Aksi penumpasan rezim al-Khalifa terhadap gelombang protes warga terus berlanjut dan kinerja rezim Manama dalam hal hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Bahrain adalah rezim anti kemanusiaan yang gemar mengumbar kejahatannya. Pelanggaran kemanusiaan rezim al-Khalifa tidak mengenal batas, bahkan anak-anak pun tak luput dari kejahatan rezim ini. Baru-baru ini rezim al-Khalifa memperpanjang penangkapan dua anak di bawah umur.

 

Pengadilan Bahrain memperpanjang vonis penjara bagi Jihad Sami', anak berusia 10 tahun yang ditangkap karena ikut dalam aksi protes anti pemerintah. Berdasarkan vonis ini, hukuman penjara Sami' diperpanjang untuk masa yang tak jelas dan tak terbatas.

 

Dalam vonis tersebut dijelaskan, selama Jihad Sami' tidak memperbaiki perilakunya, maka masa penangkapan dirinya akan diperpanjang. Di sisi lain, hukuman kurungan bagi Muhammad al-Safar, remaja berusia 15 tahun yang ditangkap gara-gara ikut dalam aksi demo menentang rezim yang berkuasa juga diperpanjang selama 45 hari.

 

Gerakan al-Wefaq memprotes keputusan pengadilan tersebut dan menilai rezim al-Khalifa sebagai pelaku pelanggaran terorgansir terhadap hak anak-anak Bahrain. Vonis yang dirilis terhadap anak-anak Bahrain menunjukkan pelanggaran luas terhadap hak anak-anak negara ini serta mengindikasikan puncak despotisme dan kezaliman rezim al-Khalifa.

 

Disebutkan bahwa Jikad al-Sami' sejak ditangkap kondisi fisik dan kejiwaannya sangat parah. Sementara para pejabat rezim al-Khalifa tidak mempedulikan kondisi Sami tersebut. Terlepas dari terbuktinya kepalsuan dakwaan politik terhadap anak-anak Bahrain, konvensi hukum dan pelindungan anak tetap melarang penangkapan serta pemenjaraan anak-anak.

 

Sementara itu, beberapa waktu lalu Nidhal al-Salman, anggota pusat HAM Bahrain mengumumkan bahwa negara ini menempati posisi puncak dari sisi penangkapan perempuan dan anak-anak dengan dakwaan politik. Dalam kondisi seperti ini, aktivis Bahrain juga memprotes penunjukan Manama sebagai markas pengadilan HAM Arab. Mereka menekankan, Bahrain di bawah pemerintahan rezim al-Khalifa akan menjadi kuburan HAM.

 

Disebutkan bahwa rezim al-Khalifa dengan ulahnya melakukan pelanggaran luas terhadap HAM dan penumpasan terhadap tuntutan legal warga, secara praktis menjadikan negara ini sebagai penjara massal.

 

Domain protes anti pemerintah juga merembet ke lembaga hukum dan HAM Barat yang pemerintahannya mendukung rezim Zionis Israel. Dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat Amerika beberapa waktu lalu dalam laporannya membongkar bahwa jumlah tahanan politik Bahrain berjumlah sekitar 4000 orang dan kebanyakan dari mereka mengalami perilaku kasar dan penyiksaan. Dari mereka yang paling banyak menderita dan disiksa adalah anak-anak.

 

Eskalasi pelanggaran hak warga Bahrain oleh rezim al-Khalifa terjadi di saat  organisasi hukum internasional termasuk lembaga yang di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih bungkap menyaksikan kejahatan rezim Manama dan secara transparan mengabaikan kejahatan tersebut. Hal ini tentu saja membuat rezim al-Khalifa kian congkak melanjutkan kejahatannya.

 

Aktivis politik Bahrain menyebut aksi penumpasan terhadap warga Bahrain mengindikasikan sifat temperamen dan kebengisan rezim al-Khalifa. Di sisi lain dan terlepas dari kebengisan rezim al-Khalifa, revolusi damai rakyat Bahrain masih terus berlanjut. Dalam hal ini, warga dari berbagai kawasan Bahrain dalam beberapa pekan terakhir menggelar aksi demo menuntut digulingkannya rezim al-Khalifa dan pembebasan mereka yang ditangkap oleh rezim ini.

 

Rakyat Bahrain mulai menggelar aksi demo damai menuntut pelengseran rezim al-Khalifa dan pelaksanaan revormasi serta dihapusnya diskriminasi sejak Februari 2011. Sementara itu, akibat aksi brutal dan penumpasan oleh pasukan rezim al-Khalifa yang dibantu oleh militer Arab Saudi terhadap para demonstran sampai saat ini tercatat ratusan warga tewas, terluka atau ditangkap. Parahnya lagi, aksi brutal ini berlangsung di bawah kebungkaman masyarakata internasional.