Oman menentang pembukaan wilayah udaranya untuk pesawat rezim Zionis, yang berdampak pesawat rezim agresor ini tidak bisa melewati wilayah negara ini dan rute zona udara Arab Saudi.

Menurut situs Sputnik, surat kabar Israel Hayom dalam laporannya hari Kamis (18/8/2022) mengakui penentangan Kerajaan Oman untuk memberikan izin bagi pesawat rezim Zionis melewati wilayah udara negara ini.

Israel Hayom menambahkan, "Sampai saat berita ini ditulis, pesawat-pesawat rezim Zionis tidak diperbolehkan melewati wilayah udara Oman, yang berarti rencana untuk mengurangi waktu penerbangan ke Timur Dekat, yang seharusnya dilaksanakan dengan melintasi wilayah udara Arab Saudi, tidak mungkin dilaksanakan,".

Pada Juli lalu, bersamaan dengan kunjungan regional Presiden AS Joe Biden, otoritas Arab Saudi mengumumkan pembukaan kembali wilayah udara negara itu untuk maskapai Zionis. Oleh karena itu, dengan lampu hijau Arab Saudi, otoritas Zionis mengharapkan Oman tidak melakukan penentangan dalam masalah tersebut.

Kesepakatan Oman untuk membuka zona udaranya bagi pesawat Zionis diperlukan, karena tanpa itu tidak mungkin untuk meninggalkan langit Saudi menuju Samudra Hindia dan kemudian ke berbagai tujuan di timur. Sebab, pesawat Israel harus keluar dari Arab Saudi menuju ke arah timur melintasi langit Yaman, yang tidak mungkin dilakukan karena perang di negara ini, dan tidak adanya hubungan antara Israel dan Yaman.

Seorang pejabat militer senior rezim Zionis memperingatkan tentang kelemahan pasukan darat Israel terhadap gerakan perlawanan Islam Palestina Hamas dan gerakan Jihad Islam.

Menurut Pusat Informasi Palestina, Brigjen Yitzhak Brick, Jenderal Pasukan Cadangan Militer rezim Zionis hari Kamis (18/8/2022) menggambarkan kebijakan para pemimpin Israel berdasarkan pada preferensi penggunaan angkatan udara dan mengabaikan pengembangan atau kemampuan yang ada dari pasukan darat. 

"Pendekatan demikian sangat berbahaya," ujar Brigjen Brick.

"Berbagai konflik dengan Hamas dan Jihad Islam di Gaza telah menyebabkan kemunduran Israel dan hilangnya kekuatan tentara untuk melakukan manuver darat atau bertindak di beberapa front tanpa kerugian ekonomi dan sosial bagi para pemukim," tegasnya.

Jenderal rezim Zionis ini menuduh para pemimpin politik dan komandan militer Israel mengabaikan kekuatan darat tentaranya, karena takut akan kerusakan dan juga korban manusia.

"Fakta ini telah membuat Hamas dan Jihad Islam merasa bahwa mereka menghadapi tentara yang lemah, sehingga motivasi mereka meningkat untuk mengambil tindakan terhadap kita," papar ahli militer rezim Zionis ini.

Kurang dari sebulan yang lalu, Al Jazeera menunjukkan kelemahan internal rezim Zionis dalam sebuah laporannya, "Dalam situasi ketika Israel memperluas pengaruh geopolitiknya di kawasan Timur Tengah dan dunia dengan masuk ke dalam aliansi dan kesepakatan politik, militer dan keamanan. Tetapi situasi internal menunjukkan situasi yang berbeda, sehingga selama beberapa bulan terakhir, tokoh politik, militer dan media Israel telah mengangkat banyak peringatan tentang memburuknya bahaya dan ancaman terhadap rezim ini,"

Menteri Perhubungan Lebanon menekankan urgensi memperkuat kerja sama dengan Iran di bidang transportasi.

Situs Lebanon Al-Ahed hari Jumat (19/8/2022) melaporkan, Ali Hamie, Menteri Perhubungan Lebanon dalam pertemuan dengan Mojtaba Amani, Duta Besar Republik Islam Iran di Beirut, menekankan perlunya memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi.

Menurut sumber Lebanon, pertemuan ini diadakan dalam rangka mengembangkan dan mengaktifkan kerja sama antara Iran dan Lebanon di sektor-sektor strategis.

Hamie menambahkan bahwa pertemuan ini akan mengarah pada penggunaan bantuan dan pengalaman Iran untuk mengaktifkan layanan publik Kementerian Transportasi Lebanon.

Salim Aoun, seorang anggota parlemen Lebanon menyinggung pertemuan baru-baru ini antara Presiden Lebanon Michel Aoun dan Najib Mikati, Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pembentukan pemerintahan Lebanon, dengan mengatakan, “Air diam dalam pembentukan pemerintahan baru telah dipindahkan, kecuali hal ini terbukti sebaliknya,".

"Kita tidak bisa menunggu sampai terjadi kekosongan jabatan presiden di Lebanon," ujar Salim Aoun.

"jika niatnya positif, maka pemerintahan baru akan segera dibentuk, dan kita tidak akan lagi menghadapi masalah pemerintahan yang berumur pendek," tegasnya.

Konsultasi antarkelompok politik Lebanon untuk membentuk pemerintahan baru masih berlangsung dalam situasi ketika penyelenggaraan pemilu legislatif telah berlalu sebulan.

Liga Arab mengutuk serangan terbuka militer Zionis terhadap enam lembaga hukum masyarakat sipil di Ramallah serta penghancuran peralatan, pengumpulan dokumen dan penutupan lembaga-lembaga tersebut.

Pada Kamis pagi, tentara rezim Zionis menyerbu dan menyita kantor beberapa lembaga hukum dan sipil Palestina di kota Ramallah, yang terletak di Tepi Barat.

Liga Arab dalam pernyataannya hari Jumat (19/8/2022) menegaskan, "Serangan ini bagian dari agresi terus-menerus Israel terhadap bangsa Palestina dengan menumpahkan darah anak-anak negara ini serta melanggar hak, tanah dan kesuciannya. Rezim Zionis juga terus-menerus membungkam suara kebenaran dan melakukan penyensoran atas kejahatan keji yang dilakukannya setiap hari yang membutuhkan pertanggungjawaban dan penuntutan pidana di lembaga peradilan internasional,".

Liga Arab meminta organisasi masyarakat sipil Arab dan masyarakat internasional untuk mengecam agresi terbuka Israel terhadap enam lembaga hukum Palestina dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menindaknya.

Liga Arab juga meminta Dewan Hak Asasi Manusia dan Dewan Keamanan PBB supaya memenuhi tugas mereka dengan memberikan dukungan yang diperlukan dan efektif demi mengakhiri pendudukan dan memberikan dasar bagi rakyat Palestina dalam mencapai hak mereka atas kebebasan dan kemerdekaan

Direktur Utama Mapna Group menyatakan bahwa negaranya bisa membangun pembangkit listrik yang dilakukan oleh para ahli dalam negeri, meskipun negara ini menghadapi tekanan sanksi internasional.

MAPNA Group adalah produsen berbagai produk industri maju, termasuk turbin gas dan uap, aksesori turbin, bilah turbin, turbin angin, boiler konvensional dan pemulihan panas, generator termal dan air, sistem perlindungan dan kontrol, lokomotif penumpang dan barang dan turbocompressors dan beragam layanan perawatan kelas dunia.

Abbas Aliabadi, Ketua Dewan Direksi dan CEO Mapna Group dalam program wawancara dengan IRIB  hari Kamis (18/8/2022) mengatakan, "Dalam kondisi sanksi yang kejam, kami memiliki kemampuan untuk membangun dan memasang peralatan sendiri,".

"Lebih dari 370 unit pembangkit listrik telah dibangun dengan cara ini yang menjadi kebanggaan tersendiri," ujar Aliabadi.

"Di bidang strategis ketenagalistrikan, yang dianggap sebagai infrastruktur utama pembangunan apa pun, hari ini kita sepenuhnya mandiri," tegasnya.

CEO Mapna Group menjelaskan, "Kami telah mengekspor peralatan pembangkit listrik, layanan teknis dan rekayasa ke Oman, Indonesia, Pakistan, Irak, Suriah, Rusia dan banyak negara lain, dan kami memiliki rencana yang komprehensif dan besar untuk ekspor ini di tingkat dunia,"

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran memandang pemerintah AS sebagai pemegang rekor intervensi militer dan kudeta terhadap negara dan pemerintah independen.

Hari ini (Jumat), 19 Agustus 2022 bertepatan dengan peringatan kudeta Amerika terhadap pemerintah Iran pada tahun 1953.

Ketika itu, sejumlah pasukan tentara rezim tirani yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Inggris, menggulingkan pemerintahan Mohammed Mossadegh dan mengangkat Mohammed Reza Pahlavi memegang tampuk kekuasaan.

Nasser Kanani Chafi, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran dalam cuitannya di Twitter hari ini (Jumat,19/8/2022) menyinggung peringatan kudeta 19 Agustus 1953 dengan mengatakan, "Pemerintah AS memiliki rekam jejak intervensi militer dan kudeta terhadap negara dan pemerintah independen,"

"Kudeta 19 Agustus 1953 terhadap pemerintah nasional Iran adalah contoh nyata dari sejarah kelam ini," tulis Jubir Kemenlu Iran.

"Akankah pemerintah AS memperbaiki kebijakannya yang salah dan gagal terhadap Iran, dan menghormati hak-hak sah rakyat Iran?" tegasnya.

Kondisi ekonomi di negara-negara Eropa saat ini semakin memburuk, sehingga inflasi di Inggris telah mencapai 10 persen untuk pertama kalinya sejak 1982. Bahkan Perdana Menteri Swedia telah berbicara tentang kondisi ekonomi perang.

Langkah negara-negara Eropa mengikuti kebijakan Washington yang memberlakukan sanksi ekonomi masif terhadap Rusia dengan tujuan membantu Ukraina dan memberikan tekanan pada Moskow, justru berdampak menjadi bumerang bagi Eropa sendiri.

Negara-negara ini juga telah mengalokasikan sebagian besar anggaran mereka untuk penyediaan senjata dan dukungan perang di Ukraina. Penerapan kebijakan tersebut menyebabkan perekonomian di sebagian besar negara Eropa dalam situasi sulit.

Kondisi perekonomian global yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pengangguran dan inflasi setelah dua tahun menghadapi pandemi Covid-19, semakin terperosok dalam krisis selama enam bulan terakhir dengan dimulainya perang antara Rusia dan Ukraina. Pada awalnya, AS bersama negara-negara Eropa yang memperkirakan akan mengalahkan Rusia dalam perang Ukraina dengan kebijakan sanksinya, kini mereka menghadapi masalah baru yang tidak kecil.

Menanggapi kondisi Eropa yang menghadapi dampak bumerang sanksi terhadap Rusia, Maria Zakharova,  Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, mengatakan, "Uni Eropa menuju jalan buntu dengan aksinya ini. Konsekuensi yang tidak menguntungkan dari sanksi Uni Eropa ini akan mempengaruhi banyak sektor ekonomi dan keamanan global. Ini masalah yang sudah jelas."

Ketergantungan Eropa pada gas Rusia dan minimnya ekspor gas Rusia ke Eropa telah menyebabkan kenaikan harga bahan bakar yang signifikan di negara-negara tersebut. Isu pasokan gas dan penyimpanannya untuk musim dingin saat ini menjadi perhatian serius otoritas Eropa. Sebagaimana yang dikatakan Perdana Menteri Swedia, Magdalena Andersson, "Negara ini telah mencapai situasi seperti ekonomi perang di sektor energi, karena harga listrik dan gas di Swedia telah naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Kenaikan tarif dasar energi juga telah menyebabkan ketegangan di negara-negara Eropa lainnya, dan otoritas Eropa telah memperingatkan terhadap dimulainya protes sosial.

Tentu saja, otoritas Eropa berusaha mendapatkan gas yang mereka butuhkan dari negara lain. Selain itu, pembukaan kembali pembangkit listrik lama yang bekerja dengan produk minyak dan batu bara menjadi agenda. Tetapi langkah-langkah ini belum menunjukkan hasil untuk memenuhinya. Situasi ini telah menempatkan perekonomian Eropa di ambang krisis, bahkan menimpa perekonomian Jerman sebagai negara terkuat di Eropa.

Kepala penelitian Bank Belanda, ING menilai perekonomian Jerman dengan cepat mendekati badai yang disebabkan oleh inflasi tinggi dan gangguan pasokan energi, serta ketakutan tiba-tiba dalam masalah pemotongan gas.

Tingkat inflasi di negara-negara Eropa lainnya seperti Prancis dan Spanyol juga mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Terkait hal ini, Bank Sentral Inggris telah memperkirakan bahwa ekonomi negara tersebut akan memasuki resesi pada kuartal terakhir tahun ini dan resesi ini akan berlanjut sepanjang tahun 2023.

Sejak kenaikan biaya energi dan harga pangan di Inggris, jutaan warga negara ini telah mengurangi makanan mereka. Mereka mengkhawatirkan lapangan kerjanya, dan juga lonjakan biaya bahan bakar dan sewa rumah. Sejumlah data menunjukkan jutaan rumah tangga di Inggris tidak memiliki cukup uang untuk bertahan hidup dalam kondisi saat ini.

Sementara itu, perusahaan Rusia Gazprom telah mengumumkan kemungkinan kenaikan 60 persen harga gas dalam beberapa bulan mendatang. Masalah ini akan menempatkan negara-negara Eropa dalam lebih banyak kesulitan. Padahal, negara-negara Eropa memiliki hari-hari yang lebih kritis ke depan. Seperti yang diperingatkan oleh Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, "Sanksi tidak dapat mengacaukan Moskow, dan jika langkah-langkah perdamaian tidak diambil, Uni Eropa justru akan menghadapi ekonomi perang,".

Komandan pasukan militer AS di Asia Barat, Asia Tengah dan Afrika Timur (CENTCOM) mengunjungi Pakistan dan bertemu dengan komandan tentara negara itu untuk membahas hubungan militer antara kedua negara.

Kunjungan mendadak komandan CENTCOM ke Pakistan dilakukan di tengah rumor rencana kunjungan mendatang kepala staf angkatan bersenjata Pakistan ke AS.

Humas Angkatan Bersenjata Pakistan dalam sebuah pernyataan hari Jumat (19/8/2022) mengumumkan bahwa Jenderal Michael Eric Kurilla, Komandan CENTCOM, sebagai kepala delegasi militer AS, bertemu dengan Jenderal Qamar Javed Bajwa, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Pakistan, pada hari Kamis di kota Rawalpindi.

"Para pihak membahas isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan bersama, situasi keamanan di kawasan, dan kerja sama AS-Pakistan di bidang militer dan keamanan, khususnya hubungan militer," kata humas angkatan bersenjata Pakistan.

"Selain itu, meninjau upaya Angkatan Bersenjata Pakistan dalam memerangi terorisme," tegasnya.

Dalam pernyataan Humas Angkatan Bersenjata Pakistan, tidak disebutkan masalah sengketa lain antara Islamabad dan Washington, seperti situasi di Afghanistan.

Pakistan telah berulang kali menyatakan penentangannya terhadap pembekuan aset Afghanistan di Amerika Serikat, dan meminta negara ini untuk membantu memperbaiki situasi kritis rakyat Afghanistan daripada menjatuhkan sanksi dan hukuman.

Tentara pendudukan Amerika meninggalkan negara ini pada akhir Agustus 2021 setelah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan infrastruktur ekonomi Afghanistan.

Kelompok Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus 2021.

Deputi sekjen Gerakan Perlawanan Islam Lebanon (Hizbullah) menyatakan, muqawama melapangkan jalan kemenangan dan akan mengakhiri era kekalahan.

Selama 22 tahun lalu, dunia menyaksikan bahwa Hizbullah Lebanon dengan memanfaatkan beragam peralatan militer dan perlawanan gagah berani berhasil memberi kekalahan telak kepada militer rezim Zionis dan di dua perang, 2000 dan 2006 juga memberi kekalahan tak terlupakan kepada rezim ilegal ini.

Baru-baru ini, Hizbullah Lebanon mengirim tiga drone ke ladang gas Karish di perbatasan laut yang disengketakan antara Lebanon dan Israel. Pengiriman drone tersebut telah memicu ketakutan dan kekhawatiran Israel.

Seperti dilaporkan IRNA, Sheikh Naim Qassem Minggu (14/8/2022) di pesan Twitternya menulis, 40 tahun sudah Hizbullah menunjukkan perlawanannya yang telah bekerja sama dengan banyak kelompok perlawanan dan partai politik lainnya untuk proyek kebebasan dan kemerdekaan (Lebanon).

Muqawama Lebanon Juni lalu merayakan HUT ke-40 Hizbullah dan menggelar perayaan ini dengan tema "40 Musim Semi".

Peran dan pentingnya Letnan Jenderal Syahid Hajj Qassem Soleimani, Komandan Pasukan al-Quds Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dalam Poros Perlawanan tidak tersembunyi dari siapa pun, baik itu teman atau musuh, dan kehadiran puluhan juta rakyat Iran dalam tasyi' jenazahnya menunjukkan peran dan posisinya yang sangat penting di mata masyarakat negara ini.

Kemenangan berulang Poros Perlawanan, baik dalam melawan rezim Zionis Israel maupun melawan gerakan dan kelompok-kelompok teroris takfiri yang tidak mungkin diraih oleh banyak negara dan pejabat politik dan militer, menunjukkan peran dan posisinya dalam persamaan militer dan politik di kawasan dan bahkan di dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, aspek lain dari peran, karakter dan kemampuan pertahanan yang diprogramkan oleh Syahid Soleimani terungkap.

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Sayid Hassan Nasrullah adalah kawan seperjuangan Syahid Soleimani. Dalam film dokumenter berjudul "Dia bersama kami" menjelaskan aspek lain dari peran Syahid Soleimani dalam kemenangan bersejarah Hizbullah pada perang 33 hari melawan  rezim Zionis pada tahun 2006.

Dalam film dokumenter yang ditayangkan pada Sabtu (13/8/2022) malam di saluran 1 televisi Iran, Sayid Nasrullah menjelaskan faktor-faktor yang membuka jalan bagi kemenangan bersejarah Hizbullah Lebanon melawan militer Israel, yang gagal dicapai oleh militer negara-negara Arab baik sendiri atau dengan kerja sama di antara mereka.

Menurut Sayid Nasrullah, kemenangan Hizbullah merupakan hasil dari peran dan kecerdasan para pemimpin Poros Pelawanan dan pandangan ke depan dari perkembangan yang akan datang, yaitu pandangan yang dimulai enam tahun sebelum perang 33 hari dan setelah mundurnya militer rezim Zionis dari Lebanon selatan, yang sebelumnya menduduki daerah tersebut selama hampir dua dekade.

Pada saat itu, para pemimpin Poros Perlawanan, termasuk Syahid Soleimani, telah sampai pada kesimpulan bahwa rezim Zionis tidak akan mentolerir kekalahannya pada tahun 2000 dan akan menyerang dan menduduki Lebanon dalam skala besar pada waktu yang tepat.

 Letnan Jenderal Syahid Hajj Qassem Soleimani
Berdasarkan kesimpluan tersebut, Hizbullah membuat agenda untuk memperkuat dan melengkapi dirinya dengan segala jenis senjata pertahanan baru. Syahid Soleimani bertanggung jawab untuk itu.

Pada saat yang sama, Hizbullah sedang mempersiapkan rencana untuk membebaskan tahanan Lebanon dan Palestina yang mendekam di penjara rezim Zionis setelah penarikan sepihak pasukan rezim ini. Tidak  ada seorang pun atau pihak manapun kecuali Hizbullah yang memikirkan nasib para tahanan itu. Perang -33 hari memberikan kesempatan yang diperlukan bagi Hizbullah untuk membebaskan mereka.

Pembebasan para tahanan itu dan juga kemenangan pasukan Hizbullah dalam melawan militer rezim Zionis sama halnya dengan mencapai kemenangan politik baru. Selain itu, juga menjadi jembatan baru untuk persatuan dan solidaritas antara Hizbullah Lebanon dan rakyat Palestina dan gerakan-gerakan perlawanan Palestina.

Dengan persiapan sebelumnya yang dilakukan oleh para pemimpin Hizbullah Lebanon dan dengan bantuan Syahid Soleimani, mereka memiliki persiapan yang diperlukan dalam segala hal sebelum perang 33 hari, sehingga sebenarnya, rezim Zionis telah jatuh ke dalam perangkap Hizbullah dengan memasuki perang ini.

Selain mengalami kekalahan militer yang berat, rezim Zionis dan bahkan Amerika Serikat (AS) juga mengalami kegagalan besar di sektor intelijen. Sebab, pada masa itu, pemerintahan Bush tidak menyia-nyiakan bantuan apa pun kepada rezim Zionis, namun AS tidak mencapai hasil yang diinginkan, bahkan sebaliknya.

Kegagalan historis rezim Zionis tersebut tidak hanya menyebabkan terciptanya pencegahan baru dan menciptakan persamaan baru di kawasan, tetapi juga menyebabkan rezim ilegal ini bertindak lebih hati-hati terhadap Hizbullah. Contoh kehati-hatian itu adalah perilaku Israel di wilayah gas gabungan Karish sekarang ini. Rezim Zionis tidak berani untuk mengebor gas tersebut karena khawatir akan memicu perang baru seperti perang 33 hari.   

Israel memahami bahwa kemampuan Hizbullah lebih dari pada masa perang 33 hari lalu. Selain memiliki kemampuan yang meningkat di bidang rudal, Hizbullah juga mencapai kemampuan baru di sektor udara dan drone yang bisa dengan cepat melumpuhkan militer Israel.