandemi virus Corona – yang menciptakan perubahan besar di dunia – telah menjadi faktor yang mempercepat proses pelemahan kekuatan Negeri Paman Sam dan sekarang Amerika versi Trump menghadapi krisis hebat di bidang ekonomi, sosial, dan sistem kesehatan.

Borrell juga mengakui adanya peningkatan tekanan terhadap Uni Eropa agar memutuskan akan berkiblat ke arah mana, Cina atau Amerika.

Sebenarnya, isu yang disinggung oleh Borrell merupakan sebuah masalah yang sudah lama diperbincangkan oleh para sekutu dan rival Washington di tingkat internasional yaitu meredupnya kekuatan AS yang memiliki berbagai dampak di tingkat domestik dan global.

Di tingkat kebijakan luar negeri, Trump secara terukur merusak semua instrumen dan norma-norma multilateralisme dan bersikeras pada unilateralisme serta memprioritaskan ambisi Amerika. Hal ini telah mencoreng kredibilitas dan pengaruh global Amerika. Dengan kata lain, Washington kian terkucil jika Trump tetap bersikeras pada pendekatan yang keliru itu.

Dengan menarik diri dari perjanjian-perjanjian penting internasional, Trump telah menghancurkan semangat multilateralisme dan hanya mengejar kebijakan sepihak di dunia.

Trump pertama-tama menarik AS keluar dari Perjanjian Iklim Paris dan kemudian perjanjian nuklir JCPOA. Pemerintahan Trump juga merencanakan penarikan diri dari perjanjian kontrol senjata dan sejauh ini AS telah meninggalkan Traktat Kekuatan Nuklir Jarak Menengah (INF) dan Traktat Langit Terbuka (Open Skies Treaty) serta tidak berniat memperpanjang Perjanjian Start Baru.

Trump telah mengeluarkan AS dari UNESCO dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dia juga meluncurkan perang dagang antara Amerika dan Cina, perang dagang antara Amerika dan Eropa serta mempertanyakan peran AS di NATO.

Pendekatan Trump ini menyebabkan keretakan antara Eropa dan Amerika serta perselisihan yang tajam antara trans-Atlantik dalam banyak isu. Menurut Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian, "Trump masuk ke Gedung Putih dengan slogan America First, tetapi sekarang sudah melangkah lebih jauh dengan slogan America Alone. Amerika menekankan superioritasnya di setiap pembicaraan bilateral."

Saat ini dua rival utama Amerika di ranah politik dan militer yaitu Rusia serta Cina di bidang ekonomi dan perdagangan, mengkritik keras pendekatan Trump di kancah internasional.

AS masih menganggap dirinya sebagai super power dan bahkan satu-satunya super power di dunia dan berdasarkan ilusi itu, AS mendikte semua isu yang berkembang di dunia.

Cina percaya bahwa kebijakan unilateral Trump telah memicu perang dagang, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menambah persoalan ekonomi di berbagai negara dunia. 

Turki menempatkan rudal-rudal darat ke udara MIM-23 Hawk di pangkalan udara Taftanaz, utara Suriah.

Fars News (26/5/2020) melaporkan, pemerintah Turki untuk pertama kalinya menempatkan sistem pertahanan rudal anti-pesawat di pangkalan udara Taftanaz, utara Provinsi Idlib, Suriah.
 
Seperti ditulis situs Enab Baladi, rudal-rudal MIM-23 Hawk pada awal tahun 2018 juga ditempatkan di kota Dar Izza, barat Provinsi Aleppo.
 
Pangkalan udara Taftanaz adalah ruang komando militer Turki, dan tempat koordinasi dengan kelompok-kelompok teroris di Provinsi Idlib dan Aleppo.
Ankara tahun lalu mengumumkan, rudal-rudal darat ke udara HISAR buatan dalam negeri Turki, sudah ditempatkan di utara Suriah.
 
Bersamaan dengan penempatan peralatan militer canggih Turki di utara Suriah, lebih dari 10.000 tentara negara ini juga dikerahkan ke Suriah. 

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani, yang telah mengirimkan bantuan migas. Menurutnya, bantuan itu sangat membantu Venezuela bertahan dari krisis energi untuk beberapa bulan ke depan.

Kapal tanker pertama Iran, Fortune yang mengangkut bahan bakar bensin telah memasuki perairan Venezuela dan dikawal kapal perang negara ini pada Minggu, 24 Mei 2020.

Dalam sebuah pernyataan terbaru, Maduro tak hanya mengucapkan terima kasih kepada Iran, tetapi juga menyinggung ancaman Amerika.

Sebelumnya, Amerika Serikat mengancam akan bereaksi keras jika Iran tetap mengirimkan bantuan ke Venezuela.  AS juga memperingatkan Iran untuk jangan coba-coba membantu Venezuela menghadapi krisis energi. Sebab, kedua negara dalam status menjalani sanksi dagang dari Amerika. Jika Iran tetap membandel, Amerika mengancam akan meresponnya dengan keras.

Mengenai ancaman ini, Presiden Venezuele mengatakan bahwa Tehran dan Caracas berhak untuk saling membantu dan berdagang.

"Venezuela dan Iran sama-sama menginginkan kedamaian dan kami memiliki hak untuk berdagang dengan bebas. Kami adalah revolusioner yang tidak akan berlutut terhadap 'Kekaisaran' Amerika Utara," kata Maduro dalam keterangan persnya baru-baru ini.

Militer Venezuela juga telah bersiap-siap untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi konflik dengan AS setelah masuknya kapal-kapal tanker Iran ke negara ini. Militer Venezuela menggelar manuver militer untuk menyambut kedatangan tanker-tanker Iran itu.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Amir Hatami mengatakan, segala bentuk gangguan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran, akan dibalas tegas.

Hatami kepada wartawan menuturkan, gangguan terhadap kapal tanker Iran, melanggar aturan dan keamanan internasional. Baik organisasi internasional maupun negara-negara dunia, sangat sensitif terhadap aturan dan keamanan jalur pelayaran, maka dari itu setiap gangguan harus ditindak tegas.

Brigjen Amir Hatami menegaskan, gangguan Amerika terhadap kapal tanker Iran, dapat dikategorikan sebagai perompakan.

Dia menambahkan, kebijakan kami jelas, dan sudah kami umumkan secara transparan bahwa kami tidak bisa menoleransi gangguan terhadap kapal tanker kami, Amerika dan negara lainnya sudah tahu, Iran tidak ragu untuk menindaknya, jika gangguan terus dilakukan, maka Amerika harus siap tanggung akibatnya.

Saat ini, Venezuela sedang menghadapi krisis energi terburuknya. Migas langka di negara ini karena kilang minyak mereka hanya beroperasi 10 persen dari kapasitas aslinya, 1,3 juta barrel per hari. Venezuela harus mencari bantuan dari negara lain.

Karena sanksi dagang Amerika, Venezuela kesulitan mencari bantuan. Opsi yang dimiliki untuk sumber dan jenis migas yang bisa diterima terbatas. Untungnya, Iran menyanggupi permintaan Venezuela dan langsung menjadwalkan pengiriman migas dengan lima kapal tanker.

Kapal pertama, bernama Fortune, tiba di Pelabuhan El Palito, Caracas, pada hari Senin. Kapal kedua, Forest, juga telah tiba pada pada hari berikutnya. Sementara itu, tiga sisanya masih berada di Samudra Atlantik. Iran dilaporkan mengirim 1,53 juta barrel minyak dan bensin per kapal. 

Otorita Ramallah Palestina menolak menerima bantuan medis yang dikirim Uni Emirat Arab (UEA).

Televisi al-Mayadeen Kamis (21/05/2020) melaporkan, alasan penolakan bantuan medis yang dikirim UEA adalah Emirat berencana mengirim bantuan tersebut melalui bandara udara Tel Aviv ke Palestina.

Masih menurut sumber ini, pemerintah Palestina menentang bahwa bantuan medis ini menjadi jembatan bagi normalisasi hubungan antara UEA dan rezim Zionis Israel.

Sejumlah media Selasa malam lalu mengkonfirmasi landingnya pesawat Etihad yang membawa bantuan media bagi rakyat Palestina di Bandara Udara Ben Gurion, di dekat Tel Aviv.

Hubungan transparan dan rahasia Israel dengan negara-negara Arab Teluk Persia selama beberapa tahun terakhir semakin luas.

Uni Emirat Arab termasuk negara pendukung rencana Kesepakatan Abad dan dubes negara ini juga hadir ketika Presiden AS Donald Trump meresmikan rencana rasis ini. 

Departemen Luar Negeri Republik Islam Iran menyatakan, hari Quds hari manifestasi persatuan, solidaritas dan kebangkitan umat Islam dalam membebaskan kiblat pertama muslimin dan melawan ancaman Zionisme serta kubu arogan dunia.

Deplu Iran Kamis (21/05/2020) seraya merilis statemen bertepatan dengan hari Quds sedunia menjelaskan, Jumat terakhir bulan suci Ramadhan mengingatkan momen penting dunia yang ditetapkan Imam Khomeini sebagai hari Quds sedunia sehingga muncul persatuan dan solidaritas muslim dunia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina melawan penjajah Zionis.

Di statemen Deplu Iran disebutkan, kota Baitul Maqdis sebagai bagian bumi Palestina sejak awal pendudukan tidak pernah aman dari perampokan Zionis yang merampas peninggalan Islam, sejarah dan identitasnya. Selain itu, dalam koridor kebijakan Yahudisasi, tempat kuno dan Islam kota ini dihancurkan, pendudukan asli diusir dan imigran Yahudi menempati mayoritas wilayah kota ini.

Deplu Iran seraya menekankan dilanjutkannya kebijakan Republik Islam dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan perlawanan terhadap penjajah, meminta seluruh bangsa Muslim dan pecinta kebebasan di dunia menekan pemerintah serta lembaga resmi dan organisasi hukum internasional untuk menjalankan tugas legal dan kemanusiannya mendukung hak-hak rakyat Palestina dan mengakhiri pendudukan serta menghentikan kejahatan sadis Zionis.

Hari ini, Jumat terakhir bulan suci Ramadhan bertepatan dengan Hari Quds Internasional.

Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani dalam sebuah pesan memperingati Hari Quds Internasional Kamis malam menekankan prinsip yang tidak bisa diganggu gugat, "Baitul Maqdis, sebagai ibu kota Palestina". Presiden Rouhani menegaskan bahwa Hari Quds Internasional sebagai  simbol ketangguhan, persatuan dan solidaritas umat Islam dalam mempertahankan cita-cita Islam.

Peringatan Hari Quds Internasional dilakukan karena mengandung beberapa dimensi penting.

Pertama, penekanan terhadap aspek kemanusiaan dalam masalah Palestina yang dimanifestasikan dalam peringatan Hari Quds Internasional sebagai gerakan simbolis kecaman atas kejahatan Israel terhadap Palestina.

Kedua, peringatan Hari Quds Internasional menegaskan urgensi perlindungan berkelanjutan atas hak-hak rakyat Palestina dalam hukum internasional, dan penolakan terhadap penjajahan dalam berbagai bentuk apapun.

Ketiga, peringatan Hari Quds Internasional menyuarakan pembelaan terhadap prinsip  penentuan nasib bangsa Palestina sebagai pemilik asli tanah tersebut.

Ketiga masalah ini menyoroti pentingnya nasib Palestina sebagai masalah sentral dunia Islam. Oleh karena itu, tidak boleh ada arus di dunia Islam yang mengabaikan masalah ini. Pengalaman lebih dari tujuh dekade sejarah penindasan di Palestina menunjukkan bahwa pihak agresor  tidak  pernah bersedia untuk memenuhi hak-hak jajahannya. Satu-satunya cara untuk mengakhiri situasi ini adalah melanjutkan perlawanan dan perjuangan global demi memaksa penjajah mematuhi hukum internasional dan mengikuti prinsip penentuan nasib Palestina oleh bangsanya sendiri.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayid Ali Khamenei telah memberikan solusi komprehensif mengenai masalah Palestina. Rahbar menyatakan bahwa bangsa Palestina, seperti halnya bangsa lain, memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri dan memilih sistem politik yang mengatur negaranya. Semua orang asli Palestina baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi yang tersebar di mana-mana dan bukan imigran asing, yang berada di dalam Palestina, di kamp-kamp pengungsian maupun di tempat lain harus mengambil bagian dalam referendum umum untuk menentukan masa depan Palestina. Setelah pemerintahan Palestina berdiri, nasib para imigran non-Palestina yang bermigrasi ke wilayah ini selama beberapa tahun terakhir akan ditentukan kemudian. Ini adalah prakarsa adil dan rasional yang dipahami oleh opini publik dunia dan bisa  didukung oleh negara dan pemerintah yang berdaulat di dunia.

Tidak ada keraguan bahwa kebijakan penjajahan dan agresi yang dilakukan rezim Zionis dengan menggunakan kekerasan fisik dan struktural telah menyebabkan pelanggaran yang luas dan sistematis terhadap hak-hak bangsa Palestina. Proses ini memiliki tujuan jangka panjang dan separatis demi menyulut perpecahan dan pengaruh destruktifnya di dunia Islam, sekaligus menjadi ancaman bagi perdamaian maupun keamanan regional dan internasional.

Hari Al-Quds Internasional tidak hanya aksi kecaman terhadap pendudukan dan penjajahan, tetapi juga tanda kebangkitan umat Islam melawan konspirasi seperti Kesepakatan Abad, yang dikejar oleh Amerika Serikat dan Israel bersama sekutu mereka di kawasan.