Salah satu staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkonfirmasikan sikap pemerintah Myanmar yang memperlambat kunjungan delegasi PBB ke negara bagian Rakhine di barat negara ini.
Menurut laporan Reuters, Andrei Magajic, juru bicara UNHCR Selasa (15/1), Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) Filippo Grandi dijadwalkan akan mengunjungi Rakhine di barat Myanmar, namun petinggi negara ini menangguhkan lawatan Grandi.
Jubir UNHCR menyatakan alasan pemerintah Myanmar menangguhkan lawatan delegasi PBB ke Rakhine adalah kondisi krisis keamanan di negara bagian tersebut.
Sejak 25 Agustus 2017 selama serangan militer Myanmar dan ekstrimis Budha terhadap Muslim Myanmar di negara bagian Rakhine, lebih dari enam ribu orang tewas, delapan ribu lainnya terluka dan lebih dari satu juta orang mengungsi.
