Para pengacara dan penasehat hukum Iran sedang menguji kanal-kanal untuk melawan sanksi Barat terhadap Republik Islam, demikian kata seorang Wakil Presiden Iran.

 

Dalam wawancara pada Jumat (9/5), Wakil Presiden Iran urusan hukum dan parlemen, Elham Aminzadeh menyinggung sanksi "keji" Barat terhadap Tehran dan mengatakan, "Sedang dipertimbangkan solusi hukum untuk melawan sanksi yang diberlakukan terhadap Republik Islam."

 

Pemerintah Presiden Hassan Rouhani telah menggelar pertemuan dengan akademisi dari seluruh universitas Iran, para pengacara internasional dan penasehat hukum dari Bank Sentral, Organisasi Energi Atom Iran,dan kementerian terkait dalam hal ini.

 

Dalam pertemuan itu, para pakar hukum mengajukan berbagai solusi untuk meningkatkan ekonomi dan menyelesaikan berbagai masalah yang ditimbulkan akibat sanksi, kata Aminzadeh seraya menambahkan bahwa konsultasi akan berlanjut dalam kerangka kerja komite ahli.

 

Awal tahun 2012, Amerika Serikat dan Uni Eropa memberlakukan sejumlah sanksi baru terhadap sektor minyak dan finansial Iran dalam upaya mencegah negara-negara dunia membeli minyak atau bertransaksi dengan Bank Sentral Republik Islam.

 

Sanksi tersebut berdasarkan tuduhan bahwa Iran sedang mengacu tujuan non-sipil dalam program energi nuklirnya. Republik Islam menentang tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa program nuklirnya sepenuhnya bertujuan damai termasuk untuk memproduksi listrik dan obat-obatan.