Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia menekankan bahwa bila AS berlaku rasional, kesepakatan bakal dicapai.

Pemerintah Joe Biden yang mengklaim melakukan pendekatan diplomasi dalam menghadapi Iran dan juga berusaha untuk kembali ke Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), sejauh ini tidak mengambil langkah untuk menunjukkan niat baiknya.

Hampir semua negara-negara yang berpartisipasi dalam perundingan menuntut pembicaraan diselesaikan dengan cepat, tetapi untuk mencapai kesepakatan akhir menanti keputusan politik AS terkait beberapa masalah tersisa yang penting dan kunci.

Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian dan Menlu Rusia Sergei Lavrov
Menurut laporan situs informasi juru bicara kementerian luar negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, Menteri Luar Negeri Iran hari Kamis (19/05/2022) dalam pembicaraan telepon dengan Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia terkait perundingan Wina dan JCPOA mengatakan, "Bila AS berlaku rasional, kesepakatan nuklir dapat dicapai."

"Kami menuntut inisiatif dari semua pihak terkait perundingan," ungkap Amir-Abdollahian.

Menlu Iran juga mengingatkan, "Tehran punya keinginan serius untuk mencapai kesepakatan baik, kuat dan berkelanjutan, tapi tentu saja dengan memperhatikan garis merah."

Amir Abdollahian: Kesepakatan yang Kredibel Bisa Dicapai
"Sikap positif Rusia dalam mendukung kesepakatan disetujui Iran dan patut dipuji," pungkas Amir-Abdollahian.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam percakapan telepon ini mengatakan, "Dukungan Rusia untuk mencapai kesepakatan akan terus berlanjut."

"Moskow berusaha untuk meraih satu kesepakatan yang adil demi merealisasikan kepentingan dan tuntutan pihak Iran," ujarnya.

Duta Besar dan Wakil Tetap Iran untuk PBB menjelaskan bahwa seluruh dunia telah terkena dampak kekurangan pangan. Menurutnya, Republik Islam Iran mendukung upaya PBB untuk mengatasi masalah kerawanan pangan.

Menurut laporan IRNA, Majid Takht-e-Ravanchi, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, pada pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan tentang ketahanan pangan dan permusuhan pada hari Kamis (19/05/2022) waktu setempat mengatakan, "Kerawanan pangan, perubahan iklim, pandemi COVID-19, dan dampak negatif dari berbagai konflik internasional telah mempengaruhi banyak negara, termasuk Iran, yang telah menderita sanksi AS selama lebih dari empat dekade."

"Selain itu, menampung beberapa juta pengungsi dari Afghanistan telah memberikan tekanan pada ekonomi Iran, termasuk pasokan makanan," ujar Takht-e-Ravanchi.

Majid Takht-e-Ravanchi, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PB
WATAP Iran di PBB menekankan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, komunitas internasional dan donor internasional memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen mereka serta memberikan bantuan teknis dan keuangan yang diperlukan kepada warga negara asing yang tinggal di Iran.

Takht-e-Ravanchi menambahkan, "Gangguan rantai pasokan, pengungsian orang, peningkatan tekanan pada sumber daya alam dan ekonomi, dan berkurangnya ketahanan populasi yang terkena dampak serta sistem pangan adalah efek jangka panjang dari konflik."

"Seluruh dunia terkena dampak kekurangan pangan, namun, tidak diragukan lagi bahwa Afrika menderita kerawanan pangan," kata Dubes Iran untuk PBB.

Merujuk pada situasi di negara-negara yang mengalami krisis pangan, termasuk Afghanistan, Yaman, Suriah dan Palestina, Perwakilan Tetap Iran untuk PBB mengatakan bahwa 22 juta orang di Afghanistan menderita kerawanan pangan dan sangat membutuhkan bantuan.

Menurut diplomat senior Republik Islam Iran ini, pada awal 2022, kerawanan pangan akut di Yaman memburuk dengan peningkatan 8% dalam jumlah orang yang terkena dampak krisis dibandingkan dengan awal 2021.

Duta Besar Iran untuk PBB menekankan, "Situasi kemanusiaan di Palestina sama pentingnya dengan yang telah terjadi selama beberapa dekade pendudukan dan kebijakan apartheid rezim Zionis Israel. Blokade ilegal Gaza, yang sangat membatasi hak rakyat Palestina atas makanan, harus dicabut sesegera mungkin."

"Pendudukan yang berkelanjutan, terorisme dan sanksi sepihak telah membuat jutaan orang mengungsi di negara itu, menghancurkan mata pencaharian masyarakat, mengganggu perdagangan, pangan dan pertanian, serta merusak infrastruktur dan akses," pungkas Majid Takht-e-Ravanchi, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PBB.

Khatib shalat Jumat Tehran mengatakan, "Hendaknya mereformasi ide-ide non-revolusioner, anasir penyusup dan penyangga para koruptor serta struktur yang cacat dalam ekonomi Iran."

Merujuk pada pembayaran subsidi pemerintah yang lebih berorientasi rakyat, Hujjatul Islam Mohammad Javad Haj Ali Akbari dalam khotbah Jumat hari ini, Jumat (20/05/2022) mengatakan, "Terkait sebagian komoditas dasar, masalah ini sudah menjadi konsensus para ahli dan semua yakin bahwa reformasi perlu dilakukan.

Khatib shalat Jumat Tehran menjelaskan bahwa ada banyak faktor seperti kondisi ekonomi dunia, kekeringan, perang di Ukraina dan isu-isu lain menuntut subsidi dengan orientasi kerakyatan.

Hujjatul Islam Mohammad Javad Haj Ali Akbari, khatib shalat Jumat Tehran
"Saat ini, negara-negara besar yang sebelumnya merupakan eksportir telah menjadi importir, dan bahkan sebagian negara telah menjatah barang-barang kebutuhan primer dalam agenda mereka," kata Hujjatul Islam Ali Akbari.

Mengacu pada perlunya kemauan nasional dan publik untuk pelaksanaan operasi ekonomi untuk pembayaran subsidi yang berorientasi rakyat, khatib shalat Jumat Tehran mengatakan, "Pemerintah harus berdialog secara teratur dan jujur ​​dengan rakyat dan mencari bantuan mereka. Pembayaran subsidi juga harus tepat waktu dan melakukan koreksi yang diperlukan dalam sistem."

Pembayaran subsidi berorientasi rakyat dan pemerataan subsidi merupakan proyek ekonomi penting yang diluncurkan oleh pemerintah Iran dengan tujuan meningkatkan daya beli kelompok rentan dan menangkal arus keluar modal nasional dari negara melalui penyelundupan.

Pasokan penuh barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh rakyat dan pembayaran bantuan kepada keluarga selama dua bulan adalah dua langkah segera dari pemerintah Iran untuk mengimplementasikan rencana ekonomi penting ini dengan lebih baik.

Media mengabarkan masuknya sebuah konvoi kendaraan militer Amerika Serikat secara mencurigakan ke kota A'zaz Suriah, untuk menerima seorang pemimpin senior Daesh dari Turki.

Hari ini, Rabu (18/5/2022), konvoi kendaraan tempur Amerika Serikat memasuki sebuah pangkalan militer Turki di kota A'zaz, Suriah.
 
Seluruh kendaraan militer yang masuk ke pangkalan Turki tersebut berbendera AS, dan tiba di Rif Utara, Aleppo, disertai oleh dinas intelijen Turki.
 
Pada saat yang sama, sejumlah helikopter dan drone yang disebut-sebut milik pasukan koalisi internasional, terbang rendah di sepanjang perbatasan Suriah-Turki, melalui kota A'zaz.
 
Media-media lokal Suriah mengabarkan, Turki menyerahkan salah satu pemimpin senior kelompok teroris Daesh kepada pasukan Amerika Serikat.
 
Minggu ini, pasukan Turki dan milisi bersenjata dukungannya di Suriah, melancarkan serangan ke wilayah-wilayah aman di utara Suriah.

Mantan Ketua Dewan Keamanan Internal Rezim Zionis Israel mengatakan, sebagian besar orang Israel tahu Tel Aviv seorang diri, tidak akan mampu menghancurkan program nuklir Iran.

Eran Etzion, Rabu (18/5/2022) di akun Twitternya menulis, "Sebagian besar orang Israel mengetahui bahwa Israel tidak akan mampu menghancurkan kemampuan nuklir Iran."
 
Ia menambahkan, "Kebijakan yang dipakai sekarang keliru, dan perlu untuk ditinjau ulang. Israel harus berada di samping Amerika Serikat, dan mendukung Washington dalam perundingan nuklir."
 
Sebelumnya Danny Strinovich, mantan Ketua Departemen Riset Dinas Intelijen Militer Israel, Aman, mengatakan, orang-orang Iran tahu bagaimana merekonstruksi program nuklirnya.
 
Ia menambahkan, "Bahkan jika kita asumsikan bahwa Israel memilih opsi serangan militer, tetap akan terbuka kemungkinan reaksi cepat dari Iran, yang dapat berujung dengan memburuknya situasi kawasan, bahkan menyulut perang."
 
Konstantin Sivkov, Deputi Ketua Akademi Ilmu Rudal Rusia menuturkan, Iran punya rudal-rudal jarak menengah, dan persenjataan konvensional yang memiliki jarak tempuh dan akurasi tinggi, ini terbukti saat rudal-rudal tersebut ditembakan ke pangkalan militer AS.

Kepala Biro Politik Hamas menyampaikan pesan kepada para pemimpin negara kawasan terkait dimulainya kebijakan teror oleh Rezim Zionis Israel.

Ismail Haniyeh, Rabu (18/5/2022) seperti dikutip Shehabnews memperingatkan dimulainya kebijakan teror terhadap para pemimpin kelompok perlawanan Palestina, dan dampak-dampaknya.
 
Sehubungan dengan ini penasihat media Kepala Biro Politik Hamas, Taher Al Nounou menuturkan, "Haniyeh menyampaikan pesan-pesan lugas kepada banyak pemimpin negara kawasan, dan ia memberikan peringatan dalam pesan itu."
 
Dalam pesannya, Haniyeh menulis, "Mari bersama kami mengamati statemen-statemen Rezim Zionis, dan meningkatnya retorika mereka terkait teror para pemimpin Hamas terutama Yahya Sinwar, Saleh Al Aroui, Mohammed Deif dan Zaher Jabarin."
 
Haniyeh kemudian memperingatkan reaksi luas atas upaya teror Israel tersebut, dan kemungkinan pecahnya perang luas. Menurutnya, Zionis akan membayar biaya yang tak diduga atas aksinya.
 
Kepala Biro Politik Hamas meminta para pemimpin negara kawasan untuk menyampaikan pesan ini kepada Rezim Zionis, dan memperingatkan dampak rencana teror tersebut kepada para pemimpin rezim ini. 

Komandan Angkatan Laut Iran mengabarkan kontak senjata antara pasukan pengawal kapal Iran, dengan para perompak bersenjata di Laut Merah.

Laksamana Shahram Irani, Rabu (18/5/2022) seperti dikutip Humas AL Militer Iran mengatakan, "Tim pengawalan AL Militer Iran, Rabu dinihari menerima pesan permintaan bantuan dari kapal Iran, yang diserang perahu-perahu perompak laut di Laut Merah, segera menuju lokasi, dan terlibat kontak senjata dengan para perompak bersenjata."

Ia menambahkan, "Setelah tim pengawalan AL Iran tiba di lokasi, dan terlibat kontak senjata, para perompak bersenjata terpaksa meninggalkan lokasi."

Komandan AL Militer Iran menegaskan, setelah terbentuknya koalisi maritim baru Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, aksi perompakan laut di perairan penting dan strategis ini mengalami peningkatan.

Ini adalah kontak senjata kedua yang terjadi antara pasukan AL Militer Iran dengan para perompak bersenjata dalam satu minggu terakhir di perairan internasional.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, menilai upaya menambah generasi dan meregenerasi sumber daya manusia negara ini, serta usaha menyelamatkan Iran dari masa depan suram akibat penuaan populasi, sebagai kebijakan vital dan paling urgen.

Ayatullah Sayid Ali Khamenei, Rabu (18/5/2022) dalam pesannya untuk para pegiat masalah kependudukan yang tengah menggelar pertemuan di Badan Nasional Kependudukan Iran mengatakan, "Upaya menambah generasi dan peremajaan sumber daya manusia Iran, dan dukungan atas institusi keluarga adalah salah satu kewajiban terpenting para pejabat pemerintah dan masing-masing warga negara."

Ayatullah Khamenei menambahkan, "Kewajiban ini lebih ditekankan untuk individu, pusat-pusat sosial yang berpengaruh, dan lembaga kebudayaan, ini adalah kebijakan vital bagi masa depan jangka panjang Iran."

Lebih lanjut Rahbar menjelaskan, "Penelitian-penelitian ilmiah yang jujur menunjukan bahwa kebijakan ini dapat menghindarkan negara dari semua kerusakan potensial atau yang dibayangkan, dan masa depan negara akan menikmati hasil dari kebijakan tersebut."

Ayatullah Khamenei dalam pesannya juga menyarankan para pejabat pemerintah di bidang kependudukan, selain mematuhi aturan hukum dan semacamnya, mereka juga harus memperhatikan pembangunan budaya di ruang publik, dan di dalam sistem kesehatan negara.

Pelapor khusus PBB menyinggung dampak negatif aksi sepihak penyalahgunaan hak asasi manusia dan mengatakan, sejak keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA, 100-120 miliar dolar aset Iran di luar negeri diblokir AS.

Alena Douhan, Rabu (18/5/2022) menggelar jumpa pers di Tehran, dan mengatakan bahwa masalah yang menjadi perhatiannya adalah dampak negatif sanksi atas hak asasi manusia.
 
Ia juga berterimakasih kepada pemerintah Iran, dan Dewan HAM Iran karena telah memfasilitasi kunjungannya ke Tehran.
 
"Iran menjadi target luas sanksi, dan Amerika Serikat telah menerapkan sanksi-sanksi keuangan serta perdagangan yang berat terhadap Iran, sejak dekade 1970, dan Washington berusaha mengucilkan Iran dari sistem keuangan dan perdagangan dunia," imbuhnya.
 
Pelapor khusus PBB menjelaskan, AS secara sepihak keluar dari JCPOA, dan menerapkan sanksi-sanksi, serta memasukan Bank Sentral Iran dan beberapa bank lain ke daftar sanksi, mengeluarkan sejumlah banyak perusahaan Iran dari pasar, dan aset Iran yang diblokir di luar negeri mencapai 100-120 miliar dolar.
 
Ia menambahkan, lebih dari 700 individu serta instansi Iran masuk ke dalam sanksi ini, dan dampak sanksi ini menghantam kelompok-kelompok rentan, dan para kepala rumah tangga. Di sisi lain, bantuan kemanusiaan melalui badan-badan internasional tidak pernah dilakukan terhadap Iran, karena masalah transfer uang.