Setelah 11 bulan gagal membentuk kabinet baru sejak diberi mandat oleh parlemen Lebanon, Tammam Salam akhirnya menyerahkan 24 nama anggota kabinetnya kepada parlemen untuk mendapat mosi percaya.
 
Pada bulan Maret 2013, Najib Mikati mengundurkan diri dari posisi perdana menteri setelah terlibat friksi dengan Gerakan 14 Maret. Tammam Salam, pada enam April 2013 ditunjuk menggantikan Mikati, namun friksi politik, etnis dan intervensi sejumlah negara asing khususnya Arab Saudi di urusan internal Lebanon menjadi penghalang pembentukan kabinet Tammam Salam selama 11 bulan.
 
Susunan kabinet usulan Tammam Salam yang terdiri dari 24 menteri, mencakup 8 dari kubu 8 Maret, 8 menteri dari kubu 14 Maret dan 8 menteri dari orang dekat Michel Sleiman, presiden Lebanon serta Walid Jumblatt harus diserahkan kepada parlemen untuk meraih mosi percaya.
 
Kesepakatan pembagian kabinet sama rata di antara kubu politik tercapai setelah dua kubu yang bersaing (8 dan 14 Maret) sepakat bahwa keduanya tidak diperbolehkan menveto setiap keputusan pemerintah. Jika pemerintah baru Lebanon gagal meraih mosi percaya dari parlemen, presiden harus menunjuk perdana menteri baru setelah bermusyawarah dengan berbagai fraksi di parlemen. Penunjukan ini harus dilakukan sebelum 25 Maret 2014, tepatnya sebelum parlemen memulai lobi untuk menunjuk presiden baru.
 
Jika pemerintahan Tammam Salam meraih mosi percaya dari parlemen, maka Lebanon akan keluar dari kevakuman politik setelah 11 bulan. Meski demikian, harus ditunggu apakah Tammam Salam yang menamakan pemerintahannya dengan "Kabinet Kemaslahatan Nasional" memiliki kemampuan untuk meminimalkan kesulitan politik, keamanan, ekonomi dan sosial Lebanon?
 
Tammam Salam  menyatakan bahwa pemerintahannya berusaha melanjutkan kinerjanya di luar tradisi kuno (etnis), namun tak diragukan lagi bahwa pandangan etnis sejumlah kubu politik termasuk kubu 14 Maret yang didukung sejumlah negara asing akan menjadi kedala utama pemerintahan Salam.
 
Memerangi terorisme yang semakin aktif di Lebanon sejak 11 bulan lalu dan mengobarkan instabilitas di berbagai wilayah negara ini, menjadi tugas lain dari pemerintah Tammam Salam. Sementara itu, krisis Suriah akan berdampak besar pada kinerja pemerintah Lebanon dalam memerangi kelompok teroris.
 
Peratifikasian undang-undang pemilu baru di Lebanon juga tercatat sebagai kendala utama yang bakal menghadang pemerintahan Tammam Salam, di mana jika UU ini diratifikasi akan muncul kemungkinan bentrokan antar etnis dan timbulnya kesulitan dalam mensahkan peraturan ini. Jika UU ini berhasil diratifikasi maka akan terbuka peluang penyelenggaraan pemilu parlemen di Lebanon.
 
Di balik seluruh kesulitan ini, harus diperhatikan ulah sejumlah kubu politik Lebanon yang lebih condong kepada sebagian negara kawasan dan kekuatan Barat serta intervensi mereka di urusan internal Beirut. Dengan seluruh problematika ini, sebagaimana juga berbagai kubu politik Lebanon berhasil meraih kesepakatan soal susunan kabinet Tammam Salam setelah 11 bulan, maka harapan atas sikap politik yang lebih rasional berbagai kubu politik di negara ini semakin terbuka.
