Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang unsur utamanya adalah milisi Kurdi menyatakan kesiapannya bergabung dengan militer Suriah.

Menurut laporan FNA, Riad Darar, ketua gabungan Dewan Demokratik Suriah, sayap politik SDF hari Kamis (24/10) saat diwawancarai Koran al-Akhbar Lebanon seraya mengisyaratkan kesepakatan antara militer Suriah dan pasukan Kurdi untuk mengijinkan pasukan pemerintah memasuki wilayah Kurdi guna menghadapi agresi militer Turki ke utara Suriah, menekankan, pasukan Demokratik Suriah pada akhirnya akan bergabung dengan militer Suriah.

Mustafa Bali, ketua bidang informasi SDF Kamis malam mengatakan, ketika diterapkan rekonsiliasi nasional di Suriah, kubu ini akan menerima seluruh keputusan yang telah diambil.

Pasca serangan militer Turki ke utara Suriah, SDF meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih kontrol wilayah utara Suriah dan melindunginya dari serangan Turki.

Berdasarkan kesepakatan ini, militer Suriah akan mengambil alih seluruh kontrol perbatasan di utara negara ini.

Kantor wilayah Otonomi Kurdi Suriah mengingatkan, "Kurdi Suriah telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk melindungi perbatasan dan memiliki hak kedaulatan negara ini, untuk melawan agresi Turki."

Militer Turki sejak Rabu 9 Oktober selama delapan hari dan dengan dalih melawan terorisme dan membersihkan wilayah perbatasan Suriah dan Turki dari keberadaan milisi Kurdi yang dinilai sebagai teroris oleh Ankara mulai melancarkan agresi militer ke utara Suriah. Invasi ini atas instruksi langsung Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Operasi militer Turki ke utara Suriah dilancarkan dengan lampu hijau dari Amerika Serikat. Di sisi lain, dunia internasional mengecam keras invasi militer Turki ke wilayah utara Suriah.

Petinggi Suriah menekankan, bangsa Suriah akan membela integritas wilayah dan kedaulatan nasionalnya.

Militer Turki sejak tiga tahun lalu berulang kali melanggar wilayah Suriah. 

Menyusul pelecehan seorang anggota parlemen Perancis terhadap orang muslimah berhijab, Presiden Emmanuel Macron mendukung tokoh anti Islam ini dan mengklaimbahwa isu hijab tidak ada kaitannya dengan pemerintah.

IRNA melaporkan, Emmanuel Macron Jumat (25/10) seraya menjelaskan bahwa sikap pemerintah di sekolah tetap netral mengatakan, "Bukan tugas pemerintah untuk mengatasi masalah jilbab di ruang publik dan sekolah."

Ketika Macron menyatakan sikap ini, beberapa pekan lalu Julien Odoul, salah satu anggota parlemen dari sayap kanan dan anti Islam merilis video perlakuannya terhadap seorang muslimah berhijab bersama siswa sekolah, di mana ia berusaha memaksa muslimah tersebut melepas hijabnya.

Perlakukan melecehkan anggota parlemen Perancis ini terhadap seorang muslimah yang menyertai anak serta siswa lainnya di wisata ilmiah telah membangkitkan kemarahan dan kekhawatiran di antara muslim negara ini.

Terkait hal ini, sekitar 90 tokoh budaya, ilmiah, sosial dan budayawan Perancis seraya merilis surat terbuka kepada Macron menuntut langkah segera pemerintah mengecam perilaku kekerasan anggota parlemen sayap kanan terhadap seorang musliman berhijab.

Surat ini juga mengecam pemberian tag dan tidak hormat kepada warga Muslim Perancis karena menjalankan ritual keagamaan mereka serta menuntut langkah-langkah untuk melawan perilaku seperti ini. 

Berbagai sumber berita Jumat (25/10/2019)melaporkan, aparat keamanan Irak membubarkan sejumlah demonstran yang memasuki zona hijau Baghdad.

Menurut laporan IRNA, aparat keamanan Irak meminta demonstran untuk menggelar aksinya di tempat yang telah ditentukan dan jauh dari instansi milik pemerintah.

Sekaitan dengan ini, laman al-Sumariyah News melaporkan, aparat keamanan dengan menggunakan water canon berusaha mengusir demonstran yang memasuki zona hijau Baghdad.

Zona hijau adalah kawasan terkenal bagi zona internasional Baghdad. Kawasan ini seluas 10 km persegi dan berada di pusat kota Baghdad, ibukota Irak dan menjadi pusat instansi dan perkantoran penting negara, kedubes AS dan Inggris serta pasukan multinasional yang masih ditempatkan di wilayah Irak.

Kamis (24/10) malam puluhan orang perkumpul di pusat konsentrasi di Bangdad dan meneriakkan slogan nasional dan heroik serta menentang praktek korupsi.

Irak selama beberapa hari terakhir dilanda aksi demonsrasi memprotes kondisi buruk pelayanan publik, tidak adanya lapangan kerja dan maraknya praktek korupsi. 

Malaysia akan membuka kedutaan terakreditasi ke Palestina untuk memungkinkannya memperluas bantuan ke Palestina dengan lebih mudah, Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad mengumumkan di sini Jumat (25/10) malam.

Kedutaan akan didirikan di Yordania, katanya ketika berbicara dengan para pemimpin dan perwakilan dari 120 negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) pada KTT GNB ke-18.

“Kami tahu bahwa Israel tidak akan mengizinkan Malaysia membuka kedutaan di Wilayah Pendudukan. Karena itu, kami akan membuka kedutaan di Yordania, ”kata Mahathir.

Perdana menteri yang berusia 94 tahun itu mengatakan pembukaan kedutaan yang terakreditasi akan memungkinkan Malaysia untuk memperluas bantuan kepada Palestina dengan lebih mudah, meskipun ia mengakui bahwa Israel akan menemukan cara untuk memastikan tidak ada bantuan yang mencapai Palestina.

“Saya juga ingin membawa pada kesempatan ini nasib yang menanti saudara-saudara Palestina kita yang miskin. Palestina tetap diduduki oleh rezim brutal. Rezim ini terus memperluas pemukiman ilegal di tanah yang seharusnya menjadi milik Palestina, ”katanya.

Dia mengatakan masyarakat internasional tidak melakukan apa-apa dan tidak dapat mengambil tindakan meskipun Israel terus mencekik kehidupan di Palestina dan Palestina.

“Sangat disayangkan bahwa organisasi dunia yang didirikan oleh negara-negara kuat sekarang melihat orang-orang itu mengabaikan resolusi dari badan dunia itu. Sekarang kami melihat orang lain melakukan hal yang sama, ”tambahnya.

Dia mengatakan Israel telah mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat - sebuah langkah yang jelas-jelas melanggar hukum internasional, serta mengklaim Yerusalem sebagai ibukotanya.

“Banyak negara barat mendukung langkah ini dengan merelokasi atau bersumpah untuk memindahkan kedutaan mereka di sana. Malaysia tidak setuju dengan ini, ”katanya.

Mahathir juga mengambil kesempatan untuk mendesak negara-negara anggota GNB yang telah pindah ke Yerusalem atau berencana untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka.

Ada lebih dari 30 kantor diplomatik dan organisasi internasional di Ramallah dan Gaza Palestina.

Palestina saat ini memiliki kedutaan di Kuala Lumpur sementara Duta Besar Malaysia untuk Mesir diakreditasi untuk Palestina.

Dalam pidatonya di PBB bulan lalu, Dr Mahathir mengatakan bahwa Malaysia tidak dapat menerima penyitaan terang-terangan atas tanah Palestina oleh Israel untuk permukiman mereka dan juga pendudukan Yerusalem oleh Israel.

Malaysia, katanya, menerima negara Israel sebagai fait accompli tetapi menggarisbawahi bahwa karena penciptaan Israel, sekarang ada permusuhan terhadap Muslim dan Islam.

Deputi bidang politik menteri luar negeri Iran, Sayid Abbas Araqchi mengatakan, penurunan komitmen JCPOA Iran akan terus berlanjut hingga Eropa komitmen dengan janjinya.

Abbas Araqchi Kamis (24/10) malam seraya mengisyaratkan prakarsa Perancis dan perundingan Presiden Iran Hassan Rouhani di New York mengingatkan, Iran senantiasa menyambut setiap ide dan inisiatif yang mampu menyelesaikan krisis yang ada secara damai.
 
“Inisiatif seperti ini hanya dapat diterima ketika adil, realistis dan menjamin kepentingan Iran di JCPOA,” papar Araqchi.
 
Seraya mengkritik kebijakan unilateral AS dan ketidakmampuan Eropa menjalankan komitmennya setelah Washington keluar dari JCPOA, Araqchi menegaskan, “Jika tuntutan Iran tidak terealisasi, Tehran akan terus melanjutkan penurunan komtimen JCPOAnya berdasarkan butir 36 kesepakatan internasional ini.”
Wakil menlu Iran ini mengungkapkan, tidak ada yang boleh meragukan tekad Iran menurunkan komtimennya di JCPOA.
 
Araqchi masih menekankan bahwa jalur diplomasi masih tetap terbuka, namun jalur ini kian hari semakin sempit dan sulit serta negara-negara yang tersisa di JCPOA jika tidak serius dalam mempertahankan perjanjian nuklir ini maka mereka harus menyadari bahwa hanya sedikit waktu yang tersisa bagi mereka.
 
Deputi menlu Rusia, Sergei Ryabkov seraya menekankan bahwa keluarnya AS dari JCPOA melanggar resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB mengatakan, Rusia mendukung JCPOA sebagai sebuah prestasi besar multilateralisme dan akan berusaha untuk mempertahankan prestasi ini.
 
Lobi Araqchi dan Ryabkov dalam kapasitasnya sebagai juru runding senior nuklir berlangsung rutin di Tehran dan Moskow.
 
Abbas Araqchi Kamis (24/10) bertemu dengan Ryabkov di Moskow.

Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani seraya menekankan bahwa bangsa Iran dan Venezuela melalui resistensi mereka telah memberi pelajaran berharga kepada Amerika mengatakan, Tehran siap memperluas hubungannya dengan Caracas sebagai negara sahabat dan bersaudara di segala sektor.

Rouhani Jumat (25/10) dalam pertemuannya dengan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro di sela-sela KTT ke-18 Gerakan Non Blok (GNB) di Baku, Republik Azerbaijan mengatakan, Iran dan Venezuela saling membantu di berbagai forum internasional dan politik serta sikap ini akan tetap dilanjutkan.

Rouhani juga mengkonfirmasi kesiapan Iran untuk memperkuat kerja sama finansial dan perbankan serta transfer pengalaman di bidang teknis dan infrastruktur siber, teknologi baru dan pertanian ke Venezuela.

Presiden Iran seraya menjelaskan bahwa bangsa Iran dan Venezuela melalui resistensinya melawan rencana intervensif Amerika, telah memaksa Washington mundur dan mengakui kekalahannya, menambahkan, Amerika gagal meraih prestasi apapun dalam memajukan rencananya di kawasan Asia Barat, mulai dari Irak dan Suriah hingga Palestina, Afghanistan dan Yaman.

Di pertemuan itu, Rouhani juga mengisyaratkan indeks ekonomi Iran positif selama beberapa bulan lalu menekankan, ini menunjukkan bahwa rencana kubu arogan dan Amerika serta represi ekonomi mereka gagal dan sia-sia.

Sementara itu, Nicolas Maduro di pertemuan ini menghendaki perluasan lebih besar hubungan kedua negara di semua sektor dan mengatakan, komisi kolektif kerja sama ekonomi kedua negara telah mempersiapkan seluruh mekanisme dan peluang kerja sama, di mana kini harus dilakukan langkah untuk mempercepat implementasinya.

Presiden Venezuela seraya menjelaskan bahwa sangat disayangkan di Amerika yang berkuasa adalah kubu paling haus perang dan ekstrim menandaskan, kini semua negara independen membentuk front anti perilaku ekstrim dan teroris Amerika serta fenomena ini sangat berharga.

Presiden Turki meminta Amerika Serikat menyerahkan komandan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) kepada Ankara.

"Amerika harus menyerahkan Komandan SDF, Mazloum Abdi yang dinyatakan buron oleh interpol kepada Turki," kata Recep Tayyip Erdogan dalam wawancaranya dengan Televisi TRT seperti dilaporkan Kantor Berita Perancis AFP.

Baru-baru ini, sekelompok senator Amerika meminta Deplu negara ini secepatnya memberi visa kepada Mazloum Abdi supaya ia pergi ke Amerika.

Pasukan Demokratik Kurdi (SDF) mendapat dukungan dari Amerika Serikat.

Agresi militer Turki yang diberi sandi "Mata Air Perdamaian" dan dilancarkan sejak 9 Oktober 2019 selama delapan hari ke utara Suriah dengan dalih memerangi terorisme dan membersihkan kawasan perbatasan Turki-Suriah dari keberadaan milisi Kurdi yang dianggap teroris oleh Ankara. Agresi ini dihentikan sementara setelah tercapai kesepakatan antara Moskow dan Ankara.

Namun begitu sampai saat ini pasukan Turki masih ditempatkan di wilayah utara Suriah dan belum keluar dari kawasan ini.

Rusia dan Turki dalam proses perundingan antara presiden kedua negara menandatangani nota kesepahaman 10 butir terkait kondisi keamanan di utara Suriah.

Invasi Turki ke utara Suriah ini menuai kecaman luas dari rakyat dan pemerintah Damaskus serta masyarakat internasional.

Khatib shalat Jumat Tehran mengatakan, strategi Republik Islam Iran berbeda dengan strategi Amerika dan rezim Zionis Isreal. Strategi Iran menurutnya adalah interaksi konstruktif dengan masyarakat dunia.

Hujjatul Islam Sayid Mohammad Hassan Abou Torabifard di khutbah shalat Jumat Tehran seraya menekankan bahwa AS dan Israel serta negara yang sehaluan dengan mereka hanya mengenal kekerasan menjelaskan, negara-negara yang ingin membela kepentingan nasionalnya di hadapan kubu arogan, maka mereka harus membelanya dengan kekuatan politik, sains, defensif, ekonomi dan kekuatan.

"Strategi Amerika dan Israel sejak awal revolusi rakyat Iran dan terbentukan pemerintahan Islam dalah pengobaran perang dan konfrontasi berkesinambungan dengan Repulbik Islam," papar Abou Torabifard.

Imam Jumat Tehran seraya menjelaskan bahwa melawan unipolaritas dunia sebagai salah satu tujuan yang dicanangkan dalam perspektif 20 tahun Republik Islam, mengingatkan, perluasan kerja sama bilateral, regional dan internasiona, menghindari tensi dan mengupayakan kawasan terbebas dari kehadiran asing termasuk strategi Republik Islam Iran.

"Kekuatan defensif, front muqawama Islam, persatuan dan solidaritas bangsa Iran merupakan faktor untuk menahan Amerika dan pelanggaran terhadap geografi Republik Islam Iran," papar Abou Torabifard. 

Ayatullah Sayid Murtadha Langgarudi dilahirkan di kota Langgarud, sebuah kawasan di utara Iran, pada tahun 1306 Hijriah.

 Sejak masih muda, Ayatullah Langgarudi sudah menunjukkan bakatnya yang besar di bidang agama. Awalnya, ia belajar di hauzah ilmiah Qazvin. Kemudian, ia melanjutkan pelajarannya di Tehran.

 Pada tahun 1338 HQ, saat usianya mencapai 32 tahun, beliau pergi ke Najaf, Irak, dan melanjutkan studinya di pusat keilmuan Islam itu hingga mencapai derajat marji.  Pengabdiannya terhadap Islam dilakukan dengan cara mengajar.

58 tahun yang lalu, tanggal 19 Shafar 1383 HQ, Ayatullah Sayid Murtadha Langgarudi, Ayatullah Sayid Murtadha Langgarudi meninggal dunia.

Perdana Menteri Irak Adil Abdul Mahdi mengatakan, revolusi Imam Husein as merupakan revolusi melawan penyimpangan, penindasan dan kezaliman, dan ziarah Arbain membawa pesan penentangan terhadap kerusakan dan korupsi.

"Partisipasi jutaan orang dalam peringatan Arbain menunjukkan bahwa rakyat Irak bebas dan hidup, dan tidak tertipu oleh tipu daya musuh," kata Abdul Mahdi dalam pernyataan menandai Hari Arbain Huseini as pada Sabtu (19/10/2019).

Dia mengapresiasi kerja keras Angkatan Bersenjata Irak, pasukan dan dinas keamanan, kementerian-kementerian dan para pemiliki Mokeb (tenda dan posko) untuk melayani para peziarah Arbain.

PM Irak menuturkan, upaya yang dilakukan untuk melayani para peziarah Imam Husein as sejalan dengan upaya dan gerakan berkesinambungan rakyat dan pemerintah untuk reformasi dan konstruksi, memenuhi tuntutan sah rakyat Irak, memberantas korupsi dan mengembalikan hak-hak dan kekayaan rakyat.

"Upaya untuk memberantas penyimpangan dan korupsi akan terus berlanjut, sebab ketimpangan sosial harus dihilangkan dan keadilan sosial harus dicapai," pungkasnya.

Perdana Menteri Irak Adil Abdul Mahdi
Hari ini, Sabtu, 20 Safar 1441 H yang bertepatan dengan tanggal 19 Oktober 2019 adalah hari Arbain.

Arbain adalah peringatan mengenang 40 hari Kesyahidan Imam Husein as, Cucu Baginda Nabi Muhammad Saw yang dibantai oleh pasukan Yazid di Karbala pada tanggal 10 Muharram 61 H.

Peringatan Arbain di Karbala setiap tahunnya diikuti oleh jutaan peziarah dari berbagai negara dunia, terutama peziarah dari negara-negara Muslim.

Setelah para peziarah tiba di Irak, mereka berjalan kaki dari kota Najaf menuju Karbala yang berjarak sekitar 82 km untuk menghadiri acara Arbain Huseini as.  

Penduduk Irak sebagai tuan rumah menyiapkan berbagai pelayanan kepada para peziarah seperti penyediaan makanan dan minuman gratis, dan pelayanan-pelayanan lainnya, termasuk pelayanan medis.

Mereka mendirikan posko-posko pelayanan peziarah Arbain di berbagai sudut kota Karbala dan rute perjalanan yang dilalui peziarah dari kota Najaf ke Karbala.

Berdasarkan data resmi Irak, sekitar 14 juta peziarah berjalan kaki dari kota Najaf ke Karbala pada tahun lalu, di mana ini merupakan pertemuan keagamaan terbesar di dunia yang terjadi setiap tahun.