Presiden Iran Hassan Rouhani, menyampaikan ucapan selamat untuk menyambut Hari Perlawanan kepada rakyat dan pemerintah Lebanon atas kemenangan mereka dalam melawan pendudukan rezim Zionis Israel.

Dalam sebuah pesan kepada Presiden Lebanon Michel Aoun, Ahad (24/5/2020), Rouhani mengatakan kemenangan atas penjajah Zionis yang dicapai berkat perlawanan dan ketahanan laki-laki dan perempuan Lebanon merupakan sebuah medali kehormatan yang menyinari hati semua orang.

Setelah 18 tahun melakukan perlawanan, rakyat Lebanon akhirnya memaksa Israel mundur dari Lebanon Selatan pada 25 Mei 2000 dan peristiwa ini diperingati sebagai Hari Perlawanan dan Pembebasan.

Kemenangan historis ini merupakan sebuah titik balik dalam proses perkembangan politik dan sosial Lebanon, serta awal dari kemenangan-kemenangan baru yang dicapai rakyat Lebanon dalam melawan Zionis dan kelompok teroris.

Mundurnya militer Israel dari Lebanon Selatan membuktikan bahwa rakyat negara itu mencapai tujuannya lewat perlawanan, ketahanan, dan persatuan.

Panglima Angkatan Bersenjata Lebanon, Jenderal Joseph Aoun mengatakan Hari Perlawanan dan Pembebasan adalah sebuah prestasi besar dan bersejarah Lebanon dalam melawan Israel.

Setelah kalah di Lebanon, Israel kemudian merangkul Amerika Serikat dan beberapa negara Arab untuk menghancurkan kubu perlawanan di Lebanon, namun kubu perlawanan justru mengukir kemenangan-kemenangan baru dan mendapat dukungan kuat dari rakyat.

Hizbullah Lebanon kembali mencapai kemenangan atas tentara rezim Zionis dalam perang 33 hari pada 2006. Ini kembali membuktikan pentingnya kehadiran kubu perlawanan di samping rakyat dan militer Lebanon.

Kerja sama rakyat, kubu perlawanan, dan militer berhasil mempertahankan keutuhan wilayah teritorial dan kedaulatan nasional Lebanon dari rongrongan rezim Zionis.

Kesuksesan kubu perlawanan di kancah politik dan perang membuat mereka selalu menjadi sasaran konspirasi asing, tetapi konspirasi ini berhasil digagalkan berkat kewaspadaan rakyat, pemerintah, dan militer Lebanon.

Hizbullah memainkan perannya dalam koridor hukum dan sekarang memiliki kehadiran yang efektif di parlemen dan pemerintah Lebanon.

Kubu perlawanan di Lebanon dianggap sebagai sebuah gerakan politik yang berpengaruh. Di samping berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik, mereka juga mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional Lebanon.

Ketahanan Lebanon dari gangguan militer Israel dan teroris di wilayah Asia Barat, merupakan bukti akan keampuhan senjata Hizbullah yang membela kepentingan nasional bersama rakyat dan militer Lebanon.

Kemenangan kubu perlawanan Lebanon terhadap Israel dan para teroris dukungan rezim itu, juga dapat dianggap sebagai kemenangan dunia Arab, karena poros perlawanan di Asia Barat merupakan sebuah bendungan yang kokoh dalam menghadapi konspirasi Israel-Amerika yang menargetkan seluruh dunia Arab. 

Sidang pertama pengadilan terhadap Perdana Menteri Rezim Zionis Benjamin Netanyahu digelar Minggu (24/5/2020) dengan dakwaan korupsi.

Netanyahu dikenal sebagai sosok aneh di kalangan politisi dunia. Di markas PBB, Netanyahu pernah membuat gambar untuk memancing opini publik dunia supaya menentang Iran. Tidak hanya itu, dalam sebuah pernyataan aneh, Netanyahu mengklaim bahwa pemuda Iran tidak diperbolehkan mengenakan jeans. Tapi tidak ada satu pun dari pernyataan Netanyahu mengenai Iran berdampak signifikan, sebab faktanya Iran justru lebih kuat dari hari ke hari.

Netanyahu didakwa melakukan korupsi, penyalahgunaan jabatan dan suap, tetapi menolak untuk mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri rezim Zionis. Netanyahu berbicara tentang demokrasi, tetapi dia sendiri berkuasa selama lebih dari satu dekade, dan menghalangi rotasi kekuasaan.

Ambisi besar Netanyahu untuk terus berkuasa menempatkan Israel dalam kebuntuan politik selama setahun terakhir. Pada tahun lalu, tiga pemilu parlemen telah digelar, karena Netanyahu menolak untuk mengundurkan diri dari jabatannya meskipun muncul gelombang penentangan yang sangat deras.

Lebih parah lagi, Netanyahu mengancam Mahkamah Agung rezim Zionis Israel akan melancarkan kerusuhan jalanan, demi mengamankan kursi jabatannya yang digoyang berbagai dakwaan. 

Persidangan Netanyahu terjadi sepekan setelah perdana menteri Israel ini membentuk kabinet barunya. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa pengadilan yang digelar terhadap Netanyahu hanya drama belaka, sehingga putusan yang adil tidak akan dikeluarkan terhadap Perdana Menteri rezim Zionis tersebut. Netanyahu muncul di pengadilan hari Minggu setelah sebelumnya menerima vonis pengadilan yang melarangnya membentuk kabinet baru Israel.

Pihak kepolisian Israel telah mengajukan empat tuntutan hukum terhadap Netanyahu mengenai korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan penyuapan. Kasus pertama yang dikenal dengan skandal 1.000 melibatkan penerimaan hadiah suap dari pengusaha kaya yang diterima Netanyahu.

Kasus kedua, skandal 2000 mengenai penyalahgunaan jabatan dalam kesepakatan antara Perdana Menteri Israel dengan pemilik surat kabar Zionis Yedioth Ahronoth untuk memberitakan hal-hal yang baik dari kabinet Netanyahu dalam menghadapi media rivalnya, Israel Hayom. 

Kasus ketiga, skandal 3000  mengenai kasus suap Netanyahu dalam pembelian kapal selam nuklir dari Jerman. Netanyahu didakwa mengeluarkan regulasi yang menguntungkan pemegang saham pengendali di raksasa telekomunikasi Bezeq, Shaul Elovitch, dengan imbalan  liputan positif oleh situs berita Walla milik Elovitch.

Netanyahu secara resmi menyatakan membantah seluruh dakwaan yang dijatuhkan kepadanya dalam persidangan yang berlangsung hari Minggu. Ia mengklaim dirinya sebagai korban kampanye hitam outlet media yang berafiliasi dengan partai-partai sayap kiri demi menjegal kekuasaannya.

Klaim Netanyahu, dan proses politik dan hukum yang terjadi di Israel menunjukkan bahwa pengadilan Netanyahu telah kehilangan prinsip hukumnya dan menjadi sekedar drama politik belaka yang tidak akan mengarah pada putusan yang adil terhadap perdana menteri Israel. Oleh karena itu, kelompok-kelompok oposisi meminta Netanyahu segera mengundurkan diri.

Juru bicara Komando Operasi Bersama Irak mengatakan operasi Aswad Al Jazeera berhasil mencapai target, dan ia menegaskan teroris Daesh hanya punya dua pilihan, menyerah atau mati.

Situs berita Al Sumaria News, Senin (25/5/2020) melaporkan, Mayjen Tahsin Al Khafaji menuturkan, dalam operasi Aswad Al Jazeera yang dimulai minggu lalu, sejumlah banyak anasir teroris Daesh berhasil ditangkap.

Al Khafaji menambahkan, operasi ini berhasil mencapai target yang diinginkan, dan aparat keamanan Irak terutama dinas intelijen, melacak dengan akurat markas teroris sehingga sejumlah teroris Daesh paling berbahaya berhasil ditangkap, dan sebagian lainnya masuk dalam daftar pengejaran.

Komando Operasi Bersama Irak pada 17 Mei 2020 mengumumkan dimulainya operasi Aswad Al Jazeera dengan maksud untuk membersihkan wilayah gurun Al Jazeera di utara Provinsi Al Anbar, barat Provinsi Salahuddin, dan selatan Provinsi Ninawa. 

Gerakan Jihad Islam Palestina menyatakan, muqawama dan berlanjutnya jalan ini, solusi tunggal untuk melawan penjajah.

Gerakan Jihad Islam Palestina bertepatan dengan peringatan ke-20 panarikan pasukan penjajah Zionis dari Lebanon selatan seraya merilis statemen, mengucapkan selamat kepada saudara dan pejuang Lebanon serta Hizbullah dan menyebut hari ini sebagai titik balik besar.

Gerakan Jihad Islam Palestina seraya mengisyaratkan bahwa bangsa Palestina memilih opsi muqawama  untuk merebut kembali tanah air mereka menegaskan, kekalahan serta keruntuhan rezim Zionis secara pasti akan terjadi di masa mendatang.

Rezim Zionis Israel pada 25 Mei 2000 meski memiliki kemampuan militer yang kuat tapi mereka akhirnya menyerah dan terpaksa lari dari Lebanon selatan.

Rakyat Lebanon setiap tahun merayakan larinya militer Israel dari wilayah selatan negara ini dan menyebut hari besar ini sebagai Hari Muqawama. (

Sekjen Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk Persia (P-GCC) menekankan friksi antar negara Arab sebuah kendala bagi kerja sama kolektif anggpta dewan ini.

Sekjen baru P-GCC, Nayef al-Hajraf bertepantan dengan peringatan ke-39 pembentukan dewan ini mengungkapkan, friksi antar negara-negara Arab Teluk Persia yang mendekati tahun ketiga sebuah kendala serius bagi pergerakan ke arah kerja sama kolektif.

Seraya menekankan pentingnya upaya seluruh negara anggota untuk menyelesaikan friksi, al-Hajraf mengatakan, dewan ini menghadapi masalah serius yang membutuhkan konvergensi bersama dan kerja sama kolektif untuk menyelesaikannya.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Mesir sejak Juni 2017 memutus hubungan diplomatiknya dengan Qatar karena Doha tidak tunduk dan mengikuti arus Arab pimpinan Riyadh. Arab Saudi dan sekutunya ini juga menutup perbatasan darat, udara dan lautnya bagi Qatar. 

Juru bicara Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menekankan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin menyelamatkan diri dari krisis internal melalui upaya normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab.

Hazem Qasem di statemennya mengungkapkan, negara-negara Arab harus menyadari bahwa normalisasi hubungan dengan Tel Aviv hanya menjamin kepentingan Zionis dan Netanyahu.

Sementara itu, Dawud Shahab, salah satu pemimpin Gerakan Jihad Islam Palestina juga mengkritik upaya pemimpin Dewan Pemerintahan Sudan untuk menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis.

"Upaya untuk normalisasi hubungan dengan rezim Zionis sama halnya dengan memberi hadiah atas aksi-aksi teroris Tel Aviv," paparnya.

Kantor perdana menteri Israel Ahad (24/05/2020) menyatakan, Benjamin Netanyahu di kontak telepon dengan Ketua Dewan Pemerintahan Sudan, Abdel Fattah al-Burhan menuntut perluasan hubungan bilateral.

Selama beberapa bulan terakhir, proses normalisasi hubungan sejumlah rezim Arab kawasan khususnya Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel meningkat drastis.

Upaya negara-negara ini untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dilakukan ketika rezim ini slain menumpas rakyat Palestina, juga melakukan banyak kejahatan di berbagai wilayah Arab dan Islam. (

Deputi sekjen Hizbullah Lebanon, Sheikh Naim Qassem menilai hari pembebasan selatan Lebanon dari pendudukan Israel sebagai titik balik sejarah kawasan.

Seraya menjelaskan bahwa hari pembebasan selatan Lebanon dari penjajahan Israel telah mengubah rute kawasan dari sisi politik, budaya dan jihad, Sheikh Naim Qassem mengatakan, hari ini adalah hari yang menafikan isu tidak terkalahkannya militer Israel. Demikian dilaporkan televisi al-Manar.

Deputi sekjen Hizbullah ini menegaskan, ancaman Israel masih tetap eksis bagi Palestina, Lebanon dan kawasan. Oleh karena itu, muqawama harus berada di kondisi siaga tertinggi.

Rezim Zionis Israel pada 25 Mei 2000 meski memiliki kemampuan militer yang kuat tapi mereka akhirnya menyerah dan terpaksa lari dari Lebanon selatan.

Rakyat Lebanon setiap tahun merayakan larinya militer Israel dari wilayah selatan negara ini dan menyebut hari besar ini sebagai Hari Muqawama. 

Sejak tanggal 30 Maret 2018 yang bersamaan dengan Hari Bumi, penduduk Jalur Gaza menggelar Pawai Akbar Hak untuk Kembali (Pawai Hak Kepulangan Palestina) di perbatasan timur wilayah ini. Mereka menuntut hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah airnya.

Pawai Hak Kembali untuk mengingatkan publik dunia atas keputusan lalim rezim Zionis Israel yang menyita dan menjarah tanah Palestina pada s30 Maret 1976.

Penjarahan tanah oleh Isreal tersebut yang dibarengi dengan pembangunan permukiman Zionis bertujuan untuk mengubah struktur demografi wilayah Palestina demi kepentingan rezim Zionis.

Aksi protes rakyat Palestina terhadap rezim Zionis yang dibingkai dalam bentuk Pawai Kembali Palestina, terus berlangsung dan menciptakan efek domino. Gerakan protes itu membangkitkan kekhawatiran pejabat Tel Aviv dan berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka.

Pawai Hak Kembali membawa pesan tegas. Pesan pertama, rakyat Palestina hidup dan setiap upaya untuk menciptakan krisis dan meningkatkan blokade terhadap rakyat Palestina dengan maksud menghapus perlawanan atas Israel, sampai kapanpun tidak akan pernah berhasil.

Pesan lainnya adalah, rakyat Palestina mampu menciptakan beragam metode untuk melawan Israel dan menyadarkan masyarakat internasional atas penderitaan dan kejahatan yang dialami rakyat Palestina akibat penjajahan Israel. Peristiwa besar ini juga menyampaikan pesan tegas kepada Zionis bahwa setelah sekitar tujuh dekade penjajahan Israel berlangsung, rakyat Palestina tidak pernah melupakan hak atas tanahnya.

Selain pesan di atas, pawai akbar rakyat Palestina ini juga menunjukkan bahwa prinsip dan cita-cita Palestina telah mempersatukan seluruh elemen bangsa dan setiap peserta pawai, terbebas dari belenggu partai politik atau golongan tertentu. Mereka meneriakkan slogan persatuan sembari mengibarkan bendera Palestina.

Pawai itu mengingatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump bahwa "Kesepakatan Abad ini" yang digagasnya dan keputusan mengakui Al Quds sebagai ibukota Israel, sampai kapanpun tidak akan dibiarkan, dan ia akan menerima balasan tegas dari rakyat Palestina.

Gelombang baru demonstrasi rakyat Palestina tak dipungkiri telah membuat Israel begitu ketakutan. situasi Jalur Gaza yang diblokade, menyerupakan wilayah itu dengan panci panas yang asapnya tidak bisa keluar dan siap meledak.

Rakyat Palestina telah bertekad untuk tetap menjadi pihak yang memegang kendali. Pengalaman membuktikan, rakyat Palestina harus memperjuangkan hak kembalinya para pengungsi ke tanah air mereka dan perundingan damai atau rekonsiliasi sama sekali tidak membuahkan hasil apapun.

Pada situasi seperti ini, rakyat Palestina menuntut hak kembali para pengungsi dan seluruh konvensi internasional juga menekankan hal yang sama termasuk resolusi 194, Desember 1948. Pawai Hak Kembali membawa angin segar bagi proses perjuangan rakyat Palestina.

Pawai ini sekaligus merupakan tamparan keras bagi upaya pemulihan hubungan sebagian negara Arab dengan Israel. Perkembangan di Palestina menunjukkan bahwa rakyat mampu mengubah situasi dan mengumumkan kepada dunia tentang nasib mereka di bawah penjajahan Israel.

Surat kabar Rai Al Youm menyebut pawai Hak Kembali Palestina sebagai prestasi rakyat Palestina dan kelompok perlawananan dalam menyadarkan publik dunia. 

Presiden Donald Trump menghidupkan kembali unilateralisme Amerika Serikat sejak berkuasa pada 20 Januari 2017. Dengan slogan "America First", Trump mengklaim kebijakan unilateral akan meningkatkan kekuatan AS sebagai pemimpin global, tetapi klaim itu sekarang mulai diragukan.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell pada Senin (25/5/2020) mengatakan tatanan yang dipimpin oleh AS di dunia sedang berakhir dan menyerukan blok Eropa untuk mengambil strategi yang lebih kuat terhadap Cina.

"Para analis telah lama berbicara tentang berakhirnya tatanan yang dipimpin Amerika dan sekarang pandemi virus Corona akan menjadi titik balik pergeseran kekuatan dari Barat ke Timur," ujarnya.

Pandemi virus Corona – yang menciptakan perubahan besar di dunia – telah menjadi faktor yang mempercepat proses pelemahan kekuatan Negeri Paman Sam dan sekarang Amerika versi Trump menghadapi krisis hebat di bidang ekonomi, sosial, dan sistem kesehatan.

Borrell juga mengakui adanya peningkatan tekanan terhadap Uni Eropa agar memutuskan akan berkiblat ke arah mana, Cina atau Amerika.

Sebenarnya, isu yang disinggung oleh Borrell merupakan sebuah masalah yang sudah lama diperbincangkan oleh para sekutu dan rival Washington di tingkat internasional yaitu meredupnya kekuatan AS yang memiliki berbagai dampak di tingkat domestik dan global.

Di tingkat kebijakan luar negeri, Trump secara terukur merusak semua instrumen dan norma-norma multilateralisme dan bersikeras pada unilateralisme serta memprioritaskan ambisi Amerika. Hal ini telah mencoreng kredibilitas dan pengaruh global Amerika. Dengan kata lain, Washington kian terkucil jika Trump tetap bersikeras pada pendekatan yang keliru itu.

Dengan menarik diri dari perjanjian-perjanjian penting internasional, Trump telah menghancurkan semangat multilateralisme dan hanya mengejar kebijakan sepihak di dunia.

Trump pertama-tama menarik AS keluar dari Perjanjian Iklim Paris dan kemudian perjanjian nuklir JCPOA. Pemerintahan Trump juga merencanakan penarikan diri dari perjanjian kontrol senjata dan sejauh ini AS telah meninggalkan Traktat Kekuatan Nuklir Jarak Menengah (INF) dan Traktat Langit Terbuka (Open Skies Treaty) serta tidak berniat memperpanjang Perjanjian Start Baru.

Trump telah mengeluarkan AS dari UNESCO dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dia juga meluncurkan perang dagang antara Amerika dan Cina, perang dagang antara Amerika dan Eropa serta mempertanyakan peran AS di NATO.

Pendekatan Trump ini menyebabkan keretakan antara Eropa dan Amerika serta perselisihan yang tajam antara trans-Atlantik dalam banyak isu. Menurut Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian, "Trump masuk ke Gedung Putih dengan slogan America First, tetapi sekarang sudah melangkah lebih jauh dengan slogan America Alone. Amerika menekankan superioritasnya di setiap pembicaraan bilateral."

Saat ini dua rival utama Amerika di ranah politik dan militer yaitu Rusia serta Cina di bidang ekonomi dan perdagangan, mengkritik keras pendekatan Trump di kancah internasional.

AS masih menganggap dirinya sebagai super power dan bahkan satu-satunya super power di dunia dan berdasarkan ilusi itu, AS mendikte semua isu yang berkembang di dunia.

Cina percaya bahwa kebijakan unilateral Trump telah memicu perang dagang, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menambah persoalan ekonomi di berbagai negara dunia. 

Turki menempatkan rudal-rudal darat ke udara MIM-23 Hawk di pangkalan udara Taftanaz, utara Suriah.

Fars News (26/5/2020) melaporkan, pemerintah Turki untuk pertama kalinya menempatkan sistem pertahanan rudal anti-pesawat di pangkalan udara Taftanaz, utara Provinsi Idlib, Suriah.
 
Seperti ditulis situs Enab Baladi, rudal-rudal MIM-23 Hawk pada awal tahun 2018 juga ditempatkan di kota Dar Izza, barat Provinsi Aleppo.
 
Pangkalan udara Taftanaz adalah ruang komando militer Turki, dan tempat koordinasi dengan kelompok-kelompok teroris di Provinsi Idlib dan Aleppo.
Ankara tahun lalu mengumumkan, rudal-rudal darat ke udara HISAR buatan dalam negeri Turki, sudah ditempatkan di utara Suriah.
 
Bersamaan dengan penempatan peralatan militer canggih Turki di utara Suriah, lebih dari 10.000 tentara negara ini juga dikerahkan ke Suriah.