Pemerintah Irak memulai pembicaraan dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tentang penyediaan bahan bakar nuklir sebagai bagian dari rencananya untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir.

Sebuah sumber mengatakan kepada kantor berita Shafaq, Kamis (9/9/2021) bahwa pemerintah Irak menghubungi IAEA mengenai kemungkinan melanjutkan aktivitas nuklirnya dan menyediakan bahan bakar nuklir untuk mengoperasikan pembangkit nuklir Irak pada tahun 2030.

"Pemerintah melampirkan perintah eksekutif dan administratif yang relevan, beberapa berasal dari tahun 1980-an ke dokumen yang diserahkan," tambahnya.

Kekurangan listrik telah melanda Irak selama beberapa dekade, karena penghancuran infrastruktur selama bertahun-tahun konflik.

Irak sebelumnya mengumumkan bahwa pihaknya berencana membangun delapan reaktor nuklir pada 2030 untuk menghasilkan 8.000 megawatt listrik atau 25 persen dari total kebutuhan nasional.

Kepala Komisi Irak untuk Pengendalian Sumber Radioaktif, Kamal Hussein Latif mengatakan pembicaraan dengan perusahaan Rusia berjalan dengan baik dan pihaknya juga sedang berdiskusi dengan negara lain.

Badan Pengendalian Sumber Radioaktif Irak mengumumkan pada 3 November 2020 bahwa lima negara; Amerika Serikat, Rusia, Argentina, Korea Selatan, dan Prancis berpotensi bekerja sama dengan Irak untuk pembangunan reaktor.