Operasi pengamanan dalam negeri yang dilakukan militer Suriah dengan menggelar operasi pembersihan teroris di berbagai kota mulai menampakkan hasil signifikan. Tapi tiba-tiba kondisi relatif aman yang berhasil dipulihkan militer Suriah itu dirusak kembali oleh intervensi asing. Pasalnya sejumlah negara Arab yang didukung blok Barat melancarkan aksi sepihak di Majelis Umum PBB.
Pada hari Jumat (3/8) Majelis Umum PBB di bawah tekanan sejumlah negara Barat dan rezim-rezim Arab meloloskan draf resolusi yang diusulkan Riyadh. Resolusi tidak mengikat yang disetujui oleh 133 suara itu mendapat penentangan keras dari Rusia dan Cina serta 10 negara lainnya. Tidak hanya itu, 31 negara juga absen sebagai bentuk penolakan atas resolusi sepihak itu.
Rusia menilai resolusi Majelis Umum PBB anti-Suriah itu merusak upaya perdamaian di negara Arab itu. Utusan Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin mengatakan resolusi tersebut berpihak dan mendukung oposisi bersenjata. Rusia dan Cina sebelumnya memblokir tiga upaya di Dewan Keamanan PBB yang berupaya menjatuhkan sanksi terhadap Damaskus.
Resolusi anti-Suriah itu menuntut Presiden Bashar al-Assad segera mentransfer kekuasaan kepada pemerintah transisi. Tidak hanya itu, resolusi tersebut juga mendesak agar Assad segera menghentikan serangan dengan menggunakan kendaraan lapis baja dan helikopter terhadap oposisi Suriah.
Namun keganjilan dalam resolusi itu. Pertama, resolusi tidak mengikat itu sama sekali tidak menyinggung aksi kekerasan yang dilakukan oposisi bersenjata. Padahal selama ini merekalah yang menjadi penyulut kerusuhan berdarah di Suriah. Resolusi itu sengaja menutup mata atas berbagai aksi teror yang dilakukan milisi pemberontak terhadap pejabat dan rakyat Suriah.
Kedua, resolusi itu dijatuhkan di saat rezim Damaskus menunjukkan keseriusannya menjalankan reformasi yang dituntut rakyat Suriah. Salah satu dibuktikan dengan menggelar pemilu parlemen yang diikuti secara antusias oleh rakyat. Selain itu pemerintah Assad juga menyetujui penerapan prakarsa damai Kofi Annan.
Ketiga, usulan itu digulirkan oleh Arab Saudi yang didukung Bahrain dan sejumlah negara Arab lainnya dengan dalih penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Suriah. Padahal negara-negara itu termasuk rezim Arab yang getol melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyatnya sendiri. Riyadh sendiri saat ini dikecam publik internasional karena menjalankan kebijakan diskriminatif terhadap rakyat wilayah timur yang kaya minyak. Aksi protes damai rakyat Saudi justru dibalas dengan cara-cara kekerasan yang melanggar hak asasi manusia.
Keempat, resolusi sepihak itu menunjukkan semakin jelasnya ambisi segelintir rezim Arab bersama negara-negara Barat untuk menumbangkan rezim Assad dengan memanfaatkan kelemahan PBB. Tujuan utama resolusi tidak mengikat ini adalah menggagalkan prakarsa perdamaian Kofi Annan hingga akhirnya utusan khusus PBB dan Liga Arab itu mengundurkan diri. Resolusi ini digulirkan setelah koalisi Arab-Barat gagal menggulingkan pemerintahan Damaskus meskipun sudah menggelontorkan dukungan finansial dan militer terhadap pemberontak Suriah.
Jika memang resolusi itu bertujuan untuk mewujudkan keamanan Suriah demi rakyat yang tidak berdosa sebagaimana diklaim Gedung Putih, mengapa mereka tidak melakukan hal yang sama terhadap pemberontak Suriah ? Seperti biasa mereka menyodorkan wortel untuk pemberontak Suriah, sambil mengayunkan tongkat memukul rezim Assad. Meski resolusi itu tidak mengikat, tapi koalisi Arab-Barat menjadikannya sebagai justifikasi untuk membenarkan aksinya sebagai pemadam kebakaran yang menyulut api lebih berkobar di Suriah.(IRIB Indonesia/PH)
