Seorang pejabat senior Iran menyatakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Suriah adalah solusi efektif untuk mengakhiri empat setengah tahun konflik di negara Arab itu.

"Menggelar pemilu membutuhkan persiapan termasuk diakhirinya perang, kontrol perbatasan dan pemilahan kelompok oposisi dari kelompok teroris,"  kata Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Arab dan Afrika Hossein Amir-Abdollahian, pada Senin (16/11/2015).

Ditambahkannya bahwa Presiden Suriah Bashar al-Assad adalah "presiden sah" Suriah, dan menekankan bahwa proses politik tidak harus memutuskan apakah dia bisa ikut dalam pemilu mendatang.

Menurutnya, itu semua terserah kepada Assad untuk memutuskan apakah ia akan ikut dalam pemilu, seraya mengatakan "itu adalah hak rakyat Suriah untuk memutuskan apakah akan memilihnya atau tidak."

Amir-Abdollahian, yang menghadiri perundingan membahas Suriah, pada hari Sabtu di ibukota Austria, Wina, sebagai delegasi Iran, menilai pertemuan tersebut positif namun menekankan bahwa para peserta memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah ini.

Putaran terbaru perundingan Suriah yang digelar pada tanggal 14 November merupakan kelanjutan dari perundingan serupa pada 30 Oktober di ibukota Austria, dihadiri perwakilan dari 17 negara, termasuk Iran, serta utusan dari PBB dan Uni Eropa.

Pada akhir putaran perundingan kedua itu, PBB merilis pernyataan bersama atas nama peserta, dan menegaskan Suriah harus membentuk pemerintahan transisi dalam enam bulan mendatang serta menggelar pemilu dalam 18 bulan kemudian.(