Pemerintah Irak melarang media Arab Saudi, Al Arabiya dan Al- Hadas, serta siaran radio AS berbahasa Arab al-Hurra dan Sawa, karena melanggar aturan negaranya.
Badan Komunikasi dan Media Irak sebagai institusi resmi untuk memantau aktivitas media di negara ini menyegel kantor jaringan media al-Hurra di Baghdad.
Dilaporkan, jaringan media Saudi dan AS dibekukan izin operasinya karena meliput aksi protes di Irak.
September lalu, badan komunikasi dan media Irak menangguhkan operasional jaringan al-Hurra selama tiga bulan karena menghina lembaga-lembaga Syiah dan Sunni, dan menuntut permintaan maaf resmi dari mereka.
Televisi Arab Al-Huriah mulai beroperasi tahun 2004 dengan dukungan kementerian Luar Negeri AS.
Irak dilanda protes rakyat yang menuntut pemulihan kondisi ekonomi, terutama pemberantasan korupsi dan peningkatan lapangan kerja.
Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi menyampaikan beberapa paket usulan demi meredam aksi massa tersebut dan mengembalikan stabilitas keamanan negara ini.
Berbagai laporan menunjukkan keterlibatan pihak asing dalam memprovokasi aksi protes rakyat Irak.
