Demokrasi Ala Washington di Kamboja

Rate this item
(0 votes)

Pemimpin oposisi Kamboja mengancam akan melancarkan aksi unjuk rasa besar-besaran menyikapi kekalahan partainya dalam pemilu legislatif yang digelar beberapa waktu lalu.

Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) menolak hasil pemilu tersebut. Pemimpin CNRP, Sam Rainsy yang saat ini berdomisili di AS mengancam akan menyerukan para pendukungnya turun ke jalan sebagai bentuk protes, jika pemerintah Phnom Penh tidak membentuk komisi independen penyelidikan terhadap kecurangan pemilu.


Pada pemilu legislatif Kamboja yang digelar 28 Juli lalu, Partai Rakyat Kamboja (CPP) meraih 68 dari 123 kursi parlemen mengungguli Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) yang meraih 55 kursi.

Rainsy menuding kemenangannya dijegal oleh berbagai pelanggaran dalam pengambilan suara. CNRP mendesak penyelidikan yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait tuduhan bahwa sebanyak 1,25 juta pemilih disingkirkan dari daftar, dan lebih dari sejuta "pemilih hantu", serta 200 ribu nama ganda ditambahkan ke dalam daftar itu.

Tampaknya, isu kecurangan pemilu terus digulirkan oposisi Kamboja. Sejak awal Rainsy memblow up isu ini untuk menarik dukungan negara-negara Barat, terutama AS yang memiliki kepentingan terselubung terhadap negara di Asia Tenggara itu.

Bercokolnya kembali Hun Sen selama lima tahun ke depan setelah berkuasa selama 28 tahun menunjukkan bahwa sistem partai tunggal masih berlaku di Kamboja, yang kini berada dalam kendali Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP).

Di sisi lain, Kamboja terancam bahaya konflik internal antara kubu seiring meningkatnya isu demokratisasi yang diusung para antek asing.

Para analis politik memandang isu protes yang dilancarkan oposisi juga tidak terlepas dari peran interventif kekuatan adidaya global. AS berupaya mengail di air keruh dengan memanfaatkan isu demokrasi di Kamboja demi menekan penguasa negara itu melalui tangan oposisi semacam Rainsy yang memimpin Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP).

Tampaknya, Washington berupaya memainkan isu demokrasi dan hak asasi manusia di Kamboja untuk menyulut perlawanan sipil terhadap pemerintah Phnom Penh. Meski upaya tersebut tidak terlalu membuahkan hasil saat ini, tapi dalam jangka panjang benih yang ditanam Gedung Putih telah cukup ampuh untuk menyulut friksi internal semakin berkobar di Kamboja. Dan kini, bagaimana upaya pemerintah dan rakyat Kamboja meredam dan mengatasinya.

Read 1897 times