Forum Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai pimpinan organisasi menilai Pemilu Presiden 2014 telah berlangsung secara demokratis, inklusif, adil, aman, dan damai.
 
Meskipun masih ada kelemahan ataupun kecurangan dalam penyelenggaraan pilpres, kecurangan tersebut dinilai tidak terjadi secara masif, terstruktur, dan sistematis sehingga tidak berdampak signifikan kepada perolehan suara dua pasangan calon presiden.
 
"Kami menyatakan bahwa pemenang sesungguhnya dari pemilihan presiden kali ini adalah rakyat," kata anggota koalisi, Romo Benny Susetyo, membacakan pernyataan pers di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (23/7/2014) siang.
 
Hadir dalam jumpa pers itu anggota Forum Masyarakat Sipil lain, di antaranya, Komaruddin Hidayat, Ikrar Nusa Bakti, dan Romo Franz Magnis.
 
Benny mengatakan, partisipasi rakyat dalam pemilu presiden kali ini meningkat berlipat-lipat. Rakyat, kata dia, tidak hanya berpartisipasi dalam mencoblos dan menggunakan hak suara, tetapi juga berpartisipasi mengawal seluruh proses yang ada.
 
"Meski berbeda pilihan capres dan cawapres, rakyat tidak menunjukkan sikap permusuhan, menghormati proses demokrasi dan konsisten menerima keputusan KPU hingga pilpres dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan damai," ujarnya.
 
Untuk itu, kata Benny, koalisi mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu yang berhasil menyelenggarakan pemilu dengan damai. Koalisi juga berterima kasih kepada TNI-Polri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menjaga pemilu dengan damai.
 
Pada Selasa (22/7/2014) malam, KPU menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf kalla memenangi Pilpres 2014. Mereka memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Adapun pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen.
 
Apabila tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas penetapan KPU itu, Jokowi-JK akan secara resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
 
Prabowo menganggap proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, ia menolak pelaksanaan pilpres dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.
