Koalisi Fatah mengatakan kunjungan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kazimi ke Arab Saudi tidak akan melampaui protokol.

Anggota koalisi Al-Fatah Mohammed Karim, anggota Irak dari koalisi Fatah, mengatakan kepada Shafaq News bahwa kunjungan al-Kazimi ke Arab Saudi Senin depan “tidak akan membawa hal baru.”

“Irak harus memiliki hubungan baik dengan semua negara dan berhubungan dengan semua orang, bahkan mereka yang menentang Irak,” tegas Karim.

“Tujuannya adalah untuk mengirim pesan meyakinkan niat baik dari Baghdad. Kebijakan luar negeri yang seimbang harus dipertahankan sehingga Irak bukan pihak yang terlibat konflik regional dan internasional,” katanya.

“Kelompok-kelompok politik di parlemen memantau setiap perjanjian antara Baghdad dan Riyadh, dan parlemen menentang perjanjian apa pun yang tidak menguntungkan Irak dan rakyat Irak,” katanya.

“Tanpa persetujuan parlemen, tidak akan ada kesepakatan baru antara kedua negara, Setelah perjalanan, kami akan mengumumkan pendapat dan posisi kami,” Kata Karim.

Al-Kazimi dijadwalkan akan mengunjungi Riyadh untuk pertama kalinya sejak menjadi perdana menteri. Tentu saja, ia berniat melakukan perjalanan ke Tehran sebelum Riyadh.

Rusia dan Suriah menekankan bahwa orang-orang di kamp pengungsi Al-Rakban di Suriah tenggara dipaksa untuk bergabung dengan kelompok-kelompok teroris yang dikontrol AS.

Sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan hari ini oleh Markas Besar Rusia-Suriah untuk Koordinasi Kembalinya Pengungsi Suriah menyatakan: “Para pria kamp Al-Rakban dipaksa untuk bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata yang dikontrol AS untuk mencari nafkah dan menyediakan makanan bagi keluarga mereka.”

Menurut pernyataan bersama Rusia-Suriah, orang-orang bersenjata dari kelompok teroris yang dikenal sebagai “Maghawir al-Tsawra” yang kembali ke pangkuan pemerintah Suriah telah bersaksi tentang kasus tersebut.

Rusia dan Suriah mengatakan bahwa “Militan yang dikendalikan AS sengaja menciptakan kondisi bagi mereka yang tidak ingin bergabung dengan kelompok teroris tidak akan mendapatkan  makanan dan bantuan medis.”

Rusia dan Suriah telah meminta Amerika Serikat untuk menghentikan tindakannya yang menggoyahkan Suriah, untuk mematuhi hukum internasional dan prinsip-prinsip PBB, dan untuk menyerahkan semua wilayah Suriah yang diduduki kepada pemerintah Suriah.

“Pendudukan AS dan sekutunya di bagian Suriah telah meningkatkan penderitaan bagi warga sipil dan menjadi penghalang bagi mereka untuk kembali ke kehidupan yang damai di negara itu,” kata pernyataan itu.

Kamp al-Rakban di daerah al-Tanf di barat daya Suriah dikendalikan oleh unsur-unsur teroris yang berafiliasi dengan pasukan AS yang hadir di pangkalan al-Tanf, dan Rusia telah berulang kali memperingatkan Washington tentang situasi bencana di al-Rakban, serta mendesak Washington untuk memfasilitasi evakuasi para pengungsi. .

Di antara tindakan AS selama sepuluh tahun terakhir yang telah mulai melakukan intervensi langsung di Suriah, selain mempersenjatai dan memperlengkapi teroris, adalah mencegah pengungsi Suriah kembali ke rumah mereka dari kamp dan negara-negara tetangga di Suriah.

Nasr al-Shammari mengatakan kepada Al-Mayadin Network: “Kami memberi selamat kepada operasi yang menargetkan pasukan Amerika di Irak dan menemukan metode perlawanan untuk memaksa Amerika meninggalkan Irak.”

Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Najaf Irak menyatakan: “Pasukan Amerika di Irak adalah pasukan pendudukan dan serangan terhadap mereka oleh pasukan perlawanan akan meningkat dari hari ke hari.”

Al-Shammari menambahkan: “Operasi perlawanan terhadap pasukan Amerika dibenarkan dan pasukan perlawanan memiliki keputusan bersama untuk menghadapi pasukan Amerika.”

Pejabat senior Grup Perlawanan Irak menambahkan bahwa pemerintah Irak adalah badan eksekutif dan baik legislatif maupun pemerintah maupun badan lain tidak dapat mencegah kelompok-kelompok perlawanan menyerang Amerika.

Brigade Ezzedine Al Qassam, sayap militer Hamas, dalam peringatan setahun penerbangan pesawat nirawak kelompok perlawanan Palestina, menayangkan video terbangnya drone mereka di atas gedung Kementerian Perang rezim Zionis Israel.

Fars News (14/7/2020) melaporkan, pada 14 Juli 2014 dalam perang 51 hari antara Palestina dan Israel, Brigade Al Qassam berhasil menerbangkan drone pertamanya di atas gedung Kementerian Perang Israel.
 
Stasiun televisi Al Quds mengabarkan, Brigade Al Qassam mengumumkan, Ababeel-1 dibuat oleh Al Qassam, dan drone ini telah melakukan banyak tugas pengintaian, hingga sampai ke Kementerian Perang Israel di Tel Aviv, selain itu ia juga melakukan operasi jihad.
 
Brigade Al Qassam menambahkan, drone Ababeel-1 dalam salah satu penerbangan mata-matanya berhasil melaksanakan tugas pengintaian di atas gedung Kementerian Perang Israel di Tel Aviv, lokasi yang menjadi pusat kontrol serangan ke Gaza.
 
Drone militer Hamas yang mengejutkan Israel pada tahun 2014 itu memiliki tiga fungsi, identifikasi, agresi dan bunuh diri. (

Ribuan Zionis Selasa malam turun ke jalan menuntut pengunduran diri Benjamin Netanyahu dari jabatan perdana menteri Israel sebagai bentuk protes atas korupsi yang melilitnya.

Para demonstran berkumpul di depan rumah perdana menteri Israel mengusung plakat bertuliskan "Korupsi Netanyahu Menjijikkan bagi Kami" dan "Turunkan Netanyahu"

Polisi rezim Zionis mengepung para demonstran yang mengenakan masker untuk membubarkan unjuk rasa tersebut..

Netanyahu menghadapi empat kasus korupsi berat.

Kasus korupsi pertama melibatkan perusahaan telekomunikasi rezim Zionis, Bezeq Telecom yang dikenal dengan "skandal 4000".

Kasus korupsi lainnya yang paling berat melilit Netanyahu yang disebut skandal 1000 mengenai penerimaan suap senilai satu juta dolar dari Arnaud Mimran yang dipergunakan untuk membiayai kampanye pemilu perdana menteri rezim Zionis.

Netanyahu juga terlibat kasus suap yang diberikannya kepada pemilik koran Yedioth Ahronoth supaya mendukung kinerjanya selama menjabat yang dikenal dengan skandal 2000.

Selain itu, Netanyahu  dijerat kasus korupsi lain "skandal 3.000" berkaitan dengan pembelian tiga kapal selam dari Jerman senilai lebih dari satu miliar dolar.

Biro Politik Asa'ib Ahl al-Haq Irak menyatakan satu-satunya cara mempertahankan kedaulatan negara ini adalah mengusir pasukan asing.

Seperti dilaporkan televisi al-Alam, Rabu (15/7/2020), juru bicara Biro Politik Asa'ib Ahl al-Haq, Mahmoud al-Rubaie mengatakan pasukan Amerika harus diusir dari Irak.

"Resolusi pengusiran pasukan teroris AS sudah lama disahkan, tetapi Washington dengan memanfaatkan pengaruh para politisi pro-mereka, telah menghalangi pelaksanaan undang-undang ini," ujarnya.

Al-Rubaie menegaskan bahwa kemerdekaan penuh Irak akan terwujud dengan mengusir semua pasukan asing dan memegang kendali di seluruh negeri, zona udara, serta jalur maritim dan darat.

Parlemen Irak meloloskan resolusi pengusiran pasukan AS pada 5 Januari 2020 setelah militer AS secara pengecut membunuh Komandan Pasukan Quds Iran, Letnan Jenderal Qasem Soleimani dan Wakil Ketua Hashd al-Shaabi Irak, Abu Mahdi al-Muhandis di Baghdad. 

Juru bicara aliansi Sadiqun kembali menekankan pentingnya pengusiran pasukan Amerika Serikat dari Irak. Menurutnya, jangan sampai kasus teror Syahid Qassem Soleimani dan Abu Mahdi Al Muhandis, ditutup.

Fars News (16/7/2020) melaporkan, Naim Al Aboudi menuturkan, sejumlah aliansi politik di parlemen Irak menyampaikan usulan kepada Perdana Menteri Mustafa Al Kadhimi supaya masalah-masalah penting seperti pengusiran pasukan Amerika, dan pemilu dini, segera diselesaikan.
 
Naim Al Aboudi menjelaskan, tidak ada alasan apapun yang mendasari kehadiran pasukan Amerika di Irak, dan kami menolak justifikasi apapun dari pemerintah untuk mempertahankan keberadaaan bahkan satu tentara Amerika di Irak.
 
Ia juga memperingatkan segala bentuk keterlambatan pemerintah Irak dalam penarikan mundur pasukan Amerika.
 
"Kami lebih memilih mati daripada hidup di bawah bayang-bayang kehadiran pasukan Amerika," tegas Al Aboudi.
 
Situs berita Al Iraq News menulis, Jubir aliansi Sadiqun mengatakan, kasus teror Syahid Qassem Soleimani dan Abu Mahdi Al Muhandis harus ditindaklanjuti. (

Wakil gerakan Jihad Islam Palestina, dan Hizbullah Lebanon menekankan urgensi persatuan dalam menghadapi konspirasi Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel di kawasan Asia Barat.

Wakil Jihad Islam Palestina, Ihsan Ataya, saat bertemu Hassan Hoballah, wakil Hizbullah di Beirut, (15/7/2020) membicarakan perkembangan terbaru Palestina, dan kamp pengunsi Palestina.

Dalam pertemuan itu kedua pihak mengecam diamnya sebagian negara Arab terkait rencana penggabungan Tepi Barat ke wilayah pendudukan Israel, dan menegaskan opsi perlawanan untuk membebaskan Palestina, dan Masjid Al Aqsa.

Di sisi lain, wakil Hamas, Ahmed Abdul Hadi, dan Ketua Gerakan Marada Lebanon, Suleiman Frangieh bertemu di Lebanon dan menyebut proyek penggabungan Tepi Barat, dan Kesepakatan Abad, harus dilawan, dan dukungan terhadap bangsa Palestina merupakan keharusan. (

Presiden Suriah dalam suratnya untuk Pemimpin Otorita Ramallah Palestina mengatakan, Suriah akan berdiri bersama rakyat Palestina untuk melawan proyek Amerika Serikat, Kesepakatan Abad dan penggabungan Tepi Barat ke wilayah pendudukan.

Wafa News, Kamis (16/7/2020) melaporkan, Bashar Assad dalam surat balasannya untuk Mahmoud Abbas menegaskan, Suriah tidak akan melepaskan dukungan terhadap rakyat Palestina, walau seujung jari.

Assad juga mengharapkan keberhasilan, dan perlawanan lebih besar dalam menghadapi proyek Amerika-Israel.

Sebelumnya, Mahmoud Abbas mengirim surat kepada Assad berisi laporan perkembangan terbaru Palestina, dan keputusasaan Otorita Ramallah Palestina atas negara-negara Arab pesisir Teluk Persia, dan menegaskan perjuangan Suriah dalam menghadapi proyek Amerika-Israel.

Virus Corona telah menyebar ke berbagai negara dunia termasuk Arab Saudi dan menimbulkan berbagai persoalan. Untuk mencegah penyebaran virus ini, Arab Saudi telah menerapkan pembatasan-pembatasan ketat.

Arab Saudi rencananya hanya akan mengizinkan sekitar 1000 jemaah yang sudah bertempat tinggal di negara tersebut, untuk menunaikan haji 1441 H (2020).

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh bin Taher Benten pada Juni 2020 mengatakan bahwa jumlah jemaah akan sekitar 1000 orang, mungkin kurang dan mungkin juga lebih sedikit. Jumlahnya tidak akan mencapai sepuluh atau ratusan ribu.

Menurut Menteri Kesehatan Arab Saudi Tawfiq al-Rabiah, selain warga yang sudah tinggal di Arab Saudi, ada syarat lain untuk jemaah yang akan menunaikan haji 1441 H. Syarat tersebut berkaitan dengan usia dan kesehatan calon jamaah.

Dia mengatakan bahwa jamaah haji dibatasi untuk yang berusia kurang dari 65 tahun. Calon jamaah juga tidak boleh memiliki riwayat penyakit kronis.

Calon jamaah haji akan melalui uji virus corona sebelum tiba di Makkah dan harus melakukan karantina di rumah setelah melakukan ibadah.

Keputusan tersebut merupakan kali pertama Arab Saudi membatasi pelaksanaan haji. Setiap tahun, sekitar 2,5 juta jamaah haji menunaikan Rukun Islam kelima ini.

Keputusan pelaksanaan ibadah haji 1441 H terbatas diambil setelah Arab Saudi mengalami lonjakan total kasus COVID-19.

Jumlah warga Arab Saudi yang terinfeksi COVID-19 hingga hari Kamis (16/7/2020) telah mencapai 240.474 orang, di mana 2.325 dari mereka meninggal dunia.