Pelapor Khusus PBB Urusan Palestina dalam sebuah pesan menyebut negara-negara Barat tidak kompeten dan gagal menerapkan hukum internasional terhadap rezim Zionis.
Menurut Pars Today, Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Palestina Pendudukan mengunggah pesan di jejaring sosial X yang menilai negara-negara Barat sama sekali tidak mampu menerapkan hukum internasional terhadap kejahatan Israel dan menyerukan sanksi, blokade militer, penghentian perdagangan, dan penuntutan para pelaku kejahatan wilyah pendudukan..
Albanese menulis:“Ketidakmampuan mutlak para pemimpin Barat untuk menerapkan hukum internasional terhadap Israel merupakan contoh nyata dari ketidakaktifan. para menteri, perdana menteri, presiden tidak melakukan apa-apa. Mereka memutarbalikkan gagasan, mereka memberikan sanksi kepada beberapa menteri, tetapi ini bukanlah penerapan hukum internasional.”
Melanjutkan pesannya, pelapor PBB tersebut mencantumkan beberapa poin mengenai kewajiban para pemimpin dunia untuk mengutuk kejahatan rezim Zionis:
1. Boikot Israel sepenuhnya
2. Terapkan embargo senjata penuh terhadap Israel
3. Hentikan blokade alih-alih hanya memberikan makanan kepada rakyat yang kelaparan
4. Hentikan semua perjanjian perdagangan dengan Israel hingga genosida, pendudukan, dan apartheid berakhir
5. Selidiki dan hukum individu dan entitas yang telah melakukan kejahatan di wilayah Palestina pendudukan.
Pelapor khusus PBB yang baru-baru ini dikenai sanksi oleh Departemen Luar Negeri AS atas "upaya ilegal dan memalukan untuk memaksa Mahkamah Pidana Internasional mengambil tindakan terhadap pejabat, perusahaan, dan eksekutif Amerika dan Israel," mengatakan,"Saya bahkan lebih ngeri bahwa negara saya, Italia, bersama dengan Yunani dan Prancis, yang merupakan pihak dalam Statuta Roma, mengizinkan Benjamin Netanyahu, yang dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, untuk menerbangkan pesawatnya melintasi wilayah mereka menuju Washington, D.C. Ini tidak dapat diterima. Mereka seharusnya tidak memberinya hak istimewa seperti itu. Dia harus ditangkap."
Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam konteks seruan Albanese kepada negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, untuk mengambil tindakan terhadap Israel adalah bahwa pemerintahan Trump tidak secara fundamental mengutuk rezim Zionis, melainkan justru menghukum lembaga yang mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi para pemimpin rezim Zionis atas kejahatan perang dengan memberikan sanksi kepada para hakim dan jaksa Mahkamah Pidana Internasional.
Di negara-negara Eropa, perpecahan dan ambivalensi juga mendominasi perilaku mereka. Terlepas dari tindakan beberapa negara seperti Spanyol dan Irlandia terhadap Israel dengan memboikotnya, sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Hongaria, dan Republik Ceko memiliki posisi yang didasarkan pada dukungan terhadap rezim Zionis dan mencegah tindakan praktis apa pun oleh Uni Eropa terhadap Israel.
Poin lainnya, pihak Barat pada dasarnya telah menjadi pendukung dan pembela Israel. Bahkan pada awal perang Gaza, beberapa pemimpin Eropa melakukan perjalanan ke Israel, dan mendukung tindakan keras rezim Zionis terhadap Gaza.
Langkah-langkah Uni Eropa baru-baru ini untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama dan Perdagangan Komprehensif antara Uni Eropa dan Israel, terutama mengingat hubungan yang hangat dan bersahabat antara beberapa negara anggota Eropa, seperti Jerman, Hongaria, dan Republik Ceko, dengan Tel Aviv, sebagian besar bersifat dangkal, propaganda, dan munafik.
Sebagaimana dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa, dari 27 negara anggota, 10 anggota serikat menentang revisi perjanjian ini, dengan demikian menunjukkan solidaritas praktis mereka dengan rezim Zionis.
Sementara itu, Jerman, sebagai pemasok senjata asing terbesar kedua ke Israel, terus mengekspor senjata ke rezim Zionis meskipun ada penolakan dari dalam negeri dan permintaan dari organisasi-organisasi hak asasi manusia.
