Lari dari Medan Perang

Allah Swt berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya." (QS. al-Anfal: 15-16)

Satu dari pengertian yang berkali-kali disampaikan dan termasuk perintah ilahi yang paling penting kepada umat Islam adalah perintah jihad dan berperang melawan musuh Islam. Perintah dan pengertian ini disebutkan berkali-kali dalam ayat-ayat al-Quran. Sebagai contoh disebutkan dalam ayat-ayat ini:

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci." (QS. al-Baqarah: 216)

"Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang." (QS. al-Anfal: 65)

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu." (QS. al-Baqarah: 190)

Ketiga ayat ini dan ayat-ayat al-Quran yang lain menyeru umat Islam untuk melakukan jihad, tapi pada ayat 15 dan 16 surat al-Anfal gaya penyampaikan dalam bentuk peringatan. Allah Swt dalam ayat 15 memperingatkan orang-orang yang beriman yang tengah berada di medan perang dan berhadap-hadapan dengan musuh agar tidak melarikan diri dari sana, sekalipun jumlah musuh sangat banyak.[1]

Sementara pada ayat 16 surat al-Anfal ada dua hal yang dikecualikan; berbelok sebagai taktik perang dan bergabung dengan pasukan yang lain, mereka yang lari dari medan pertempuran akan mendapat murka ilahi dan tempat kembalinya nanti adalah di neraka. Tidak hanya di akhirat, tapi di dunia ini mereka akan terhina dan tertekan. Itulah mengapa Imam Ridha as dalam sebuah ucapannya menjelaskan filosofi pengharaman lari dari medan perang bahwa perbuatan itu akan membuat musuh semakin berani terhadap Islam, umat Islam akan menjadi tawanan mereka dan akhirnya program yang telah dicanangkan para nabi dan imam tidak akan berhasil yang berujung pada tercerabutnya agama Allah.

Imam Ali as juga dalam petunjuknya menyinggung ayat ini bahwa takut akan jihad akan menciptakan penyimpangan dalam agama dan pelakunya layak dibakar di api neraka, bahkan menjadi sumber kefakiran di dunia, terhina dan ternistakan. (IRIB Indonesia / Saleh Lapadi)

Sumber: Hoshdar-ha va Tahzir-haye Qorani, Hamid Reza Habibollahi, 1387 Hs, Markaz-e Pajuhesh-haye Seda va Sima.

Sabtu (23/5), Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Khamenei, bertemu dengan para peserta MTQ Internasional Tehran ke-32 menyeru umat Islam untuk melawan upaya-upaya perpecahan. Menyinggung berbagai tantangan dunia Islam saat ini yang muncul dari kelemahan, kemiskinan, perselisihan dan perang internal, adalah akibat dari tekanan rezim-rezim jahiliyah.

Menciptakan perpecahan di antara umat Islam merupakan salah satu tujuan utama musuh. Perpecahan dengan menggunakan isu Syiah, Sunni, Arab, ajam, etnis, kebangsaan dan fanatisme nasional, menurut Rahbar adalah bagian dari program kerja musuh umat Islam.

Pada pertemuan tersebut, beliau menekankan pentingnya kehadiran al-Quran di semua dimensi kehidupan pribadi dan sosial umat Islam, serta perlawanan terhadap upaya-upaya perpecahan dengan memanfaatkan dua elemen tekad dan kesadaran. Solusi masalah dunia Islam saat ini adalah penyerahan diri di hadapan perintah al-Quran dan perlawanan menghadapi pemaksaan nilai-nilai jahiliyah moderen serta perjuangan menghadapi kesewenang-wenangan jahiliyah.

Penekanan Rahbar atas perlawanan di hadapan gerakan fitnah dengan bersandarkan perintah al-Quran berdasarkan kondisi kawasan sangat penting sekali mengingat umat Islam sekarang tengah menjadi sasaran serangan gerakan-gerakan distorsif berkedok Islam dan pemanfaatan musuh atas fenomena jahiliyah tersebut.  Kondisi dunia Islam sekarang menunjukkan bahwa persatuan telah menjadi rantai esensial yang hilang dari tubuh umat Islam. Salah satu faktor perpecahan tersebut adalah dangkalnya wawasan umat terkait ajaran al-Quran, sebagai kitab persatuan umat Islam.

Menciptakan jurang antara umat Islam dan al-Quran juga bagian dari strategi Barat untuk mencegah perluasan perspektif pemersatu umat. Hasilnya adalah meluasnya gerakan-gerakan yang muncul karena kebodohan atau sebagai lengan makar perpecahan musuh, yang mengadu domba umat Islam termasuk Syiah dan Sunni. Ini adalah bahaya besar yang mengancam dunia Islam. Gerakan-gerakan perusak itu dibentuk dengan busana agama namun

berasaskan prinsip khurafat dan ekstrimisme Salafi-Takfiri.

Mereka sesungguhnya adalah senjaga untuk kehancuran umat Islam. Oleh karena itu, gerakan-gerakan distorsif itu berupaya memudarkan seluruh elemen pemersatu dan keyakinan kolektif yang ditekankan dalam al-Quran dan berkaitan dengan seluruh nasib umat Muslim. Bahkan mereka dengan berani mengesankan kebatilan elemen-elemen tersebut agar persatuan sejati Islam tidak dapat mengkristal menjadi simbol kekuatan umat Islam.

Silsilah batil ini telah menyebabkan dunia Islam baik Syiah atau Sunni tidak dapat melalui berbagai rintangan dan tantangan kolektif mereka dalam mencapai kemajuan dan juga sampai pada posisi luhur Islam. Contoh dari politik tersebut dapat disaksikan dalam keselarasan sejumlah negara regional termasuk Arab Saudi dengan politik Amerika Serikat, dalam mengguankan kekuatan dan kekayaan mereka untuk menumpas uamt Islam di Bahrain, Yaman, Suriah, Irak dan Lebanon, serta melakukan intervensi luas sehingga menciptakan perpecahan mazhab, sosial dan nasional di negara-negara Islam.

Pemerintah Myanmar menyatakan siap bekerjasama dengan masyarakat internasional dalam penanganan masalah pengungsi minoritas Muslim Rohingya. Pernyataan ini mengemuka setelah publik dunia mengecam kebijakan pemerintah Myanmar yang tidak mampu menghentikan eksodus Muslim Rohingya ke wilayah mereka.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan kelompok Rohingya sebagai minoritas yang paling teraniaya sedunia.Meskipun sudah tinggal sejak lama di Myanmar, namun etnis Rohingya tetap dianggap bukan bagian dari warga negara Asia Tenggara ini. Ironisnya, otoritas Myanmar lebih memilih istilah "warga Bengal" yang menunjukkan mereka imigran ilegal dari Bangladesh.Etnis Rohingya yang berjumlah sekitar 1,1 juta jiwa hidup tanpa memiliki kewarganegaraan dan terus-menerus menerima diskriminasi di Myanmar. Pada 2012, sekitar 140 ribu mengungsi setelah bentrok dengan mayoritas umat Buddha di Rakhine.

Pemerintah Naypyidaw membantah diskriminasi terhadap kelompok minoritas Rohingya dan mengklaim kondisi yang menimpa Rohingya saat ini bukan sumber masalah. Kepala militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing meragukan asal mayoritas pengungsi. Min menyatakan bahwa para "manusia perahu" itu sebagian besar berasal dari Bangladesh, bukan Myanmar. "Sebagian besar mengaku diri mereka adalah etnis Rohingya dari Myanmar dengan harapan menerima bantuan dari UNHCR," kata Min kepada harian pro pemerintah, Global New Light of Myanmar, dikutip dari Reuters, Jumat (22/5).

Dilaporkan, juru bicara Presiden Myanmar, Zaw Htay menyatakan pemerintah Naypyidaw bersedia hadir dalam pertemuan darurat dengan pejabat sejumlah negara ASEAN untuk membahas isu Rohingya di Bangkok pada 29 Mei 2015.

Nasib masyarakat Rohingya semakin tidak menentu setelah Presiden Myanmar Thein Sein menandatangani undang-undang keluarga berencana baru-baru ini. Aktivis mencemaskan UU bakal menyasar minoritas yang rentan bertahan di Myanmar.

Alih-alih memikirkan masa depan etnis Rohingya, Undang-Undang Perawatan Kesehatan Kendali Populasi justru hendak membatasi pertumbuhan penduduk komunitas Muslim. UU ini ditandatangani Thein Sein pada 19 Mei lalu. Lewat UU ini, pemerintah Myanmar akan mengadopsi kebijakan kontrol populasi di negara-negara bagian.

Kelompok pemerhati hak asasi manusia serta lembaga pengawasan kesehatan menyebut pemerintah Naypyidaw sudah menetapkan kebijakan dua anak di negara bagian Rakhine. Di sana, jumlah penduduk Muslim melampaui kelompok Budha.

UU keluarga berencana terbaru Myanmar didukung biksu-biksu Budha garis keras. Mereka terus mendesak pemerintah menangkal apa yang mereka sebut ÔÇ£pengaruh kelompok minoritas Muslim.ÔÇØ Menurut kelompok pendukung UU, warga minoritas berencana memiliki anak yang lebih banyak ketimbang populasi Buddha.

Jumlah Muslim Myanmar sekitar 4% dari keseluruhan penduduk 51 juta jiwa. Namun, beberapa perkiraan menyebut jumlahnya mendekati 10%. Zin Mar Aung, salah seorang aktivis terkemuka Myanmar menilai UU tersebut sebagai bentuk ÔÇ£tirani mayoritas.ÔÇØ

Sikap tidak perduli terhadap penderitaan Rohingya juga ditampilkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Myanmar pimpinan Aung San Suu Kyi, yang menentang pemberian hak kewarganegaraan buat Muslim Rohingya. Penolakan tersebut kontras dengan pemberitaan berbagai media pada hari Sabtu (23/5) yang mengutip statemen Aung San Suu Kyi mengenai permohonan ketua NDL Myanmar kepada pemerintah Myanmar untuk memberikan hak kewarganegaraan bagi etnis Muslim Rohingya.

Tampaknya, selama pemerintah Naypyidaw tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara Myanmar, yang harus diberikan hak-haknya terutama perlindungan hukum dari tirani pihak lain, maka akar masalah eksodus manusia perahu tidak akan terpecahkan. Sebab, sebagian masalah justru terletak di tangan pemerintah dan rakyat Myanmar sendiri.

Militer Irak telah memulai operasi pembebasan kota al-Ramadi dari cengkeraman kelompok teroris ISIS. Sumber keamanan Irak hari Sabtu (23/5) menyatakan militer Irak yang didukung relawan rakyat dan pasukan suku melancarkan serangan terhadap kelompok teroris di sekitar kota al-Ramadi. Serangan tersebut menjadi yang pertama kalinya dilancarkan pasukan Irak setelah ibukota provinsi al-Anbar jatuh ke tangan ISIS. Terkait hal ini, Syeikh Rafi Abdul Karim al-Fahdawi, ketua suku adat terbesar di wilayah Houssayba menyatakan serangan yang dilancarkan terhadap kelompok teroris ISIS mengalami kemajuan signifikan, dan hingga kini sejumlah wilayah berhasil direbut kembali dari kendali kelompok teroris.

Pekan lalu, kelompok teroris takfiri ISIS menyerang kota al-Ramadi dan menguasai ibukota provinsi al-Anbar itu. Jatuhnya al-Ramadi menunjukkan kegagalan koalisi internasional anti-ISIS pimpinan AS, yang telah memulai membombardir wilayah Irak dengan dalih memerangi teroris. Sejak operasi pembebasan al-Ramadi dimulai, pasukan Irak berhasil merebut kota Houssayba yang terletak di sebelah timur ibukota provinsi al-Anbar.

Sementara itu, Sekjen gerakan Badr mengungkapkan dimulai operasi keamanan menjaga Baghdad dari kemungkinan serangan ISIS yang berambisi menguasai ibukota Irak. Belajar dari pengalaman jatuhnya al-Ramadi, militer Irak harus memperkuat keamanan Baghdad.Hadi al-Amiri menyatakan, sangat keliru orang yang berpandangan koalisi internasional anti-ISIS akan mencapai keberhasilan dalam memerangi kelompok teroris di Irak.

Sekjen Badr menegaskan, relawan rakyat dan militer Irak selama 10 hari melancarkan operasinya telah berhasil merebut delapan ribu kilometer persegi di provinsi Salahuddin dari tangan teroris.Tapi kemudian, pasukan relawan meninggalkan wilayah itu setelah media pendukung teroris ISIS dan Baath melancarkan serangan propaganda merusak citra mereka. Tujuan utama media pro-ISIS dan Baath tersebut adalah menghalangi masuknya relawan rakyat demi mencegah direbutnya kembali al-Ramadi dari tangan teroris. Oleh karena itu, Hadi al-Amiri menegaskan urgensi penyelidikan terhadap faktor penyebab jatuhnya al-Ramadi dan Mosul, serta menghukum orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Khatib Shalat Jumat Najaf, Sayyid Sadruddin Qabanchi mengatakan faktor penyebab jatuhnya provinsi Al-Anbar adalah pengkhianatan, bukan kekuatan ISIS. Menurut Sayyid Sadruddin dalam khutbah yang disampaikan hari Jumat (22/5), sebanyak 12 ribu polisi provinsi al-Anbar menyerahkan senjata dan melarikan diri meninggalkan kota al-Ramadi. Terkait hal ini, Menteri Pertahanan Irak akan menindaklanjuti penyebab jatuhnya kota al-Ramadi. Menurut Khalid al-Abidi, larinya pasukan keamanan kota al-Ramadi tidak dapat diterima dan mereka harus diadili. Larinya pasukan keamanan kota al-Ramadi meninggalkan tugas mereka mengamankan provinsi al-Anbar dari serangan ISIS menjadi jalan bagi kelompok teroris menguasai wilayah tersebut.

Seorang juru runding senior nuklir Iran menyatakan Republik Islam mengupayakan kesepakatan dengan Kelompok 5+1 yang menghormati semua hak bangsa Iran.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Eropa dan Amerika, Majid Takht-e-Ravanchi, mengemukakan pernyataan itu dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Austria Michael Linhart di Tehran, Senin (25/5).

Pejabat Iran menegaskan kembali hak Tehran dalam menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai, menyatakan Kelompok 5+1 harus menahan diri mengajukan "tuntutan yang berlebihan" pada masalah nuklir Tehran.

Linhart, pada bagiannya, menyatakan optimis terkait penandatanganan kesepakatan antara Iran dan Kelompok 5+1 pada program nuklir Republik Islam, dan mengatakan Wina sepenuhnya siap memperluas hubungan dengan Tehran di semua sektor.

Iran dan Kelompok 5+1 - Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina ditambah Jerman ÔÇô mengakhiri putaran perundingan terbaru mereka di Wina pada 22 Mei dalam upaya mempersempit jurang perbedaan yang tersisa dan membuka jalan bagi kemungkinan tercapainya kesepakatan nuklir final.

Kedua belah pihak saat ini sedang melanjutkan upaya pencapaian kesepakatan tentang program nuklir Iran hingga akhir Juni.(

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyatakan, Republik Islam tidak akan mengizinkan wawancara pihak asing dengan para ilmuwan nuklirnya sebagai bagian dari kesepakatan final potensial dengan Kelompok 5+1.

Pada Senin (25/5), Zarif menyinggung penentangan Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayid Ali Khamenei untuk peninjauan situs militer Iran dan juga mewawancarai para ilmuwan nuklir negara itu, dan mengatakan "tim perunding Iran pasti akan mematuhi instruksi Rahbar di semua masalah yang berkaitan dengan perundingan nuklir."

Pada 20 Mei, Ayatullah Khamenei mengatakan bahwa tutnutan pihak asing 'untuk mewawancarai para ilmuwan nuklir Iran berarti "interogasi" dan menekankan bahwa beliau tidak akan mengijinkan pihak asing mewawancarai para ilmuwan Iran baik di sektor nuklir dan "pada sektor sensitif lainnya."

Namun Zarif menilai isu mewawancarai ilmuwan nuklir Iran "marjinal", dan subjek yang "tidak ada hubungannya" dengan perundingan yang sedang berlangsung dengan Kelompok 5+1.

Selama sepuluh tahun terakhir, Zarif mengatakan, Iran telah mengambil langkah-langkah untuk menghapus ambiguitas terkait program nuklirnya.

Dikatakannya bahwa pada pemerintahan Iran sebelumnya, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah melakukan beberapa wawancara dengan para ilmuwan nuklir Republik Islam.

Tidak ada ambiguitas yang ditemukan, katanya seraya menambahkan, Barat mencari-cari alasan untuk menekan Tehran.(

Panglima Angkatan Darat Republik Islam Iran, Brigjen Ahmadreza Pourdastan, menyatakan kesiapan angkatan bersenjata Iran untuk menghadapi segala ancaman musuh.

IRNA melaporkan, Pourdastan pada Senin (25/5) di sela-sela manuver Bait al-Maqdis 27 di Isfahan, menyinggung ancaman baru terhadap Iran dan mengatakan, ÔÇ£Keberadaan kelompok-kelompok teroris, telah menciptakan ancaman baru dan angkatan bersenjata Iran siap penuh untuk terjun ke medan perang proxy.ÔÇØ

Ditambahkannya bahwa militer Iran memiliki kesiapan prima dalam menjaga perbatasan dan menciptakan keamanan penuh di Iran. Selain itu, semua gerakan musuh di perbatasan, regional dan transregional juga terus dimonitor.

Di bagian lain, Pourdastan menilai manuver Bait al-Maqdis 27 sebagai contoh baik bagi semua angkatan bersenjata Iran dalam hal meningkatkan kapasitas yang dimiliki.

Tahap akhir manuver Bait al-Maqdis 27 dimulai Senin (25/5) di wilayah Nasrabad, Isfahan, melibatkan unit-unit infanteri, teknis, kavaleri dan artileri.

Wakil Panglima Angkatan Laut Militer Republik Islam Iran menyatakan, ÔÇ£Sejumlah kapal perusak baru sedang dibangun di Industri Pertahanan Republik Islam.ÔÇØ

Gholamreza Khadem Bigham, Senin (25/5), dalam wawancaranya dengan IRNA mengatakan, ÔÇ£Angkatan Laut Iran sedang memproduksi kapal perusak Jamaran di berbagai kelas.ÔÇØ

 Kapal perusak Jamaran adalah jenis pertama kapal perusak Iran yang telah bergabung dalam armada AL Iran sejak lima tahun lalu.

Angkatan Laut Iran beberapa bulan lalu juga telah mengoperasikan kapal perusak Damavand, hasil garapan Kementerian Pertahanan Iran, di Laut Kaspian, Iran utara.

Menyinggung kapal perusak Sahand sebagai prototipe baru kapal perusak Republik Islam, Khadem Bigham mengatakan, ÔÇ£Kapal perusak ini sekarang sedang diproduksi dan telah berada pada tahap-tahap awal.ÔÇØ

Ditegaskannya pula bahwa selain kapal perusak Sahand, sejumlah kapal perusak lain juga sedang diproduksi.

Sebelum mengakhiri wawancaranya, Khadem Bigham mengkonfirmasikan tahap akhir dari produksi kapal selam generasi baru bernama Fateh.

Panglima militer Iran, Mayor Jenderal Qassem Soleiman,i mengecam Amerika Serikat atas jatuhnya kota Ramadi, Irak, ke tangan kelompok teroris Takfiri ISIS.

Soleimani, Komandan Pasukan Qods Korps Garda Revolusi Islam Iran, mengatakan bahwa di saat pangkalan Ain al-Asad menjadi tuan rumah jet tempur AS yang sangat dekat dengan Ramadi, pasukan militer Amerika tidak mengambil tindakan untuk menghentikan para teroris ISIS yang berjuang mengambil alih kota Irak.

"Ini bukan hal lain kecuali keterlibatan dalam [sebuah] konspirasi," katanya saat bertemu dengan para veteran Perang Pertahanan Suci, pada Ahad (24/5), di kota Kerman, Iran tenggara.

"Tidak ada keinginan untuk melawan ISIS," kata Soleimani ditujukan pada koalisi anti-ISIS pimpinan AS.

Dia juga menilai kelompok teror ISIS sebagai "wabah besar," yang harus dilawan.

Kelompok, yang anggotanya menyembelih manusia secara sadis sambil menyeru slogan-slogan agama, adalah ancaman besar, katanya.

Pada tanggal 17 Mei, para militan ISIS berhasil menguasai kembali Ramadi.

Pasukan Mobilisasi Rakyat, salah satu kelompok relawan yang bergabung dengan militer Irak, dikirim ke Anbar setelah Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, meminta mereka untuk bergabung dengan perang untuk mengusir militan Takfiri dari Ramadi.(

Sumber-sumber Irak mengkonfirmasikan berakhirnya pengepungan terhadap ratusan tentara negara ini di kilang minyak Baiji di provinsi Salahuddin.

Televisi Alarabiya Kamis malam (21/5) menurunkan laporannya menyebut operasi militer gabungan yang dilakukan relawan dan militer Irak berhasil membersihkan bagian Barat kilang minyak Baiji yang merupakan kilang minyak terbesar Irak di provinsi Salahuddin. Operasi militer ini berhasil membebaskan 300 tentara Irak yang dikepung para teroris ISIS selama beberapa waktu.

Sesuai dengan laporan ini, operasi militer yang dilakukan ini juga berhasil memutuskan jalur bantuan kepada para teroris ISIS di daerah ini.

Sekaitann dengan hal ini, Juru Bicara Satuan Anti Teror Irak, Sabah al-NuÔÇÖman mengatakan, ÔÇ£Setelah dibebaskan dari kepungan teroris ISIS, Baiji dapat dimanfaatkan sebagai pangkalan untuk melakukan operasi militer di utara Takrit, ibukota provinsi Salahuddin.ÔÇØ

Sabah al-NuÔÇÖman menyebut keberhasilan operasi ini dikarenakan mampu membersihkan kawasan Barat Baiji dari kekuatan teroris ISIS dan mengambil kendali jalan yang mengarah ke kilang minyak Baiji.

Al-NuÔÇÖman mengatkan, ÔÇ£Operasi ini sangat berpengaruh saat membersihkan kawasan Takrit secara keseluruhan dari para anasis ISIS. Karena Baiji dapat menjadi pangkalan militer guna mempersiapkan pasukan dan pergerakan ke arah kawasan utara yang masih dikuasai ISIS.ÔÇØ

Selain keberhasilan ini, berita-berita yang ada menunjukkan usaha luar biasa Irak sekaligus meraih kemenangan dalam menghadapi pergerakan baru ISIS di negara ini. Disebutkan bahwa kelompok teroris ISIS berusaha menepis kekalahan beruntun yang dialaminya selama beberapa bulan terakhir dengan melakukan pergerakan ke daerah-daerah lain di Irak. Namun para pejabat dan pasukan Irak mampu membalikkan keadaan dan mengalahkan teroris ISIS secara beruntun di pelbagai medan perang.

Perdana Menteri Irak yang sedang melakukan kunjungan ke Rusia menyatakan ibukota al-Anbar sedang berada di bawah pengepungan ISIS dan pasukan Irak siap untuk membersihkan daerah-daerah Irak dari anasir teroris ISIS. Haidar al-Ibadi saat bertemu dengan para pejabat tinggi Rusia menyebut militer dan relawan telah mengepung al-Ramadi, ibukota provinsi al-Anbar.

ISIS pekan lalu menduduki al-Ramadi, ibukota provinsi al-Anbar di barat Irak yang menyebabkan ribuan keluarga Irak mengungsi dan kini militer dan pasukan relawan bersama pasukan nomaden daerah ini telah siap melakukan operasi militer untuk membebaskan daerah ini dan membersihkannya dari anasir teroris ISIS.

Di hari-hari terakhir terjadi kontak senjata hebat di daerah al-Karamah, dekat Fallujah di provinsi al-Anbar dan militer Irak berhasil membersihkan daerah ini dari anasir ISIS. Peristiwa penting ini memberikan kemudahan untuk membebaskan al-Ramadi.

Kota al-Ramadi yang berhasil dikuasai ISIS kembali menunjukkan Koalisi Internasional Anti ISIS yang dipimpin Amerika tidak memiliki peran apapun. Larinya pasukan Amerika dari satu pangkalan militer yang berada di dekat al-Ramadi dan ketidakpedulian pasukan ini menyaksikan kemajuan yang diraih ISIS di daerah ini membuat rakyat Irak marah dan tidak puas dengan kinerja mereka.

Niyazi Mimaroglu, anggota Komisi Keamanan dan Pertahanan Parlemen Irak menuding pasukan Amerika membiarkan ratusan anasir ISIS melewati Suriah menuju al-Ramadi, ibukota provinsi al-Anbar selama beberapa hari lalu. Ia menjelaskan bahwa pasukan Amerika tidak melakukan serangan udara untuk mencegah para teroris memasuki Irak dan menambahkan, ÔÇ£Pembebasan kota al-Ramadi tidak akan berhasil tanpa partisipasi relawan rakyat Irak.ÔÇØ