Menteri luar negeri Republik Islam Iran dalam sidang Dewan HAM di Jenewa, menegaskan urgensi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghindari standar ganda serta selektif.
Sayid Abbas Araghchi, menlu Iran bertolak ke Jenewa untuk menghadiri sidang tingkat tinggi Dewan HAM dan Konvensi Pelucutan Senjata PBB. Menurut laporan Parstoday, Araghchi di sidang Dewan HAM seraya mengungkapkan penyesalannya atas berlanjutnya standar ganda dan selektif di isu HAM, menyebut penggunaan isu-isu Ham sebagai alat untuk pemanfaatan politik telah melemahkan kepercayaan berbagai bangsa terhadap Dewan HAM dan organisasi internasional.
"Iran, mengingat budayanya yang kaya dan sejarah panjangnya di bidang HAM, senantiasa berusaha untuk meningkatkan hak individu dan sosial warganya. Dalam hal ini, kami telah melakukan upaya besar untuk meningkatkan hak asasi manusia termasuk hak perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas di negara kami," papar Araghchi.
Berita lainnya:
Dewan Keamanan PBB Mengesahkan Resoludi untuk Mengakhiri Perang Ukraina
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) menyetujui resolusi usulan AS yang menyerukan diakhirinya segera perang antara Ukraina dan Rusia. Pengesahan resolusi ini terjadi setelah kegagalan upaya AS di Majelis Umum PBB untuk meloloskan resolusi yang diinginkannya. Dalam pemungutan suara Dewan Keamanan, 10 negara memberikan suara mendukung resolusi AS, 5 negara abstain, tetapi tidak ada negara yang menentangnya.
Resolusi AS mengenai Ukraina, yang didukung oleh Rusia, disahkan di Dewan Keamanan PBB sementara negara-negara Eropa sangat menentang rencana untuk menekan Ukraina agar menyerah, dan Prancis serta Inggris kali ini abstain alih-alih menggunakan hak veto mereka (suara menentang).
Legislator Eropa: Israel Pemberontak
Associated Press (AP) melaporkan: Anggota parlemen Parlemen Eropa Lynn Boylan mengatakan Israel adalah negara jahat dan penodaan tersebut menunjukkan tingkat pengabaian terhadap hukum internasional. Boylan, anggota partai Sinn Féin di Irlandia, mengatakan bahwa Eropa harus meminta pertanggungjawaban Israel, seraya menambahkan: "Perilaku keterlaluan Israel merupakan akibat dari kegagalan komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawabannya." Perlu dicatat bahwa rezim Israel mencegah Boylan memasuki Palestina pada hari Senin.
