Proyek rezim Zionis Israel terkait perampasan 400 hektar tanah di Tepi Barat Sungai Jordan memicu reaksi internasional dan regional.
Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal PBB menunjukkan kekhawatirannya atas masalah ini dan menyebutnya sebagai pendahuluan pembangunan distrik-distrik baru Zionis. Sekjen PBB mengumumkan bahwa pembangunan pemukiman-pemukiman baru Zionis di Tepi Barat bertentangan dengan aturan internasional. Ia meminta Tel Aviv untuk memperhatikan tuntutan-tuntutan dunia internasional dan berkomitmen atas perjanjian-perjanjian internasional.
Sebagian negara Barat yang mengambil sikap serupa dengan Ban Ki-moon, juga mendesak Israel untuk mengurungkan niatnya merampas tanah-tanah di Tepi Barat.
Menteri Luar Negeri Inggris menyesalkan proyek perampasan 400 hektar tanah di Selatan Bethlehem, Tepi Barat Sungai Jordan oleh Israel dan menyebutnya sebagai langkah ilegal. Phillip Hammond, Menlu Inggris menjelaskan, ÔÇ£Pembangunan pemukiman-pemukiman baru, bukan hanya melanggar aturan internasional, juga menjadi rintangan serius di jalan perundingan guna mencapai kesepakatan antara Israel dan Palestina.ÔÇØ
Ia menganggap aktivitas terpenting saat ini adalah upaya untuk memperkuat gencatan senjata di Gaza. ÔÇ£Kami dengan tegas meminta Israel untuk mengurungkan niatnya merampas tanah di Selatan Bethlehem (Baitul Maqdis),ÔÇØ katanya.
Tuntutan-tuntutan dunia internasional ini mencuat setelah Israel selama lebih dari enam dekade terus memperluas pembangunan distrik-distrik Zionis. Perampasan hektaran tanah milik warga Palestina, juga pemaksaan terhadap mereka untuk mengungsi dari wilayahnya, merupakan kebijakan Israel dalam rangka merubah demografi sosial wilayah-wilayah pemukiman warga Palestina dan mendirikan distrik-distrik Zionis.
Terkait langkah terbaru yang dilakukan Israel guna merampas 400 hektar tanah di Tepi Barat Sungai Jordan, Hizbullah, Lebanon dalam salah satu pernyataannya menilai langkah tersebut sebagai konspirasi untuk menyempurnakan proyek Yahudisasi Palestina.
Dalam pernyataan itu disebutkan, para petani Palestina mulai dari bapak, kakek dan para pendahulunya, bertahun-tahun lamanya berkebun pohon zaitun di wilayah itu, akan tetapi sekarang Israel ingin menggabungkan wilayah tersebut dengan wilayah-wilayah pendudukan lain dalam rangka menjalankan kebijakan konspiratifnya untuk merubah struktur masyarakat Tepi Barat Sungai Jordan.
Kementerian Luar Negeri Mesir juga mengecam langkah terbaru yang dilakukan Israel dan menilai perampasan tanah-tanah di Tepi Barat melanggar konvensi-konvensi internasional, juga keputusan segiempat internasional khusus untuk menyelesaikan masalah Palestina. Kemenlu Mesir mengumumkan, keputusan baru Israel adalah langkah negatif dalam proses yang disebut-sebut perdamaian Timur Tengah dan masalah ini dapat membawa dampak-dampak negatif di kemudian hari.
Sejumlah pengamat politik percaya bahwa dengan dicapainya kesepakatan gencatan senjata tanpa batas waktu antara Hamas dan Israel di Gaza, Israel berusaha menutupi kekalahannya di Gaza dengan menjalankan proyek perampasan 400 hektar tanah Tepi Barat Sungai Jordan.
 
Langkah tersebut pada dasarnya adalah langkah provokatif. Kelompok-kelompok perlawanan Palestina mengumumkan, ÔÇ£Balasan kami atas pelanggaran dan ketamakan Israel adalah perlawanan dan pembelaan terhadap bangsa Palestina.
