Sekretariat jenderal Liga Arab menyatakan, harus dikirim tim penyidik internasional untuk menyelidiki kejahatan sistematis dan berkesinambungan rezim Zionis Israel terhadap tawanan Palestina.

Menurut laporan Kantor Berita Wafa,, Said Abu Ali, wakil sekjen Liga Arab untuk Palestina dan bumi pendudukan terkait hal ini mengatakan, "Jika kondisi tawanan Palestina tidak segera ditangani, bisa jadi penjara-penjara ini berubah menjadi kuburan massal."

Abu Ali menilai petinggi Israel bertanggung jawab penuh atas kehidupan dan nyawa tawanan Palestina serta menambahkan, kebijakan dan langkah sengaja rezim ini membuat puluhan tawanan gugur dan yang terakhir adalah Sa'di al-Gharabli.

Seraya menjelaskan bahwa di penjara-penjara Israel terdapat sekitar 700 tawanan berusia lanjut dan menderita penyakit di mana berdasarkan hukum serta piagam internasional mereka harus dibebaskan, Abu Ali mengisyaratkan Kamal Abu Amr, tawanan Palestina lainnya yang terinfeksi Corona dan kanker tenggorokan. Ia juga memperingatkan dampak kelalaian dokter di penjara Israel di tengah-tengah wabah Corona.

Sekitar 4800 tawanan Palestina mendekam di penjara-penjara rezim Zionis Israel.

Rezim Zionis Israel menyusun list 200 hingga 300 petinggi politik dan militer rezim ini yang berpotensi ditangkap di luar negeri atas permintaan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Koran Haaretz Kamis (16/7/2020) menilai alasan list ini sangat rahasia adalah penguakan nama-nama mereka akan membahayakan individu tersebut dan sebuah bentuk pengakuan Tel Aviv akan keterlibatan petinggi tersebut di kejahatan perang yang dijatuhkan ICC.

Pengamah hukum internasional meyakini bahwa petinggi dan pengambil keputusan di perang Gaza tahun 2014 dan selanjutnya terlibat di perang ini termasuk individu yang diselidiki ICC.

Haarezt mengungkapkan sebagian nama petinggi saat ini dan mantan petinggi rezim Zionis di list tersebut dan menulis, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Peperangan Benny Gantz, Moshe Yaalon, Nafteli Bennit, Avigdor Lieberman, Mantan ketua Shin Bet Yoram Cohen, Direktur Shin Bet saat ini Nadav Argaman, Mantan kepala staf gabungan militer Israel Gadi Eizenkot dan kepala staf militer Israel saat ini, Aviv Kochavi termasuk individu yang tercantum di list ini.

Sebelumnya Netanyahu meminta Amerika Serikat dan negara lain untuk menjatuhkan sanksi kepada hakim dan anggota ICC.

Pengadilan Banding Yordania baru-baru ini memutuskan pembubaran Ikhwanul Muslimin di negaranya.

Gerakan Ikhwanul Muslimin berdiri di Yordania pada tahun 1945 dan memulai aktivitasnya di ranah politik secara terbuka sejak tahun 1952, ketika konstitusi Yordania dirancang dan disahkan. Ikhwanul Muslimin termasuk salah satu gerakan Islam paling penting di Yordania. Jabhah Amal Islami Yordania adalah sayap politik Ikhwanul Muslimin di negara Arab ini.

Jabhah Amal Islami adalah spektrum oposisi terbesar terhadap pemerintah Yordania. Gerakan ini memboikot dua pemilu parlemen pada tahun 2010 dan 2013 sebagai bentuk protes terhadap undang-undang pemilu lama yang berpijak pada prinsip "pilihan tunggal", yang diklaim sebagai penipuan pemilu, dan menyerukan reformasi aturannya. Kemudian, Jabhah Amal Islami berpartisipasi dalam pemilu parlemen 2016, dan berhasil meraih 12 persen dari kursi di parlemen.

Alasan keputusan Pengadilan Banding Yordania membubarkan Ikhwanul Muslimin berpijak dari gugatan gerakan politik ini melawan kementerian pertanahan nasional. Kementerian pertanahan nasional Yordania menghapus hak milik tanah dan perumahan sebuah asosiasi yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Sebab izin yang diperoleh dari pemerintah Amman pada tahun 2015, secara hukum sudah tidak lagi dimiliki oleh kelompok tersebut. Tentu saja keputusan ini memicu protes dari Ikhwanul Muslimin Yordania. 

Masalah lainnya, Pengadilan Banding Yordania memutuskan pembubaran Ikhwanul Muslimin karena ketidakjelasan status hukum dan ketidakpatuhan gerakan ini terhadap ketentuan hukum Yordania. Oleh karena itu, Ikhawanul Muslimin dinyatakan sebagai kelompok yang tidak diakui secara hukum oleh pemerintah Yordania. Ketidakpastian status hukum dan ketidakpatuhan Ikhwanul Muslimin di Yordania, karena termasuk gerakan transnasional yang bersifat lintas batas dari pemikiran ideologinya. Pemerintah Yordania percaya bahwa pola perilaku Ikhwanul Muslimin ini bertentangan dengan kepentingan nasional negara ini.

Selain itu, pemerintah Yordania, sebagaimana Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain, mengklaim bahwa Ikhwanul Muslimin memiliki kecenderungan teroris. Keputusan ini tidak bisa dipisahkan dari dinamika kawasan, terutama hubungan antara Mesir dan Yordania.

Dalam hal ini, keputusan pembubaran Ikhwanul Muslimin Yordania bertepatan dengan putusan Pengadilan Banding Mesir terhadap Mohammed Badie, pemimpin Ikhwanul Muslimin Mesir, dan sejumlah anggota gerakan lainnya. Pengadilan banding Mesir Selasa lalu menjatuhkan hukuman mati terhadap Mohamed Badie dan 87 terdakwa lainnya. Sedangkan 161 orang anggota Ikhawanul Muslimin lainnya dijatuhi hukuman dua hingga 15 tahun penjara.

Tampaknya, pembubaran Ikhwanul Muslimin, yang memiliki sikap kritis terhadap pemerintah Yordania akan mengarah pada suasana politik yang lebih tertutup di negara Arab ini. Label teroris yang disematkan terhadap Ikhawanul Muslimin oleh pemerintah Yordania akan menciptakan situasi yang tidak jauh berbeda dengan Mesir dengan tingkat represi yang lebih besar melebihi sebelumnya.

Anggota Biro Politik Ansarullah Yaman mengkonfirmasi berlanjutnya operasi strategis pasukan Yaman ke wilayah terdalam Arab Saudi.

Hezam al-Asad saat diwawancarai laman al-Maalomah mengatakan balasan rudal dan drone militer serta pasukan relawan rakyat Yaman merupakan langkah paling minim yang dapat dilakukan untuk membalas darah para syuhada.

Seraya mengisyaratkan berlanjutnya serangan koalisi Arab Saudi terhadap perempuan dan anak-anak Yaman, Hezam al-Asad menambahkan, selama koalisi agresor tetap menarget anak-anak, perempuan dan warga sipil tak berdosa, maka operasi strategis di kedalaman wilayah Saudi akan terus berlanjut dan tidak akan dihentikan.

Jet tempur koalisi Arab Saudi Rabu (15/7/2020) menyerang sebuah warga yang tengah menggelar acara pernikahan di Provinsi al-Jawf serta menewaskan dan menciderai 31 orang yang mayoritasnya perempuan dan anak-anak.

Departemen HAM Yaman di statemennya menyatakan, sejak PBB mencoret nama Arab Saudi dari list hitam pelanggar hak anak, serangan koalisi Saudi ke Yaman telah menewaskan lebih dari 32 anak-anak dan 22 perempuan. (

Ribuan warga Palestina pendudukan Kamis (16/7/2020) menggelar aksi demo memprotes skandal korupsi Perdana Menteri Benjamin Nentayahu.

Seperti dilaporkan IRNA, warga Zionis di bumi Palestina pendudukan di aksinya ini meneriakkan yel-yel menuntut pengunduran diri Netanyahu.

Para demonstran juga memprotes kondisi ekonomi akibat pandemi Corona. Ini aksi demo akbar ketiga memprotes Netanyahu kurang dari 72 jam lalu.

Bumi Palestina pendudukan (Israel) selama beberapa bulan terakhir berulang kali dilanda aksi demo anti Benjamin Netanyahu.

Netanyahu selama empat bulan terakhir dililit empat berkas skandal korupsi, skandal yang disebut media skandal 1000, skandal 2000, skandal 3000 dan skandal 4000.

Skandal pertama yakni skandal 1000 mengenai penerimaan suap senilai satu juta dolar dari Arnaud Mimran yang dipergunakan untuk membiayai kampanye pemilu perdana menteri rezim Zionis.

Skandal 2000 berkaitan dengan kasus suap yang diberikannya kepada pemilik koran Yedioth Ahronoth supaya mendukung kinerjanya selama menjabat.

Skandal 3.000 berkaitan dengan pembelian tiga kapal selam dari Jerman senilai lebih dari satu miliar dolar.

Sementara skandal 4000 melibatkan perusahaan telekomunikasi rezim Zionis, Bezeq Telecom.

Mahkamah Agung Israel akhir Februari menetapkan Netanyahu bersalah di skandal 1000, 2000 dan 4000 dengan dakwaan menerima suap, penipuan dan mengkhianati amanah.

Netanyahu bukan petinggi pertama Israel yang dililit penyidikan dan interogasi pidana. Skandal moral dan korupsi marak di antara petinggi rezim Zionis.

Meski ada kesepakatan JCPOA dan resolusi 2231 Dewan Keamanan, Amerika dengan dalih palsu mencitrakan pembatalan sanksi senjata Iran sebagai ancaman, mulai berpikir untuk mencegah pencabutan embargo ini.

Berdasarkan isi resolusi 2231 Dewan Keamanan, larangan yang berkaitan dengan penjualan sejata kepada Iran akan dicabut 18 Oktober 2020.

Menteri Pertahanan Republik Islam Iran Amir Hatami, Selasa (14/7/2020) saat merespon langkah pemerintah Amerika yang berusaha memperpanjang sanksi senjata terhadap Iran menekankan, upaya Washington untuk memperpanjang sanksi tidak akan membuahkan hasil.

Republik Islam Iran sejak awal kemenangan Revolusi Islam menghadapi embargo senjata yang ditujukan untuk merusak sistem pertahanan negara ini. Di langkah pertama, pemerintah Carter pasca penggerebekan sarang spionase oleh mahasiswa pengikut jalan Imam Khomeini, meratifikasi sanksi pertama larangan ekspor senjata ke Iran.

Kemudian pemerintah Reagen, selama perang delapan tahun Iran-Irak, menekan pemerintah lain untuk menolak menjual senjata kepada Iran. Sementara pemerintahan Bush, meratifikasi undang-undang pelarangan penjualan senjata canggih konvensional seperti rudal cruise dan pesawat anti radar kepada Iran.

Seiring dengan dimulainya sanksi nuklir, Uni Eropa pada tahun 2007 juga melarang penjualan senjata kepada Iran. Meski resolusi 2231 Dewan Keamanan diratifikasi di tahun 2015, DPR AS di tahun 2017 seraya meratifikasi undang-undang, melarang ekspor atau relokasi peralatan militer ke Iran. Namun selama 41 tahun lalu, Iran senantiasa bersandar pada kemampuan internalnya.

Dewan Atlantik, lembaga pemikir Amerika di bidang hubungan internasional di analisanya seraya mengisyaratkan potensi pencabutan sanksi senjata Iran menulis, Iran sebelumnya telah menunjukkan kemampuan di bidang pengembangan berbagai sistem di mana masalah ini sama halnya dengan berkurangnya kebutuhan impor barang mahal.

Kemampuan Iran telah terbukti dalam menjamin kebutuhan pertahanan dan defensifnya dengan memproduksi rudal balistik dan cruise serta drone selama beberap atahun terakhir.

Serangan rudal Iran ke pangkalan militer AS di Irak sebagai balasan atas teror terhadap Letjen Syahid Qasem Soleimani, komandan pasukan Quds IRGC termasuk kasus yang menunjukkan kemampuan militer Iran.

Seperti yang dinyatakan menhan Iran, balasan rudal IRGC telah menghancurkan hegemoni AS dan militer arogan serta membuktikan pertahanan dan kekuatan Iran kepada dunia.

Iran kini terlibat di konstelasi strategis keamanan dan militer di kawasan dengan menjalin kontrak kerja sama militer. Kontrak terbaru kerja sama Iran dan Suriah menunjukkan gerakan AS untuk memperpanjang sanksi senjata kepada Tehran tidak merusak strategi makro militer dan pertahanan Iran. Republik Islam mengingat pertimbangan keamanan dan strategis semakin sadar untuk memanfaatkan kemampuan defensifnya dalam koridor kepentingan nasional.

Sayid Amir Mousavi, pengamat isu Timur Tengah dan dirjen riset strategis serta hubungan internasional di Tehran seraya menjelaskan bahwa AS, Israel dan sejumlah negara Arab sangat kecewa dan tidak puas atas kontrak seperti ini antara Tehran dan Damaskus mengatakan, Iran dengan kontrak ini secara resmi mengalahkan undang-undang Cesar anti Suriah yang diratifikasi DPR AS.

Sejatinya harus dikatakan bahwa pemerintah Amerika saat ini melalui strateginya membatasi kemampuan pertahanan Iran, berusaha menunjukkan dirinya unggul dihadapan Iran dan memanfaatkan arus ini sebagai sebuah titik kesuksesan di kebijakan luar negeri kepada rival pemilu mendatang.

Statemen menhan Iran sebuah jawaban tegas atas halusinasi Amerika ini. Amir Hatami menegaskan, perpanjangan sanksi senjata kepada Iran sebuah ketamakan dan sikap bias serta negara-negara dunia tidak akan mengamini permintaan seperti ini dan juga tidak akan mengekor Washington.

Presiden Iran dan Rusia menyatakan tekad bersama kedua negara untuk melawan unilateralisme AS, dan menekankan pengembangan hubungan kerja sama Tehran dan Moskow.

Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani dalam percakapan telepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada hari Kamis (16/7/2020) menyinggung pentingnya implementasi penuh JCPOA dan menekankan perlawanan terhadap unilateralisme Washington, dan langkah AS untuk memperpanjang sanksi senjata Iran. 

"Sebagaimana lima tahun terakhir, Rusia mendukung JCPOA dan menjaga keberlanjutannya," ujar Presiden Iran.

Iran dan Rusia, sebagai dua negara tetangga mendefinisikan tingkat hubungan mereka berada di level strategis, karena mereka menentang pendekatan ilegal dan unilateral AS di seluruh penjuru dunia. Iran dan Rusia percaya terhadap pendekatan kolektif dan multilateral yang didasarkan pada prinsip umum dan aturan hukum internasional. JCPOA adalah hasil dari pendekatan kolektif dan multilateral yang telah digunakan Rusia dan Cina sebagai dasar untuk keterlibatan konstruktif berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui bersama dalam pembahasan mengenai program nuklir Iran.

Pendekatan bersama mereka menjadikan Iran dan Rusia memiliki konsultasi dan kerja sama yang baik dalam menyelesaikan krisis regional dan internasional. Peran positif Rusia dalam masalah nuklir Iran, kerja sama konstruktif Tehran-Moskow dalam proses resolusi krisis Suriah, dan penentangan Rusia terhadap unilateralisme AS dan sanksi terhadap Iran, menunjukkan pemahaman bersama antara Iran dan Rusia tentang pentingnya melanjutkan kerja sama bilateral yang harmonis. 

Dalam konteks ini, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif melakukan perjalanan ke Moskow beberapa kali dan berkonsultasi dengan sejawatnya dari Rusia, Sergei Lavrov tentang berbagai dinamika regional dan internasional, serta pengembangan hubungan bilateral, terutama di bidang ekonomi.

Kerja sama tersebut semakin signifikan di tengah situasi kancah internasional yang sensitif saat ini, terutama menyikapi langkah destruktif AS yang terus memaksakan ambisinya menjalankan unilateralisme di tingkat dunia.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, "Hubungan Iran dan Rusia sebagai dua negara tetangga adalah hubungan strategis. Mengingat situasi internasional saat ini, maka perlu bagi kedua negara untuk berkonsultasi secara berkesinambungan."

Hasil kerja sama yang seimbang dan konstruktif antara Iran dan Rusia dengan tujuan menjaga ketertiban dan proses penyelesaian krisis Suriah dan perang melawan terorisme telah mendukung upaya mewujudkan perdamaian dan keamanan global.

Hingga kini, di tengah upaya Amerika Serikat untuk melanjutkan embargo senjata terhadap Iran, peran efektif Rusia dan Cina sangat penting untuk menyelamatkan tatanan internasional dari unilateralisme AS yang destruktif.

Perdamaian dan keamanan global dapat ditingkatkan melalui pendekatan kolektif dan multilateral berdasarkan prinsip dan aturan hukum internasional yang diakui bersama negara-negara dunia. Berdasarkan prinsip penting ini, konsultasi reguler antara Iran dan Rusia memengaruhi perimbangan politik regional dan internasional, sekaligus melayani kepentingan bersama kedua negara.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, pendekatan dan keyakinan Republik Islam adalah memiliki hubungan seimbang dan hangat di kawasan khususnya dengan negara tetangga.

Sayid Abbas Mousavi Kamis (16/7/2020) menambahkan, “Kami yakin bahwa jika bangsa dan pemerintah kawasan semakin dekat dan hangat, maka ini akan menguntungkan seluruh rakyat kawasan termasuk negara tetangga.”
 
“Perluasan hubungan budaya, ekonomi dan agama antar negara tetangga akan mampu mematahkan kekejian musuh khususnya AS dan Israel untuk mengobarkan permusuhan dan merusak hubungan bersahabat serta baik antar pemerintah dan rakyat kawasan,” ungkap Mousavi.
 
Seraya menjelaskan bahwa Republik Islam memiliki pandangan ideal dan negara berpengaruh di isu-isu global, Mousavi menandaskan, “Hal ini kami memiliki musuh, jika kami negara yang tidak berguna maka kami tidak akan memiliki musuh sedemikian banyak.” 

Juru bicara angkatan bersenjata Republik Islam Iran mengatakan, "Kami peringatkan Israel untuk tidak melanjutkan kebohongannya. Jika hal ini berlanjut, maka Zionis akan menyaksikan kekuatan poros muqawama dan Republik Islam di lapangan."

Brigjen. Abolfazl Shekarchi menambahkan, "Emperialis media Zionis-Arab, orang-orang idiot dan pedofil regional mereka selama beberapa waktu beralih ke aktivitas putus asa perang media, operasi psikologis dan kebohongan untuk menggambarkan kekuatan rezim anti-manusia, penjajah dan pembunuh anak (Zionis). Mereka menebar berita bohong bahwa sejauh ini ratusan atau ribuan orang Iran telah terbunuh di Suriah."

Jubir militer Iran ini mengatakan, Israel pengecut dengan dukungan total AS dan sejumlah negara Arab, mengerahkan segenap kemampuan dan fasilitasnya untuk mengkompensasi sebagian kelemahan, kekalahan dan ketidakmampuannya dengan membombardir pankalan T-4 di Suriah.

"Israel yang tertidur di jaring laba-laba, senantiasa berusaha menutupi ketidakmampuan dan kelemahan serta kekalahan beruntunnya dihadapan poros muqawama selama sembilan tahun dengan perang media, operasi syaraf dan penyebaran kebohongan," papar Shekarchi.

Jubir militer Iran ini menekankan, Israel harus menyadari bahwa mereka tengah menipu dirinya sendiri dan kami memperingatkan para penyebar kebohongan bahwa kekuatan poros muqawama dan Republik Islam kembali akan dikerahkan dan mereka akan merasakan kekuatan poros muqawama dan serangan mengejutkan di lapangan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk keras kejahatan terbaru koalisi Saudi menarget acara pernikahan di kota Provinsi al-Hajjah dan al-Jawf yang menewaskan serta menciderai lebih dari 25 perempuan dan anak-anak tak berdosa.

Seperti dilaporkan bidang humas Kemenlu Iran Jumat (17/7/2020), Sayid Abbas Mousavi seraya mengungkapkan belasungkawa keapda keluarga korban serangan udara koalisi Saudi ke utara Yaman mengatakan, sangat disayangkan kejahatan peran pasukan militer koalisi di Yaman terus berlanjut di bawah kebungkaman serta ketidakpedulian masyarakat internasional.

Mousavi meminta masyarakat internasional dan HAM melalui jalan apapun mencegah berlanjutnya kejahatan koalisi Saudi di Yaman.

"Negara-negara penyuplai senjata kepada pasukan agresor dengan memberikan bom dan senjata destruktif kepada mereka dan digunakan untuk mengalirkan darah perempuan dan anak-anak Yaman sejatinya terlibat di kejahatan koalisi Saudi dan mereka harus memberi pertanggung jawaban atas dukungan mereka ini kepada masyarakat internasional serta rakyat Yaman," papar Mousavi.

Mousavi menambahkan, kejahatan koalisi Saudi di Yaman berlanjut ketika sangat disayangkan akhir-akhir ini, PBB yang ditekan secara politik oleh AS dan dolar Saudi, telah mencoret nama Arab Saudi dari list hitam rezim pelanggar hak anak.

Jubir Kemenlu Iran meminta PBB meningkatkan upayanya untuk menghentikan segera serangan koalisi Saudi ke Yaman dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi keamanan dan keselamatan warga sipil khususnya perempuan dan anak-anak.