Duta Besar Rusia untuk Tehran Levan Dzhagaryan menyatakan bahwa Rusia menderita akibat sanksi sepihak AS terhadap Iran.

Seraya mengungkap niat perusahaan migas Rusia untuk berinvestasi di sektor energi Iran, Dzhagaryan mengatakan: "Kami memiliki pandangan positif tentang kehadiran perusahaan minyak Rusia di sektor energi Iran."

Ditambahkannya, "Moskow menentang sanksi sepihak [yang diberlakukan] terhadap Iran karena kita juga menderita akibat sanksi tersebut."

Duta besar Rusia lebih lanjut mencatat bahwa negaranya berusaha menuju kerjasama yang lebih erat dengan Iran di berbagai sektor, khususnya di bidang minyak, gas dan energi.

Pada tanggal 29 Oktober, perusahaan minyak terbesar kedua Rusia, Lukoil, menyerukan minatnya untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek minyak dan gas di Iran.

"Jika ada perubahan, jika pembatasan dan sanksi-sanksi dicabut, maka, tentu saja, akan akan sangat berhati-hati kembali ke proyek [di Iran]," kata Wakil Presiden Lukoil Overseas, Gati Saadi Al-Jebouri.

Pada bulan Maret 2010 , Lukoil diri dari proyek zona minyak Iran di Iran barat Anaran karena sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat.

Leonid Fedun Wakil Presiden Lukoil mengatakan bahwa tidak mungkin bagi perusahaan untuk terus berpartisipasi di bidang Anaran sementara sanksi AS terus berlanjut.

Zana minyak Anaran, diperkirakan mengandung dua miliar barel minyak, dan dioperasikan oleh konsorsium Norwegia StatoilHydro (75 persen) dan Lukoil Overseas (25 persen).

Lukoil dilaporkan menderita kerugian sebesar 63 juta USD karena keluar dari proyek tersebut

Konservasi Candi Borobudur pascaerupsi Gunung Merapi 2010 mendapat bantuan dari beberapa negara asing, seperti Jerman dan Australia, kata Dirjen Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kacung Maridjan.

"Bantuan yang masuk pascaerupsi Merapi ada dari Jerman dan Australia melalui UNESCO Kantor Jakarta. Bantuan itu merupakan dana hibah," katanya usai membuka "6th International Experts Meeting On Borobudur" di Magelang, Senin.

Ia mengatakan, kalau dari Jepang ada bantuan untuk tenaga ahli, tetapi tidak hanya untuk konservasi Borobudur saja, juga untuk warisan budaya lainnya.

Menurut dia, bantuan ini merupakan salah satu bentuk perhatian dari negara sahabat untuk Borobudur karena sejak tahun 1991 telah menjadi warisan dunia sehingga tidak bisa menolak.

Namun, katanya, yang lebih penting bantuan itu bukan hanya bernilai material uang, ada tenaga ahli yang juga berharga untuk transfer pengetahuan, teknologi, dan keterampilan bagaimana mengatasi masalah yang ada di Borobudur.

"Misalnya debu Merapi tidak sekadar dibersihkan lalu hilang, tetapi ada zat kimia apa, hal ini perlu ahli yang lain termasuk ahli hidrologi. Borobudur lokasinya di atas bukit, tengahnya ada tanah, sebaiknya rembesan air seperti apa," katanya.

Ia mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi riil Borobudur seperti apa, perlu evaluasi sehingga nantinya ada rekomendasi-rekomendasi untuk lima tahun yang akan datang.

"Kita tidak tahu Gunung Merapi akan meletus lagi atau tidak, jika iya kita harus mengatasinya seperti apa. Pertemuan ahli ini lebih pada implikasinya, seperti kalau debu pengaruhnya pada bebatuan Borobudur bagaimana, jika hujan deras pengaturan air ke bawah, drainasenya seperti apa. Ini perlu dievaluasi, jadi ahli hidrologi juga banyak bicara," katanya.

Kegiatan "6th International Experts Meeting On Borobudur berlangsung 10-14 November 2013 diikuti oleh 70 ahli cagar budaya dari Jepang, Jerman, dan Indonesia.

Para menteri perminyakan dari negara-negara pengekspor gas tiba di Tehran pada Sabtu malam (2/11) untuk menghadiri pertemuan Forum Negara Pengekspor Gas (GECF). Pertemuan itu dimulai pada hari Ahad, dengan partisipasi para menteri perminyakan dan energi dari 17 negara anggota dan negara pengamat GECF.

Anggota forum tersebut menguasai 42 persen dari produksi gas dunia, 70 persen dari cadangan gas dunia, 38 persen pengangkutan gas melalui pipa transmisi, dan 85 persen dari perdagangan gas alam cair (LNG).

Aljazair, Bolivia, Mesir, Guinea Ekuatorial, Republik Islam Iran, Libya, Nigeria, Qatar, Rusia, Trinidad dan Tobago, Venezuela, Uni Emirat Arab, dan Oman merupakan 13 negara anggota GECF. Sementara Belanda, Kazakhstan, Irak, dan Norwegia menyandang status sebagai negara pengamat di forum tersebut.

Wacana untuk meningkatkan kerjasama di negara-negara pengekspor gas melalui sebuah lembaga internasional untuk pertama kalinya disampaikan oleh Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei.

GECF dibentuk tahun 2001 di Tehran atas inisiatif Republik Islam dan dihadiri oleh tiga negara dengan cadangan gas alam terbesar dunia yaitu, Iran, Qatar, dan Rusia.

Pertemuan pertama GECF diselenggarakan di Tehran dan untuk pertama kalinya di industri gas dunia, sebuah lembaga bernama Forum Negara Pengekspor Gas diresmikan.

Dengan memperhatikan peran besar gas alam sebagai bahan bakar yang bersih, ekonomis, dan mudah dijangkau, maka GECF dapat memainkan peran signifikan dalam menjamin kebutuhan energi dunia di era sekarang dan masa depan.

Pertemuan tingkat menteri GECF digelar setahun sekali, sementara sidang komite eksekutif forum diselenggarakan dua kali dalam setahun, dan jika diperlukan, organisasi ini akan melaksanakan pertemuan kelompok-kelompok pakar. Semua kegiatan itu hingga sekarang telah menghasilkan keputusan-keputusan penting untuk meningkatkan kerjasama dalam mengelola pasar gas dunia.

Kondisi pasar energi sepertinya akan menguntungkan negara-negara anggota GECF seiring meningkatnya kebutuhan negara-negara industri dan berkembang terhadap sumber-sumber energi.

Menurut prediksi Badan Energi Internasional (IEA), permintaan dunia terhadap gas akan terus meningkat dan bersaing ketat dengan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan energi dunia.

Meski demikian, produksi shale gas di Amerika Serikat dan penurunan harga gas di negara itu, telah mendorong negara-negara lain untuk memulai kegiatan produksi jenis gas tersebut.

Shale gas adalah gas yang diperoleh dari serpihan batuan "shale" atau tempat terbentuknya gas bumi, dan tergolong gas non-konvensional. Proses yang diperlukan untuk mengubah batuan shale menjadi gas, membutuhkan waktu sekitar lima tahun.

Para pakar tetap percaya bahwa produksi shale gas tidak akan tergolong ekonomis bagi negara-negara lain karena biaya produksinya terbilang mahal. Dalam kondisi seperti ini, negara-negara anggota GECF perlu melakukan koordinasi untuk menjaga sahamnya di pasar gas dunia dan mengakses pasar-pasar yang menjanjikan.

Kerjasama negara-negara anggota GECF di tingkat regional dan internasional akan mendorong penguatan landasan-landasan forum tersebut dan menguntungkan semua negara anggota.

Puluhan ribu demonstran yang menuntut pekerjaan dan memprotes pajak lingkungan yang kontoversial bentrok dengan aparat keamanan di barat laut Perancis.

Polisi pada Sabtu (2/11) sore menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan lebih dari 10.000 demonstran yang berkumpul di Quimper di wilayah Brittany untuk menentang apa yang disebut sebagai "pajak ramah lingkungan" yang bertujuan menghemat 1 milyar euro pertahun

Para pengunjuk rasa membalas aksi aparat keamanan dengan melemparimereka dengan batu dan kotak-kotak kayu dan meneriakkan slogan-slogan menentang pemerintah.

Puluhan ribu demonstran tersebut menentang langkah-langkah pemungutan pajak kendaraan-kendaraan angkutan berat sementara banyak orang menganggur dan berjuang melawan kemiskinan di Perancis.

Pada bulan September, tingkat pengangguran di Perancis mencapai rekor tertinggi, dengan hampir 3,3 juta orang kehilangan pekerjaan.

Industri pertanian dan makanan wilayah Brittany yang menyumbang sepertiga dari pekerjaan lokal, telah terpukul oleh krisis ekonomi Perancis.

Seorang anggota badan intelijen Pakistan ditangkap di Timur Afghanistan.

ISNA (3/11) melaporkan, Komandan Kepolisian provinsi Nuristan, Afghanistan, Ahad (3/11) mengumumkan, seorang anggota badan intelijen Pakistan ditangkap di provinsi ini.

Anggota badan intelijen Pakistan itu berumur 20 tahun dan dalam interogasi polisi Afghanistan ia mengakui keanggotaannya dalam badan intelijen Pakistan (ISI).

Polisi Afghanistan mengatakan, anggota badan intelijen Pakistan itu masuk ke distrik Kamdesh, Nuristan untuk mempersiapkan serangan Taliban.

Provinsi Nuristan terletak di Timur Laut Afghanistan dan berdekatan dengan Pakistan. Petinggi Afghanistan mengklaim, provinsi ini menjadi sasaran roket-roket yang ditembakkan dari dalam Pakistan.

Kantor berita Perancis mengutip surat kabar The Guardian mengabarkan, Amerika Serikat dan Australia dalam sebuah aksi bersamanya melakukan spionase terhadap Konferensi PBB yang digelar di Pulau Bali, Indonesia pada tahun 2007.

Fars News (3/11) melaporkan, Australia dan Amerika dalam sebuah operasi pengawasan kolektif memata-matai Konferensi Perubahan Air dan Cuaca PBB di Bali, Indonesia pada tahun 2007.

Surat kabar The Guardian edisi Australia melansir dokumen yang berasal dari Edward Snowden, mantan kontraktor Agen Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang menunjukkan bahwa Badan Intelijen Australia (sistem sinyal-sinyal defensif) bekerjasama dengan NSA mengumpulkan informasi dan menyadap telepon petinggi keamanan Indonesia.

Menyusul publikasi laporan terkait spionase bersama Amerika dan Australia di negara-negara Asia termasuk Malaysia dan Indonesia, pekan lalu Jakarta memanggil Duta Besar Australia untuk dimintai keterangan. Publikasi dokumen baru Snowden diperkirakan akan memicu ketegangan dalam hubungan Jakarta-Canberra.

Surat kabar Sidney Herald Morning pekan lalu melaporkan, pos-pos diplomatik Amerika di Asia digunakan untuk melakukan aksi spionase dan menghimpun informasi.

Menurut The Guardian, operasi mata-mata Amerika dan Australia pada tahun 2007 tidak begitu berhasil dan hasil akhirnya adalah penyadapan telepon kepala polisi Bali.

Target proyek spionase ini adalah mengakses struktur dan informasi yang diperlukan untuk dipakai pada kondisi krisis serta darurat.

Perdana Menteri Georgia Bidzina Ivanishvili telah mengusulkan Menteri Dalam Negeri Irakli Garibashvili untuk menggantikannya sebagai perdana menteri baru.

"Tim kami secara bulat mendukung pencalonan Irakli Garibashvili" kata Ivanishvili pada Sabtu (2/11) seperti dikutip Press TV.

Pemilihan harus disetujui oleh parlemen, di mana Koalisi Impian Georgiayang berkuasa memiliki anggota mayoritas.

Sementara itu, Garibashvili mengatakan bahwa ia ingin melanjutkan kebijakan Ivanishvili, termasuk meningkatkan hubungan yang lebih kuat dengan Rusia.

Penunjukkan tersebut dilakukan menyusul pemilihan presiden pada tanggal 27 Oktober dimenangkan oleh loyalis Ivanishvili, Giorgi Margvelashvili. Ia berhasil memenangkan 62 persen suara.

Margvelashvili mengalahkan kandidat Presiden Mikhail Saakashvili, David Bakradze, yang hanya mengantongi dukungan di bawah 22 persen.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, prioritas pertama pemerintah saat ini adalah mengambilalih PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pada 1 November 2013.

Ia menegaskan pembagian antara pusat dan daerah bisa dilakukan setelahnya. "Memang saya dengar-dengar suara daerah minta bagian. Saya kira itu terbuka untuk dibicarakan," kata Dahlan ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (21/10/2013) malam.

"Tapi jangan satu, dua hari ini. Nanti kalau heboh-heboh, tanggal 1 enggak jadi deh jatuh ke Indonesia. Nanti kehilangan semua," lanjutnya.

Ia juga menambahkan, ternyata pengambilalihan Inalum harus melewati persetujuan DPR RI. Menurutnya, ini harus diketahui oleh publik.

"Banyak yang menyangka tidak pakai persetujuan DPR. Jangan tanya aturan apa, saya lupa. Karena itu, besok malam kan ada rapat dengan DPR, gabungan dengan Komisi VI. Sehingga kami minta persetujuan DPR," jelas mantan Dirut PLN itu.

Dahlan menyatakan bahwa persetujuan DPR diperlukan terkait dengan anggaran yang dialokasikan. Pemerintah sejauh ini telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 7 triliun untuk memiliki 100 persen saham Inalum.

Sebelumnya, dalam pertemuan terakhir, pihak Jepang menginginkan harga Inalum sebesar 626 juta dollar AS, sedangkan Indonesia sendiri menginginkan harga Inalum hanya 424 juta dollar AS.

Namun kabar terakhir meyebutkan, pihak Indonesia telah menaikkan tawarannya menjadi 558 juta dollar AS atau setara sekitar Rp 6,14 triliun (kurs Rp 11.000 per dollar AS) kepada Nippon Asahan Aluminium (NAA).

Ketua Dewan Masjid Indonesia M Jusuf Kalla menuturkan bahwa dam atau kurban para jemaah haji bisa mencapai nilai Rp 300 miliar setiap tahunnya. Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia bisa mengkaji kemungkinan pembayaran ini dilakukan di Tanah Air.

Dilansir laman Antara, kemarin Kalla mengingatkan nilai dam atau kurban yang dibayarkan jemaah haji bisa mencapai Rp 300 miliar dengan asumsi harga kambing Rp 1,5 juta/ekor. Jadi, jika jemaah mencapai 200 ribu orang, maka total uang yang disumbangkan mencapai Rp 300 miliar.

Jumlah kambing sebanyak itu tentu bisa dialokasikan ke Tanah Air ketimbang harus dibagikan di Arab Saudi yang masyarakatnya lebih sejahtera. "Selama ini pembayaran dam atau kurban dilakukan di Mekah. Padahal, bukan tidak mungkin hal ini bisa dilakukan di Indonesia karena salah satu esensi penyaluran kurban adalah untuk orang miskin," ujar Kalla dalam siaran pers di Jakarta.

Pembayaran dam merupakan nilai ibadah yang harus dibayar oleh jemaah haji karena melakukan pelanggaran selama pelaksanaannya. Rata-rata jemaah haji membayar 1 ekor kambing karena melakukan pelanggaran melakukan umrah sebelum haji. Namun demikian, itu bukan berarti dam diserahkan dalam bentuk hewan hidup, melainkan daging ternak yang sudah disembelih.

"Kalau hewan dari dam itu disembelih di luar Mekah jelas melanggar, tapi jika dagingnya dibawa ke luar setelah hewan hasil dam tersebut disembelih, baru bisa," kata Faisal Ali, yang juga Ketua PWNU Aceh.

Wakil Presiden Boediono menyebutkan persoalan kemiskinan di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) adalah persoalan utama yang menjadi tantangan terbesar. Wapres pun mengingatkan banyak dari negara OKI yang belum mencapai tujuan dari Millenium Development Goals (MDGs).

"Kita menyadari adanya induk segala masalah, yang menjadi sumber dari banyak masalah pembangunan di negara-negara berkembang, yaitu masalah kemiskinan. Ini semua merupakan tantangan besar bagi kita para anggota OKI," kata Wapres Boediono ketika membuka Konferensi Tingkat Menteri Kesehatan Organisasi Kerja Sama Islam di Istana Wakil Presiden, Selasa (22/10).

Boediono menerangkan, dengan adanya persoalan kemiskinan maka merembet ke persoalan lain, terutama dalam bidang kesehatan yang menjadi target MDGs. Diingatkan Boediono, negara-negara Islam yang tergabung di OKI masih banyak yang belum mencapai target tersebut.

"Berdasarkan Millenium Development Goals score-card yang dikeluarkan oleh the Islamic Development Bank tahun 2011, banyak anggota OKI yang belum berhasil mencapai tiga tujuan utama MDGs yang terkait dengan bidang kesehatan," kata Boediono.

Wapres kemudian menguraikan tiga target MDGs yang belum terlaksana di negara-negara OKI, yakni menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan Ibu dan terakhir memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Wapres khawatir jika tidak segera ditangani, akan memperburuk pembangunan manusia dinegara-negara tersebut.

"Bahkan di sementara negara indikator-indikator bagi ketiga tujuan itu, akhir-akhir ini, justru menunjukkan trend yang memburuk. Tantangan ini harus dijawab oleh para Menteri Kesehatan OKI dan oleh kita semua," ucap Boediono.

Tak hanya target MDGs yang belum tercapai, Wapres juga menyebutkan banyak negara masih menghadapi masalah-masalah kesehatan lain, seperti masalah gizi buruk, berbagai penyakit menular lain dan di tidak sedikit negara, penyakit-penyakit tidak menular yang cenderung meningkat cepat. Ia berharap konferensi Menkes OKI dapat mengatasi persoalan tersebut.

"Ini semua merupakan tantangan besar bagi kita para anggota OKI. Kita tidak boleh melewatkan peluang apapun. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan konferensi ini dapat menghasilkan langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan kerjasama di antara kita anggota OKI. Forum ini merupakan forum yang baik untuk bertukar informasi, bertukar pengalaman dan mencari peluang-peluang kerja sama di antara kita," papar Boediono.

Menteri Kesehatan yang juga menjabat sebagai ketua Islamic Conference on Health Minister (ICHM) keempat, Nafsiah Mboi mengakui tantangan kemiskinan di negara-negara OKI. Ia pun menyebutkan di beberapa anggota OKI masih banyak angka kematian ibu dan anak yang lebih tinggi.

Selain itu, Menkes juga menyampaikan masalah besar negara OKI lainnya adalah tinggi mortalitas dan morbiditas pada perempuan di usia produktif sebagai akibat tidak terpenuhinya kebutuhan untuk kehamilan dan persalinan.

"Berdasarkan data WHO, ada 287 ribu perempuan didunia mati akibat komplikasi kehamilan atau persalinan di tahun 2010," kata Nafsiah.

ICHM tahun ini merupakan yang keempat dilaksanakan. Adapun 11 menteri kesehatan anggota OKI hadir dalam pertemuan tersebut sedangkan 40 negara lainnya diwakilkan oleh delegasinya.

Wapres Boediono berharap seusai penyelenggaraan ICHM OKI akan didapat kesepakatan untuk mengatasi masalah OKI yang disebutkan sebelumnya.

"Saya mendengar bahwa konferensi sedang merumuskan sebuah langkah kongkrit, yaitu menyepakati suatu OIC Strategic Health Program of Action 2014-2023. Saya menyambut baik langkah ini," tutup Boediono.