Sebuah studi komparatif terkait kinerja masyarakat internasional, khususnya Barat, dalam kaitannya dengan kegiatan nuklir Iran dan Israel, mengungkapkan manifestasi lain dari apartheid nuklir.
Sekaitan dengan ini, meski Iran penggagas rencana pelucutan senjata nuklir di Timur Tengah, dan juga anggota Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) serta memiliki kerja sama luas dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan bahkan di sejumlah kasus bersedia melakukan komitmen di luar perjanjian untuk menunjukkan niat baiknya, tapi demikian pendekatan politik dan pemberitaan Barat terkait hal ini sepenuhnya menutupi sikap Iran tersebut. Barat juga mencitrakan Iran sebagai pemain bersalah dan pelanggar komitmen nuklir dengan fokus pada pembatasan kerja sama nuklir Iran dan membuat skandal media tentangnya.
Senjata nukler Israel (ilustrasi)
Di sisi lain, terlepas dari kenyataan bahwa dasar kebijakan nuklir Israel didasarkan pada kerahasiaan, rezim ini belum menandatangani NPT dan tidak mengizinkan inspeksi lokasi dan fasilitas nuklirnya, tetapi kasus-kasus ini tidak tidak pernah diungkapkan dalam pernyataan pejabat dan petinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Barat, dan bahkan media negara-negara ini. Sebaliknya citra yang diangkat media ini terkait rezim Zionis adalah seolah-olah Tel Aviv menjalankan seluruh komitmen dan tanggung jawab nuklirnya dan kini menganggap dirinya dalam posisi memiliki wewenang mengawasi aktivitas nuklir negara lain serta bertindak seolah-olah menjadi tangan kanan IAEA.
Faktanya, dengan melakukan itu, forum-forum ini telah berkontribusi pada kelanjutan kebijakan kerahasiaan nuklir Israel dan promosi apartheid nuklir, sedangkan jika mereka memiliki sikap yang sama terhadap kegiatan nuklir damai Iran, mereka akan menanggapi kebijakan kerahasiaan rezim Zionis yang sejak awal memiliki tujuan nuklir, maka saat ini kita tidak melihat begitu banyak ketidakstabilan dan ketidakamanan di wilayah ini, yang domainnya melampaui kawasan ini dan telah menyebar ke seluruh dunia.
Jika kebijakan nukilr Israel memiliki tujuan damai, maka tidak ada alasan untuk menyembunyikannya dan sikap rezim Zionis selama beberapa dekade lalu yang menyembunyikan program nuklirnya, dengan sendirinya menjadi bukti jelas akan esensi militer dan non-sipil aktivitas nuklir rezim Zionis yang pura-pura dipropagandakan dan dibenarkan, bukan saja tidak memiliki fungsi defensif, tetapi telah menjadi pendukung kebijakan agresif rezim ini, dan dapat dikatakan tanpa ragu sebagai salah satu penyebab rezim ini melanggar prinsip-prinsip internasional dan hukum serta menghindari berbagai resolusi PBB terkait Palestina adalah pencapaian kemampuan nuklir yang tidak mungkin diraih Tel Aviv tanpa bantuan pemerintah Barat.
Dengan demikian, kebijakan apartheid nuklir komunitas global dan Barat terhadap rezim Zionis Israel bukan saja tidak terbatas pada sektor nuklir, tapi dampaknya semakin luas. Salah satu efeknya adalah berlarut-larutnya krisis Palestina dan kegagalan upaya internasional, bahkan usaha negara-negara Barat untuk menyelesaikan krisis ini yang dampaknya juga menimpa mereka.