Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki telah mengkonfirmasi terbentuknya kabinet interim yang diusulkan oleh Perdana Menteri Ahmet Davutoglu. Mayoritas anggota kabinet ini berasal dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Dua wakil Partai Rakyat Demokratik juga turut serta dalam kabinet sementara.
Dua partai; Partai Republik Rakyat (CHP) dan Partai Gerakan Nasional tidak bersedia terlibat dalam kabinet tersebut. Meski dikatakan bahwa wakil dari Partai Gerakan Nasional menerima usulan kerjasama dalam kerangka Wakil PM, namun ia terancam dikeluarkan dari partai.
Kehadiran dua menteri dari Partai Rakyat Demokratik sebagai sebuah partai pendukung Kurdi di kabinet interim belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini terjadi ketika pemerintah Ankara menganggap Partai Rakyat Demokratik sebagai salah satu partai spekulasi PKK (Partai Buruh Kurdistan) yang menyebabkan meningkatnya konflik antara militer Turki dan PKK.
Pembentukan kabinet interim bertujuan untuk menjalankan pemerintahan Turki hingga pelaksanaan pemilu pada bulan September. Pembentukan kabinet sementara terjadi setelah Davutoglu gagal membentuk koalisi yang akan memberinya mayoritas di parlemen, di mana perkembangan ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah politik kontemporer Turki.
Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu yang adil dan tanpa kecurangan menjadi hal yang sangat penting bagi publik dan partai-partai oposisi. Hasil pemilu mendatang merupakan isu terpenting yang menjadi pembahasan di Turki, dan tampaknya persaingan di antara partai akan semakin meningkat.
Menyusul berkurangnya suara Partai Keadilan dan Pembangunan dalam pemilu 7 Juni, Partai Republik Rakyat berusaha untuk tetap berada di posisinya sebagai partai oposisi terbesar. Partai ini menganggap protesnya terhadap AKP sebagai alasan untuk tidak turut serta dalam pemerintah koalisi yang diketuai oleh partai ini.
Baru-baru ini, pengadilan Ankara menolak tuntutan pembayaran kompensasi kepada Presiden Turki yang sebelumnya mengadukan Kemal Kilicdaroglu, Ketua CHP. Penolakan itu dengan alasan partai-partai politik berhak mengungkapkan pandangan-pandangan atas penentangan kepada pemerintah.
Tampaknya Kilicdaroglu menilai Erdogan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tewasnya 51 orang dalam serangan teroris dan ledakan bom di Reyhanli. Atas dalih tersebut, Erdogan meminta kompensasi 1 juta lira Turki. Namun pengadilan Ankara menolak pengaduan Erdogan dengan alasan Kilicdaroglu sebagai pemimpin partai oposisi memiliki hak untuk menyampaikan penentangannya. Dan akhirnya, pengadilan meminta Erdogan untuk lebih toleransi dengan oposisi.
Situasi tersebut tampaknya telah menguntungkan oposisi dan celaan bagi Erdogan yang dianggap egois. Tak diragukan lagi, keputusan pengadilan Ankara juga telah menegaskan hal ini bahwa Erdogan adalah faktor terpenting yang menyebabkan menurunnya suara Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP.
Sementara itu, Partai Gerakan Nasional juga berada di posisi sebagai oposisi pemerintah. Partai ini di kancah persaingan politik, berusaha untuk tetap mempertahankan suaranya. Di sisi lain, Partai Rakyat Demokratik yang berpartisipasi dalam kabinet sementara, berusaha menunjukkan itikad baik dalam pembentukan pemerintahan dan kelanjutan perundingan damai.
Kini pertanyaannya adalah jika pemilu berjalan dengan bebas dan tanpa terjadi kecurangan, kira-kira bagaimana hasilnya?
Surat kabar Today`s Zaman dalam sebuah analisa dengan judul "mengulang pemilu atau mengulang hasil, "menyebutkan, kebanyakan jajak pendapat menunjukkan bahwa perubahan signifikan dalam pandangan pemilih akan sangat sulit terjadi, dan bahaya nyata adalah frustasi pemilu berturut-turut kedua bagi Erdogan dan AKP.
Sementara Financial Times menulis, Turki tersandera oleh ambisi satu orang yaitu Erdogan, dan sebagian pemilih dalam pemilu 7 Juni tidak akan membiarkan AKP meraih mayoritas suara. Oleh karena itu, Erdogan menyandera Turki untuk menyelenggarakan sebuah pemilu umum baru.
