Perdana Menteri Irak yang bertugas membentuk kabinet baru negara itu di detik-detik terakhir batas waktu yang diberikan kepadanya untuk membentuk kabinet, mengumumkan pengunduran dirinya.
Irak sejak 1 Oktober 2019 dilanda aksi unjuk rasa luas anti-pemerintah. Aksi-aksi yang berakar dari keresahan masyarakat atas berbagai persoalan hidup sehari-hari, dan permasalahan sosial itu, ditunggangi pihak asing, dan dikotori pengkhianatan gerakan-gerakan oposan, sehingga berujung dengan kekerasan jalanan.
Mantan Perdana Menteri Irak, Adil Abdul Mahdi mengundurkan diri karena kerusuhan tersebut, namun sejak 1 Desember 2019 sampai sekarang, ia tetap menjalankan tugasnya. Setelah melalui perdebatan dan lobi-lobi yang cukup alot, dan munculnya sejumlah nama kandidat perdana menteri baru, akhirnya Presiden Irak, Barham Salih pada 1 Februari 2020 menunjuk Mohammed Tawfiq Allawi sebagai PM baru yang ditugasi membentuk kabinet. Allawi gagal membentuk kabinet dalam waktu satu bulan, dan mengajukan surat pengunduran dirinya kepada presiden.
Pertanyaannya adalah mengapa Tawfiq Allawi gagal membentuk kabinet baru Irak ?
Perkembangan politik di Irak terutama dalam satu minggu terakhir dari satu sisi menunjukkan bahwa negara ini setelah merdeka sejak 100 tahun lalu, sampai sekarang masih mewarisi budaya bangsa terjajah, dan di sisi lain, di tengah kekacauan dan kekerasan yang telah berlangsung lima bulan, masing-masing kelompok politik masih mengutamakan kepentingan etnis daripada kepentingan nasional, dan sebenarnya di Irak identitas nasional masih kalah di hadapan identitas kaum dan suku.
Struktur sosial dan politik Irak dibentuk oleh kebijakan-kebijakan Inggris, negara penjajah di masa lalu. Etnis Kurdi, Syiah dan Ahlu Sunnah, di tengah berbagai perbedaannya, meski berada di bawah lingkup wilayah geografis yang sama, namun konflik serta pertentangan di tengah mereka untuk memperebutkan kekuasaan, senantiasa ada sampai sekarang.
Situasi semacam ini masih sangat kentara di Irak, dan masing-masing kelompok politik di negara ini ingin menguasai porsi terbesar di pemerintahan sehingga mereka memberikan tekanan besar kepada Tawfiq Allawi untuk mendapatkan porsi tersebut. Realitasnya kelompok-kelompok politik Irak saat ini mengabaikan kepentingan nasional, tanpa memperhatikan situasi sensitif yang ada.
Dalam surat pengunduran dirinya, Tawfiq Allawi mengaku dirinya mendapat tekanan besar dari partai-partai politik untuk mendapat jatah kekuasaan, dan mereka lebih mementingkan kepentingan kelompok serta pribadinya saja, bukan kepentingan nasional.
Lalu apa dampak dari gagalnya Allawi membentuk kabinet baru Irak ?
Dampak terpenting pengunduran diri Allawi adalah, presiden Irak pada saat yang bersamaan akan melaksanakan tugas sebagai perdana menteri. Selain itu, presiden juga harus mengajukan nama baru untuk posisi perdana menteri dalam waktu 15 hari.
Salah seorang pengamat masalah Irak, Sayid Reza Gharabi menuturkan, presiden Irak untuk sementara memegang wewenang perdana menteri sampai dua minggu ke depan, secara pribadi dan tanpa memerlukan adanya fraksi mayoritas di parlemen, ia berkewajiban mengajukan nama untuk posisi perdana menteri baru.
Lebih dari itu, gagalnya Tawfiq Allawi membentuk kabinet baru, membuka kemungkinan pecahnya kembali aksi demonstrasi, juga aksi kekerasan jalanan di Irak, di saat yang sama negara ini sebagaimana juga banyak negara dunia lain, tengah menghadapi ancaman penyebaran Virus Corona.
