Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, kembali memprotes perihal penarikan ilegal Amerika Serikat dari perjanjian nuklir JCPOA, penerapan sanksi sepihak atas Iran, dan pelanggaran rutin terhadap Piagam PBB.
Hal itu disampaikan dalam sepucuk surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres pada 8 Mei 2020 atau bertepatan dengan tanggal keluarnya AS secara sepihak dari JCPOA pada 2018 lalu.
Ini adalah surat kedua Zarif yang dikirim kepada Guterres dalam dua bulan terakhir. Menlu Iran dalam surat pertama kepada sekjen PBB pada 12 Maret lalu, menekankan urgensitas penghapusan sanksi sepihak AS terhadap Iran di tengah upaya memerangi wabah virus Corona.
JCPOA adalah bukan korban pertama dan tidak akan menjadi yang terakhir dari kebijakan unilateralisme Donald Trump. Hampir tidak ada perjanjian internasional yang tidak ditinggalkan oleh Trump.
Pemerintah AS dengan aksi sepihaknya telah menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris, Perjanjian Perdagangan Trans-Atlantik, Pakta Perdagangan Bebas Amerika Utara, UNESCO, Dewan HAM PBB, dan perjanjian nuklir JCPOA.
Menurut para analis, tindakan yang melanggar norma-norma ini tidak memiliki tujuan lain kecuali memeras dan memaksakan agenda AS kepada komunitas internasional.
Pakar masalah internasional asal Iran, Doktor Mani Mehrabi mengatakan, “Sejak dekade 1940-an, kebijakan luar negeri AS didasarkan pada prinsip kekuasaan, dan Gedung Putih membangun hubungannya dengan negara lain dalam konteks memperoleh konsesi dari mereka.”
Trump sekarang berusaha untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, yang akan berakhir pada Oktober 2020 sesuai dengan ketentuan JCPOA.
Republik Islam Iran pasti akan bereaksi terhadap setiap langkah AS yang bertentangan dengan keamanannya dan kawasan serta akan menghadapi tekanan Washington.
Presiden Donald Trump.
Dalam menanggapi upaya AS untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, Presiden Hassan Rouhani menekankan, "Jika embargo senjata diperpanjang, kami akan membalasnya sesuai dengan isi paragraf terakhir surat saya kepada para pemimpin negara Kelompok 4+1, yang akan memiliki konsekuensi buruk bagi mereka.”
“Iran tidak akan menerima pelanggaran resolusi 2231 Dewan Keamanan. Apakah kita membeli senjata atau menjualnya, ini semua untuk perdamaian, dan bukan menuangkan bensin ke atas api,” tegasnya.
Di tengah kegagalannya menangani wabah virus Corona di AS, Trump sekarang membutuhkan sebuah skenario baru dengan tujuan mengalahkan atau membuat Iran takluk Padahal, satu-satunya cara bagi Washington untuk kembali ke jalan yang benar dan rasional adalah menghormati multilateralisme.
Sekarang bahkan rakyat Amerika – menurut beberapa jajak pendapat – tidak mendukung langkah Trump keluar dari perjanjian nuklir Iran.
Saat ini, multilateralisme menjadi lebih penting dari sebelumnya bagi komunitas internasional dan ia telah muncul sebagai sebuah realitas di kancah internasional.
Oleh karena itu, Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht-Ravanchi menekankan pentingnya memperkuat multilateralisme dan mengatakan, AS telah melecehkan hukum internasional dengan melanggar resolusi 2231 Dewan Keamanan dan mengintimidasi negara lain.
"Multilateralisme telah menghadapi beragam tantangan. Dunia harus menegakkan supremasi hukum sebagai pengganti kebijakan arogan dan kerja sama sebagai pengganti konfrontasi," tandasnya.
