Perdana Menteri Cina menyatakan komitmen negaranya untuk menyelesaikan sengketa maritim melalui perundingan berdasarkan penghormatan terhadap fakta-fakta sejarah dan undang-undang internasional.

 

Li Keqiang mengemukakan pernyataan itu di Dewan Kerjasama Maritim Cina dan Yunani di Athena. Ditambahkannya, Cina mengikuti cara-cara damai dan menentang segala bentuk upaya mencari keunggulan dan penguasaan dalam urusan maritim.

 

Perdana Menteri Cina menekankan bahwa Beijing merupakan salah satu penandatangan konvensi undang-undang maritim internasional dan secara aktif berupaya komitmen dalam prinsip konvensi tersebut.

 

Li Keqiang juga menjelaskan bahwa Cina tidak ragu dalam upaya menjaga dan mempertahankan hak kedaulatan dan keutuhan teritorinya yang akan menimbulkan perdamaian dan ketertiban di kawasan.

 

Pada kesempatan itu, Li Keqiang mengusulkan prakarsa "Lautan Kerjasama" dan mengatakan, "Cina ingin untuk bekerjasama secara aktif dengan semua negara dalam pengembangan ekonomi maritim dan pemanfaatan sumber-sumber maritim."(