Di saat krisis politik dan friksi antar pemerintah serta kelompok oposisi terus berlanjut, aliansi wartawan negara ini menyeru untuk menggelar aksi mogok massal.
Aliansi wartawan dalam protesnya atas aksi penangkapan dan pelanggaran kebebasan berekspresi menyatakan hari Selasa (17/9) akan digelar aksi mogok massal. Penangkapan Ziyad al-Hani, wartawan Tunisia dengan dakwaan menghina seorang hakim, telah memicu pembangkangan sosial di negara ini.
Iklim sosial di Tunisia saat ini sangat labil dan hal ini dalam kondisi ketika pemerintah negara ini berusaha untuk meredam ketegangan yang ada. Pemerintah Tunisia telah memilih strategi politik untuk keluar dari krisis yang berlaku di negara ini.
Lobi dengan partai politik dan asosiasi perdagangan merupakan isu yang dihadapi oleh pemerintah Tunisia dan Partai Ennahda sebagai struktur utama di pentas politik negara ini. Dalam beberapa pekan terakhir terjadi sejumlah pertemuan antara pemimpin Partai Ennahda dan Beji Caid Essebsi, tokoh kubu oposisi yang popular dan berhasil mengumpulkan banyak pendukung. Meski sampai saat ini pertemuan ini belum menunjukkan hasil, namun petinggi Tunisia masih berpikir untuk mempersiapkan rekonsiliasi nasional dengan mencapai kesepakatan dengan Essebsi.
Namun poin yang tidak dapat dipungkiri di sini adalah pemerintah serta Partai Ennahda tidak memiliki pilihan kecuali menunjukkan sikap lebih lunak kepada kubu oposisi. Asosiasi perdagangan Tunisia, sebagai kubu terkuat mengambil sikap anti pemerintah Perdana Menteri Ali Laarayedh dan meminta kabinet negara ini mengundurkan diri sehingga terbentuk sebuah pemerintahan nonpartai.
Di sisi lain, berbagai partai yang tergabung dalam pemerintahan juga mulai mengambil sikap anti Partai Ennahda dan Ali Laarayedh. Yang paling patut disesalkan adalah sikap Presiden Moncef Marzouki terkadang malah menuding pemerintah gagal dalam mengelola negara. Dalam iklim seperti ini, berbagai aliansi seperti aliansi wartawan juga memanfaatkan kondisi ini dengan memprovokasi opini publik.
Saat ini, ketika ketegangan politik dan sosial di Tunisia kian memanas, maka peluang aktivitas kelompok radikal semakin terbuka lebar. Isu ini sejatinya alasan tepat bagi kelompok oposisi dan mereka dengan mendakwa masalah keamanan mulai mengobarkan agitasi anti pemerintah di Tunisia.
Sejumlah pengamat politik meyakini, jika pemerintah Tunisia dalam waktu singkat membawa negara ini keluar dari krisis, maka terpuruknya negara ini ke dalam gelombang krisis sosial besar bukan hal yang tidak mungkin. Khususnya dari sisi ekonomi dan kehidupan warga Tunisia juga sulit. Kondisi ini juga dapat menjadi tekanan tersendiri kubu oposisi kepada pemerintahan Ali Laarayedh.
