Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menilai segala bentuk pernyataan tentang masih adanya struktur sanksi dan pemberlakukan sanksi terhadap Republik Islam Iran dengan dalih apapun sebagai pelanggaran terhadap Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA).
Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei mengungkapkan hal itu dalam sebuah surat kepada Hassan Rouhani, Presiden Iran yang dipublikasikan pada Rabu, (21/10/2015).
"Mengingat penerimaan perundingan oleh Iran bertujuan untuk pencabutan sanksi keji dan implementasinya di JCPOA ditunda setelah langkah-langkah Iran, maka diperlukan jaminan-jaminan kuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh pihak yang berlawanan, di mana jaminan tersebut termasuk pernyataan tertulis Presiden Amerika Serikat dan Uni Eropa atas pencabutan sanksi," kata Rahbar dalam surat tersebut.
Ayatullah Khamenei menambahkan, dalam pernyataan Uni Eropa dan Barack Obama, Presiden AS harus dijelaskan bahwa sanksi-sanksi ini harus benar-benar dihapus dan segala bentuk statemen bahwa struktur sanksi masih tetap ada, sama artinya dengan pelanggaran terhadap JCPOA.
"Selama periode delapan tahun, pemberlakukan segala bentuk sanksi di setiap level dan dengan berbagai dalih –termasuk dalih-dalih yang diulang dan dibuat-buat seperti terorisme dan HAM- oleh setiap negara yang terlibat dalam perundingan nuklir, dianggap sebagai pelanggaran terhadap JCPOA, dan pemerintah Iran harus menghentikan aktivits JCPOA," jelasnya.
Dalam surat tersebut Rahbar juga menuturkan, pemerintah AS tidak hanya mengambil pendekatan permusuhan dan gangguan dalam isu nuklir Iran, tetapi juga di masalah lainnya, dan di masa mendatang, negara itu juga kemungkinan melakukan hal yang sama.
Ayatullah Khamenei menegaskan, hasil perundingan yang terbentuk dalam JCPOA memiliki poin-poin ambiguitas dan kelemahan struktur serta berbagai masalah lainnya sehingga jika tidak ada pengawasan teliti dan setiap waktu, maka akan berakhir dengan kerugian besar bagi Iran di masa sekarang dan di masa mendatang.
Rahbar juga mengaskan, langkah-langkah terkait dengan modernisasi instalasi nuklir Arak dan transaksi uranium yang telah diperkaya hanya akan dimulai pasca pengumuman berakhirnya berkas-berkas PMD (Possible Military Dimension) oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan setelah penandatanganan perjanjian yang meyakinkan dan dengan jaminan yang memadai.
Ayatullah Khamenei menilai resistensi atas hak Islam dalam melawan sistem dominasi dan arogansi, perlawanan terhadap ambisi berlebihan dan pelanggaraan terhadap bangsa-bangsa lemah, penyingkapan dukungan AS kepada kediktatoran di abad pertengahan dan penumpasan terhadap bangsa-bangsa independen dan tak berdaya Palestina yang melawan rezim penjajah Zionis, sebagai faktor-faktor utama permusuhan kekuatan-kekuatan arogan dunia terhadap Republik Islam Iran.
Di akhir suratnya kepada Presiden Iran, Rahbar menekankan pembentukan badan-badan yang kuat dan cerdas untuk memantau kemajuan pekerjaan dan pelaksanaan perjanjian dan komitmen pihak yang berlawanan.
"Meskipun pencabutan sanksi-sanksi adalah bagian dari penghapusan penindasan dan perealisasian hak-hak bangsa Iran yang perlu dilakukan, namun pembukaan ekonomi dan perbaikan mata pencaharian serta penyelesaian persoalan yang dihadapi saat ini, tidak akan akan tercapai kecuali dengan penanganan secara keseluruhan Ekonomi Muqawama dengan serius," pungkasnya dalam surat tersebut
