Pada tangal 29 desember 2016 kemarin, Pemerintah Indonesia mengirim bantuan untuk warga etnis Rohingya di Myanmar. Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan berasal dari masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. “Pagi ini ada 10 kontainer diberangkatkan ke Rakhine State,” kata presiden di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2016.
Kesepuluh kontainer itu berisi mi instan, makanan bayi, dan sarung. Menurut Presiden Jokowi, bantuan-bantuan itu merupakan permintaan dari warga Rohingya. “Barang ini diminta setelah Menteri Luar Negeri berkomunikasi dengan pemerintah Myanmar,” ucapnya.
Barang-barang ini merupakan barang yang diminta dari sana (Myanmar) setelah Menteri Luar Negeri berkomunikasi beberapa kali dengan Pemerintah Myanmar," jelasnya.
Jokowi yang didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno menekankan langkah diplomasi pemerintah dalam menyikapi krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State menyusul kekerasan akibat operasi militer untuk memburu kelompok militan yang menyerang pos jaga perbatasan pada 9 Oktober 2016.
Atas Bantuan ini, Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi berharap dapat segera mengunjungi Indonesia untuk menyampaikan terima kasih untuk bantuan pemerintah dan rakyatnya. Duta Besar Myanmar untuk Indonesia Aung Htoo mengatakan, sejak negaranya memiliki pemerintahan baru pada Maret 2016, Presiden Htin Kyaw dan Konselor Aung San Suu Kyi belum mengunjungi Indonesia sebagai bagian dari tradisi ASEAN.
"Presiden dan konselor kami belum pernah mengunjungi Indonesia. Jadi ini akan menjadi kunjungan pertama, bagian dari tradisi ASEAN, dan pada saat yang sama kami ingin berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan Indonesia," kata Aung Htoo pada Senin 2 Januari 2017.
Menurut Dubes Htoo, saat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Myanmar pada 6 dan 19 Desember 2016 lalu, kedua belah pihak telah membahas perihal jadwal ulang kunjungan Aung San Suukyi ke Indonesia, dan Menlu RI menyarankan agar kujungan dilakukan setelah 19 Januari 2017. Alasannya, pada minggu pertama hingga 19 Januari 2017, terdapat pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Rabat, Maroko.
