Menlu Suriah Walid al-Moallem mengatakan, Amerika Serikat adalah pelopor dari konspirasi terhadap negaranya, sementara Qatar, Arab Saudi dan Turki hanyalah alat. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah, al-Moallem mengatakan Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bersekongkol untuk membekukan keanggotaan Suriah di OKI. Ditambahkannya, mereka bertanggung jawab atas pertumpahan darah di Suriah.
Al-Moallem menganggap langkah terbaru OKI sebagai pelanggaran terhadap piagam organisasi itu. Dia menyebut beberapa anggota OKI adalah munafik. Negara-negara peserta sidang luar biasa OKI di Mekah menangguhkan keanggotaan Suriah di saat sejumlah negara anggota lainnya termasuk Republik Islam Iran dan Aljazair menolak keputusan tersebut.
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sepakat untuk membekukan keanggotaan Suriah di dalam organisasi tersebut. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan menteri luar negeri negara-negara anggota OKI di Jeddah, Arab Saudi, Senin (13/8).
Pembekuan Suriah itu akan disahkan para kepala negara OKI dalam KTT Darurat yang dimulai kemarin (Selasa, 14/8). Pembekuan itu merupakan respons badan yang terdiri atas 56 negara ditambah Otoritas Palestina tersebut terhadap meningkatkan kekerasan oleh rezim Presiden Bashar al-Assad dalam 17 bulan terakhir. Suriah masuk menjadi bagian dari keanggotaan OKI sejak 1972.
"Sesi (pertemuan) telah berakhir. Para menteri telah mengadopsi berbagai resolusi, termasuk membekukan Suriah," ujar seorang diplomat OKI seperti dikutip Reuters.
Sebelum pertemuan tingkat menlu, Menlu Iran Ali Akbar Salehi mengecam rencana pembekuan keanggotaan Suriah dalam OKI tersebut. Selama ini, Iran dikenal sebagai negara yang mendukung Suriah, terutama rezim Presiden Al-Assad.
"Dengan membekukan keanggotaan (Suriah), bukan berarti Anda telah bergerak ke arah penyelesaian persoalan ini. Ini berarti Anda berupaya menghapus isu. Kami ingin agar isu ini betul-betul diselesaikan," tegas Salehi.
Secara terpisah, Menlu RI Marty Natalegawa menyatakan Indonesia mendorong OKI untuk bersatu menghentikan kekerasan terhadap rakyat sipil di Suriah terus meluas. Oleh karena itu, kata Marty, OKI harus menyampaikan kesatuan pesan kepada Dewan Keamanan PBB agar segera bertindak. "Jika perlu, menggunakan Pasal 7 Piagam PBB," kata Marty melalui rilis persnya, kemarin.
Transisi politik di Suriah bukanlah hal yang mendesak dan dapat dilakukan setelah perdamaian dapat tercipta. Hal yang paling utama dan pertama bagi OKI, tegas Marty, ialah menghentikan kekerasan terhadap rakyat sipil.
Lebih lanjut, Marty menyatakan OKI harus lebih konkret dan menetapkan agenda untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi umat Islam saat ini. "Mengutuk berbagai persoalan yang dihadapi umat bukanlah sebuah kebijakan, OKI harus melakukan langkah nyata dan konstruktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan umat," ujar Marty.
OKI yang dibentuk dengan dasar filsafat memerangi rezim Zionis Israel dapat melakukan tindakan tak rasional dengan menangguhkan keanggotaan Suriah yang dikenal sebagai front terdepan muqawama anti Israel. Tak diragukan lagi bahwa keputusan ini sebuah konspirasi untuk menekan lebih berat pemerintah Damaskus. Kepala dari konspirasi ini tak diragukan lagi adalah Amerika Serikat yang menyaksikan Israel semakin terkucil karena gelombang Kebangkitan Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Maka tak heran jika Amerika kemudian menerapkan strategi pengobaran kerusuhan di Suriah guna menciptakan krisis keamanan dan politik serius di negara pro muqawama anti Israel ini. Sementara Arab Saudi dan Qatar dengan melupakan identitas Arab dan Islamnya bersedia menjadi pelaksana kebijakan Amerika Serikat ini. (IRIB Indonesia/MF/RA)
