Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang memimpin delegasi tingkat tinggi politik dan ekonomi tiba di Tehran, ibu kota Republik Islam Iran pada Jumat, 10 Juni 2022.
Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi menggelar upacara sambutan resmi untuk mitranya dari Venezuela itu di Kompleks Saadabad pada hari Sabtu.
Selama kunjungan Maduro ke Tehran, Republik Islam Iran dan Venezuela menandatangai dokumen kerja sama komprehensif strategis 20 tahun. Penandatanganan kerja sama ini disaksikan langsung oleh Sayid Raisi dan Maduro.
Dokumen kerja sama Iran dan Venezuela meliputi bidang politik, budaya, ekonomi, minyak dan petrokimia, pariwisata, dan juga dokumen kerja sama komprehensif strategis 20 tahun.
Sayid Raisi dan Maduro juga menyaksikan proses penyerahan kapal tanker Aframax kedua buatan perusahaan industri maritim Iran, SADRA ke pemerintah Venezuela.
Melalui konferensi video pada hari Sabtu (11/6/2022), mereka melakukan kontak dengan geladak kapal tanker Aframax di Teluk Persia dan menyaksikan langsung proses pembuatan dan aktivitas kapal tanker ini.
Direktur perusahaan SADRA dan pemerintah Venezuela telah menandatangani langsung dokumen penyerahan kapal tanker Aframax buatan Iran ini.
Tanker Aframax adalah tanker minyak kedua pesanan Venezuela beberapa tahun lalu dari perusahaan Iran. Berdasarkan kontrak yang ditandatangani, Iran sudah menyerahkan dua kapal tanker lain sebelum pembuatan tanker ini selesai.
Kapal tanker Aframax memiliki panjang 250 meter, lebar 44 meter, tinggi 21 meter, sarat kapal 14,7 meter, dan 15 knot kecepatan, serta mampu membawa beban 800.000 barel minyak.
Hubungan Iran dengan Venezuela memiliki sejarah lebih dari seratus tahun. Tapi mengalami perkembangan pada 1960-an dengan kerja sama minyak. Setelah kemenangan Revolusi Islam Iran pada 1979, Venezuela termasuk salah satu negara pertama yang mengakui pemerintahan baru di Iran.
Kedua negara saat ini berada di bawah sanksi sepihak Amerika Serikat, dan memiliki kesamaan visi dalam berbagai isu seperti pembelaan terhadap multilateralisme, kebutuhan untuk melawan tindakan ilegal dan sepihak AS, hak pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai, dan pengakuan atas hak rakyat Palestina.
