Club al-Asir yang menangani urusan tawanan dan pembebasan tahanan Palestina mengkonfirmasi penangkapan 340 warga Palestina selama bulan Mei 2020 oleh militer Israel.

Menurut laporan FNA, club al-Asir di laporannya menyatakan, di antara 340 warga Palestina yang ditangkap di bulan Mei terdapat 25 anak-anak dan 10 perempuan.

Saat ini tercatat 4.800 tawanan Palestina mendekam di penjara-penjara Israel dan di antara mereka terhadap 170 anak-anak dan 39 perempuan serta puluhan manula.

Untuk meraih ambisi arogan dan ekspansifnya, rezim Zionis setiap hari menyerbu berbagai kawasan Palestina dan menangkapi warga tertindas ini dengan alasan palsu.

PLO di laporannya menyatakan bahwa Isarael bulan Mei lalu mengasingkan 24 warga Palestina dari kota Quds.

Rezim Zionis dengan kebijakan pengasingan warga Palestina berencana mencegah masuknya individu tertentu dari warga Palestina ke Masjid al-Aqsa dan dengan demikian mereka dapat mempersiapkan pembangian waktu dan tempat masjid ini antara Yahudi dan Muslim. 

Anggota Komisi Pusat Gerakan Fatah Palestina mengkonfirmasi kesiapan delapan negara Eropa mengakui negara independen Palestina sebagai respon atas rencana pendudukan Tepi Barat.

Menurut laporan Kantor Berita Sama, Azzam al-Ahmad mengatakan, delapan negara Eropa saat merespon rencana rezim Zionis Israel menduduki wilayah Tepi Barat menyatakan kesiapan secara sepihak dan di luar konsensus negara anggota Uni Eropa, mengakui secara resmi negara independen Palestina.

Ia menjelaskan, Palestina berusaha menggelar sidang di PBB termasuk Majelis Umum dan Dewan Keamanan.

Uni Eropa termasuk penentang rencana pendudukan wilayah lebih besar Tepi Barat Sungai Jordan.

Sekaitan dengan ini, sejumlah media Israel melaporkan terjadi perpedaan pendapat anara Menteri Peperangan Benny Gantz dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait aneksasi wilayah lebih besar Tepi Berat.

Gantz dan sejumlah pemimpin serta ketua partai Zionis meyakini aneksasi wilayah lebih besar akan memicu ketegangan hubungan Israel dengan Yordania.

Perdana menteri Israel berencana melaksanakan aneksasi Tepi Barat mulai awal Juli mendatang. 

Angkatan bersenjata Suriah berhasil membebaskan beberapa daerah di provinsi Hama dari cengkeraman kelompok teroris dalam operasi penumpasan kelompok teroris yang dilancarkan di wilayah barat laut negara ini.

Pasukan Suriah memasuki wilayah timur gurun al-Salamiyah di provinsi Hama dan berhasil membebaskan desa Al-Rawda dan Jani Elelbawi dari pendudukan para teroris.

Selama beberapa hari sebelumnya, tentara Suriah juga berhasil membebaskan berbagai desa di provinsi Hama dari pengaruh kelompok teroris.

Krisis di Suriah meletus sejak 2011 yang dipicu oleh serangan besar-besaran kelompok-kelompok teroris yang didukung Arab Saudi, Amerika Serikat dan sekutunya untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Assad.

Pemerintah Damaskus yang didukung Republik Islam Iran dan Rusia berhasil menghancurkan kelompok teroris Daesh yang pernah menguasai sebagian daerah Suriah, dan menjaga keutuhan teritiorial negara Arab ini.(

Pemerintah Irak hari ini mengumumkan hasil kesepakatan antara Baghdad dan Washington mengenai nasib pasukan AS di Irak.

Pembicaraan strategis kedua pihak dalam bentuk video konferensi yang berlangsung Kamis malam dihadiri oleh Abdul Karim Hashem mewakili pemerintah Irak dan David Hill mewakili pemerintah AS.

Amerika Serikat dan Irak dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan Jumat (12/6/2020) menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mencari pangkalan permanen maupun kehadiran militer permanen di Irak.

Selain itu, Amerika Serikat juga akan mengurangi jumlah pasukannya di Irak dalam beberapa bulan mendatang.

Setelah pertemuan ini, Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi menegaskan bahwa Washington akan berkomitmen untuk menarik pasukan AS dari Irak.

Parlemen Irak mengesahkan aturan mengenai pengusiran pasukan AS dari negara Arab ini pada 5 Januari 2020.

Rakyat Irak juga menggelar aksi unjuk rasa pada 25 Januari 2020 menuntut penarikan pasukan AS dari negaranya.(PH)
Tags

Deputi bidang hukum dan internasional Kemenlu Iran mengatakan, departemen ini akan menindaklanjuti kejahatan Amerika meneror Syahid Qassem Soleimani, komandan pasukan Quds IRGC.

Mohsen Baharvand Kamis (11/6/2020) saat diwawancarai IRIB seraya mengisyaratkan penyidikan terkait berkas teror Syahid Soleimani di Kemenlu Iran telah rampung menambahkan, dengan tuntasnya penyidikan yudisial, tindak lanjut yang diperlukan akan dilakukan dari otoritas internasional.

“Investigasi kejahatan dilakukan pertama kali di pengadilan domestik dan kemudian internasional serta kemudian penyidikan yudisial terkait teror Syahid Soleimani akan dilakukan di pengadilan internasional setelah koordinasi penuh berbagai negara dalam negeri termasuk Mahkamah Agung, IRGC, Kejaksaan Tinggi Negara, Departemen Intelijen dan seluruh lembaga terkait,” papar Baharvand.

Syahid Soleimani, komandan pasukan Quds IRGC yang berkungjung ke Irak atas undangan resmi petinggi negara ini bersama Abu Mahdi al-Muhandis, wakil komandan Hashd al-Shaabi Irak berserta delapan orang lainnya gugur syahid pada 3 Januari 2020 dalam sebuah serangan udara militer Amerika di dekat bandara udara Baghdad. 

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, mengatakan Komite Urusan Publik Amerika-Israel (AIPAC) telah meracuni kebijakan Washington selama bertahun-tahun dan terang-terangan memberikan perintah kepada Kongres.

Zarif dalam sebuah tweet, Kamis (11/6/2020) menerbitkan sebuah laporan dari media Jewish Telegraphic Agency mengenai pengaruh AIPAC terhadap pengambilan keputusan di Kongres AS.

“Jika selama ini ada keraguan tentang mereka yang mendikte AS dan negara-negara Barat mengenai kebijakan di Asia Barat, judul laporan itu dengan suara lantang dan jelas memberitahukan adanya kasus seperti ini,” ujarnya.

Menlu Iran menerangkan bahwa AIPAC telah meracuni kebijakan AS selama bertahun-tahun dan memberikan perintah kepada Kongres, sudah saatnya mengakhiri despotisme Apartheid Israel atas pusat-pusat kekuasaan Barat.

Situs Jewish Telegraphic Agency dalam sebuah laporan Kamis ini, menyatakan bahwa lobi rezim Zionis Israel di AS (AIPAC) mengizinkan anggota Kongres AS mengkritik rencana aneksasi Tepi Barat, tapi cukup sekedar mengkritik dan tidak melangkah lebih jauh.

Hal ini untuk menyikapi protes dari sebagian anggota Komunitas Yahudi Amerika dan warga Palestina pendudukan terhadap rencana aneksasi wilayah Tepi Barat oleh rezim Zionis.

AIPAC adalah lobi utama pendukung rezim Zionis di Amerika.

Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Republik Islam Iran, Ali Shamkhani menilai rezim Zionis Israel sebagai pihak yang paling terpukul akibat gelombang protes anti-rasisme di negara-negara Barat, terutama di AS.

"Zionisme rasis sangat khawatir dan ketakutan melebihi pemerintah lain di negara Barat sendiri atas runtuhnya simbol-simbol rasisme. Sebab mereka tahu pada akhirnya akan mendapat giliran dihancurkan sebagaimana patung-patung itu," tulis Shamkhani di akun Twitternya Kamis malam.

Para demonstran anti-rasisme di Amerika Serikat ingin menghancurkan semua patung dan simbol-simbol perbudakan serta penjajahan di negaranya.

Para pengunjuk rasa memotong kepala patung Christopher Columbus di kota Boston. 

Kepolisian kota Boston, negara bagian Massachusetts Amerika mengumumkan, kepala patung tokoh yang dianggap sebagai penemu Amerika, Christopher Columbus pada hari Rabu (10/6/2020) dipotong oleh sebagian demonstran anti-rasisme.

Patung Christopher Columbus di kota Richmond, negara bagian Virginia juga dirusak oleh para demonstran beberapa hari lalu.

Banjir protes penentangan terhadap rasisme ini dipicu pembunuhan yang dilakukan seorang polisi kulit putih terhadap warga kulit hitam AS, George Floyd di Minneapolis, Senin pekan lalu.

Kejahatan rasis ini menyulut kemarahan warga AS yang dihadapi aparat keamanan AS dengan aksi represif. Akibatnya, ribuan orang, termasuk beberapa wartawan terluka dan ditahan selama protes di Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir.(PH)

Sejumlah media mengabarkan jika rezim Zionis Israel menduduki sebagian wilayah Tepi Barat berdasarkan proyek Kesepakatan Abad, maka beberapa negara Eropa mengancam mengakui secara resmi negara merdeka Palestina.

Fars News (11/6/2020) melaporkan, sejumlah pejabat negara Eropa dan Palestina mengungkap kemungkinan balasan atas rencana penggabungan sebagian wilayah Tepi Barat, dengan mengakui secara resmi negara merdeka Palestina, dan embargo Israel oleh beberapa negara Eropa.
 
Stasiun televisi Israel, Kan mengabarkan, sejumlah negara Eropa termasuk Irlandia mengancam jika Israel memperluas pendudukannya ke sebagian wilayah Tepi Barat berdasarkan proyek perdamaian yang digagas pemerintah Amerika Serikat, Kesepakatan Abad, maka mereka akan mengakui negara Palestina secara resmi.
 
Pemerintah Otorita Ramallah Palestina saat ini tengah mengkaji sikap Perancis, Spanyol, Luksemburg, Portugis dan Belgia.
 
Sebuah komite parlemen di Belgia, hari Rabu (10/6) merilis sebuah resolusi yang menuntut pemerintah negara itu untuk mengakui negara Palestina secara resmi. Resolusi ini akan dibahas dalam sidang terbuka 15 hari mendatang.
 
Menlu Jerman Heiko Maas hari Rabu (10/6) mengatakan, meskin kecil kemungkinan Jerman menghukum Israel, namun beberapa negara lain mungkin saja mengakui Palestina secara resmi atau menyanksi Israel. 

Pemerintah Spanyol menolak menjual sejumlah peralatan kepolisian dan keamanan termasuk borgol, kepada rezim Zionis Israel.

Situs surat kabar Israel, Jerusalem Post, Rabu (10/6/2020) menulis, pemerintah Spanyol menolak menjual borgol kepada Israel untuk mencegah penggunaannya demi tujuan-tujuan yang melanggar hak asasi manusia, dan untuk menangkap warga Palestina.

Pemerintah Spanyol juga membatalkan dua kontrak jual-beli lain dengan perusahaan swasta negara itu. Transaksi pertama terkait penjualan sistem navigasi inersial atau Inertial Navigation System, INS untuk kendaraan otomatis yang dianggap Spanyol akan digunakan oleh Israel untuk tujuan militer.

Transaksi kedua terkait dengan penjualan sistem keamanan komputer senilai 10 juta euro, dengan alasan serupa.

Pemerintah Cina mengirimkan sebuah tim medis ke Palestina untuk membantu perjuangan mereka melawan pandemi Covid-19.

“Para pakar medis Cina akan bertemu dengan para pejabat kesehatan Palestina dan rekan-rekannya, memulai misi mereka untuk membantu Palestina melawan wabah virus Corona,” kata Kementerian Luar Negeri Cina dalam satu keterangan seperti dilansir kantor berita Xinhua, Kamis (11/6/2020).

Cina telah menerjunkan tim pakarnya ke berbagai negara setelah wabah Corona menyebar di dunia. Mereka saat ini menjalin kerja sama yang dekat dengan negara-negara Asia Barat.