Anggota Majelis Rendah Inggris, dalam suratnya untuk Menteri Luar Negeri negara ini menuntut sanksi dan pelarangan penandatanganan segala bentuk kontrak ekonomi atau perdagangan dengan Israel.

60 anggota Majelis Rendah Inggris, Jumat (29/11/2024) yang dipimpin oleh dua anggota independen di Parlemen bernama Richard Burgon, dan Imran Hussain, melayangkan surat kepada Menlu Inggris, David Lammy, menuntut penjatuhan sanksi komprehensif atas Israel, karena terus melanggar hukum internasional.
 
Dalam surat itu juga disinggung soal keputusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada Juli lalu bahwa pendudukan Israel, di wilayah Palestina, melanggar hukum, dan anggota Parlemen Inggris, menuntut diakhirinya pendudukan tersebut sesegera mungkin.
 
Sebelumnya pada hari Kamis, pada pendukung Palestina, berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan Inggris. Mereka menuntut boikot segera terhadap ekspor senjata ke Israel.
 
Para demonstran dalam aksinya meminta pemerintah Inggris, tidak terlibat dalam genosida di Gaza, yang telah menyebabkan lebih dari 44.000 orang gugur di tangan Israel sejak 7 Oktober 2023.
 
Beberapa bulan lalu, salah seorang pejabat Kemlu Inggris, Mark Smith, juga mundur dari posisinya sebagai protes atas kerja sama negaranya dengan Rezim Zionis, dalam genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza.
 
Diplomat senior Inggris itu menulis, "Sangat jelas bahwa Israel, sedang melakukan kejahatan perang di Gaza, dan saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan saya sebagai sekutu kejahatan mengerikan ini."