Panglima Angkatan Laut (AL) Republik Islam Iran mengabarkan patroli kapal perusak Alborz di pintu masuk Selat Bab El Mandeb.

Laksamana Habibullah Sayyari mengabarkan hal itu di sela-sela peringatan Hari Guru di Universitas Tinggi Pertahanan Nasional, Kamis (30/4) ketika menyinggung kehadiran armada Angkatan Laut Iran di Teluk Aden.

Sayyari mengatakan, armada AL Iran akan memasuki hari ke-34 dari kehadirannya di Teluk Aden dan Selat Bab El Mandeb.

Ia menambahkan, kehadiran armada AL Iran di perairan bebas berdasarkan hukum-hukum internasional, dan armada ini melakukan patroli dalam kerangka kepentingan-kepentingan nasional dan ekonomi Iran serta melindungi kapal-kapal perdagangan.

Menurutnya, dengan berakhirnya misi armada ke-34 AL Iran di Teluk Aden dan Bab El Mandeb, maka armada ke-35 akan dikirim ke wilayah tersebut.

Panglima AL Iran menegaskan, patroli armada AL Iran di zona perairan bebas bertujuan untuk melindungi kapal-kapal dagang.

Menteri Luar Negeri Iran menyampaikan pesan selamat kepada Adel bin Ahmed Al Jubeir, karena diangkat menjadi Menlu baru Arab Saudi.

Kantor diplomasi media, Kemenlu Iran (30/4) melaporkan, Mohammad Javad Zarif, Menlu Iran, Kamis (30/4) selain menyampaikan ucapan selamat atas diangkatnya Adel Al Jubeir sebagai Menlu Saudi juga berharap di masa tugas Adel Al Jubeir, hubungan dua rakyat dan pemerintah, Iran-Saudi dapat diperluas.

Salman bin Abdulaziz, Raja Saudi, Rabu (29/4) secara mengejutkan memerintahkan perombakan luas di kabinet pemerintahan negara itu.

Raja Saudi dalam perintahnya menunjuk Adel Al Jubeir untuk menggantikan posisi Saud Al Faisal sebagai Menlu negara itu.

Wakil Ketua Majelis Syura Islam Iran mengatakan, keamanan yang terwujud di Teluk Persia adalah buah dari kekuatan kontinu Iran di kawasan.

IRIB News (30/4) melaporkan, Mohammad Hassan Aboutorabi Fard, Kamis dalam Festival Budaya Nasional Teluk Persia di Bandar Abbas, Selatan Iran menuturkan, ÔÇ£Saat ini, kekuatan Iran di Teluk Persia menjadi penghalang bagi ISIS untuk menduduki wilayah tersebut.ÔÇØ

Ia menambahkan, ÔÇ£Kawasan Teluk Persia terus memanas karena kehadiran Amerika Serikat, akan tetapi keamanannya tetap terjaga karena kekuatan Iran.ÔÇØ

Lebih lanjut Aboutorabi Fard menjelaskan, ÔÇ£Seluruh pengamat politik dan geografi meyakini bahwa Iran termasuk dari beberapa titik strategis,geopolitik dan sensitif di dunia.ÔÇØ

ÔÇ£Tidak diragukan, salah satu faktor yang menentukan posisi kunci dan geografis ini adalah kehadiran Teluk Persia dan Iran yang selalu berada di samping teluk strategis ini,ÔÇØ tandasnya.

Perundingan antara Wakil-wakil Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran dan Wakil Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa mengenai penulisan teks rencana aksi bersama komprehensif berlanjut hari ini, Jumat (1/5).

Seperti dilansir FNA, dalam perundingan di hari kedua di sela-sela Konferensi Kaji Ulang Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT ReviewConference) di New York akan dihadiri oleh Sayid Abbas Araqchi dan Majid Takht-Ravanchi, masing-masing Wakil Menteri Luar Negeri Iran, dan Helga Schmid, Wakil Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa dalam kerangka penulisan teks rencana aksi bersama komprehensif.

Para pakar dari kedua belah pihak juga dilaporkan akan melakukan perundingan terkait tema tersebut.

Babak baru konsultasi nuklir di New York dalam kerangka penulisan teks kesepakatan komprehensif nuklir telah di mulai pada Kamis, di mana Araqchi dan Takht-Ravanchi telah berunding dua tahap yang keseluruhannya delapan jam dengan Schmid.

Ketiganya akan melanjutkan pembicaran itu pada Jumat pukul 10:30 waktu New York.

Sebelumnya, Mohammad Javad Zarif, Menlu Iran dalam pidatonya di Universitas New York, Rabu, mengatakan, jika Iran dan Kelompok 5+1 mencapai kesepakatan hingga akhir Juni mendatang, maka beberapa hari selanjutnya Dewan Keamanan PBB akan memverifikasinya di bawah Bab VII Piagam BBB.

Berdasarkan resolusi tersebut, semua resolusi sebelumnya termasuk resolusi-resolusi sanksi akan dicabut, dan resolusi ini juga mengikat pemerintah AS.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar mengatakan, penguatan produksi dalam negeri adalah satu-satunya cara untuk "menyelesaikan persoalan negara dan implementasi Ekonomi Muqawama."

Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei mengemukakan hal itu dalam pidatonya di depan ribuan pekerja dan buruh di seluruh negeri, Rabu (29/4).

Dalam pidatonya, Rahbar menjelaskan tugas-tugas para pejabat dan berbagai lembaga serta elemen terkait produksi dalam negeri, dan menuturkan, kunci penyelesaikan persoalan ekonomi Iran bukan di Lausanne, Jenewa dan New York, namun di dalam negeri sendiri.

Ia menambahkan, semua pihak harus melaksanakan tanggung jawab-tanggung jawabnya untuk memperkuat produksi dalam negeri sebagai satu-satunya cara untuk memperbaiki masalah ekonomi.

Sanksi-sanksi kejam ekonomi, kata Ayatullah Khamenei, berdampak pada munculnya persoalan, namun tidak akan mampu mencegah "upaya umum, terorganisir dan terencana" untuk mendongkrak produksi dalam negeri.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran lebih lanjut menyinggung kemajuan-kemajuan Iran di sektor industri militer, bioteknologi, pembangunan bendungan, nanoteknologi, kemandirian industri, teknologi nuklir dan sektor-sektor lainnya sebagai bukti ketidakmampuan sanksi untuk mencegah upaya-upaya di dalam negeri.

Ayatullah Khamenei mengatakan, di sebagian sektor tersebut, tekanan-tekanan sanksi sangat ketat dan kuat, namun tidak mampu menghambat upaya dan kemajuan kekuatan-kekuatan dalam negeri.

Di bagian lain pidatonya, Rahbar memuji kekuatan, kewaspadaan dan pengorbanan para pekerja dan buruh dalam menghadapi provokasi terus menerus dari internal dan asing selama tiga dekade terakhir.

Pekerja dan buruh, kata Ayatullah Khamenei, telah memberikan ujian baik dengan menanggung semua kesulitan dan persoalan serta upaya konstan untuk kemajuan Iran, dan para pejabat harus mengapresiasi dan berterimakasih atas pengorbanan mereka dengan berusaha untuk menyelesaikan persoalan para pekerja.

Menurut Rahbar, penguatan struktur internal termasuk di sektor ekonomi, akan memperkuat para perunding Iran di setiap meja perundingan.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran lebih lanjut menilai penanganan tegas dalam memerangi penyelupan sebagai salah satu faktor sangat efektif untuk memperkuat produksi dalam negeri.

Ayatullah Khamenei menjelaskan, impor sejumlah barang berada dalam kewenangan sektor swasta, namun pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pemantauan barang-barang impor guna mencegah kerugian terhadap produksi dalam negeri.

Ketika menyinggung pekerjaan dan minat pemerintah serta kehadiran orang-orang mumpuni di dewan menteri, Rahbar menyatakan harapan bahwa masalah produksi dan masalah-masalah lainnya akan dapat terselesaikan dengan bekerja dan upaya lebih dari rakyat dan pejabat Iran.

Pemerintah Indonesia akhirnya tetap melaksanakan eksekusi mati gelombang kedua kasus narkoba. Eksekusi mati ini dilangsungkan terhadap delapan orang hari Rabu pukul 00.35 WIB di Pulau Nusakambangan. Kedelapan terpidana mati yang dieksekusi adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dari Australia, Martin Anderson dari Ghana, Raheem A Salami, Sylvester Obiekwe, dan Okwudili Oyatanze dari Nigeria, Rodrigo Gularte dari Brasil, dan Zainal Abidin dari Indonesia.

Satu orang terpidana hukuman mati asal Filipina yakni Mary Jane Veloso ditangguhkan eksekusinya. Pasalnya, ada perkembangan terbaru dalam kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan warga negara Filipina ini. Mary batal dieksekusi karena perekrutnya, Maria Kristina Sergio, menyerahkan diri ke kepolisian Filipina. Jaksa Agung Prasetyo memberikan konfirmasi bahwa Mary Jane batal dieksekusi karena atasannya, Maria Kristina Sergio, ditangkap dan Mary Jane akan ditindaklanjuti sebagai saksi.

Maria adalah orang yang diduga memperalat Mary untuk membawa koper berisi heroin. Hal ini sebelumnya juga telah disampaikan sendiri oleh Presiden Filipina Benigno Aquino III pada pemerintah Indonesia. Pihak pengacara dan keluarga sebelumnya mengatakan bahwa Mary yang tertangkap di bandara Yogyakarta karena membawa 2,6 kilogram heroin pada 2010 adalah korban, bukan pelaku.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir, penangguhan eksekusi mati terhadap Mary menunjukkan bukti bahwa proses hukum di Indonesia sangat hati-hati.

Selain Mary Jane Veloso, Kejaksaan Agung Indonesia juga menangguhkan eksekusi mati terpidana asal Perancis, Serge Areski Atlaoui, karena tengah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sebelumnya pada Januari 2015 lalu,  pemerintah Indonesia telah menghukum mati lima narapidana kasus narkoba asal Malawi, Nigeria, Vietnam, Brasil, Belanda dan satu orang warga Indonesia sendiri.

Pemerintah Australia melayangkan protes keras atas eksekusi duo Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Perdana Menteri Australia Tony Abbott menarik duta besarnya untuk Indonesia, Paul Grigson, menyusul eksekusi dua warga negara Australia tersebut Rabu (29/4) pukul 00.35 WIB. Menanggapi sikap Abbott, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah Australia untuk menghormati kedaulatan hukum Indonesia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon juga menyerukan Indonesia untuk menahan melakukan eksekusi dan mendesak Presiden Jokowi mendeklarasikan moratorium hukuman mati. Australia, Perancis dan Uni Eropa juga menegaskan bahwa reputasi internasional Indonesia menjadi pertaruhannya, terutama menyangkut upaya pemerintah Jokowi dalam membebaskan WNI dari eksekusi mati di negara lain.

Perundingan Nuklir antara Republik Islam Iran dan Kelompok 5+1 untuk penulisan teks kesepakatan komprehensif nuklir dilanjutkan hari ini, Kamis (30/4) dengan pertemuan bersama wakil-wakil Menteri Luar Negeri Iran dan Wakil Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa di sela-sela Konferensi Kaji Ulang Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT ReviewConference) di New York.

Penulisan teks perjanjian komprehensif dimulai pekan lalu dengan kesepakatan pihak-pihak yang berunding di Wina, ibukota Austria. Mengenai cara pencabutan sanksi-sanksi terhadap Iran menjadi tema utama dalam penulisan tersebut.

Mohammad Javad Zarif, Menlu Iran dalam pidatonya di Universitas New York, Rabu, menyinggung sanksi-sanksi terhadap Tehran dan perbedaan pandangan mengenai kerangka pencabutan sanksi-sanksi itu. Ia mengatakan, "Apa yang akan kita sepakati pada 30 Juni mendatang bahwa hingga beberapa hari berikutnya, kita akan memiliki sebuah resolusi di Dewan Keamanan PBB berdasarkan butir 41 Bab VII Piagam PBB yang mengikat semua anggotanya, dan akan menjadi resolusi yang menegaskan perjanjian, serta sekaligus mengakhiri semua resolusi sebelumnya, termasuk sanksi-sanksi Uni Eropa."

Selama 18 bulan, Iran dan Kelompok 5+1 (Rusia, Cina, Inggris, Perancis, Amerika Serikat ditambah Jerman) telah melakukan perundingan intensif dan terarah dalam kerangka agenda aksi bersama. Namun apa yang masih menciptakan keraguan dan spekulasi negatif dalam proses perundingan ini adalah ketidakpercayaan yang masih ada kepada Barat khususnya AS.

Selama proses perundingan tersebut, presiden AS, Menlu negara ini dan juru bicara Gedung Putih serta para pejabat Uni Eropa dan Dirjen Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah berulang kali mengatakan bahwa Iran telah melaksanakan semua komitmennya berdasarkan perjanjian Jenewa pada November 2013. Namun contoh yang sama dalam hal ini yang menguatkan kepercayaan Iran, tidak ada di AS dan bahkan Uni Eropa.

Oleh karena itu, aspek-aspek negatif yang mungkin dalam prospek perjanjian potensial -sebelum dikaitkan dengan Iran- akan terfokus pada rekam jejak perilaku dan kinerja AS di masa lalu yang telah berulang kali melanggar janji dan melakukan kebohongan. Sementara Iran telah melaksanakan semua komitmennya bahkan sebelum pernyataan Lausanne (Swiss). Negara ini juga telah membuktikan bahwa pihaknya tidak pernah mengejar permainan politik atau mengulur-ulur waktu, namun Iran mengejar kinerja serius, dan negara ini berharap pihak-pihak lain juga melakukan hal yang sama dan mematuhi pelaksanaan semua komitmen mereka.

Apa yang diinginkan Iran adalah implementasi penuh Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) tanpa adanya diskriminasi. NPT telah menentukan kewajiban bagi para pemilik senjata nuklir dan negara-negara yang mengejar penggunaan damai energi nuklir serta komitmen untuk melaksanakan sepenuhnya traktat ini. Dengan demikian, negara-negara anggota NPT sepenuhnya berhak untuk memanfaatkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Tuntutan tersebut juga telah dibacakan oleh Menlu Iran dalam sebuah pernyataan yang mewakili 120 negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) di Konferensi Revisi NPT di New York. Sebenarnya, tuntutan itu adalah permintaan mayoritas masyarakat dunia yang menunjukkan bahwa masyarakat internasional tidak menerima pandangan pembatasan buatan oleh segelintir negara imperalis.  

Kebijakan standar ganda kekuatan-kekuatan dunia telah menyebabkan Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis semakin lancang. Israel yang memiliki 400 hulu ledak nuklir dan melanggar NPT serta bukan anggota traktat ini, dengan lancangnya mendudukan dirinya di barisan para pendukung NPT di konferensi revisi traktat ini. Sementara, negara-negara yang memberikan teknologi nuklir kepada Israel  juga melakukan hal yang sama ketika mereka sendiri adalah negara-negara pelanggar NPT. Padahal jika ada ancaman di Timur Tengah, maka ancaman itu muncul dari rezim Zionis dan arsenal nuklir Israel.

Mantan Sekjen PBB mengkhawatirkan berlanjutnya kejahatan yag dilakukan kelompok teroris ISIS di Irak. Kofi Annan menilai kehadiran ISIS akibat pendudukan Irak oleh AS. Mantan wakil khusus PBB urusan Suriah dalam wawancara dengan Russia Today menyatakan bahwa penumpasan teroris ISIS yang disuarakan Barat hanya sekedar propaganda belaka. Menurut Annan, masalah instabilitas Irak saat ini akibat agresi militer AS terhadap negara Arab itu sejak tahun 2003 lalu. Serangan AS ke Irak menyebabkan militer negeri kisah 1001 malam itu porak-poranda, struktur dan institusi pemerintah hancur, dan sarana kemunculan kelompok teroris ISIS terbentang.Selama menjabat sebagai Sekjen PBB, Kofi Annan menegaskan tidak pernah mendukung agresi militer AS di Irak.

Senada dengan pernyataan Kofi Annan mengenai dampak destruktif agresi militer AS terhadap Irak, mantan wakil khusus PBB urusan Suriah, Lakhdar Brahimi hari Kamis (30/4) mengungkapkan bahwa lahirnya kelompok teroris semacam ISIS di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, sebagai buah getir dari agresi militer AS di Irak tahun 2003 silam.

Serangan militer yang dilancarkan AS di Irak dengan menggunakan dalih memusnahkan senjata pembunuh massal di negara ini telah menewaskan 100.000 warga sipil, dan menghancurkan infrastrukktur negara Arab itu. Hingga kini AS tetap tidak melepaskan intervensinya terhadap urusan internal Irak, bahkan belakangan ini semakin meningkat dengan dalih menumpas teroris ISIS. Padahal, rakyat dan pemerintah Irak sendiri bersama publik regional dan internasional selama ini mengecam keras campur tangan Washington dalam urusan internal Irak.

Intervensi terbaru kembali dilakukan AS. Pasalanya, Kongres AS melemparkan RUU mengenai prakarsa untuk mempersenjatai Kurdi dan Sunni Irak tanpa izin dari pemerintah Baghdad. Kebijakan tersebut merupakan bentuk terang-terangan intervensi Washington dalam urusan dalam negeri Irak. Pemimpin masyarakat, pejabat tinggi dan politisi Irak menilai penerapan kebijakan tersebut akan memecah belah negara Arab itu. Hingga kini, AS melancarkan berbagai manuver untuk melemahkan persatuan nasional Irak dan menciptakan kawasan Timur Tengah senantiasa tidak stabil.

Tujuan Washington tidak lain untuk mewujudkan prakarsa "Timur Tengah Baru". Salah satu variabel dari prakarsa ini adalah separatisme di Irak dan menjadikan negara Arab kaya minyak itu terbagi menjadi beberapa negara yang tercerai-berai.

Skenario ini sudah diterapkan di Sudan dengan membaginya menjadi dua negara.Skenario yang sama juga sedang dijalankan di Suriah dengan menggunakan antek-anteknya di kawasan.   

Sejatinya, menghadapi situasi dan kondisi demikian, para pejabat dan pemimpin agama Irak menyerukan untuk memperkokoh persatuan nasional serta kewaspadaan bangsa menghadapi segala bentuk konspirasi musuh dan melanjutkan operasi menumpas teroris takfiri ISIS.

Militer rezim Zionis Israel kembali melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menembaki perahu-perahu nelayan Palestina di pantai Jalur Gaza.

Seperti dilansir kantor berita Sama, kapal-kapal tempur militer rezim Zionis, Jumat (1/5) pagi menembaki perahu-perahu nelayan Palestina di pantai Gaza dan menimbulkan banyak kerugian bagi para nelayan.

Namun belum ada laporan mengenai jatuhnya korban jiwa dalam insiden tersebut.

Penyerangan itu dilakukan ketika para nelayan Palestina melakukan aktivitasnya di jarak kurang dari empat mil laut dari pantai Gaza.

Sejak Gaza diblokade Israel dari laut, darat dan udara delapan tahun lalu hingga sekarang, mengail ikan dan bertani adalah sumber pendapatan terpenting penduduk wilayah ini, namun militer rezim Zionis selalu menghalangi aktivitas para nelayan dan petani Gaza dengan menembaki mereka.

Khatib Shalat Jumat Tehran mengatakan, meskipun terdapat berbagai tekanan dari Barat, namun Republik Islam Iran tetap melanjutkan aktivitas damai nuklirnya.

Ayatullah Muhammad Emami Kashani dalam khutbah shalat Jumat pada hari ini, Jumat (1/5) menegaskan, Iran membela dan mempertahankan hak-hak nuklirnya berdasarkan pemikiran dan logika, dan mengumumkan bahwa negara ini tidak pernah mengejar untuk mencapai senjata nuklir.

Khatib Shalat Jumat Tehran lebih lanjut menyinggung pernyataan dan pandangan sejumlah pejabat Barat bahwa mereka tidak mempercayai Iran.

Ayatullah Emami Kashani menuturkan, mereka mempertanyakan kejujuran dan niat baik Iran ketika mereka sendiri membahayakan stabilitas keamanan dunia dengan kebohongan dan intervensi mereka dalam urusan semua negara independen.

Ulama terkemuka Iran itu juga menyinggung pembunuhan setiap hari terhadap warga Yaman oleh serangan militer Arab Saudi.

Rayat Arab Saudi dan bangsa-bangsa Arab serta umat Islam, kata Ayatullah Emami Kashani, tidak seharusnya bungkam atas kejahatan-kejatahan ini, dan jika mereka tidak memprotes pendekatan anti-kemanusiaan ini maka mereka turut berdosa atas dosa pemerintahan-pemerintahannya.

Di bagian lain khutbahnya, Ayatullah Emami Kashani menyinggung kemungkinan persetujuan alokasi sumber-sumber finansial dan senjata oleh Kongres Amerika Serikat kepada berbagai kelompok di Irak.

"Sangat disesalkan bahwa Kongres AS berusaha membagi Irak menjadi tiga kelompok: Syiah, Sunni dan Kurdi meskipun rakyat Irak bersatu dan melawan konspirasi ini," ungkapnya.

Khatib Shalat Jumat juga mengucapkan selamat atas kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib as, dan menuturkan, mengikuti para tokoh agama dan Ahlul Bait as yang suci merupakan faktor yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan martabat umat Islam.