Irak menggelar pemilu dewan provinsi di 12 provinsi dari 18 provinsi negara ini pada hari Sabtu (20/4). Berdasarkan keterangan sumber-sumber pemerintah, di pemilu dewan provinsi Irak, sebanyak 3.592.000 mereka yang berhak memiliki menyalurkan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS). Di pemilu ini tercatat 265 kubu politik dan lima koalisi serta 8302 kandidat turut meramaikan ajang demokrasi ini.
Para kandidat ini bersaing untuk memperebutkan 378 kursi di 12 provinsi. Sementara itu, pemilu dewan provinsi belum digelar wilayah otonomi Kurdistan dan tiga provinsi di Irak barat. Perdana Menteri Nouri al-Maliki mengumumkan pemilu di tiga provinsi barat ditangguhkan enam bulan mendatang mengingat kondisi tak aman di wilayah tersebut.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah provinsi Irak khususnya provinsi yang berpenduduk mayoritas Sunni seperti al-Anbar, Nainawa dan Mosul serta kota-kota seperti Baquba dan Fallujah menjadi ajang aksi demo anti pemerintah. Di kerusuhan dan instabilitas di wilayah-wilayah tersebut sejumlah kubu ekstrim dalam negeri juga terlibat.
Pada hari Jumat (19/4) sejumlah wilayah di Irak seperti Baghdad dan Kirkuk diguncang serangan teroris. Insiden tersebut menewaskan lebih dari 70 orang dan menciderai sejumlah warga lainnya. Bersamaan dengan aksi teroris tersebut dengan pemilu dewan provinsi merupakan langkah yang terorganisir dan dipersiapkan sebelumnya.
Pengamat politik meyakini bahwa teroris dan pendukung mereka berusaha mempengaruhi proses pemilu dewan provinsi di Irak dengan menebar instabilitas dan kerusuhan. Khususnya hasil sementara pemilu dewan provinsi menunjukkan keunggulan aliansi Ammar Hakim "Al-Mawatin".
Oleh karena itu, sepertinya kubu politik internal Irak yang menjadi antek asing berusaha menggoyang stabilitas negara dengan memanfaatkan kelompok Salafi khususnya al-Qaeda dan Partai Baath. Hal ini mereka lakukan untuk mencegah kemenangan kubu Syiah di perolehan kursi dewan.
Sejumlah kubu politik yang merasa terisolasi berusaha menekan Nouri al-Maliki dengan mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mengontrol keamanan negara dan dengan demikian mereka berharap mampu mencegah Koalisi Negara Hukum mendapat kursi besar di dewan.
Tak diragukan lagi bahwa upaya untuk mempengaruhi pemilu dewan provinsi hanya sebagian dari motif para teroris di aksi yang mereka kobarkan. Dewasa ini berbagai kubu yang berafiliasi dengan Barat dan sejumlah pejabat Arab Saudi tengah membentuk front anti Maliki dengan tujuan untuk menolak mosi percaya terhadap pemerintahan sang perdana menteri Irak ini.
Mengingat hal ini, sejumlah elit politik menilai pemilu dewan provinsi Irak yang digelar dengan dipantau oleh wakil partai politik negara ini dan 300 pengamat internasional merupakan ujian serius untuk mengkaji tingkat popularitas berbagai kubu politik serta kubu yang membentuk pemerintahan di Baghdad.
Sementara itu, pendapat lainnya menyatakan, pemilu dewan provinsi Irak dapat menjadi babak baru terbentuknya kekuatan dan kubu politik yang seirama dengan proses politik saat ini demi mempercepat program pembangunan dan kemajuan bangsa.
