Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dan mitranya dari Amerika Serikat, John Kerry di Sydney, meminta Republik Islam Iran untuk menyelesaikan apa yang mereka sebut sebagai tema-tema yang belum terpecahkan terkait program nuklir Tehran.
Dalam pernyataan bersama di Forum Konsultasi Tahunan Menteri Australia-Amerika Serikat (AUSMIN) pada hari Selasa (12/8) disebutkan, ÔÇ£Canberra dan Washington meminta Tehran untuk melanjutkan kerjasama konstruktif dengan Kelompok 5+1 guna merundingkan program komprehensif bersama untuk menghapus kekhawatiran dunia tentang program nuklir Iran.ÔÇØ Mereka juga meminta Iran untuk menyelesaikan semua tema yang belum terselesaikan, khususnya terkait isu yang berhubungan dengan aspek militer potensial.
Pernyataan itu juga menyeru Iran untuk mengambil langkah-langkah nyata guna memperbaiki kondisi hak asasi manusia di negara itu dan bekerjasama secara penuh dengan pelapor khusus PBB.
Sejalan dengan kebijakan AS untuk mengucilkan Iran, negara itu selain mengeluarkan klaim-klaim infaktual tentang program nuklir, juga memfokuskan diri pada tiga isu penting yaitu, hak asasi manusia, terorisme, dan propaganda soal ancaman kemampuan rudal Iran.
Statemen Bishop dan Kerry mengenai program nuklir Iran dan hak asasi manusia juga sejalan dengan manuver-manuver besar untuk memojokkan Tehran.
Sebenarnya, AS ingin mempengaruhi opini publik dengan mengulangi tudingan-tudingan tak berdasarnya. Padahal, program nuklir Iran sepenuhnya untuk tujuan damai, termasuk produksi energi listrik, penelitian medis, dan produksi radio medicine untuk pasien-pasien khusus. Akan tetapi, Washington menyebut kegiatan nuklir Tehran sama dengan sebuah program persenjataan yang menimbulkan ancaman.
Pada dasarnya, apa yang didengungkan di pentas internasional tentang nuklir Iran dan hak asasi manusia adalah cerminan dari upaya yang sejalan dengan proyek Iranphobia dan memperkenalkan Iran sebagai sebuah ancaman keamanan.
Masyarakat internasional dan publik dunia dengan baik mampu memberi penilaian tentang kontrakdisi antara ucapan dan perilaku AS serta kebijakan standar ganda mereka terhadap isu-isu HAM dan terorisme.
Menuding Iran melanggar Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) menurut sejumlah pengamat, adalah sebuah langkah untuk mengaburkan kebijakan standar ganda AS tentang isu nuklir. Pernyataan Sydney juga tidak lepas dari standar mereka.
Iran dan Kelompok 5+1 telah mencapai beberapa kemajuan berdasarkan kesepakatan Jenewa. Akan tetapi, AS ÔÇô bertentangan dengan semangat perundingan ÔÇô berupaya memasukkan tema-tema yang tidak ada hubungannya dengan negosiasi.
Perundingan nuklir Iran dilakukan berdasarkan hukum internasional dan Tehran hadir di meja perundingan atas dasar kesepakatan dan kesepahaman. Namun, penyelesaian masalah nuklir membutuhkan perubahan sikap Barat, terutama AS.
